Jakarta: Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini dimeriahkan dan disambut senyum anak-anak Indonesia yang berhasil lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 sembari mereka bergembira ria di hari pertama masuk sekolah. Namun, di balik keceriaan mereka, pecah tangis juga dialami oleh teman-teman sebayanya yang lain.

Nasib memilukan ini dialami oleh anak-anak korban PPDB dan mereka harus mengubur mimpi untuk bisa sekolah. “Sistem PPDB yang belum berkeadilan bagi semua, dan juga proses yang diwarnai dengan banyak kecurangan, membuahkan kekecewaaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Ubaid, di negeri ini, sekolah saja masih menjadi barang mewah. "Padahal, sekolah adalah barang publik yang mestinya bisa dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali,” kata Ubaid.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak berkeadilan yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah. Berdasarkan pemantauan JPPI, modus-modus kecurangan saat PPDB sangat banyak sekali ragamnya.

Jika disederhanakan, ada 10 jenis kecurangan terbanyak yang terjadi di PPDB 2024. Dari data JPPI, lima kecurangan terbesar yang terjadi di tahun ini adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi KK (10 persen).

Cuci rapor dan pemalsusan sertifikat ini, modus lama yang tambah marak di tahun ini. Kasus ini khusus terjadi di jalur prestasi. Sedangkan Manipulasi KK, hanya terjadi di jalur zonasi. Sementara kasus jual beli kursi yang diwarnai dengan suap dan juga permainan kuota bangku, ini bisa terjadi di semua jalur (prestasi, zonasi, dan afirmasi).

Berbagai kecurangan ini melukai harapan anak-anak untuk bisa lanjut bersekolah. “Memang, sebagian anak-anak yang tidak lulus PPDB ini, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas. Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah,” papar Ubaid.

Anak-anak yang tidak sekolah akibat gagal PPDB ini ada dua model. Pertama, anak yang tidak lanjut ke jenjang lebih tinggi, atau diistilahkan “lulus tidak melanjutkan”. Misalnya mereka lulus SD, tapi kemudian tidak lanjut ke jenjang SMP. Data tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan jumlahnya mencapai 1.267.630 anak.

Kedua, mereka lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kemudian putus sekolah tidak sampai lulus (drop out). Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek 2023/2024, mereka ini jumlahnya mencapai 1.153.668 anak.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Momentum Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Papua

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ombudsman RI Provinsi Banten mengatakan, ada indikasi sejumlah siswa yang masuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi lewat lomba yang tidak jelas kredibilitasnya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi di Serang, Senin mengatakan, temuan tersebut menjadi menarik, lantaran baru marak ditemukan di tahun PPDB ini.

Pihaknya mendapat laporan adanya siswa yang merasa tiba-tiba ada siswa lain yang nilainya tinggi sekali. Padahal pelapor merasa di sekolahnya tidak pernah ada yang ikut lomba, dan sampai juara tingkat nasional.

"Nah begitu kami selidiki, kami dalami ternyata yang bersangkutan mengikuti lomba yang dilakukan secara daring yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang izinnya itu adalah pendidikan non formal," ujar dia.

Fadli mengatakan, peserta tersebut mengikuti kompetisi gratis, namun bisa mendapatkan hadiah jika membayar. Terduga siswa tersebut rupanya mendapatkan medali emas, yang juga banyak didapatkan oleh peserta lomba lainnya.

"Jadi kami mengindikasikan adanya upaya komersialisasi dalam rangka pemberian sertifikat, karena di juknis (petunjuk teknis)-nya tidak secara tegas menyatakan bahwa harus lembaga yang berizin penyelenggara kompetisi, tapi lembaga berizin. Sehingga akhirnya sama sekolah di loloskan," kata dia

Akibatnya, siswa yang merasa nilainya lebih tinggi, jadi tersingkir dengan terduga siswa yang meraih medali emas dari penyelenggara lomba non-formal tersebut, dan mendapat 18 poin lebih tinggi. Fadil mengatakan, Ombudsman Banten tengah mendalami hal tersebut, dan sejauh mana data semacam itu digunakan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Ombudsman RI Pusat mengenai hal tersebut.

"Dan pesan kami tolong karena ini sudah mulai masuk Program Belajar Mengajar, kita mendorong jangan lagi sekolah menerima siswa di luar proses PPDB. Tahun kemarin kita menemukan cukup banyak jumlah siswa yang melebihi informasi daya tampung awal," ujar dia.

