Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Indonesia resmi menjadi salah satu negara mitra blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Blok ekonomi ini disebut-sebut menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara (termasuk Indonesia) baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Lantas keuntungan seperti apa yang bisa didapat RI dengan bergabung sebagai mitra dengan blok ekonomi tersebut?

Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat ikut terlibat dalam skema perdagangan global khususnya dengan negara-negara berkembang.

Sebab selama ini, sejumlah organisasi atau lembaga internasional yang menjadi penghubung perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti G77 dan WTO belum banyak memberikan hasil. Sehingga penting bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama baru melalui blok ekonomi ini.

"Keuntungannya adalah bahwa Indonesia terlibat dalam skema kerja sama antar negara-negara selatan yang baru dibentuk. Kita tahu bahwa saat ini fungsi pertemuan PBB misalnya G77 untuk negara-negara berkembang, negara-negara global south itu kurang efektif. Demikian pula nggak ada hasil yang menggembirakan bahkan sudah 20 tahunan lebih," kata Dinna kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Kemudian dari segi kerja sama dengan WTO, juga negara berkembang dalam posisi yang sulit. Cukup banyak produk-produk negara berkembang yang memang tidak bisa difasilitasi kebutuhannya untuk tetap produksi, kemudian bisa masuk penetrasi ke pasar negara-negara maju, itu sangat sulit dicapai," sambungnya.

Belum lagi menurutnya negara-negara anggota utama BRICS seperti China dan Rusia sering kali dalam posisi yang sulit untuk masuk dalam perdagangan internasional. Semisal terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara Barat. Sehingga peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan anggota BRICS jadi semakin besar terealisasi.

"Sehingga mereka butuh betul jalur alternatif untuk tetap bisa berproduksi, berdagang, dan punya valuta asing untuk eksistensi mereka di tingkat ekonomi, makanya ada BRICS. Tapi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka dapat kerja sama pasar dari negara lain, kalau nggak dengan menggalang kerja sama yang lebih luas," papar Dinna.

Kemudian ada juga keuntungan dari model kerja sama dalam BRICS ini berbeda dengan sistem yang sudah dibangun oleh negara-negara barat lainnya. Semisal untuk transaksi antar negara, BRICS mengandalkan sistem SWAP daripada SWIFT code.

"Jadi harapannya itu kalau di negara barat, soalnya Indonesia kan relatif sudah nggak dihitung lagi sebagai negara low income, makanya kita kalau pinjam uang pun, berutang, bunganya sudah tinggi," ungkapnya.

Di luar itu, Dinna berpendapat dengan menjadi mitra geng Rusia-China ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka jadi paham betul bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan Indonesia.

"Jadi bukan melulu soal ekonominya, tetapi dengan kehadiran di sana negara-negara barat pasti otomatis punya pandangan yang berbeda dan mungkin juga lebih respectful juga terhadap negara kita dibandingkan kalau kita hanya berdiam diri saja mengandalkan kerja sama dengan negara barat," terang Dinna lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"China kan adalah mitra dagang kita yang terbesar, yang terutama dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan itu dengan misalnya dengan Rusia, dengan Brazil, India ya. Itu potensi perdagangan kita dengan mereka sebenarnya besar," katanya.

Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah lebih fokus membangun kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS yang selama ini belum cukup dijajaki seperti Rusia dan Brazil.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Perlu diketahui BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun sejak Agustus 2023 kemarin kelompok dagang ini telah memperluas pengaruhnya secara global.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Tidak lama setelah itu, blok ekonomi 'anti Barat' tersebut sebelumnya sudah setuju untuk menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kini aliansi BRICS telah menambahkan 13 negara baru sebagai mitra.

Negara-negara yang baru ditambahkan tersebut, meliputi Indonesia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru resmi dimulai dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai presiden kedelapan Indonesia. Berbagai tuah pun dinantikan salah satunya terhadap kredit perbankan.

Memang, jika melihat lima tahun ke belakang, pertumbuhan kredit perbankan terbilang mini dengan hanya tumbuh dobel digit pada dua tahun terakhir di kisaran 10% hingga 11%. Ini juga dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19 yang bahkan membuat kredit sempat terkoreksi pada 2020.

Dengan adanya pemerintahan baru, optimisme pertumbuhan kredit yang lebih tinggi pun muncul. Hal itu didukung oleh beberapa program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa secara tidak langsung program-program pemerintah bisa berdampak pada kredit perbankan.

Ia pun melihat Presiden Prabowo akan membawa semangat melanjutkan apa yang juga sudah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Artinya, sektor infrastruktur dan properti bakal menjadi salah satu yang akan berdampak terhadap kredit perbankan ke depan.

