Jakarta: Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah kerja sama Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melahirkan 27 dokumen policy paper atau laporan kebijakan. Dokumen kebijakan ini dapat digunakan oleh kepala daerah sebagai acuan merancang kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan pendidikan vokasi.

Program ini juga telah melahirkan ekosistem kemitraan yang dibentuk kolektif oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV) dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai agen pembangunan daerah.

“Policy paper tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan daerah melalui kemitraan strategis antara satuan pendidikan vokasi dengan para stakeholder,” kata Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Adi Nuryanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 2 Agustus 2024.
Policy paper ini merupakan hasil kajian Konsorsium PTPPPV pelaksana Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui skema pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dokumen ini memuat sejumlah hal.

Mulai dari pemetaan dan klastering potensi-potensi daerah, perencanaan tenaga kerja, innovation planning, serta klasterisasi inovasi yang didasarkan pada potensi atau kebutuhan masing-masing daerah. Policy paper ini juga memuat sejumlah rekomendasi dari tim Konsorsium PTPPPV yang dapat digunakan sebagai dokumen rujukan untuk pengembangan atau pembangunan daerah.

Program ini telah diampu oleh 20 tim yang terdiri atas Konsorsium PTPPPV di 27 provinsi di Indonesia yang melibatkan sekitar 287 anggota tim kerja, baik dosen maupun tenaga kependidikan dengan menghasilkan lebih dari 1.000 kemitraan.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyoroti masuknya pendidikan vokasi dalam sentra perbincangan di daerah melalui program kemitraan daerah serta policy paper yang telah dihasilkan. Melalui dokumen kebijakan tersebut, pendidikan vokasi diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakannya.

“Bagaimanapun, kemajuan pendidikan vokasi tidak bisa lepas dari daerah,” kata Kiki.

Kiki menyebut program kemitraan daerah juga telah mendorong politeknik membangun jejaring yang semakin kuat. “Jejaring ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perguruan tinggi vokasi untuk terus menjaga relevansinya,” tutur dia.

Direktur Fasilitas Riset LPDP, Kementerian Keuangan, Wisnu Sardjono Soenarso, berharap policy paper yang sudah dihasilkan tidak sebatas pada dokumen. Melainkan modal ekosistem yang dapat digunakan untuk memajukan ekonomi daerah.

“Dokumen ini membentuk klaster inovasi yang telah sesuai dengan potensi daerah,” tutur Wisnu.

Wisnu menyebut sejak 2021, LPDP juga telah mendanai riset-riset perguruan tinggi vokasi yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia berharap perguruan tinggi vokasi yang terlibat dalam konsorsium ini dapat terus menjaga semangat dalam mengawal dokumen kebijakan yang sudah dibuat.
“Dalam waktu dekat akan terjadi pergantian kepemimpinan, hasil policy paper harus terus dikawal,” ujar Wisnu.

Policy paper yang dihasilkan Konsorsium PTPPPV ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala daerah. Beberapa daerah bahkan menggunakan policy paper sebagai referensi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kebetulan RPJMD Pemerintah Daerah Kepulauan Riau habis dan hasil dari policy paper yang kami hasilkan akan menjadi sumber referensi utama untuk menyusun RPJMD Provinsi Kepri,” kata Ketua Konsorsium PTPPPV Kepri, Sudra Irawan.

Konsorsium PTPPPV Kepulauan Riau (Kepri) terdiri atas Politeknik Negeri Batam (Pengampu), Politeknik Pariwisata Batam, dan Politeknik Bintan Cakrawala. Policy paper ini berhasil memetakan 31 potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kepri.

Konsorsium juga mengidentifikasi lima sektor unggulan dan sektor potensial serta inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri. Policy paper bahkan dapat memprediksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri hingga 2050 serta langkah-langkah strategis dan inovasi daerah yang harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri melalui pemodelan menggunakan metode forsight dan metode sistem dinamik (system dynamic).

Baca juga: Kemendikbudristek Paparkan Capaian di Ekspose Pendidikan Vokasi 2020-2024

(REN)