Fadli mengatakan, penerimaan harus sesuai dengan Peraturan Kemendikbudristek tentang yang menyatakan standar pelayanan rombongan belajar SD sebanyak 8, SMP sebanyak 32, dan SMA sebanyak 32.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyebut maraknya aksi kecurangan yang terungkap pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 harus menjadi bahan evaluasi. Khususnya terhadap penerapan sistem yang dijalankan.

"Maraknya aksi kecurangan pada proses PPDB harus segera disikapi dengan langkah yang tepat agar sistem yang diterapkan tidak memicu dampak yang lebih buruk lagi bagi proses pendidikan yang diterapkan," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juli 2024.

Maraknya kecurangan yang terungkap antara lain terjadi di Depok, Bandung, dan Sumedang, Jawa Barat. Di Depok, 51 siswa kedapatan melakukan kecurangan dengan me-mark up nilai rapor.
Nilai rapor yang diunggah pada sistem pendaftaran berbeda dengan rapor aslinya. Dinas Pendidikan Jawa Barat juga mengungkap manipulasi nilai rapor oleh dua pendaftar di Sumedang dan satu calon peserta didik di Kota Bandung.

Rerie menyebut maraknya praktik kecurangan dalam sistem PPDB yang diterapkan harus mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan. Hal ini demi perbaikan sistem pendidikan nasional.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menuturkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan sportivitas dalam proses PPDB demi memberikan pendidikan layak bagi setiap anak bangsa merupakan contoh buruk bagi proses pendidikan itu sendiri.

Sejatinya, pendidikan adalah hak setiap warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya dalam rangka mencerdaskan warganya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Sehingga, sistem pendidikan yang dibangun harus memudahkan akses setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan layak.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan jangan sampai pemangku kebijakan malah menerapkan sistem yang memicu tumbuhnya nilai-nilai yang melanggar etika dalam proses pendidikan. Rerie berharap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu membangun kolaborasi kuat.

Hal itu demi mewujudkan sistem pendidikan yang melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan budi pekerti yang baik, serta berdaya saing.

Baca juga: 51 Siswanya Mark Up Nilai Demi Masuk SMA Negeri, Ini Penjelasan Kepsek SMPN 19 Depok

(REN)

Bandung: Terungkapnya skandal manipulasi nilai rapor di SMPN 19 Kota Depok Jawa Barat (Jabar), yang meloloskan 51 siswanya ke sejumlah SMAN saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, membuat Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin prihatin dan kecewa.

"Tentu saya kecewa dan sedih dengan temuan manipulasi nilai rapor pada PPDB 2024, ini bukan sebuah prestasi. Kami bukannya bangga, tapi justru kecewa karena seharusnya tingkat pendidikan ini dimulai kebaikan. Tapi ini diawali dengan kecurangan," ungkap Bey Ketika meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMKN 1 Bandung, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Bey, Pemprov sudah melaporkan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB di Kota Depok itu ke Kemendikbud. Pemprov Jabar pun, akan mengevaluasi agar PPDB tahun depan berjalan lebih adil. Untuk diketahui pada PPDB 2024, pihaknya telah menganulir 223 Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di tahap pertama dan 54 CPDB di tahap kedua. Mayoritas kasusnya adalah ditemukannya kecurangan pada sistem zonasi.

"Di tahap pertama PPDB, kami menganulir 223 CPDB dan di tahap kedua 54 CPDB. Kami bukan bangga menganulir, tapi justru sedih karena harus diawali dengan kecurangan sehingga dengan berat hati kami harus lakukan hal itu," terangnya.
Bey berharap PPDB tahun depan, di Jabar bisa berjalan lebih baik lagi dan meminta semua pihak agar lebih disiplin menjalankan aturan dan pemprov juga akan melaporkan semuanya ke Kemendikbudristek tentang evaluasi PPDB tahun ini, khususnya tingkat SMA dan SMK di Jabar.

Sebelumnya, 51 calon peserta didik (CPD) dari SMPN 19 Kota Depok didiskualifikasi karena memanipulasi nilai rapor. Nilai rapor dimanipulasi oleh pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kota Depok.

Plh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Ade Afriandi, mengatakan, kecurangan dilakukan oleh pihak sekolah, bukan siswanya. Terkait PPDB SMA di Kota Depok, terdapat 51 CPD yg dibatalkan pada delapan satuan pendidikan di Kota Depok.

