Jakarta: Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK (Pansel KPK) menyerahkan 10 nama capim dan dewas lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo.

"Insyaallah diserahkan hari ini," kata Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.

Yusuf menyampaikan penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, menjelang kunjungan kerja Presiden ke daerah.

Sebelumnya, Pansel KPK telah menuntaskan sesi wawancara terhadap 40 peserta capim dan dewas KPK periode 2024-2029.

Sebanyak 40 peserta itu sebelumnya telah lulus profil asesmen dan kemudian mengikuti sesi wawancara yang telah berlangsung sejak Selasa, 17 September 2024 hingga Jumat, 20 September 2024 di Aula Serbaguna Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Dikutip dari laman setneg.go.id sesi wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses seleksi capim dan dewas KPK periode 2024-2029.

Selanjutnya, pansel akan menilai dan menentukan sepuluh nama capim KPK dan sepuluh nama calon dewas KPK untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya oleh Presiden akan diserahkan ke DPR RI. Foto: BPMI Setpres


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Seleksi calon pimpinan (Capim) dan calon Dewas (Cadewas) KPK 2024–2029 telah memasuki tahap akhir. Beberapa hari lalu, masing-masing 20 nama Capim dan Cadewas telah selesai menjalani tes wawancara dan kesehatan.

Kini, panitia seleksi (Pansel) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama Capim dan Cadewas KPK ke Presiden Joko Widodo siang tadi, Selasa (1/10).

Ada beberapa nama terkenal yang lolos seleksi Dewas KPK. Seperti Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, atau nama mertua dari komika Kiky Saputri, Gusrizal.

Berikut daftar lengkapnya:

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, mengungkap beberapa kriteria utama yang digunakan dalam menentukan para calon yang lolos tersebut.

"Bahwa kriteria yang kita tetapkan dalam memilih Capim dan Cadewas ini adalah, satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," kata Arif saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (1/10).

Proses penetapan kriteria tersebut, lanjut Rektor IPB ini, tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel KPK, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan.

Mulai dari akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO), semuanya diundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk menjadi pimpinan dan Dewas KPK.

Selain mempertimbangkan kriteria utama, Pansel juga memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai. Menurut Arif, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) menyerahkan 10 nama capim dan dewas lembaga antirasuah kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah diserahkan hari ini," kata Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh dilansir dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Yusuf menyampaikan penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum Jokowi melalukan kunjungan kerja (kuker) ke beberapa daerah.

Sebelumnya diberitakan, Pansel KPK telah menuntaskan sesi wawancara terhadap 40 peserta capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Sebanyak 40 peserta itu sebelumnya telah lulus profil asesmen dan kemudian mengikuti sesi wawancara yang telah berlangsung sejak Selasa (17/9) hingga Jumat (20/9) di Aula Serbaguna Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Dikutip dari laman setneg.go.id sesi wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses seleksi capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Selanjutnya, pansel akan menilai dan menentukan sepuluh nama capim KPK dan sepuluh nama calon dewas KPK untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya oleh Presiden akan diserahkan ke DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga diselidiki oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Untuk diketahui, Eko merupakan mantan pejabat bea cukai yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Dia pun sudah dibawa ke meja hijau atas dakwaan gratifikasi dan pencucian uang.

Adapun Alex, sapaannya, diduga melakukan pertemuan dengan Eko sebelum dilakukan penahanan oleh KPK. Atas pertemuan itu, pimpinan KPK dua periode itu kini menghadapi laporan dugaan pelanggaran etik hingga potensi pidana.

Pihak KPK pun mengaku belum mengetahui adanya pelaporan ke Dewas terhadap Alex.

