IDXChannel- Pada 2024 Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Tercatat hingga November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare.

"Peran sawit di Sumatera Utara (Sumut) sangat besar. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya," kata Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dalam rilis Sabtu (9/11/2024).

Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR.

“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” tuturnya.

Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

Melalui kesempatan ini, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengan menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat.

Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir.

"Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Komoditas sawit penting bagi Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan) Sudaryono mengatakan, industri sawit ibarat the goose with the golden eggs atau angsa yang bertelur emas bagi bangsa Indonesia.

Atas dasar itu, keberadaan sawit ini sangat penting bagi Indonesia, sehingga harus menjaganya dengan baik.

"Dengan merawat secara baik, maka angsa atau industri sawit ini akan terus bertelur emas dan mensejahterakan bangsa Indonesia," katanya di acara Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Sudaryono, agar komoditas sawit ini terjaga dengan baik, maka semua masalah yang menghadang industri ini harus dituntaskan. Dalam hal ini, Sudaryono bilang, pemerintah berupaya menjadi solusi bagi penyelesaian atas persoalan industri sawit tersebut.

Wamentan juga menjelaskan, tujuan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto adalah menciptakan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia terus bertambah sejahtera. Adapun kesejahteraan bangsa salah satunya ditopang dari sektor pertanian dan industri, termasuk sawit.

Sehingga, untuk mencapai itu, tiga pilar yakni pemerintah, pelaku usaha, dan rakyat atau petani harus dalam posisi untung. “Kalau rakyat atau petani untung, pengusaha juga harus untung. Kalau tidak untung maka bisnis tidak sustainable. Rakyat untung, pengusaha untung, sehingga pemerintah atau negara pun juga untung,” paparnya.

Sudaryono menegaskan, pemerintah memiliki tugas bagaimana bisa menjadi mitra, sekaligus problem solver yang baik bagi permasalahan di industri sawit nasional. “Industri sawit dalam hal ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) adalah the golden goose,” tandasnya.

Dalam kaitan ini, Sudaryono menyebut rencana besar Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan bagaimana Indonesia menggunakan sustainable energy. Untuk itu, program B35, B40, akan ditingkatkan terus menuju ke B50, sebagai kesempatan yang baik bagi bangsa ini.

Hanya saja, semua itu mengandung implikasi yang harus ditanggung sama-sama, perli diskusikan sekaligus bersama-sama merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. “Artinya semakin besar porsi ‘B’-nya tadi akan mengurangi peredaran non energi, sehingga kita wajib hukumnya meningkatkan produktiivitas,” jelas Sudaryono.

Pemerintah meminta Gapki menjadi motor ke depan bagi petani sawit untuk meningkatkan produktivitas, yang menurutnya masih banyak salah menggunakan bibit tidak berkualitas. “Banyak petani yang beli di online di marketplace karena harga murah dan sebagainya setelah ditunggu, lima tahun, 10 tahun, 15 tahun ternyata buahnya tidak sesuai harapan,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Mereka melakukan kegiatan penanaman di atas tanah negara tanpa izin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.39/2014 tentang Perkebunan, pada Oktober 2016.

MK membatalkan pasal yang mengatur bahwa orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah. Aturan itu diubah dari 'dan/atau' menjadi 'dan'.

"Karena 'dan atau' berubah menjadi 'dan' maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU," jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron menyebut, 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki HGU tersebut berada salam kurun waktu 8 tahun yakni 2017 hingga 2024. Mereka melakukan kegiatan penanaman sawit di atas tanah negara tanpa izin.

Dengan demikian, lanjut Nusron, ada potensi denda yang menunggu perusahaan-perusahaan sawit itu. Hal tersebut tengah dikoordinaisikan oleh Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama kerja dengan Jaksa Agung hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

ATR/BPN, kata Nusron, berkoordinasi dengan Kejagung apabila kegiatan 537 perusahaan sawit itu tergolong melanggar hukum atau tidak.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membahas apabila perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut menanam sawit si atas tanah negara itu akan terganjar denda.

"Mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP. Targetnya sampai Desember ini harus selesai," ujar politisi Partai Golkar itu.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Nusron membuka potensi pencabutan HGU kepada perusahaan-perusahaan dimaksud hingga penyitaan, apabila tidak membayar denda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang tak hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun Hak Guna Usaha (HGU).

Ini merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27 Oktober 2016 terkait Pasal 41 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Nusron usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Jadi begini, dulunya UU sebelumnya itu yang boleh menanam dan budidaya kelapa sawit itu yang mereka yang punya IUP dan/atau pemegang HGU. Dalam keputusan MK diputuskan kalimat dan/atau di skip, hanya menjadi dan. Berarti yang boleh menanam, yang punya HGU dan punya IUP," tegas Nusron.