"Selama proses PPDB 2024, total sudah ada 277 CPD yang didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan. Mereka memalsukan kartu keluarga (KK) hingga perubahan nilai rapor," tuturnya.

Perinciannya lanjut Ade, sebanyak 223 CPD pada tahap satu dibatalkan karena keterangan domisili tidak sebenarnya atau KK tidak valid sebanyak 54 CPD terjadi pada PPDB tahap dua. Penerimaan dibatalkan karena nilai rapor yang di-upload tidak sesuai dengan buku nilai sekolah dan atau e-rapor. Kejadian ini terjadi di Kota Depok 51 CPD, Kota Bandung 1 CPD, dan Kabupaten Sumedang 2 CPD.

(WHS)

Depok: Puluhan calon peserta didik lulusan SMP Negeri 19 Depok dianulir dari delapan SMA Negeri di Depok. Penganuliran dilakukan akibat puluhan siswa tersebut diduga melakukan mark-up nilai rapor.

Para siswa yang dianulir daftar PPDB melalui jalur prestasi. Kecurangan itu diketahui dari temuan Bidang Pengawasan PPDB Jawa Barat dan panitia PPDB SMA di Kota Depok. Di mana nilai rapor yang diunggah saat siswa mendaftar online PPDB, berbeda dengan nilai rapor dari asal sekolah asal.

Terkait penganuliran 51 siswanya, Kepala Sekolah SMPN 19 Depok, Nenden Eveline Agustina membenarkannya.

"Betul untuk yang 51 dianulir. kami sudah berproses yang dengan Kemendikbudristek juga dengan Disdik Depok dan masih berproses sampai hari ini, jadi memang dari proses yang kami jalani kami akui ada kesalahan dan kami sudah siap dengan konsekuensinya bersama Dinas Pendidikan," kata Nenden di Depok, Rabu, 17 Juli 2024.
Nenden memgaku siap bertanggung jawab untuk 51 peserta didik yang dianulir. Mereka dijamin tetap bisa bersekolah di sekolah swasta. Kini kasus tersebut ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi didampingi Dinas Pendidikan Kota Depok.

(WHS)

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 menyisakan banyak persoalan. Mirisnya, persoalan ini terjadi bertahun-tahun, mulai dari permasalahan jalur zonasi hingga prestasi.

Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, mengungkapkan terdapat pemalsuan Kartu Keluarga agar siswa dapat diterima di sekolah tertentu pada jalur zonasi. Bahkan, ada pula pemalsuan rapor agar siswa bisa masuk sekolah tertentu di jalur prestasi.

Ia mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang absen dalam persoalan PPDB.
"Saya merasa ada absen dari Kemendikbudristek dalam komunikasi dengan warga negara Indonesia untuk khususnya orang tua dalam membuat suasana tenang," ujar Putra dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Ia meminta Kemendikbudristek bersuara mengatasi permasalahan ini. Kemendikbudristek tidak bisa membiarkan daerah berbuat di luar peraturan yang sudah ada.

"PPDB sumbernya kementerian kan, Peraturan Menteri, yang sekarang diterjemahkan bebas oleh mereka. Jangan Kementerian tidak bersuara. Karena sumber dari ini semua adalah Kementerian," tegas dia.

Padahal kata dia, media terus menyorot masalah ini. Persoalan PPDB telah menjadi headline, bahkan terus diberikan media berhari-hari.

"Ini membawa kebingungan kepada kita," ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyebut persoalan PPDB muncul akibat panitia di daerah tak mengikuti panduan dari Kemendikbudristek.

"Bahwa implementasi di lapangan ternyata masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan panduan dari Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Sehingga itu lah yang terjadi permasalahan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia mengungkap temuan masalah dalam PPDB 2024. Indraza menyebut setidaknya persoalan PPDB 2024 ditemui di 10 provinsi.

"Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara," beber Indraza.

Dia membeberkan sejumlah persoalan yang muncul. Antara lain jalur zonasi yang implementasinya masih keliru dan tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.

"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," beber dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. "Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," ungkap Indraza.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi PR.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ujar dia.

Baca juga: 221.334 CPDB Diterima pada PPDB DKI Jakarta 2024

(REN)

Serang: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten mencatat sejumlah temuan saat Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten. Salah satunya adalah temuan penggelembungan nilai rapor siswa.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, pengawasan terhadap PPDB yang dilakukan oleh Ombudsman Banten meliputi koordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan pemantauan langsung di beberapa sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, SMK, MA.