"Saya belum terinfo adanya laporan terhadap Wakil Ketua KPK Pak AM kepada Dewas KPK. Namun KPK mempersilahkan pihak pelapor untuk menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Dewan Pengawas," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Tessa juga mengaku tidak mengetahui ihwal substansi laporan yang disampaikan terhadap pimpinannya. Untuk diketahui, dugaan pertemuan antara Alex dan Eko sudah pernah mencuat beberapa bulan sebelum adanya pelaporan ini ke Dewas.

"Apakah yang dilaporkan masih sama atau berbeda dengan dugaan yang pernah ramai beberapa bulan yang lalu, tentunya kita serahkan kepada Dewan Pengawas dalam menilai bukti-bukti yang dilampirkan oleh pihak pelapor," terang pria yang juga penyidik di lembaga antirasuah itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, dugaan pertemuan itu pernah ramai dibahas beberapa bulan lalu. Alex pun secara langsung pernah merespons kabar tersebut dengan memaparkan kronologi kejadiannya.

Alex mengakui bahwa ada pertemuan dengan Eko di Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan itu digelar atas pengetahuan tiga orang pimpinan lainnya dalam rangka tugas, dan dihadiri oleh unit kerja lain yakni Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Pertemuan itu digelar sebelum Eko ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai informasi, setiap insan KPK dilarang melakukan hubungan langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidama maupun pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu diatur pada Peraturan Dewas KPK 3/2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

"Dalam mengimplementasi Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung," demikian bunyi peraturan itu.

Adapun pihak yang melaporkan Alex ke Dewaas berasal dari Forum Mahasiwa Peduli Hukum. Pelaporan itu disampaikan ke Dewas, Jumat (27/9/2024). Dalam laporan itu, Alex disebut melanggar pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas KPK. Dia diduga melakukan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Eko.

"Meminta Dewas KPK memberikan sanksi pencopotan terhadap Sdr. Alexander Marwata selaku Wakil Pimpinan KPK," demikian keterangan Ketua Umum FMPH Raja Oloan Rambe, dikutip dari keterangan pers.

Dewas diminta untuk memproses laporan dugaan pelanggaran etik itu sesuai peraturan yang berlaku. FMPH menyebut akan melakukan aksi unjuk rasa jika dalam waktu 1x24 jam tidak memproses laporan terhadap Alex.

Diselidiki Polda

Sementara itu, Alex juga sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui mekanisme pengaduan masyarakat ihwal pertemuannya dengan Eko Darmanto. Pengaduan itu disampaikan pada 23 Maret 2024.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima pengaduan masyarakat (dumas) itu dan telah melakukan verifikasi, menelaah, mengumpulkan bahan keterangan serta membuat laporan informasi (LI). Hasilnya, pihak kepolisian memutuskan untuk menaikkan dumas tersebut ke tahap penyelidikan.

"Selanjutnya atas dasar LI tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Springas pada tanggal 5 April 2024 dan telah diperbaharui/diperpanjang pada tanggal 9 September 2024," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Ade menuturkan bahwa polisi saat ini sudah meminta klarifikasi maupun keterangan dari tujuh belas orang pada kasus tersebut. Dia menyebut, penyelidikan yang bergulir terhadap Alexander Marwata guna mencari peristiwa pidana dalam pertemuannya dengan Eko Darmanto.

"Penyelidikan yg saat ini dilakukan oleh Tim Penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan," kata Ade.

Pihak KPK masih belum memberikan tanggapan atas penyelidikan yang dilakukan Polda terhadap Alex. Upaya konfirmasi juga sudah disampaikan ke Alex melalui pesan singkat. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dibuat.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan tahapan terakhir seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) periode 2024-2029, Jumat (20/9/2024).

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa nantinya masing-masing 10 besar calon pimpinan dan dewas KPK akan diserahkan ke Presiden.

Ateh menyebut 10 besar nama calon pimpinan KPK akan dites lagi oleh DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Sementara itu, nama-nama calon Dewas akan ditetapkan oleh Presiden.

