Aset industri asuransi di Indonesia tembus Rp 1.142 triliun pada bulan September 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah tersebut naik sebesar 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Aset industri asuransi di September 2024 mencapai Rp 1.142 triliun atau naik 2,46% year-on-year," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Kemudian dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp 922,48 triliun atau naik 3,81% year-on-year. Sementara akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77%.

"Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77% year-on-year yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73%% year-on-year dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 9,78% year-on-year," bebernya.

Ogi menyebut kinerja tersebut didukung permodalan yang solid, yang mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk-based capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31% dan 329,89%, atau masih berada di atas threshold sebesar 120 persen.

Di sisi asuransi non-komersil, total aset tercatat Rp 220,02 triliun atau menurun sebesar 2,80% year-on-year. Lalu pada industri dana pensiun, total aset per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.500,06 triliun.

"Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,60% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 380,80 triliun. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp 1.119,26 triliun atau tumbuh sebesar 11,72% year-on-year," terang Ogi.

Sedangkan pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 47,58 triliun pada September 2024.

Indonesia menargetkan untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036-2038 sesuai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut sejumlah caranya.

Suharso mengatakan pihaknya optimis Indonesia dapat lepas dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan menengah. Sebab, dia sudah menggandeng pakar-pakar dari universitas terbaik dunia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

"Kita melakukan suatu analisa, kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia, dengan Harvard kita melakukan dynastic growth sedemikian rupa. Apakah kita ini pada rel yang benar atau tidak, pas atau tidak, karena kita harus juga melakukan komparasi dengan negara-negara yang lain. Kenapa misalnya pertanyaan besar lama sekali kita middle income trap," kata Suharso dalam acara CEO Forum yang disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan China yang akan naik kelas menjadi negara dengan pendapatan tertinggi tahun depan. Dia menyebut saat ini pendapatan per kapita China hampir menyentuh batas ambang negara pendapat tertinggi US$ 14.000.

"China sebentar lagi dia akan graduate, karena threshold-nya untuk tahun depan sekitar US$ 14 ribu. Sekarang threshold untuk high income country itu kira-kira sekitar US$ 14.040. Sekarang kita di angka U$ 5.000-an. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa seperti itu? Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Saya berani mengatakan secara dynastic growth yang kita lakukan kita seharusnya mampu," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu cara untuk terlepas dari middle income trap dengan cara menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Saat ini, angka ICOR Indonesia tertinggi di level 6. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%.

Apabila angka Icore Indonesia bisa diturunkan di level 5, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6%. Sebagai informasi, ICOR menggambarkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.

"Maka pertanyaannya besarnya bagaimana kita menurunkan ICOR. Itu soal efisiensi dipimpin oleh Pak Luhut kita lakukan digitalisasi birokrasi dan seterusnya, tapi itu tidak bisa hanya dilakukan di tingkat nasional tapi yang harus ditingkatkan dikerjakan sampai di tingkat yang paling bawah karena itu harus dirasakan dan juga mendapatkan respon dari publik, dari para CEO," terangnya.

Dia juga menyoroti banyaknya pekerja Indonesia yang rata-rata kerja 20 jam per minggu, dibayar hanya Rp 500.000-an. Padahal idealnya, harus dibayar dengan Rp 2.250.000 per minggu dengan durasi jam kerja yang sama.

"50 juta pekerja itu ke bawah, kira-kira kerjanya di bawah 20 jam per minggu dan dibayar hanya Rp 500.000-an pertanyaannya untuk menjawab potensi tadi itu sekaligus menurunkan ICOR meningkatkan penduduk produktivitas itu, adalah apakah ada pekerjaan yang 20 jam rata-rata naik jadi 30 jam yang diperoleh akan jauh lebih besar atau dibayar 20 jam, tapi kualitas pekerjaannya itu membuat mereka dibayar Rp 4 juta per minggu akan beda," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah.

Menurut dia, putusan itu membuka kesempatan semakin banyak calon kepala daerah yang berkontestasi pada pilkada.

“Tadi udah saya bilang, semakin banyak yang berpartisipasi, semakin bagus. Jadi MK itu membuka kesempatan semakin banyak warga negara untuk ikutan, karena semakin persentase-nya (ambang batas) turun, maka peluang akan lebih banyak,” kata Ridwan Kamil usai pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2024) petang.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, semakin banyak calon, masyarakat akan semakin diuntungkan.

“Karena gagasan-gagasan kan jadi lebih banyak,” kata Ridwan Kamil.

RK juga mengaku senang atas aksi unjuk rasa yang memperjuangkan putusan MK tersebut.

“Kalau saya, sangat senang dan juga berterima kasih ke mahasiswa, masyarakat sipil, memperjuangkan yang sudah seharusnya,” kata mantan gubernur Jawa Barat itu.

Diketahui, dalam sidang putusan pada Selasa (20/8/2024), MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Namun, putusan tersebut sempat diakali oleh DPR dengan merevisi Undang-Undang Pilkada yang substansinya berbeda dengan putusan MK.

Putusan MK diakali dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Namun, revisi UU Pilkada batal disahkan akibat rapat paripurna tak dapat digelar karena peserta rapat tidak kuorum.