Maka dari itu, selama tujuh atau sejak 2017, banyak perusahaan sawit yang tidak mengurus HGU.

"Nah, ini mau kita tuntaskan satu-satu, dendanya bagaimana, status hukumnya bagaimana. Kalau memang keputusan politiknya dia enggak mau bayar denda, ya kita cari HGU-nya, kita sita, kita kasih kepada rakyat atau pihak yang lain yang lebih produktif," ucap Nusron lagi.

Selama 100 hari kerjanya, Nusron tak segan-segan memberikan sanksi berat kepada 537 perusahaan sawit yang tak memiliki IUP tanpa HGU.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” jelas Nusron dalam raker tersebut.

Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tuntas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 100 hari kerjanya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tak segan-segan memberikan sanksi berat kepada 537 perusahaan sawit yang tak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Nusron.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.

“Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” tambah dia.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas dia.

KOMPAS.com - Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengatakan, peningkatan pemahaman para pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi fokus utama pihaknya dalam meredam tingginya angka kecelakaan kerja di sektor perkebunan.

Oleh karenanya, BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Organization (ILO) menggelar Training of Trainers (ToT) metode pelatihan participatory action oriented training (PAOT) K3.

ToT itu digelar bagi 400 peserta yang berasal dari 200 perusahaan di sektor sawit di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Kegiatan yang digelar di Pangkalan Bun itu juga menutup seluruh rangkaian ToT yang sebelumnya dilaksanakan di Palembang, Medan, dan Riau sejak 18 September 2024.

Roswita mengungkapkan, wilayah Kalimantan, khususnya di Pangkalan Bun, merupakan salah satu daerah dengan jumlah perusahaan sawit yang signifikan. Maka dari itu, implementasi K3 di wilayah ini sangat krusial.

Menurutnya, salah satu upaya penting dalam menurunkan tingkat kecelakaan kerja adalah melalui pelatihan ToT K3.

Pelatihan itu bertujuan menciptakan agen-agen perubahan di lingkungan kerja yang mampu menyebarluaskan dan menanamkan budaya K3 secara efektif dan meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya K3 dan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Kami bangga rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berhasil mencetak para pelatih internal yang kompeten, yang akan terus menyebarkan ilmu K3 di perusahaan masing-masing,” ujarnya dalam siaran pers.

Dengan lebih banyaknya pekerja yang terlatih dalam praktik K3, potensi kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalkan.

Pada gilirannya, upaya tersebut akan meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Dengan demikian, harapan pekerja yang bisa “Kerja Keras Bebas Cemas” bisa diwujudkan.

Upaya tersebut juga selaras dengan amanah pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023.

PP itu mewajibkan setiap pemberi kerja untuk melaksanakan langkah-langkah promotif preventif guna melindungi seluruh tenaga kerjanya dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.

“Semoga hasil dari program ini memberikan manfaat besar dalam menekan angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit," ujar Roswita.

Banyaknya kasus kecelakaan kerja

Sektor usaha sawit, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan, memiliki banyak pekerja yang terpapar risiko tinggi kecelakaan.

Oleh karenanya, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memastikan setiap pekerja memiliki kesadaran dan keterampilan yang memadai terkait keselamatan kerja.

Kesadaran dan keterampilan itu berguna untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Sepanjang 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 370.000 kasus kecelakaan kerja, dengan sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar, yaitu 60,5 persen atau sekitar 224.000 kasus.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan pada 2022 yang tercatat 169.000 kasus.

Selain itu, biaya klaim juga meningkat sebesar 24 persen, dengan total manfaat klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dibayarkan mencapai Rp 3,02 triliun pada 2023, naik dari Rp 2,38 triliun pada 2022.

Pada kesempatan itu, Roswita menekankan bahwa peningkatan klaim kecelakaan kerja ini bukan sekadar angka nominal.

“Setiap kasus kecelakaan berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan perusahaan,” katanya.

Dia menjelaskan, pekerja yang mengalami kecelakaan sering kali memerlukan waktu pemulihan yang panjang, yang berarti hilangnya jam kerja dan penurunan efisiensi operasional.

“Dengan meningkatnya angka klaim, beban finansial bertambah, tetapi dampak pada produktivitas dan kelangsungan usaha juga sangat signifikan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Butuh kolaborasi

Sementara itu National Coordinator ILO Yunirwan Gah menyampaikan, selama ini, sektor kelapa sawit menjadi salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional dan sumber lapangan kerja bagi sekitar 6 juta pekerja di daerah pedesaan.