"Langsung ke Presiden kalau Dewas. Presiden yang memilih," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu juga mengungkap, nantinya Presiden 2024-2029 yang akan memilih lima orang Dewas KPK.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto merupakan Presiden terpilih 2024 yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.

"Presiden yang baru [yang akan memilih lima orang Dewas KPK]," ungkap Ateh.

Adapun tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2020. Pasal 4 mengatur bahwa ketua dan anggota Dewas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, dengan sebelumnya membentuk panitia seleksi (pansel).

Kemudian, pasal 7 ayat (9) mengatur bahwa nama-nama calon anggota Dewas yang telah dipilih pansel disampaikan kepada Presiden. Nantinya, Presiden menyampaikan nama-nama calon Dewas kepada DPR untuk dikonsultasikan.

"Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan," demikian bunyi pasal 8 ayat (2).

Bisnis.com, JAKARTA – Calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gusrizal mengusulkan lembaga anti rasuah tak membeberkan secara menyeluruh kasus pelanggaran etik yang terjadi di internal.

Dia mengatakan bahwa demi menjaga marwah KPK, maka tidak semua pelanggaran etik insan KPK perlu untuk diketahui dan diekspos ke publik.

“Untuk menjaga marwah KPK itu, tidak seluruhnya harus diekspos ke masyarakat,” katanya usai tes wawancara yang digelar di Aula Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, KPK perlu untuk memilah pelanggaran etik yang diawasi Dewas KPK. Mengingat persoalan yang akan terjadi tentunya bermacam-macam, mulai dari yang kecil, sedang, dan besar.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu melanjutkan bahwa untuk pelanggaran etik yang kecil-kecil tidak perlu diketahui publik. Namun, akan menjadi catatan oleh Dewas KPK

“Jadi bukan publik tak boleh tau, boleh tetapi ada yang bisa diselesaikan secara musyawarah dan bukan berarti tidak boleh dipublikasikan, tetapi pelanggaran-pelanggaran ini kita lihat [mana yang bisa diekspos] saja,” imbuhnya.

Mertua dari Kiky Saputri itu menekankan untuk pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan teguran sehingga masyarakat tak perlu untuk mengetahui secara detil isi dapur KPK.

“Pelanggaran kan macam-macam ada yang ringan, ada yang sedang, dan berat. Terhadap yang berat maka wajib untuk diekspose. Tujuannya untuk menjaga marwah KPK, tetapi yang ringan, teguran, tertulis, bisa diselesaikan secara baik seperti diperingatkan maka apa masalahnya. Jadi, soal pelanggaran berat tak mungkin kami kesampingkan,” pungkas Gusrizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief ikut menanggapi kritik terhadap 20 besar calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang didominasi oleh penegak hukum. Menurutnya, rekam jejak merupakan faktor terpenting dalam memilih pimpinan lembaga antirasuah.

Laode memandang bahwa siapapun lima orang yang nantinya terpilih menjadi pimpinan KPK harus merupakan sosok terbaik dari 20 besar saat ini. Dia menyebut ada sejumlah kelebihan yang harus dimiliki oleh calon pimpinan KPK.

Para pimpinan KPK, terangnya, harus memahami tugas dan fungsi KPK, tidak memiliki catatan buruk dalam segi integritas, serta bisa menjadi pemimpin yang baik.

"Soal dari mana afiliasinya menurut saya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah punya, tidak memiliki catatan yang jelek tentang etika dan integritasnya, dan yang kedua memiliki kemampuan lain," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Laode menilai pimpinan KPK untuk lima tahun ke depan memiliki tantangan yang berbeda. Hal itu berkaitan dengan pimpinan periode saat ini atau periode 2019-2024, yang dinilainya kehilangan kepercayaan publik.

Dia menyebut ada tiga cara untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Pertama, memastikan upaya penindakan dan pencegahan korupsi berjalan dengan baik.

Kedua, menghilangkan masalah-masalah internal kelembagaan. Ketiga, memastikan pimpinan menjadi teladan.