DPR akhirnya menyatakan batal merevisi UU Pilkada dan menyebut putusan MK sebagai rujukan dalam pendaftaran calon kepala daerah.

Apabila revisi UU Pilkada berhasil digolkan, Ridwan Kamil berpotensi hanya menghadapi satu calon pada Pilkada Jakarta 2024 yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang maju lewat jalur perseorangan.

Sementara, apabila putusan MK berlaku, terbuka peluang ada satu calon lain yang berlaga, yakni calon yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Sejauh ini, hanya PDI-P yang belum menentukan arah dukungan pada Pilkada Jakarta, sedangkan partai politik lainnya mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada harus tetap dikawal meskipun DPR-RI telah menyatakan membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada.

Titi mengatakan, fokus publik kini harus diarahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum mengubah Peraturan KPU terkait syarat pencalonan, termasuk ambang batas (threshold) dan batas usia yang telah diubah MK.

Ia mengingatkan, KPU punya rekam jejak tidak mematuhi konstitusi sehingga publik harus mengawal ketat.

"Bahwa distorsi terhadap undang-undangan putusan MK pernah dilakukan oleh KPU dan itu berkali-kali," ujar Titi kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Titi memberikan contoh bagaimana KPU tidak menjalankan putusan MK terkait dengan jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024.

Saat itu, KPU mengaku tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi.

Begitu juga soal pencalonan mantan terpidana yang hak politiknya dicabut karena kasus tertentu.

Sebab itu, Titi berharap ucapan DPR-RI saat ini yang menyebut membatalkan revisi UU Pilkada tidak membuat pengawalan putusan MK terkait syarat calon kepala daerah menjadi longgar.

"Jadi kita harus kawal implementasi teknis dari putusan MK pada ranah KPU yang tentu harus menyesuaikan peraturan KPU secara tepat waktu meskipun memang tanpa PKPU pun putusan MK ini serta-merta berlaku," ucap dia.

Untuk diketahui, MK telah memutuskan ambang batas partai politik yang bisa mengusulkan calon kepala daerah menjadi lebih kecil. Untuk Jakarta misalnya dari semula 25 persen suara atau 20 persen kursi DPRD, kini hanya menjadi 7,5 persen.

Begitu juga soal syarat usia minimal calon gubernur saat mendaftar. MK mengembalikan syarat tersebut menjadi minimal usia 30 tahun dan menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut syarat usia pencalonan gubernur minimal 30 tahun saat dilantik.

KPU berjanji segera mengakomodasi putusan MK tersebut ke PKPU pencalonan kepala derah setelah DPR batal merevisi UU Pilkada yang substansinya bertentangan dengan putusan MK itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menutup peluang mereka akan berubah sikap dalam menjatuhkan putusan terkait gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Hakim MK Guntur Hamzah menyatakan, bisa saja MK mengubah aturan soal presidential threshold asalkan gugatan soal aturan tersebut didukung oleh argumentasi yang kuat.

"Bisa jadi Mahkamah yang akan mengubah, tapi harus didukung argumentasi yang kuat. Bukan tidak mungkin diubah," kata Guntur dalam sidang pada Senin (5/8/2024).

"Misalnya, kali ini perkembangan ketatanegaraan kita sekarang landai, saatnya memikirkan. Jangan sampai ada pengujiannya menjelang pilpres," ucapnya memberi usul.

Terkini, gugatan datang dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2012-2017 Muhammad beserta sejumlah pakar dan pemerhati pemilu yakni Dian Fitri Sabrina, Muhtadin Al Attas, dan Muhammad Saad.

Guntur pun mengingatkan agar Muhammad dan kawan-kawan memperkuat alasan permohonan mereka.

Tujuannya, agar gugatan itu tidak dianggap sama dengan puluhan gugatan sejenis yang sebelumnya telah ditolak Mahkamah karena presidential threshold ini dianggap ranah pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang

Wakil Ketua MK Saldi Isra juga mengapresiasi gugatan tersebut dan meminta Muhammad dkk untuk menyertakan penelitian serta disertasi yang dikutip kepada majelis hakim sebagai bukti.

Ia mengingatkan bahwa gugatan atas Pasal 222 UU Pemilu ini sudah digugat ke MK sedikitnya 33 kali dan Mahkamah belum sekalipun mengabulkan salah satu di antaranya.

"Jadi ada juga pengayaan hakim terkait permohonan ini," kata Saldi.

Sementara itu, hakim konstitusi Arsul Sani menegaskan, aturan undang-undang bukan Al Quran dan hadis yang tidak boleh diubah.

Lagi-lagi, hal itu sepanjang terdapat argumentasi-argumentasi baru yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.

