REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ombudsman RI Provinsi Banten mengatakan, ada indikasi sejumlah siswa yang masuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi lewat lomba yang tidak jelas kredibilitasnya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi di Serang, Senin mengatakan, temuan tersebut menjadi menarik, lantaran baru marak ditemukan di tahun PPDB ini.

Pihaknya mendapat laporan adanya siswa yang merasa tiba-tiba ada siswa lain yang nilainya tinggi sekali. Padahal pelapor merasa di sekolahnya tidak pernah ada yang ikut lomba, dan sampai juara tingkat nasional.

"Nah begitu kami selidiki, kami dalami ternyata yang bersangkutan mengikuti lomba yang dilakukan secara daring yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang izinnya itu adalah pendidikan non formal," ujar dia.

Fadli mengatakan, peserta tersebut mengikuti kompetisi gratis, namun bisa mendapatkan hadiah jika membayar. Terduga siswa tersebut rupanya mendapatkan medali emas, yang juga banyak didapatkan oleh peserta lomba lainnya.

"Jadi kami mengindikasikan adanya upaya komersialisasi dalam rangka pemberian sertifikat, karena di juknis (petunjuk teknis)-nya tidak secara tegas menyatakan bahwa harus lembaga yang berizin penyelenggara kompetisi, tapi lembaga berizin. Sehingga akhirnya sama sekolah di loloskan," kata dia

Akibatnya, siswa yang merasa nilainya lebih tinggi, jadi tersingkir dengan terduga siswa yang meraih medali emas dari penyelenggara lomba non-formal tersebut, dan mendapat 18 poin lebih tinggi. Fadil mengatakan, Ombudsman Banten tengah mendalami hal tersebut, dan sejauh mana data semacam itu digunakan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Ombudsman RI Pusat mengenai hal tersebut.

"Dan pesan kami tolong karena ini sudah mulai masuk Program Belajar Mengajar, kita mendorong jangan lagi sekolah menerima siswa di luar proses PPDB. Tahun kemarin kita menemukan cukup banyak jumlah siswa yang melebihi informasi daya tampung awal," ujar dia.

Fadli mengatakan, penerimaan harus sesuai dengan Peraturan Kemendikbudristek tentang yang menyatakan standar pelayanan rombongan belajar SD sebanyak 8, SMP sebanyak 32, dan SMA sebanyak 32.

Serang: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten mencatat sejumlah temuan saat Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten. Salah satunya adalah temuan penggelembungan nilai rapor siswa.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, pengawasan terhadap PPDB yang dilakukan oleh Ombudsman Banten meliputi koordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan pemantauan langsung di beberapa sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, SMK, MA.

Dalam pengawasannya, Ombudsman Banten banyak menerima aduan mengenai kendala teknis serta minimnya help desk atau kanal informasi dan pengaduan dalam pelaksanaan PPDB. “Pada PPDB tingkat SMP, kami menerima aduan mengenai dugaan mark up nilai rapor pada jalur prestasi yang dilakukan salah satu SD di Kabupaten Tangerang. Hal ini masih dalam pemeriksaan Ombudsman Banten," katanya.

Dan pada jalur zonasi, Ombudsman Banten melakukan random sampling terhadap Kartu Keluarga (KK) siswa yang diterima melalui jalur zonasi beberapa SMA di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. "Masih ditemukan dua KK yang terbit kurang dari satu tahun dan satu KK yang masih mencantumkan status siswa sebagai keluarga lain," katanya.

Hal ini bertentangan dengan aturan Permendikbud 1/2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbud Nomor 47/M.2023, dimana persyaratan zonasi yaitu KK harus lebih dari satu tahun dan KK dengan status keluarga lain tidak lagi diakomodir. Pada jalur afirmasi pihaknya mengapresiasi kepada beberapa sekolah yang secara mandiri melakukan cek ulang kepada calon siswa untuk memastikan bahwa siswa tersebut memang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

"Hasil pemantauan pada jalur prestasi yaitu sekolah melakukan verifikasi dan pengujian ulang terhadap calon peserta didik yang memiliki sertifikat," katanya.

Pihak sekolah masih menemukan beberapa calon peserta didik yang tidak dapat membuktikan kemampuannya saat dilakukan uji keterampilan. Misalnya pada calon peserta didik yang melampirkan sertifikat Tahfidz namun ketika diuji hafalan dan sambung ayat tidak dapat melanjutkan.

Baca juga: Ombudsman Pelototi Potensi Praktik Jual Beli 2.787 Kursi Kosong di PPDB SMA Banten

(CEU)

Jakarta: Ombudsman RI Perwakilan Banten mengawasi potensi praktik jual-beli kursi kosong pasca pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA. Tercatat, terdapat 2.787 kursi kosong pada PPDB 2024 Tahap I SMA di Banten.

"Ini juga yang menjadi fokus pengawasan kami ada kursi kosong yang diperjualbelikan, pemerintah juga tetap harus memberikan informasi bahwa beberapa sekolah SMA di Banten masih kosong," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi dikutip dari laman Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Secara keseluruhan, terdapat 2.787 kursi kosong dari hasil pengumuman PPDB SMA Tahap I di Banten. Rinciannya, jalur afirmasi 974 kursi kosong, jalur zonasi 382 kursi kosong, dan jalur perpindahan orang tua 1.431 kursi kosong.
Fadli mengatakan dari total 2.787 kursi kosong tersebut, apabila mengacu berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendidikan, seharusnya dialokasikan ke jalur prestasi. "Kalau juknisnya itu dialokasikan untuk jalur prestasi yang diumumkan hari ini. Kita juga ingin melihat nanti hasilnya apakah dialokasi ke prestasi atau tidak," tutur dia.

Dia menyebut dari hasil pengumuman jalur prestasi tetap akan menyisakan kursi kosong. Biasanya, bakal ada kursi kosong lagi setelah daftar ulang.

"Saat jalur prestasi diumumkan juga bisa jadi tidak penuh. Setelah daftar ulang juga bisa jadi jumlah kursi kosong akan meningkat," ujar Fadli.

Fadli menekankan hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk memastikan sekolah yang sudah melebihi kapasitas dapat menerima sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perlu memastikan semua anak usia sekolah di Banten dapat melanjutkan pendidikan.

Baca juga: Ombudsman RI: Ada Potensi Siswa Siluman Pasca PPDB 2024

(REN)