"Kalau tidak bisa jadi teladan ya bisa-bisa seperti peristiwa kemarin-kemarin itu. Ada penyidik terima suap, ada penjaga penjara, karena mereka melihat tidak ada apa ya, mungkin seperti suri tauladan dari pimpinan," kata pimpinan periode 2015-2019 itu.

Untuk diketahui, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK atau Pansel KPK telah mengumumkan 20 nama orang yang lolos tahap penilaian profil. Masing-masing 20 calon pimpinan dan calon dewas kini menjalani tahap wawancara.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Dominasi penegak hukum itu pun bahkan dikritik oleh Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango. Nawawi menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief yang menjadi panelis eksternal pada seleksi wawancara calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 menyebut sudah ada calon bagus.

Laode bersama dengan Guru Besar Universitas Sumatra Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait, diundang oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK untuk mewawancarai 20 besar calon dewas. Pada hari ini, panelis eksternal dan Pansel KPK mewawancarai total 10 orang untuk tahap pertama.

"Dan menurut kami dari yang 10 orang itu ada beberapa calon dewas yang lumayan bagus. Saya pikir ada beberapa" ujar Laode kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Meski demikian, Laode enggan mengungkap siapa calon Dewas KPK yang dinilai olehnya bagus saat menjalani wawancara tadi.

Menurut pimpinan KPK jilid 4 itu, Dewas KPK tidak harus berasal dari figur yang terkenal. Dia menyebut syarat utama untuk menjadi Dewas KPK adalah memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki komitmen untuk membesarkan dan menjaga martabat KPK, serta dapat berkoordinasi dengan seluruh insan KPK.

Bagi Laode, sosok Dewas KPK yang paling dicari adalah yang bisa melakukan pengawasan ketat terhadap pimpinan maupun insan KPK lainnya.

"Sehingga sebelum terjadi apa-apa, baru terjadi riak sedikit bisa segera dipadamkan. Daripada berbaik-baik hati tiba-tiba ada pimpinan terima gratifikasi," tutur mantan pimpinan periode 2015-2019 itu.

Adapun Guru Besar USU Ningrum Natasya Sirait lebih mengapresiasi peserta perempuan calon Dewas KPK yang diwawancarainya tadi. Dia berharap agar nantinya akan ada calon Dewas KPK untuk lima tahun ke depan yang merupakan perempuan.

"Kami berharap sebagai penyeimbang ya perempuannya, tadi benar sekali tidak harus well known [calon Dewas KPK]. Banyak sekali kandidat yang kita malah enggak kenal tapi kecintaanya terhadap pemberantasan korupsi menjadi anggota dewan pengawas tuh, sangat kita butuhkan, pokonya perempuannya oke-oke," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria menyebut adanya pola yang mirip terlihat dari jawaban 10 calon Dewas KPK hari ini.

Menurut pria yang juga Rektor IPB itu, para calon Dewas KPK banyak yang menyoroti soal penyempurnaan sistem di lembaga tersebut.

"Memang jawaban dari para calon sebagian ada yang bertumpu pada kebutuhan penyempurnaan sistem di KPK sendiri. Kemudian kebutuhan untuk figur yang sangat penting untuk menjalankan sistem itu. Jadi dua-duanyanya penting sehingga bisa merevitalisasi Dewas di KPK," pungkasnya.

Sebagai informasi, berikut daftar 10 nama calon Dewas KPK yang menjalani tes wawancara hari ini:

1. Achmed Sukendro

2. Benny Jozua Mamoto

3. Bobby Hamzar Rafinus

4. Chisca Mirawati

5. Elly Fariani

6. Gatot Darmasto

7. Gusrizal

8. Hamdi Hassyarbaini

9. Hamidah Abdurrachman

10. Heru Kreshna Reza.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Gusrizal mengusulkan penyelesaian pelanggaran etik insan KPK.