"Yang kemarin 33 itu sebut saja sebagai qaul qadim, sudah saatnya kemudian MK karena permohonan-permohonan baru mengeluarkan qaul jadid, pendirian yang lebih baru, dan itu bukan hal yang tidak mungkin di kasus-kasus tertentu, termasuk dalam permohonan para pemohon ini," jelas eks politikus PPP itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2012-2017, Muhammad, mengajukan model ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) maksimum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Muhammad bersama 3 pakar lain, yakni Dian Fitri Sabrina, Muhtadin Al Attas, dan Muhammad Saad menjadi pemohon dalam gugatan atas aturan presidential threshold yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... bertentangan UUD 1945 selama tidak dimaknai sebagai 'Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melampaui persentase tertinggi partai politik pemenang berdasarkan hasil pemilu sebelumnya'," kata Dian selaku representasi keempat pemohon dalam sidang pendahuluan di MK, Senin (5/8/2024).

Dalam gugatannya itu, Muhammad juga mengajukan sejumlah argumentasi teoretis atas model alternatif presidential threshold yang mereka dorong.

Salah satunya, model ini dianggap tidak membatasi hak partai politik dengan suara mayoritas untuk mengusung capres-cawapresnya, tetapi tidak juga mengebiri hak partai politik dengan suara minoritas untuk dapat mengusung capres-cawapres secara mandiri.

Di samping itu, Muhammad dan kawan-kawan juga meyakini bahwa sistem ini mampu mencegah manipulasi ambang batas untuk keberhasilan pemilu sebagai suatu cara terstruktur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung faksi atau kandidat tertentu karena dihegemoni oleh campur tangan dari pemerintah yang sedang berkuasa.

"Ambang batas maksimal akan membatasi munculnya koalisi besar dan lahirnya calon presiden tunggal," ujar Dian.

Sebab, partai politik dapat melakukan koalisi dengan siapa pun selama tidak melampaui batas persentase yang dimiliki oleh partai politik pemenang pileg sebelumnya.

"Ambang batas maksimal juga akan melahirkan pemilu yang adil dan transparan karena tidak ada pengecualian kandidat yang diusung oleh partai oposisi," kata Dian.

Sebagai dampaknya, partai politik diyakini akan lebih mandiri dalam pencalonan presiden-wakil presiden, baik dari dalam maupun luar partai, sehingga ideologi partai politik juga tidak dikorbankan.

"Tanpa harus melakukan koalisi setengah hati," kata Dian.

Harapannya, sistem ini akan memunculkan kekayaan capres-cawapres dalam pemilu. Dengan begitu, kekhawatiran terhadap potensi munculnya polarisasi setiap kali pemilu menjelang dapat diantisipasi.

Majelis hakim panel dalam sidang pendahuluan mengapresiasi gugatan yang diajukan dan memberi sejumlah catatan.

"Ini seperti baca karya ilmiah kita ini," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Saldi meminta para pemohon untuk menyertakan penelitian lengkap yang mereka gunakan dalam gugatan ini sebagai bentuk pengayaan untuk majelis hakim.

Ia mengingatkan, pasal tentang presidential threshold ini sudah digugat sedikitnya 33 kali ke MK dan sejauh ini Mahkamah belum pernah mengabulkan satu pun di antaranya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks anggota KPU RI 2012-2017 Hadar Nafis Gumay dan pakar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden tertuang dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Pada petitum pokok, Hadar dan Titi meminta agar capres-cawapres bisa diusung oleh partai politik/gabungan partai politik di DPR dan/atau gabungan partai politik di luar DPR, asalkan gabungan partai pengusung itu berjumlah 20 persen dari jumlah partai politik peserta pileg sebelumnya.

Jika ketentuan ini dikabulkan, gabungan 3-4 dari 10 partai yang tidak lolos ke DPR RI hasil Pileg 2024 sudah cukup untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri pada Pemilihan Presiden 2029.

Pada petitum alternatif, mereka meminta agar gabungan partai politik peserta pileg yang tidak memiliki kursi di DPR dapat turut mengusung capres cawapres dengan ambang batas yang ditentukan kemudian oleh pembentuk undang-undang.

"Menurut pendapat para pemohon, alternatif pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan oleh para pemohon akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam status quo saat ini," kata Titi dalam gugatannya.

Pertama, menurut Hadar dan Titi, hal ini akan menyelesaikan ketidakpuasan partai-partai politik di luar DPR yang merasa hak konstitusionalnya direnggut dengan ketentuan saat ini.

Kedua, partai politik yang baru ikut pemilu punya nilai tawar yang sama dengan sehingga diharapkan para kandidat pilpres tidak hanya mendekatkan diri dengan partai politik yang selama ini bercokol di DPR.

Ketiga, pencalonan presiden dan wakil presiden diharapkan akan membawa efek yang merata untuk semua partai politik dalam kans mereka memenangi pileg, tidak berdampak ke partai-partai besar saja.

Keempat, hal ini dianggap mewujudkan keadilan komunikatif dalam rangka memperlakukan setiap partai politik dengan cara dan pendekatan yang sama akan tercipta dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kelima, penerapan ambang batas pencalonan presiden akan memenuhi prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan prasyarat-prasyaratnya sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan, dengan tetap menjamin hak politik dari masing-masing partai politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Gugatan ini telah diterima MK melalui akta penerimaan pengajuan permohonan (AP3) dan akan diregistrasi dalam waktu dekat sebagai perkara yang bakal disidangkan.