IDXChannel – Pemerintah tengah fokus mengatasi polemik lahan sawit ilegal. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai hal itu terjadi karena Indonesia lemah dalam berkoordinasi.

Piter pun mengimbau agar pemerintah berhati-hati dan berupaya untuk terus meningkatkan koordinasi.

"Bagaimana mungkin tata ruang kita berubah dan kemudian menyebabkan, justru menambah permasalahan yang di tengah kita sedang digugat oleh Uni Eropa, itu akhirnya membuat kita semakin dalam posisi yang lemah. Pemerintah hendaknya berhati-hati dan meningkatkan koordinasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyebut ada banyak perusahaan sawit yang dicap ilegal oleh pemerintah. Menurutnya, penyebutan lahan sawit ilegal sendiri sebenarnya keliru.

Eddy meluruskan bahwa sebuah perusahaan tidak mungkin bisa menjalankan usaha tanpa mengantongi izin. Ia menilai akar permasalahannya bukan berasal dari perusahaan sawit melainkan karena terjadinya perubahan tata ruang yang diramu pemerintah.

"Kalau perusahaan itu tidak mungkin mereka melakukan usaha tanpa izin. Pasti sudah ada izin, yang terjadi adalah kita telah melakukan kegiatan sudah ada izin, kemudian terjadi perubahan tata ruang, itu kan regulasi,” ujar Eddy dalam sesi wawancara.

(FRI)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajaran menteri terkait untuk segera menyelesaikan kasus lahan sawit ilegal di kawasan hutan dalam jangka waktu satu bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemutihan 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di hutan ini perlu untuk diselesaikan dalam waktu singkat.

"Keterlanjuran dan lahan dipergunakan yang dipergunakan oleh sawit itu. Nah itu yang dibahas, dan masih diberi waktu Bapak Presiden diminta waktu 1 bulan untuk diselesaikan," ujarnya usai mengikuti rapat internal terkait tata kelola industri sawit di Istana Negara, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan penyelesaian lahan sawit ilegal tercantum pada pasal 110a dan b UU Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut mengatur agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja disahkan.

Oleh sebab itu, Airlangga menekankan bahwa permasalahan lahan sawit ilegal yang seharusnya bisa selesai pada 2023 ini dapat segera rampung. Mengingat pemerintah ingin menyelesaikan urusan legalitas pada lahan sawit ilegal menjadi legal.

"Di undang-undang cipta kerja, memberi kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat. Yang satu di pasal 110b itu terkait pelanggaran Ini harus ditagih dan dikejar," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan bahwa Kepala Negara juga meninginkan agar ada langkah konkret dari jajaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah lahan sawit ilegal.

"Dalam UU Ciptaker sudah 3 tahun sebenarnya, jadi ke depannya mudah mudahan ada langkah lebih konkrit dari pemerintahan," katanya.

Dia melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar Satgas Sawit bisa bekerja maksimal di waktu yang sempit.

"Presiden arahkan agar mempercepat PR yang menyangkut masalah perkebunan. Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi utamanya pendapatan nasionalnya sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," tandas Harvick.

Untuk diketahui dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit di Indonesia. 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di kawasan hutan.

Adanya Satgas Sawit ini akan mempercepat penanganan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan dengan batas akhir penyelesaian di Undang-Undang Ciptakerja yakni 2 November 2023 lalu. Sehingga pelaku usaha bisa memutihkan lahan sawah sekitar 3,3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat internal membahas lahan sawit ilegal di dalam hutan. Dalam catatan detikcom, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan di Indonesia ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyelesaian lahan sawit ilegal ini sendiri pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110 a dan b UU Cipta Kerja. Penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diketok, bila dihitung waktunya seharusnya semua sudah selesai akhir 2023 yang lalu.

Namun, kini 3 tahun sudah lewat, pemerintah ingin mempercepat proses penyelesaian lahan sawit tersebut. Pemerintah ingin menyelesaikan urusan legalitas untuk 3,3 juta hektare lahan sawit yang ilegal untuk menjadi legal.

"Di UU Cipta Kerja, memberikan kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat," ungkap Airlangga ditemui usai rapat internal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Perlu diketahui, dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun."

Sementara itu, Pasal 110 b menyatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif."

Nah Airlangga bilang Jokowi meminta agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini segera dikebut selama 1 bulan ke depan. Termasuk pengurusan sanksi apabila ada lahan-lahan sawit ilegal yang belum memiliki perizinan usaha seperti pada pasal 110 b.

"Lahan yang dipergunakan sawit itu yang dibahas, masih diberikan waktu sampai 1 bulan dari presiden untuk disampaikan," beber Airlangga.

"Yang satu, di pasal 110 b itu terkait pelanggaran. Ini harus ditagih dan dikejar," lanjutnya.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang ikut dalam rapat juga mengatakan Presiden Joko Widodo ingin agar ada langkah konkrit dari jajaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah lahan sawit ilegal.

"Dalam UU Ciptaker sudah 3 tahun sebenarnya, jadi ke depannya mudah mudahan ada langkah lebih konkrit dari pemerintahan," sebut Harvick ditemui di tempat yang sama.

Sementara itu, sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pemberian legalitas terhadap lahan sawit ilegal di kawasan hutan selesai paling lambat 30 September 2024.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono pernah menjelaskan per bulan Maret 2024 pihaknya telah menetapkan 21 surat keputusan atau pemberian legalitas lahan sawit di kawasan hutan. Sampai akhir Maret 2024 kemarin sudah ada 365 perusahaan yang mengajukan pemutihan dari target 2.130 perusahaan.

"Percepatan pemberian akses legal, khususnya sawit dalam kawasan hutan ini kita harapkan 30 September (2024) bisa selesai. Saat ini pendataan terus dilakukan oleh tim yang dilakukan secara bersama-sama," tutur Bambang dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (28/3/2024) yang lalu.