Mulanya, tim panelis eksternal Panitia Seleksi (Pansel) yang juga eks pimpinan KPK, Laode M Syarif tengah menggali tindakan yang akan dilakukan Gusrizal jika terpilih sebagai anggota Dewas KPK.

“Kalau Bapak terpilih, hal apa yang Bapak akan lakukan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang dulu selalu nomor satu tiba -tiba sampai di bawah polisi itu?" tanya Laode dalam tes wawancara yang digelar di Aula Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Mendengar pertanyaan itu, Gusrizal lantas menyinggung tugas Dewas KPK salah satunya adalah menjaga kepercayaan masyarakat.

Kedua, ia mengusulkan agar pelanggaran ringan yang dilakukan insan KPK tidak diekspos ke publik untuk menjaga marwah Komisi Antirasuah tersebut.

Gusrizal berpandangan, pelanggaran etik yang diawasi Dewas KPK bermacam-macam, mulai dari yang ringan, sedang, dan berat.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai, pelanggaran etik yang kecil-kecil tidak perlu diketahui publik. Namun, jadi catatan oleh Dewas KPK

“Selanjutnya, tidak seharusnya seluruhnya (dibawa ke ranah etik) nilai hukum bisa menggunakan restoratif justice dalam pelaksanaan hari ini,” kata Gusrizal.

Mendengar kalimat restorative justice, Laode terlihat kaget. Ia pun meminta Gusrizal kembali menjelaskan langkah tersebut dalam penyelesaian perkara etik.

“Kira-kira mana yang lebih bermanfaat bagi perbaikan nama baik KPK menggunakan dalam tanda kutip restorative justice. Walaupun kurang tepat itu, restorative justice untuk kasus yang itu, atau zero tolerance terhadap pelanggaran etik? Kira-kira mana yang lebih baik buat menurut Bapak?” cecar Laode.

“Kita lihat jenis pelanggaran tersebut. Jika menyangkut dengan pelanggaran berat tentu tidak akan menggunakan restorative justice, penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik tersebut,” jawab Gusrizal.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gusrizal menegaskan, apabila terpilih nanti menjadi Dewas KPK akan menjaga integritas diri bersama keluarga.

Dia pun menyebut bakal terus memperhatikan berbagai tindakan dari menantunya tersebut, termasuk mengawasi endorsement dari Kiky.

“Tetap akan saya jaga. Jangan sampai karena jabatan saya sebagai dewas tentu akan hati-hati, dia masuk bagian keluarga saya tentu akan saya anak saya, dan menantu saya akan jaga,” tuturnya di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, Panita Seleksi (Pansel) Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu.

Misalnya, Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Ahmad Erani Yustika menyinggung mengenai biaya pernikahan mewah antara anaknya Muhammad Khairi dengan komika Kiky Saputri yang digelar di Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa Jakarta Selatan, pada Januari 2023 lalu.

Gusrizal pun mengaku tidak menyangka anaknya Khairi akan berjodoh dengan figur publik sehingga dalam prosesnya, dia menyebut sempat menanyakan biaya pernikahan itu kepada anak dan menantunya yang ternyata berasal dari endorsement.

“Semuanya dibiayi oleh endorse, termasuk gedung dan makan. Dikasih korting (potongan harga), pakaian, dekor, lampu-lampu dibayai oleh endorse yang bersangkutan (Kiky),” ucapnya.

Bahkan, dia melanjutkan bahwa pihak keluarganya hanya membayar biaya pernikahan seperempat saja.