Dalam pengawasannya, Ombudsman Banten banyak menerima aduan mengenai kendala teknis serta minimnya help desk atau kanal informasi dan pengaduan dalam pelaksanaan PPDB. “Pada PPDB tingkat SMP, kami menerima aduan mengenai dugaan mark up nilai rapor pada jalur prestasi yang dilakukan salah satu SD di Kabupaten Tangerang. Hal ini masih dalam pemeriksaan Ombudsman Banten," katanya.

Dan pada jalur zonasi, Ombudsman Banten melakukan random sampling terhadap Kartu Keluarga (KK) siswa yang diterima melalui jalur zonasi beberapa SMA di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. "Masih ditemukan dua KK yang terbit kurang dari satu tahun dan satu KK yang masih mencantumkan status siswa sebagai keluarga lain," katanya.

Hal ini bertentangan dengan aturan Permendikbud 1/2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbud Nomor 47/M.2023, dimana persyaratan zonasi yaitu KK harus lebih dari satu tahun dan KK dengan status keluarga lain tidak lagi diakomodir. Pada jalur afirmasi pihaknya mengapresiasi kepada beberapa sekolah yang secara mandiri melakukan cek ulang kepada calon siswa untuk memastikan bahwa siswa tersebut memang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

"Hasil pemantauan pada jalur prestasi yaitu sekolah melakukan verifikasi dan pengujian ulang terhadap calon peserta didik yang memiliki sertifikat," katanya.

Pihak sekolah masih menemukan beberapa calon peserta didik yang tidak dapat membuktikan kemampuannya saat dilakukan uji keterampilan. Misalnya pada calon peserta didik yang melampirkan sertifikat Tahfidz namun ketika diuji hafalan dan sambung ayat tidak dapat melanjutkan.

Baca juga: Ombudsman Pelototi Potensi Praktik Jual Beli 2.787 Kursi Kosong di PPDB SMA Banten

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman mengungkap temuan terkait persoalan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 di 10 provinsi.

Temuan itu, menurut Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais, dirasa cukup menonjol dibanding pemasalahan di provinsi lain.

"Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya 'Apakah tidak ada temuan semua provinsi?' Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik temuannya," kata Indraza dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024), seperti dikutip Antara.

Ke-10 provinsi tersebut, yakni Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Secara garis besar, Ombudsman menemukan permasalahan terkait dengan kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, dan diskriminasi terhadap calon peserta didik.

Indraza menjelaskan bahwa permasalahan yang ditemukan di Aceh adalah kurangnya sosialisasi, penambahan rombongan belajar (rombel), dan penambahan jalur masuk madrasah di luar prosedur.

Di Riau, Ombudsman menemukan adanya diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua dan tahap pengumuman yang dinilai tidak transparan.

Di provinsi itu, menurut dia, ada diskriminasi dalam jalur perpindahan orangtua. Sejumlah sekolah hanya menerima orangtua yang berstatus ASN atau dari BUMN.

"Padahal, di situ ada juga BUMD dan wiraswasta, itu tidak diterima," ucap Indraza.

Ombudsman mendapati bahwa adanya penyimpangan prosedur pada jalur prestasi di Sumatera Selatan. Hasil temuan telah disampaikan kepada penjabat gubernur setempat.

Diungkapkan pula bahwa kurang lebih 911 siswa yang harus dianulir, karena banyak yang menggunakan dokumen asli tapi palsu.

"Sertifikat-sertifikat itu ternyata dikeluarkan, baik oleh dinas maupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat. Padahal, tidak pernah ada prestasinya, tidak pernah ada perlombaannya," kata dia.

Selain itu, di provinsi yang sama, Ombudsman juga menemukan adanya sekolah yang memasukkan nilai hafalan (tahfiz) Al-Qur’an.

"Itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah muslim," ucap Indraza.

Berikutnya terdapat penanganan pengaduan masalah PPDB yang tidak optimal di Banten.

Menurut Ombudsman, hal ini terjadi karena petugas kurang kompeten sehingga menghambat penerimaan siswa baru.

Di Jawa Barat, Ombudsman menyoroti adanya aplikasi PPDB yang galat (error) serta minimnya pengawasan. Sementara itu, di Jawa Tengah, lembaga itu menemukan jalur masuk PPDB di luar prosedur dan pemalsuan piagam prestasi.

