Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut pendidikan vokasi dapat menumbuhkan perekonomian lokal yang lebih inklusif. Untuk itu, peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan vokasi akan selalu memiliki posisi strategis.

“Pendidikan vokasi tidak hanya berperan dalam peningkatan keterampilan atau penyiapan sumber daya manusia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan VokasiKemendikbudristek Saryadi dalam Diskusi Terpumpun Penyusunan Renstra Pendidikan Vokasi dengan Metode Foresight, di Jakarta.

Kemendikbudristek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan mitra menyelenggarakan diskusi terpumpun penyusunan rencana strategis pendidikan vokasi dengan metode foresight, atau perencanaan kebijakan dan strategi yang antisipatif dengan mendeteksi ancaman di masa depan bersama perwakilan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan vokasi akan selalu memiliki posisi strategis. Utamanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045.

“Pendidikan vokasi akan selalu memiliki posisi strategis dan menjadi pilar untuk penyiapan sumber daya manusia yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing, dalam UU 59/2024 ada potensi kewilayahan di mana pemerintah telah menetapkan isu-isu di masing-masing wilayah terkait SDM, dan di bidang pendidikan, dan saya rasa sudah ada ekosistem kemitraan yang semakin kuat,” ujarnya.

Ia mengapresiasi program ekosistem kemerdekaan yang bekerja sama dengan LPDP dan berbagai mitra di daerah dengan capaian-capaian menggembirakan sehingga perlu dikawal untuk keberlanjutannya.

“Program ini telah mencakup 27 provinsi di Indonesia yang diampu oleh 20 tim konsorsium perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dengan total anggota yang terlibat sebanyak 287 anggota tim kerja yang terdiri atas para dosen dan tenaga kependidikan, berasal dari 65 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi,” paparnya.

Menurutnya, program ekosistem kemitraan perlu dimaknai secara mendalam agar pemenuhan hasil yang saat ini sudah dicapai dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, utamanya kolaborasi antara pemerintah daerah bersama dunia industri dan satuan pendidikan, khususna pendidikan vokasi baik SMK, lembaga kursus, komunitas, dan media massa.

“Harapannya pembicaraan tentang pendidikan vokasi bukan lagi menjadi pembicaraan yang terpisah dari potensi ataupun agenda prioritas pembangunan daerah. Bicara tentang pembangunan ekonomi daerah, harapannya juga berbicara tentang pendidikan vokasi dan berbicara tentang pendidikan vokasi, maka juga berbicara tentang pembangunan ekonomi daerah,” ucapnya.

Ia mengatakan, kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan vokasi. Yakni untuk memastikan keberlanjutan atas berbagai inisiatif yang telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

“Kemitraan ini tidak hanya mendorong keterlibatan sektor pendidikan vokasi tetapi juga harus memperluas jangkauan potensi ekonomi daerah. Selain memperkuat kemitraan yang ada, penting untuk terus mendorong kolaborasi yang lebih inovatif antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha yang fokus pada pengembangan potensi lokal,” ujarnya.

Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sri Nuryanti mengatakan, saat ini BRIN tengah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ PID).

Hal tersebut disusun berdasarkan tiga kategori utama. Pertama, munculnya ekosistem riset dan inovasi daerah, kedua, munculnya identifikasi atas potensi daerah, dan ketiga, munculnya rekomendasi kebijakan yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan daerah.

"Potensi daerah itu masing-masing asimetris. Karenanya, bagaimana potensi-potensi itu digarap sedemikian rupa, sehingga daerah bisa mendapatkan manfaat," kata Sri.

Baca juga: Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Instruktur Pendidikan Vokasi

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah kerja sama Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melahirkan 27 dokumen policy paper atau laporan kebijakan. Dokumen kebijakan ini dapat digunakan oleh kepala daerah sebagai acuan merancang kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan pendidikan vokasi.

Program ini juga telah melahirkan ekosistem kemitraan yang dibentuk kolektif oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV) dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai agen pembangunan daerah.

“Policy paper tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan daerah melalui kemitraan strategis antara satuan pendidikan vokasi dengan para stakeholder,” kata Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Adi Nuryanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 2 Agustus 2024.
Policy paper ini merupakan hasil kajian Konsorsium PTPPPV pelaksana Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui skema pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dokumen ini memuat sejumlah hal.

Mulai dari pemetaan dan klastering potensi-potensi daerah, perencanaan tenaga kerja, innovation planning, serta klasterisasi inovasi yang didasarkan pada potensi atau kebutuhan masing-masing daerah. Policy paper ini juga memuat sejumlah rekomendasi dari tim Konsorsium PTPPPV yang dapat digunakan sebagai dokumen rujukan untuk pengembangan atau pembangunan daerah.

Program ini telah diampu oleh 20 tim yang terdiri atas Konsorsium PTPPPV di 27 provinsi di Indonesia yang melibatkan sekitar 287 anggota tim kerja, baik dosen maupun tenaga kependidikan dengan menghasilkan lebih dari 1.000 kemitraan.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyoroti masuknya pendidikan vokasi dalam sentra perbincangan di daerah melalui program kemitraan daerah serta policy paper yang telah dihasilkan. Melalui dokumen kebijakan tersebut, pendidikan vokasi diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakannya.

“Bagaimanapun, kemajuan pendidikan vokasi tidak bisa lepas dari daerah,” kata Kiki.

Kiki menyebut program kemitraan daerah juga telah mendorong politeknik membangun jejaring yang semakin kuat. “Jejaring ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perguruan tinggi vokasi untuk terus menjaga relevansinya,” tutur dia.