"Sehingga kami membagi itu hanya tinggal 1/4. Bagi dua. Itu saja. Tetap saya tanyakan ke si Kiky tentang hal ini, tentang pelaksanaan acara ini," pungkas Gusrizal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menyerahkan rekam jejak pimpinan hingga pegawainya kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK yang merupakan tahapan proses seleksi calon pimpinan KPK. Ada dua komisioner KPK saat ini yang ikut mendaftar ikut seleksi calon pimpinan KPK, yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

"Kami sudah memberikan informasi kepada pansel tentang calon-calon yang mau menjadi pimpinan KPK. Itu sudah kami sampaikan apa adanya, catatan etika apa adanya," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Tumpak menerangkan catatan yang diberikan kepada Pansel Capim KPK tersebut belum menyertakan putusan sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Karena, pada saat itu Dewas KPK menerima perintah penundaan pembacaan putusan sidang kode etik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lebih lanjut Tumpak mengatakan Dewas KPK tidak berencana memperbaharui catatan rekam jejak yang diberikan kepada Pansel Capim KPK meski saat ini telah ada putusan terkait kode etik tersebut.

"Apa perlu sekarang disusulkan lagi? Saya rasa enggak usah. Semua sudah tahu. Tentunya dia baca juga," kata Tumpak.

Untuk diketahui, Dewas KPK lewat Sidang Kode Etik menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah melanggar kode etik insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian. Atas pelanggaran tersebut Ghufron dijatuhi sanksi sedang dalam bentuk teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama 6 bulan.

Tumpak mengungkapkan bobot sanksi yang dijatuhkan terhadap insan KPK yang melakukan pelanggaran kode etik ditentukan oleh dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

"Karena berat ringannya sanksi tu tergantung daripada dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini dampaknya masih terbatas kepada menurunnya citra institusi KPK, belum sampai ke tingkat merugikan pemerintah," ujarnya.

Tumpak mengatakan karena pertimbangan itulah sanksi yang dijatuhkan oleh Dewas KPK adalah sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama 6 bulan. Lebih lanjut Dewas KPK menyatakan hal yang memberatkan Ghufron adalah tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktik- praktik nepotisme dengan menggunakan pengaruh serta tidak menjaga muruah KPK sebagai lembaga antikorupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan citra KPK di masyarakat semakin menurun.

Kemudian tidak menyesali perbuatannya, tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang.

"Selain itu terperiksa (Ghufron) juga aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media tentang apa yang dilakukannya sehingga menyebabkan pemberitaan tentang perbuatan terperiksa semakin meluas," kata Tumpak.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik. Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kembali mendaftar sebagai Capim KPK periode 2024-2029. Pimpinan KPK lainnya yang kembali ikut mendaftar adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DewasKPK) memutuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Hanya saja, Dewas KPK menjatuhkan hukuman yang ringan bagi Ghufron, yaitu berupa teguran tertulis dan potong gaji.

Dewas KPK memutuskan Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa (Nurul Ghufron) berupa teguran tertulis," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).

Sanksi sedang yang dimaksud Dewas KPK ialah teguran tertulis terhadap Nurul Ghufron. Kemudian, Ghufron juga disanksi pemotongan gaji sebanyak 20 persen sepanjang enam bulan.

"Agar Terperiksa selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama enam bulan," ujar Tumpak.

Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terkait putusan etik tersebut. Hal yang meringankan ialah Ghufron belum pernah dijatuhi sanksi etik.

"Hal yang memberatkan, terperiksa tidak menyesali perbuatannya, tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang," ujar Tumpak.

Sebelumnya, Ghufron memakai pengaruh sebagai wakil ketua KPK dengan tujuan kepentingan pribadi, berupa membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian berinisial ADM dari Jakarta ke Malang. Saat itu, Ghufron mengontak mantan sekjen Kementan Kasdi Subagyo supaya proses pemindahan ADM dipercepat.

Padahal, pada saat yang sama, Kasdi ialah terdakwa dalam perkara pemerasan yang dijerat bersama mantan mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus itu diusut oleh KPK, hingga Kasdi dan SYL masuk penjara.

Sepanjang sidang, Dewas KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata. Sedangkan di pihak Kementan yang diperiksa ialah Kasdi dan ADM.