Indonesia juga tercatat sebagai produsen dan pemilik lahan kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16,8 juta hektar (ha).

Dengan potensi itu, Yunirwan pun menyoroti risiko tingginya angka penyakit dan kecelakaan kerja di industri kelapa sawit, bahkan banyak di antaranya yang tidak terdokumentasikan.

"Pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, sebagai salah satu subsektor pertanian, memiliki risiko yang tinggi dan tergolong sebagai pekerjaan yang berbahaya,” ujarnya.

Dia menegaskan, penyelesaian masalah itu membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan kondisi kerja yang selamat dan aman bagi para pekerja.

Lebih jauh, Yunirwan menjelaskan cara mengatasi resiko tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Menurutnya, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem dan implementasi manajemen K3 di perusahaan dan menumbuhkan budaya K3 yang positif.

Kemudian, secara bertahap dan berkesinambungan, semua pihak mengedukasi pekerja/buruh dan para pihak yang terlibat di perusahaan untuk dapat berkontribusi maupun berkolaborasi.

Metode pelatihan yang diperkenalkan diharapkan dapat digunakan para perusahaan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang K3 kepada para pekerja di berbagai tingkatan melalui partisipasi aktif dalam mengidentifikasi bahaya serta resiko di tempat kerja.

Pada akhirnya, pekerja pun dapat berperan aktif dalam mengembangkan rencana aksi perbaikan yang praktis.

Nirwan juga menilai, kegiatan kolaboratif antara ILO dan BPJS Ketenagakerjaan mampu mendorong sistem kepatuhan sosial yang fokusnya pada K3.

Lebih spesifik lagi, kegiatan itu mendorong pada pencegahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

Palembang: Sepanjang 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan kerja mencapai 370 ribu kasus. Sebanyak 60,5 persen atau sejumlah 224 ribu kasus di antaranya didominasi oleh sektor perkebunan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2022 silam, yakni sebesar 169 ribu kasus.

Untuk menekan laju angka kecelakaan kerja pada sektor tersebut, BPJS Ketenagakerjaan secara konsisten memperkuat penerapan langkah-langkah promotif preventif.

Salah satunya dengan menggandeng International Labour Organization (ILO) untuk menyelenggarakan program Training of Trainers (ToT) bagi perusahaan-perusahaan sawit. Kegiatan tersebut digelar di empat wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan meliputi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Sumbarriau), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta Kalimantan dengan total peserta sebanyak 400 orang.
National Project Coordinator ILO, Nirwan Gah dalam sambutannya pada kegiatan ToT wilayah Sumbagsel menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga publik dalam meningkatkan standar K3 di tempat kerja.

"Kerja sama antara ILO dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perusahaan, khususnya di sektor berisiko tinggi seperti perkebunan sawit, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Implementasi K3 yang baik tidak hanya mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja," ujarnya

ILO turut mengapresiasi komitmen perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program ini untuk terus meningkatkan kepatuhan dan menerapkan standar K3 secara konsisten.

Hal ini sejalan dengan amanah pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023, telah mewajibkan pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan promotif preventif dalam rangka melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Secara terpisah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Muhyidin menyampaikan pentingnya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pendaftaran dan kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan terwujudnya lingkungan kerja yang aman serta produktif. Dengan pengetahuan yang diberikan, para peserta akan menjadi agen perubahan di perusahaan masing-masing, memastikan bahwa standar K3 diterapkan dengan baik, serta tenaga kerja mendapatkan perlindungan optimal sesuai peraturan.

"Melalui kegiatan ToT ini, kami berharap dapat membentuk pelatih-pelatih internal di perusahaan yang mampu memberikan edukasi berkelanjutan kepada para karyawan mengenai pentingnya K3 dan perlindungan sosial," terang Muhyidin.

Untuk wilayah Sumbagsel, angka kecelakaan kerja di sektor perkebunan mencapai 11 ribu kasus selama tahun 2023, atau naik 30 persen YoY.