Direktur Fasilitas Riset LPDP, Kementerian Keuangan, Wisnu Sardjono Soenarso, berharap policy paper yang sudah dihasilkan tidak sebatas pada dokumen. Melainkan modal ekosistem yang dapat digunakan untuk memajukan ekonomi daerah.

“Dokumen ini membentuk klaster inovasi yang telah sesuai dengan potensi daerah,” tutur Wisnu.

Wisnu menyebut sejak 2021, LPDP juga telah mendanai riset-riset perguruan tinggi vokasi yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia berharap perguruan tinggi vokasi yang terlibat dalam konsorsium ini dapat terus menjaga semangat dalam mengawal dokumen kebijakan yang sudah dibuat.
“Dalam waktu dekat akan terjadi pergantian kepemimpinan, hasil policy paper harus terus dikawal,” ujar Wisnu.

Policy paper yang dihasilkan Konsorsium PTPPPV ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala daerah. Beberapa daerah bahkan menggunakan policy paper sebagai referensi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kebetulan RPJMD Pemerintah Daerah Kepulauan Riau habis dan hasil dari policy paper yang kami hasilkan akan menjadi sumber referensi utama untuk menyusun RPJMD Provinsi Kepri,” kata Ketua Konsorsium PTPPPV Kepri, Sudra Irawan.

Konsorsium PTPPPV Kepulauan Riau (Kepri) terdiri atas Politeknik Negeri Batam (Pengampu), Politeknik Pariwisata Batam, dan Politeknik Bintan Cakrawala. Policy paper ini berhasil memetakan 31 potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kepri.

Konsorsium juga mengidentifikasi lima sektor unggulan dan sektor potensial serta inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri. Policy paper bahkan dapat memprediksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri hingga 2050 serta langkah-langkah strategis dan inovasi daerah yang harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri melalui pemodelan menggunakan metode forsight dan metode sistem dinamik (system dynamic).

Baca juga: Kemendikbudristek Paparkan Capaian di Ekspose Pendidikan Vokasi 2020-2024

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, BULELENG -- Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, berharap kemitraan yang telah dibangun antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terus diperkuat.

Kerja sama itu mampu memberikan warna, pilihan bacaan sekaligus wahana mempromosikan potensi-potensi di daerah.

Hal tersebut disampaikan Gede Sugiartha saat mewakili Penjabat (Pj) Bupati Buleleng dalam kegiatan Jadi Pintar Bareng Kominfo Newsroom (Jarkom) bertajuk “Meracik Berita ala InfoPublik,” di Kabupaten Buleleng Bali, Kamis (11/7/2024).

“Kita harus mengambil peran. Tata kelola komunikasi publik di Buleleng dan Indonesia secara luas harus semakin mencerdaskan masyarakat dengan berita-berita positif yang membangun dan mencerdaskan. Kehadiran InfoPublik.id secara luas membantu kami bukan hanya sebagai wadah tapi sekaligus pembimbing kami untuk terus menjadi lebih baik,” katanya.

Gede Sugiartha Widiada pun menekankan pentingnya peran media khususnya InfoPublik dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun. "Kami sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Portal Berita InfoPublik.id. Kami berharap kemitraan ini dapat terus diperkuat agar tata kelola komunikasi publik semakin baik dan masyarakat makin tercerdaskan dengan berita-berita positif yang membangun bangsa," ujarnya.

Hadirnya portal berita seperti InfoPublik.id diakuinya memudahkan masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk mengakses informasi sekaligus terlibat menyebarkanluaskannya. Ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi publik. Kami percaya bahwa dengan informasi yang tepat dan bermanfaat, masyarakat akan lebih cerdas dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah," tambahnya.

Gede Sugiartha Widiada pun mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayahnya untuk memanfaatkan Portal Berita InfoPublik.id sebagai sumber informasi utama yang dapat dipercaya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari berita hoaks dan informasi yang menyesatkan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan positif," pungkasnya.

Sementara saat yang sama Direktur Pengelolaan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nursodik Gunarjo mengungkapkan bahwa Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola informasi dalam jaringan Portal Berita InfoPublik.

“Pemilihan Buleleng sebagai lokasi Jarkom pun karena kabupaten ini jadi salah satu jaringan dan mitra InfoPublik yang aktif dan berprestasi dalam tata kelola komunikasi dan informasi khususnya melalui jaringan Kominfo Newsroom,” katanya.

Ada tiga tujuan utama dari seri-seri Jarkom yang digelar, yakni mendapatkan keterampilan (skilling), melatih kembali sebuah keterampilan (reskilling), dan meningkatkan sebuah keterampilan (upskilling). Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh seorang jurnalis atau atau untuk mitra InfoPublik kami sebut sebagai pejuang informasi,” katanya.

Skilling adalah membentuk dari yang semula tidak bisa menjadi bisa. Reskilling adalah mengingat kembali dari yang lupa menjadi bisa dan menyesuaikan perkembangan zaman. Sementara upskilling adalah sudah tahu dan bisa namun ada ilmu baru yang didapatkan.

Diharapkan, melalui Jarkom seri Buleleng bermanfaat bagi para petugas pengelola Media Center Daerah sekaligus meningkatkan kemampuan menghasilkan berita positif dalam jaringan InfoPublik.

Jarkom seri Buleleng dihadiri 100 peserta yang merupakan pengelola komunikasi dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali.