Perusahaan mobil listrik asal China, Neta menghentikan kegiatan produksi di pabrik Zhejiang untuk sementara dan memangkas gaji karyawannya karena kinerja penjualan produknya menurun di China.

Media China DoNews melaporkan bahwa pabrik Tongxiang milik Neta di Zhejiang menghentikan produksi selama setengah bulan.

Pabrik tersebut merupakan pabrik manufaktur utama yang berencana dengan kapasitas produksi sebesar 200 ribu unit per tahun. Pabrik tersebut terutama memproduksi crossover Neta L.

Tahun ini, Neta juga dilaporkan memangkas gaji karyawannya. Pada Oktober, beberapa pekerja Neta mengklaim bahwa perusahaan gagal membayar gaji bulan sebelumnya tepat waktu karena berutang kepada pemasok.

Pada saat yang sama, gaji karyawan tingkat tinggi Neta dipotong hingga 30 persen.

Dalam tanggapan resmi pada tanggal 31 Oktober, Neta mengatakan bahwa mereka meluncurkan rencana insentif ekuitas untuk seluruh staf.

Perusahaan akan mengambil 5 persen saham sebagai insentif bagi karyawan dan rencana penggajian baru diumumkan secara internal.

Sementara itu, kerugian bersih perusahaan induk Neta, Hozon Auto meningkat dari tahun ke tahun di China.

Nilai kerugian bersihnya meningkat dari 4,84 miliar yuan (Rp10,69 triliun) pada 2021 menjadi 6,67 miliar yuan (Rp14,7 triliun) pada 2022, dan 6,87 miliar yuan (Rp15,19 triliun) pada 2023.

Pada tahun ini, penjualan Neta di China dari Januari hingga September 2024hanya mendistribusikan 53.853 unit mobil, atau kurang dari 30 persen dari target penjualan tahunannya.

Di Indonesia, Neta menggandeng perusahaan otomotif PT Handal Indonesia Motor (HIM) dalam merakit mobil listrik.

Model pertama yang dirakit secara lokal adalah NETA V yang telah mendapatkan respons positif dan berhasil mencatat lebih dari 250 SPK sejak awal debutnya mengutip keterangan perusahaan.

Menurut data Gaikindo, penjualan Neta sejak Januari-September 2024 tembus 484 unit di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan secara gamblang mengenai rencana pemotongan gaji untuk dana pensiun.

Ogi bilang ketentuan mengenai iuran wajib untuk pensiunan pekerja sebenarnya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 pasal 189 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Ogi menjelaskan, di pasal tersebut juga dinyatakan pemerintah dapat memberlakukan pungutan wajib untuk iuran dana pensiun pekerja, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masa tua namun dengan kriteria-kriteria tertentu.

Pihaknya pun sampai saat ini masih menunggu bentuk PP program pensiun itu. "Dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun," kata Ogi dalam keteranganya, dikutip pada Minggu (8/9/2024).

Menurut dia, tujuan daripada pelaksanaan program pensiun itu adalah menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun.

Dengan begitu para pensiunan setelah dinyatakan masuk dalam usia pensiun akan menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. "Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," tegasnya.

"Ketika seseorang itu pensiun, maka diperkenankan 20 persennya itu bisa ditarik sekaligus pada saat yang bersangkutan pensiun. Tetapi 80 persennya itu dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi dan itu adalah prinsipnya seperti itu," sambungnya.

Jadi untuk program anuitas, lanjutnya, di masa yang lalu sebelum POJK itu diterbitkan, POJK 27/2023 dan juga POJK 8/2024, maka dalam praktiknya kurang dari sebulan anuitas itu dicairkan atau direedem.

Produk anuitas adalah salah satu instrumen asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, janda/duda, anak untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

"Nah itu dikenakan rendah sampai dengan 5 persen. Nah tetapi kami melihat bahwa itu tidak, kurang pas untuk menjadi program pensiunan, harusnya itu anuitas itu diberikan secara berkala setiap bulan. Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga," katanya.

Dengan begitu menurut dia, program pensiun anuitas, berbeda dengan tabungan hari tua, atau jaminan hari tua yang ada di BPJS TK, yang bisa dicairkan secara tunai.

Sementara jaminan pensiun JP yang ada di BPJS JK juga prinsipnya adalah prinsip dana pensiun tidak bisa dicairkan, tapi diterima pensiunnya setiap bulannya.

"Jadi itu penjelasan dari kami, dan kami atur dalam POJK 27-2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun, dan juga terkait dengan POJK 8-2024 yang terkait dengan kontrak asuransi dan distribusi untuk asuransi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DewasKPK) memutuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Hanya saja, Dewas KPK menjatuhkan hukuman yang ringan bagi Ghufron, yaitu berupa teguran tertulis dan potong gaji.

Dewas KPK memutuskan Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa (Nurul Ghufron) berupa teguran tertulis," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).

Sanksi sedang yang dimaksud Dewas KPK ialah teguran tertulis terhadap Nurul Ghufron. Kemudian, Ghufron juga disanksi pemotongan gaji sebanyak 20 persen sepanjang enam bulan.

"Agar Terperiksa selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama enam bulan," ujar Tumpak.

Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terkait putusan etik tersebut. Hal yang meringankan ialah Ghufron belum pernah dijatuhi sanksi etik.

"Hal yang memberatkan, terperiksa tidak menyesali perbuatannya, tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang," ujar Tumpak.

Sebelumnya, Ghufron memakai pengaruh sebagai wakil ketua KPK dengan tujuan kepentingan pribadi, berupa membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian berinisial ADM dari Jakarta ke Malang. Saat itu, Ghufron mengontak mantan sekjen Kementan Kasdi Subagyo supaya proses pemindahan ADM dipercepat.

Padahal, pada saat yang sama, Kasdi ialah terdakwa dalam perkara pemerasan yang dijerat bersama mantan mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus itu diusut oleh KPK, hingga Kasdi dan SYL masuk penjara.

Sepanjang sidang, Dewas KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata. Sedangkan di pihak Kementan yang diperiksa ialah Kasdi dan ADM.

Presiden Liberia Joseph Boakai mengumumkan dia akan memotong gajinya sebesar 40% demi kepentingan masyarakat miskin. Gajinya yang semula US$ 13.400 atau setara Rp 215 juta (kurs Rp 16.111) menjadi US$ 8.000 atau Rp 128,8 juta.

Dia berharap dapat menjadi preseden bagi pemerintahan yang bertanggung jawab dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat Liberia.

Keputusan ini dilakukan usai gaji pemerintah mendapat pengawasan ketat. Pengawasan itu dilakukan seiring warga Liberia mengeluhkan meningkatnya biaya hidup. Sekitar satu dari lima orang hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 (£1,70) per hari di negara Afrika Barat tersebut.

Selain mengurangi gajinya, Boakai berjanji untuk memerintahkan Badan Layanan Sipil Liberia untuk memastikan pegawai negeri menerima kompensasi yang adil atas kontribusi mereka kepada negara.

Langkah Boakai ini serupa dengan pendahulunya, George Weah, yang menerima pemotongan gaji sebesar 25%.

Beberapa pihak di negara Afrika Barat memuji keputusan Boakai, namun ada pula yang bertanya-tanya apakah ini benar-benar sebuah pengorbanan mengingat ia juga menerima tunjangan seperti tunjangan harian dan perlindungan kesehatan.

Seorang dari organisasi nirlaba Pusat Transparansi dan Akuntabilitas di Liberia, Anderson D Miamen, mengatakan pemotongan gaji presiden merupakan hal yang baik.

"Kami hanya berharap masyarakat bisa melihat dengan jelas ke mana potongan tersebut akan disalurkan dan bagaimana potongan tersebut akan digunakan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat," katanya, dikutip dari BBC, Jumat (12/7/2024)

Boakai sendiri mulai menjabat pada bulan Januari setelah mengalahkan Weah dalam pemilu putaran kedua. Dalam kampanyenya dia berjanji untuk memberantas korupsi dan menindak kasus keuangan negara.