BPJS Ketenagakerjaan dan ILO secara kompak berharap perusahaan sawit khususnya dan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya di wilayah Sumbagsel dapat semakin proaktif dalam memenuhi kewajiban kepesertaan, serta mengimplementasikan program K3 secara berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terlindungi, sehingga para pekerja bisa Kerja Keras Bebas Cemas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, investor.id – Sebagai media online yang kredibel di bidang ekonomi, terutama investasi dan keuangan, investor.id telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam berinvestasi. Berikut 5 berita paling populer hingga Selasa (3/9/2024):

1. Selamat Datang Saham Blue Chip Baru, Potensi Cuan 47%

Selamat datang saham blue chip baru, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK2. Bahkan, potensi cuannya mencapai 47%. Simak ulasannya

2. Low Tuck Kwong Caplok Perusahaan Sawit

Low Tuck Kwong melalui PT Bayan Resources Tbk (BYAN) dan PT Bayan Energy mengakuisisi 100% saham perusahaan sawit, Berapa nilainya?

3. Saham 'Of The Year' Menolak Tumbang

Saham ini mencetak gain tertinggi sepanjang tahun berjalan. Saham ini sempat anjlok 10% mentok auto reject bawah (ARB pada perdagangan 3 September 2024 sebelum pukul 11.00 WIB. Namun kemudian saham ini bangkit dengan diparkir melesat 10% mentok auto reject atas (ARA). Saham apakah itu?

4. Saham Bumi Resources (BUMI) Naik Terus, Ternyata Masih Murah

Saham Bumi Resources (BUMI) terus menanjak. Meski demikian, harga saham BUMI ternyata masih murah alias undervalued. Mengapa?

5. Saham Prioritas di Sektor Batu Bara Bergeser dari ADRO ke UNTR

Saham prioritas di sektor batu bara bergeser ke United Tractors (UNTR) dari sebelumnya Adaro Energy (ADRO). Kok bisa?

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Daya saing minyak mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia di pasar global tergolong kompetitif. Karenanya, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) berharap penerapan zero Over Dimension Overload (ODOL) tidak menurunkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sarjono mengatakan, perlu diskusi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk sama-sama membicarakan berbagai masalah yang akan dihadapi para pengusaha sawit di Indonesia jika zero ODOL ini diberlakukan secara mendadak.

Dia menjelaskan, untuk satu hektare lahan saja itu bisa menghasilkan setiap tahun sekitar 25 hingga 30 ton tandan buah segar (TDS). Jadi kalau lahannya itu mencapai 1.000 hektare, lanjutnya berarti dalam setahun paling tidak menghasilkan 25?30 ribu ton sawit . ?Untuk mengangkut sawit sebanyak itu biasanya kita menggunakan truk-truk besar,? tuturnya.

Diutarakan olehnya untuk perkebunan yang sudah terintegrasi dengan pabrik, penggunaaan truk-truk besar ini tidak menjadi masalah karena hanya berkeliling di sekitar kebun saja. Tapi menjadi masalah apabila yang produksi dari perkebunan rakyat.

?Perkebunan rakyat ini juga cukup luas dan ada dimana-mana seperti di Sumatera dan Kalimantan. Nah kebun ini tidak memiliki pabrik yang terintegrasi. Jadi kalau mau ke pabrik harus melalui jalan-jalan kabupaten dan provinsi, begitu juga sebaliknya,? tukasnya.

Apalagi menurutnya, kelas-kelas jalan yang akan dilalui truk-truk besar pengangkut sawit itu kapasitasnya tidak ada yang kelas 1. ?Sehingga usulan kita masih sama dari dulu sampai sekarang yaitu pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan penguatan jalan dan menaikkan kelas jalannya supaya bisa dilewati truk-truk besar,? ucapnya.

Dia mencontohkan, seperti di Malaysia yang jalan-jalan di kebun sawit mereka itu bagus-bagus dan kualitasnya juga sudah intensif. ?Kita mengharapkan di sini bisa seperti itu,? ucapnya.

Karenanya kata Mukti, GAPKI mengusulkan agar penetapan zero ODOL ini jangan langsung dilaksanakan secara instan, tapi ada tahapan-tahapannya dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan menurutnya, penyesuaian itu tidak hanya dilakukan di perusahaan, tapi juga untuk sentra-sentra perkebunan sawit jalannya juga bisa ditingkatkan.

?Baik kelas jalannya, kualitasnya, jembatannya dan sebagainya, sehingga bisa menampung lalu lintas produksi sawit,? katanya.

Sebab menurutnya, pemerintah juga harus melihat bahwa jika truk-truk besar pengangkut sawit itu diganti menjadi truk-truk yang lebih kecil, itu otomatis akan menambah armadanya.

?Jumlahnya kan jadi semakin banyak. Karena yang semula misalnya satu truk bisa mengangkut 20 ton, jika kemudian dibatasi menjadi hanya bisa 10 ton saja, berarti kita harus nambah dua kali lipat angkutan. Nah kalau tambah angkutan itu berarti kita harus nambah biaya beli mobil ataupun juga renovasi truk, kemudian juga biaya supir juga meningkat,? tandasnya.

