TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mendukung penerapan putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang demokratis dan kompetitif diharapkan berdampak pada keberhasilan pembangunan di daerah.

Selain itu Herman menilai putusan MK tersebut membatasi praktik dinasti politik. Menurutnya daerah yang dipimpin oleh dinasti politik cenderung tertinggal dari segi pembangunan dan perekonomian.

"Selama ini daerah yang dipimpin oleh dinasti politik adalah daerah yang punya kantong kemiskinan yang luar bisa," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Lebih lanjut, kata Herman, kepala daerah yang berkapasitas akan muncul lewat pemilihan yang kompetitif dan demokratis. Dari sejumlah daerah yang melalui proses pemilihan yang ketat, kata Herman, lahir kepala daerah yang membawa dampak terhadap perbaikan ekonomi di tingkat lokal.

"Sehingga kebijakan yang lahir di tingkat lokal dapat sejalan dengan kemudahan berinvestasi, misalnya. Termasuk perbaikan desain kelembagaan dan kemudahan dalam perizinan yang transparan," kata dia.

Tidak hanya lewat pemilihan yang kompetitif, menurut Herman proses kaderisasi di partai politik juga berkontribusi melahirkan calon kepala daerah yang kompeten. “Salah satu variabel pengelolaan perekonomian daerah ditentukan oleh kapasitas dan integritas kepala daerah, yang ditentukan salah satunya adalah sistem pemilihan berkualitas,” kata Herman.

MK mengabulkan sebagian gugatan judicial review UU Pilkada yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusan 60/PUU-XXII/2024, MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD.

Dengan putusan itu ambang batas pencalonan daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan ambang batas pencalonan ditentukan berdasarkan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan mengenai batas usia calon kepala daerah.Bahwa aturan syarat batas usia 30 tahun berlaku sejak penetapan calon.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung sempat memerintahkan KPU untuk mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Mahkamah Agung meminta agar syarat usia 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur itu dihitung berdasarkan waktu pelantikan pemenang pemilihan kepala daerah, bukan pada waktu penetapan calon kepala daerah seperti yang selama ini berlaku.

Keputusan Mahkamah Agung itu menuai polemik karena dinilai hanya akan menguntungkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kaesang berencana maju sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah 2024. Namanya masuk dalam bursa calon Gubernur Jawa Tengah. Namun usia Kaesang masih 29 tahun, dia baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 saat pendaftaran calon kepala daerah sudah ditutup.

Belakangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa batas usia 30 tahun tersebut berlaku sejak penetapan calon, bukan pada saat pelantikan kepala daerah terpilih.

Satu hari setelah putusan MK tersebut, tiba-tiba Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat yang bertujuan untuk merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada artinya akan mementahkan putusan Mahkamah Konstitusi dan membuka kembali peluang Kaesang maju sebagai calon gubernur.

Sikap DPR itu memicu gelombang protes masyarakat. Aksi demonstrasi meledak di berbagai daerah meminta DPR membatalkan revisi UU Pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 nanti. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, politik dinasti kian mewabah pada helatan tersebut.

"Makin lama politik dinasti makin menjadi-jadi. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi menjalar ke tingkat nasional. Kita sudah lihat praktik itu di Pilpres 2024," kata pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan dalam webinar nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat tentang Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal, Jumat (5/7/2024) malam.

Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2014, ada sekitar 60 kepala daerah dan wakil atau 11 persen dari jumlah daerah otonom menerapkan politik dinasti. Angka itu mengalami peningkatan menjadi 117 kasus politik dinasti atau 21,5 persen dalam Pilkada 2018.

Ia menambahkan, dalam Pilkada 2024, terdapat 175 kasus atau 32 persen politik dinasti. Artinya, kasus politik dinasti dalam pilkada terakhir sudah mencapai satu per tiga dari keseluruhan daerah otonom. “Sesudah bapaknya, nanti istrinya atau anaknya, atau menantunya. Ini yang kita musuhi ketika kita berada di Orde Baru dulu," kata Prof Djo, sapaan akrab Djohermansyah Djohan.

Menurut mantan dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menuturkan, pernah ada upaya untuk mengantisipasi politik dinasti di pilkada. Pada 2015, sedianya sempat dimasukkan pasal soal larangan politik dinasti pada UU Pilkada tahun 2015.

Pasal 7 huruf r dalam beleid itu mengatur bahwa seseorang yang mempunyai hubungan darah atau konflik kepentingan dengan pejawat alias incumbent tidak diperbolehkan maju menjadi pemimpin daerah. Namun, aturan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Prof Djo mengatakan, harus ada perbaikan regulasi untuk mencegah terjadinya politik dinasti. Pasalnya, apabila tidak ada perbaikan regulasi, persoalan itu akan terus berulang. "Kalau ada kerabat maju, saran saya si pejawat (incumbent) cuti lah. Dia tidak bisa kita larang karena melanggar hak asasi, tapi cuti lah. Cuti saja, di luar tanggungan negara, selama kampanye," kata dia.

Dewan Pakar ICMI Pusat Prof Yuddy Chrisnandi mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, keikutsertaan bakal calon kepala daerah perseorangan dalam Pilkada 2024 juga sangatlah minim. Bahkan, ia menyebut persentasenya tak sampai satu persen dari keseluruhan bakal calon kepala daerah yang muncul. "Dari 100 calon kepala daerah, mungkin hanya satu atau dua orang saja calon perseorangan," kata dia dalam webinar tentang Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal secara daring pada Jumat (5/7/2024).

Menurut dia, penyebab utama minimnya keikutsertaan bakal calon kepala daerah perseorangan adalah waktu untuk pendaftaran yang sebentar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan waktu sekitar dua pekan kepada bakal calon perseorangan untuk memenuhi syarat dukungan.

"Jadi tidak mungkin untuk menyiapkan dukungan atau partisipasi langsung dari masyarakat untuk calon perseorangan ini," ujar Yuddy. Fakta itu dinilai menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada 2024 masih akan dikuasai oleh partai politik. Di satu sisi, partai politik masih belum menghasilkan kualifikasi yang mapan dari pelaksanaan pilkada.

Yuddy menilai, partai politik semestinya dapat sumber daya manusia untuk bisa menjadi pemimpin yang diandalkan, membawa aspirasi, dan memperbaiki kualitas pembangunan. Namun, nyatanya partai poin tidak lagi menjadi satu entitas sebagai sumber daya yang bisa diandalkan.

Ia menyebut, partai politik saat ini tidak lebih dari kendaraan politik yang memberikan stempel seseorang untuk bisa maju dalam pilkada. Bahkan, proses seleksi kepemimpinan dalam partai politik sangatlah mudah, tanpa harus ada proses kaderisasi, proses pendalaman, dan lainnya. "Partai politik sekarang bisa digunakan oleh siapa saja, seperti orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki uang, dan orang yang memiliki popularitas," kata Yuddy.