Di Yogyakarta, lanjut dia, manipulasi dokumen pada jalur zonasi. Masih sama seperti tahun lalu, ternyata masih banyak yang menitip di kartu keluarga (KK) dengan status famili lain.

"Lalu juga ada pemalsuan, dugaannya adalah pemalsuan KK," ujar Indraza.

Aplikasi PPDB yang bermasalah juga ditemukan di Bali. Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya penyalahgunaan jalur afirmasi di provinsi tersebut, yakni dengan menambah jumlah SMA "fiktif".

Dinas di provinsi itu menambah daya tampung dengan menambah jumlah sekolah SMA. Namun, ternyata secara fisik SMA-nya belum ada.

"Jadi, mereka menumpangkan dengan SMA-SMA lain. Itu menjadi protes bagi asosiasi SMA swasta. 'Kenapa enggak kami yang dirangkul? Kenapa harus buat sekolah tambahan seperti itu? Yang akhirnya diselesaikan oleh dinas, antara dinas dan asosiasi sekolah swasta," terangnya.

Ombudsman menemukan diskriminasi jalur prestasi bagi agama tertentu di NTB, yakni diberlakukannya penilaian terhadap nilai-nilai keagamaan, tetapi hanya untuk agama Islam.

Di Maluku Utara, Ombudsman menemukan penambahan rombel dengan mengalihfungsikan ruang laboratorium. Hal ini mengakibatkan sekolah memakai laboratorium sebagai ruang kelas.

"Padahal, sebenarnya sudah dijelaskan dalam Keputusan Sekjen Kemendikbudristek bahwa penambahan rombel itu hanya boleh dalam kondisi khusus. Misalnya, sudah tidak ada lagi sekolah di daerah tersebut, tetapi banyak beberapa daerah melakukan penambahan rombel di luar aturan yang sudah ditetapkan," ucap Indraza.

Jakarta: Ombudsman RI melakukan pemantauan langsung terhadap jalannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Lembaga menemukan banyak persoalan dalam sejumlah jalur seleksi.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengungkapkan pihaknya menemukan PPDB 2024 di 10 provinsi bermasalah. Berikut provinsi-provinsi tersebut:

"Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara," beber Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
Ia membeberkan sejumlah persoalan yang muncul. Pada jalur zonasi terdapat kekeliruan dalam implementasinya yang tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.

"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," ujar dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. Pihaknya menemukan banyak sekolah melakukan 'cuci rapor' atau mengganti nilai rapor.

"Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," beber dia.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

Indraza menyebut PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi pekerjaan rumah.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Panitia hingga Pejabat Terlibat Kecurangan PPDB 2024

(REN)

Jakarta: Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengungkapkan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari panitia PPDB, dinas pendidikan daerah, hingga pejabat.

"Masih banyak juga oknum-oknum di bawah baik mulai dari panitia sampai ke dinas, malah ada beberapa intervensi dari pihak-pihak pejabat. Itu yang mengganggu proses PPDB dan mendorong terjadinya kecurangan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Indraza juga membeberkan sejumlah kasus yang muncul dalam PPDB 2024. Pada jalur zonasi terdapat kekeliruan dalam implementasinya yang tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.
"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," ujar dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. Pihaknya menemukan banyak sekolah melakukan 'cuci rapor' atau mengganti nilai rapor.

"Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," beber dia.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

Indraza menyebut PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi pekerjaan rumah.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Sempat Tak Lolos PPDB Jalur Prestasi, Orang Tua Pertanyakan Transparansi Sekolah

(REN)

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 masih diwarnai banyak persoalan. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyatakan ragam persoalan itu muncul akibat panitia PPDB di daerah tak mengikuti panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Bahwa implementasi di lapangan ternyata masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan panduan dari Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sesjen Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Sehingga itu lah yang terjadi permasalahan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia membeberkan sejumlah kasus yang muncul dalam PPDB 2024. Seleksi jalur zonasi misalnya, implementasinya masih keliru dan tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.
"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," papar dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Pihaknya menemukan banyak sekolah melakukan 'cuci rapor' atau mengganti nilai rapor.

"Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," beber dia.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

Indraza menyebut PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi pekerjaan rumah.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Curangi PPDB, Anak Direktur di Yogyakarta Diduga Pindah KK Demi Masuk SMA Favorit

(REN)