Artinya lanjutnya, ada tambahan biaya produksi perusahaan. Jadi usulan GAPKI adalah bagaimana zero ODOL itu bisa dilakukan secara bertahap.

?Harapan kita adalah bahwa jangan sampai kemudian penerapan zero ODOL ini malah membuat industri itu menjadi kurang efisien. Jadi, ini yang harus sama-sama kita lakukan. Karena kalau nambah biaya produksi kan jadi nambah kan harga barangnya, dan itu jelas akan mengurangi daya saing kita dengan negara-negara lain,? katanya.

Dia mengakui sampai sekarang GAPKI sama sekali merasa belum pernah melihat roadmap dari Kemenhub terkait pelaksanaan zero ODOL ini.

?Karenanya, kita perlu duduk bareng dengan pemerintah untuk mendiskusikan, membuat semacam roadmap penyesuaian untuk sampai ke sana. Jangan sampai nanti industri sawit yang sekarang menjadi sumber pendapatan devisa terbesar, kemudian daya saingnya berkurang gara-gara misalnya zero ODOL. Itu yang kita inginkan,? ujarnya.

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam Entry Meeting Kajian Sistemik Bersama Ombudsman RI pada Senin (22/7/2024), di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta.

"Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat terkait kepemilikan Izin Usaha Perkebunannya," terang Suyus dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.

Menurut dia, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

"Kalau data yang kita punya, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare sawit, meskipun memang yang sudah bersertifikat itu baru sekitar 7,9 atau 8 juta hektare dengan total 11 ribu bidang tanah," bebernya.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu," imbuhnya.

Sejalan dengan topik Entry Meeting kali ini, yaitu "Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit", Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

"Tugas kita mengawal program strategis nasional dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lain. Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI.

Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak perusahaan sawit yang hingga saat ini belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini, menurutnya, menyebabkan potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi tidak bisa ditagih. Faktor ini pula yang turut menyebabkan penerimaan PPh badan dari perusahaan berbasis komoditas mengalami tekanan.

“Ada sekian banyak perusahaan di kelapa sawit, NPWP tidak punya. Kalau NPWP tidak punya, kan PPh badan semua jadi tidak bisa ditagih,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Luhut mengatakan pemerintah ke depan akan mendorong efisiensi melalui digitalisasi, termasuk dalam rangka menggali potensi perpajakan.

Dia menjelaskan pemerintah telah meluncurkan Simbara, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara kementerian/lembaga, yang mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara, nikel, dan timah, yang selanjutkan akan diperluas untuk komoditas kelapa sawit.

“Saya pikir kita tidak boleh bergantung pada harga komoditas saja, efisiensi menjadi penting, berbasis elektronik Govtech itu, Simbara. Saya sih optimis angka itu [penerimaan PPh badan] akan bisa naik banyak,” jelasnya.

Sepanjang semester I/2024, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari PPh Badan sebesar Rp 172,66 triliun, ini turun 34,5% secara neto atau 25,7% secara bruto jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Penurunan realisasi penerimaan PPh badan tersebut terutama dikarenakan oleh penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas.

Jika dirincikan, realisasi penerimaan PPh badan dari perusahaan sawit hanya sebesar Rp8,6 triliun pada semester I/2024, turun 8,8% secara tahunan.

Pada saat yang sama, restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN dari perusahaan sawit ini juga mengalami kenaikan menjadi Rp18,6 triliun, dari Rp16,3 triliun pada semester pertama 2024.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, salah satu penyebab penerimaan pajak pada semester I 2024 merosot. Hal itu dikarenakan menurunnya setoran pajak para korporasi.

Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang bahkan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga dapat dipastikan juga absen membayar pajak, utamanya PPh Badan.

"Masa ada sekian banyak perusahaan misal di sawit NPWP saja tidak punya, kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Selasa (9/7/2024).

Hal itu juga, yang menurutnya saat ini pemerintah sedang kebut sistem digitalisasi. Hal itu diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, utamanya dalam strategi pengumpulan perpajakan.

"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja, efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik," sambungnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan penerimaan negara sepanjang semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi 6,2% secara tahunan.

Sedangkan penerimaan pajak pada semester I 2024 sebesar Rp1.028 triliun atau turun sekitar 7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5% (yoy).

Menkeu menjelaskan, penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5% (yoy).

"Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11% (yoy)," kata Sri Mulyani di DPR, (8/7).