“(Prabowo) masih akan mencoba untuk mendorong tumbuh berkembangnya, pelayanan perumahan. Ya tentunya harapannya adalah kredit perumahan akan lebih berkembang,” ujarnya.

Hanya saja, ia melihat apapun program yang akan direalisasikan oleh pemerintahan baru ini juga akan bergantung pada kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Di mana, Piter menyebutkan kebijakan moneter lebih berdampak langsung pada penyaluran kredit perbankan.

“Kalau kebijakan dari BI itu ketat, super ketat, uangnya nggak ada, ya pasti akan pertumbuhan perumahan juga akan terbatas,” tambah Piter.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa sejatinya pertumbuhan kredit perbankan masih memiliki ruang pertumbuhan kredit. Meskipun, saat ini kredit bank juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang mencapai dobel digit.

Menurutnya, hal tersebut tercermin dari rasio Loan to Deposit (LDR) yang beberapa waktu terakhir masih di kisaran 87%. Padahal, kata Mahendra, sebelum pandemi Covid-19, LDR perbankan itu bisa mencapai sekitar 92% akibat penyaluran kredit yang memang tinggi.

Oleh karenanya, Mahendra berharap kredit juga bisa tumbuh lebih baik sejalan dengan arah pemerintah baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Sebab, Mahendra optimistis itu pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki multiplier effect terutama bagi kredit bank.

“Pada gilirannya menjadi mendorong bagi pertumbuhan kredit di berbagai sektor yang menjadi prioritas dan agenda utama dari pemerintah yang baru,” ujar Mahendra.

Lebih lanjut, ia optimistis, setidaknya hingga akhir tahun, bank tetap bisa mencapai target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Di mana, secara industri, kredit diperkirakan bisa tumbuh di kisaran 9% hingga 11%.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini lebih bersikap wait and see. Sebab, ia menunggu program-program yang bakal direalisasikan serta susunan kabinet baru nantinya.

Menurut Lani, dengan adanya kepastian setelah pelantikan ini, barulah pihaknya bisa melihat dukungan arahan untuk ekonomi ke depan. “Kita tunggu saja. Kami akan tetap fokus di UKM , kredit kendaraan, dan unsecured loan,” ujar Lani.

Bukan tanpa sebab, CIMB Niaga sedang memiliki kinerja bagus di sektor-sektor tersebut. Sebagai gambaran, per September 2024, kredit UKM di CIMB Niaga tumbuh hampir 10% dan kredit kendaraan tumbuh sekitar 25%.

“Kami forecast pertumbuhan kredit kami di 6,5%-an sampai akhir tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, lebih melihat untuk secara jangka pendek saja setidaknya hingga akhir tahun. Sigit optimistis kredit konsolidasi akhir tahun 2024 tumbuh sesuai guidance Bank Mandiri di 16% hingga 18% yoy.

Ia pun memproyeksikan kredit korporasi dan komersial masih menjadi pendorong pertumbuhan kredit Bank Mandiri, sesuai dengan strategi yang sudah diimplementasikan yaitu mempertahankan dominasi bisnis nasabah segmen wholesale.

“Kami juga mendorong pertumbuhan segmen retail melalui pendekatan wholesale ecosystem-driven growth dan tetap mengedepankan pertumbuhan yang berkualitas,” ujar Sigit.

IDXChannel – Pemerintah tengah fokus mengatasi polemik lahan sawit ilegal. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai hal itu terjadi karena Indonesia lemah dalam berkoordinasi.

Piter pun mengimbau agar pemerintah berhati-hati dan berupaya untuk terus meningkatkan koordinasi.

"Bagaimana mungkin tata ruang kita berubah dan kemudian menyebabkan, justru menambah permasalahan yang di tengah kita sedang digugat oleh Uni Eropa, itu akhirnya membuat kita semakin dalam posisi yang lemah. Pemerintah hendaknya berhati-hati dan meningkatkan koordinasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyebut ada banyak perusahaan sawit yang dicap ilegal oleh pemerintah. Menurutnya, penyebutan lahan sawit ilegal sendiri sebenarnya keliru.

Eddy meluruskan bahwa sebuah perusahaan tidak mungkin bisa menjalankan usaha tanpa mengantongi izin. Ia menilai akar permasalahannya bukan berasal dari perusahaan sawit melainkan karena terjadinya perubahan tata ruang yang diramu pemerintah.

"Kalau perusahaan itu tidak mungkin mereka melakukan usaha tanpa izin. Pasti sudah ada izin, yang terjadi adalah kita telah melakukan kegiatan sudah ada izin, kemudian terjadi perubahan tata ruang, itu kan regulasi,” ujar Eddy dalam sesi wawancara.

(FRI)