Aset industri asuransi di Indonesia tembus Rp 1.142 triliun pada bulan September 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah tersebut naik sebesar 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Aset industri asuransi di September 2024 mencapai Rp 1.142 triliun atau naik 2,46% year-on-year," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Kemudian dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp 922,48 triliun atau naik 3,81% year-on-year. Sementara akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77%.

"Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77% year-on-year yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73%% year-on-year dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 9,78% year-on-year," bebernya.

Ogi menyebut kinerja tersebut didukung permodalan yang solid, yang mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk-based capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31% dan 329,89%, atau masih berada di atas threshold sebesar 120 persen.

Di sisi asuransi non-komersil, total aset tercatat Rp 220,02 triliun atau menurun sebesar 2,80% year-on-year. Lalu pada industri dana pensiun, total aset per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.500,06 triliun.

"Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,60% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 380,80 triliun. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp 1.119,26 triliun atau tumbuh sebesar 11,72% year-on-year," terang Ogi.

Sedangkan pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 47,58 triliun pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan sejumlah peraturan OJK atau POJK pada tahun depan untuk memperkuat sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa tahun lalu regulator telah menerbitkan 10 POJK, dan rencananya delapan POJK akan diterbitkan pada 2025.

"Tahun depan ada delapan POJK yang terkait pengembangan penguatan sektor keuangan, khususnya di perasuransian," kata Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ogi tidak merinci terkait peraturan-peraturan tersebut, namun yang pasti aturan itu merupakan turunan dari amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, mengungkapkan saat ini beberapa regulasi penting tengah dalam tahap finalisasi, termasuk sektor kelembagaan dana pensiun.

"Tahun ini, kami sedang menyelesaikan regulasi kelembagaan dana pensiun," katanya.

Sebelumnya, OJK juga berupaya untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pemanfaatan produk asuransi. Terkait asuransi kesehatan, Iwan menjelaskan bahwa rencana perbaikan ekosistem tidak akan masuk dalam POJK, melainkan akan diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

"Kalau yang terkait masalah kesehatan, itu nanti dalam SEOJK, bukan di POJK," tegasnya.

Surat Edaran ini diharapkan mampu memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia, dengan memastikan adanya standar layanan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih maksimal bagi nasabah. Perbaikan ini mencakup upaya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan, serta mitigasi risiko yang lebih baik dalam pengelolaan asuransi kesehatan.

Mengenai rencana penerbitan POJK lainnya, Iwan meminta masyarakat untuk bersabar. "Tunggu saja," tambahnya.

Pada 2023, OJK telah mengeluarkan 10 POJK di sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan antara lain POJK 5 Nomor Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi, POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah, POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Asuransi Usaha Bersama, POJK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Spin Off Penjaminan, POJK Nomor 11 Tahun 2023 terkait Spin Off Asuransi, POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Asuransi, POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Pialang Asuransi, POJK Nomor 27 Tahun 2023 terkait Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPJS, serta POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Asuransi Kredit dan Suretyship.