Jakarta -

Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

(abr/abr)

Jakarta -

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, program pembangunan perumahan rakyat dengan target membangun 3 juta rumah tiap tahunnya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah.

Pasalnya, dia mengatakan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat.

Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

“Apa yang kita akan lakukan? 3 juta rumah itu dari mana?” katanya.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar memang mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Bahkan, dia menyebut bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 29 Oktober 2024.

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di tanah air. 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM. 

Untuk itu, demi memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," ucap Menteri UMKM Maman dalam silaturahmi dengan insan dan nasabah PNM di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Deputi Usaha Mikro Yulius, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.

Lebih lanjut, Menteri Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta.

Baginya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," ujarnya.

Maman menegaskan, kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif. 

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi Covid-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu diangkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," tutur Maman.

Ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu, Kementerian UMKM akan membuat satu super apps yang diharapkan mampu mengkonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM. 

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan dimana," kata Maman.

Maman berharap, ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia juga berharap, dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insya Allah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ucap Maman.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM. 

“Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM” ujar Arief.

Dia juga menambahkan, kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan. 

“Perlu digarisbawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha,” tutur Arief Mulyadi.

Editor: Anindita Trinoviana

Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan skema pembiayaan dapat membantu rakyat untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau. Pemerintah akan mendorong skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun.

"Kita akan mendorong juga scheme financing di mana mortgage ini (tenor) yang hanya 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun," ujar Erick dikutip dari Antara, Jumat, 8 November 2024.

Tujuan dari scheme financing ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah dengan cicilan yang jauh lebih ramah.
"Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu dengan ditarik (tenor) 30 tahun, maka cicilannya jauh lebih ramah ini bukan hanya untuk rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya baik rumah rakyat, menengah ataupun kelas lainnya," katanya.

Selain itu, scheme financing ini juga dapat membantu dalam menaikkan daya beli masyarakat untuk bisa memiliki rumah.

Baca juga: Lahan di Mojokerto dan Tangerang Disiapkan untuk Program 3 Juta Rumah

"Jadi ini kita dorong juga bagaimana dengan efisiensi kita bisa mendorong masyarakat juga kita menaikkan daya belinya karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," kata Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat menyampaikan bahwa upaya untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga negara.

"Saya hari ini merasa dapat semangat baru karena 2 minggu ini lebih Pak Erick saya belanja masalah dan belanja dukungan memetakan dimana ada masalah, dimana ada dukungan. Ini bukan pekerjaan sendirian ini bukan keberhasilan sendirian, seperti kata Pak Presiden RI Prabowo Subianto yakni super tim, keberhasilan bersama. saya yakin semua kabinet merah putih punya komitmen, punya karakter baik untuk rakyat Indonesia," kata Maruarar.

Sebagai informasi, kunci utama penanganan backlog perumahan adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta.

Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia.

Backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih seret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2017-2024 realisasi PSR hanya mencapai 360.000 hektar.

Capaian ini terbilang rendah, mengingat target pemerintah untuk realisasi PSR sebetulnya sebesar 180.000 hektar di setiap tahun.

"Sejak tahun 2017, Indonesia telah memberikan hibah PSR untuk sekitar 360.000 hektar dan memberikan manfaat kepada 158.000 petani kecil," kata Airlangga dalam keterangannya, Jum'at (8/11).

Walau begitu, Airlangga memastikan pemerintah terus berkomitmen menggenjot program PSR guna meningkatkan produksi dalam negeri.

Dirinya juga menyebut, sawit menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang saat ini masuk dalam prioritas arah kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, sawit juga didorong dapat menjadi alternatif sumber energi selain fosil melalui kebijakan biodiesel.

"Elemen kunci dari kebijakan tersebut yakni kewajiban biodiesel berbasis kelapa sawit (B35) untuk industri transportasi yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada tahun 2025," urainya.

Untuk itu, sejumlah strategi perlu diterapkan untuk mengelola produksi kelapa sawit dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan ketahanan pangan sekaligus melindungi lingkungan.

Meski demikian, Airlangga mengakui tantangan bagi sektor kelapa sawit ke depan juga akan terus bergulir. Industri seringkali menghadapi tekanan eksternal terkait permasalahan lingkungan hidup yang terkadang disajikan dengan data yang tidak seimbang atau tidak akurat, seperti European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).

JAKARTA, investor.id – Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yakni 3 juta rumah penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.

“Yang pertama dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman segera susun rencana induk pembangunan 3 juta rumah, dimana dalam rencana induk tadi 2 juta di perdesaan dan 1 juta di perkotaan itu kan dipetakan, lokasi-lokasi spesifik di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, untuk memastikan kebutuhan rumah di setiap wilayah bisa dipenuhi,” ujar Nirwono, Kepada B-Universe, secara virtual, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.

“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono.

Dia mengatakan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan demikian, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.

“Dua juta di pedesaan itu di daerah mana saja di Jawa Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara misalnya sampai Bali itu dimana desanya, begitu juga dengan perkotaan ya perkotaannya itu dimana kawasan-kawasan perkotaan yang akan dibangun,” kata Nirwono.

Dia menuturkan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yakni 3 juta rumah penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.

“Yang pertama dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman segera susun rencana induk pembangunan 3 juta rumah, dimana dalam rencana induk tadi 2 juta di perdesaan dan 1 juta di perkotaan itu kan dipetakan, lokasi-lokasi spesifik di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, untuk memastikan kebutuhan rumah di setiap wilayah bisa dipenuhi,” ujar Nirwono, Kepada B-Universe, secara virtual, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.

“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono.

Dia mengatakan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan demikian, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.

“Dua juta di pedesaan itu di daerah mana saja di Jawa Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara misalnya sampai Bali itu dimana desanya, begitu juga dengan perkotaan ya perkotaannya itu dimana kawasan-kawasan perkotaan yang akan dibangun,” kata Nirwono.

Dia menuturkan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibeberkan pria yang akrab disapa Ara itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

"Ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

Sementara itu, lanjut Ara, pihaknya juga turut terbantu dengan adanya lahan dari hasil sitaan Kejaksaan Agung hingga kementerian/lembaga lainnya untuk program itu.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare (Ha) tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," jelasnya.

JAKARTA, investor.id- Sub Holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo  mendukung mandatory B35 yang diterapkan pemerintah. Bahkan perusahaan  perkebunan sawit terluas di dunia ini juga menyiapkan berbagai strategi agar mampu  berkontribusi saat kedepannya pemerintah mewujudkan rencana B40 atau bahkan  B50. 

Bentuk dukungan yang diberikan PTPN terhadap pemanfaatan biodiesel yang mampu  menghemat penggunaan bahan bakar fosil tersebut ditunjukkan melalui rencana  pembangunan pabrik biodiesel dan mendorong produksi CPO nasional melalui  peningkatan produktivitas sawit rakyat.  

“Sebagai proyek strategis nasional dan sesuai arahan Pemegang Saham, PTPN  diminta untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional. Sehingga,  dalam 3 program strategis yang disusun, salah satunya adalah dengan  mengakselerasi pengembangan energi terbarukan,” kata Direktur Utama PTPN IV  PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

Menurutnya, saat ini PTPN IV sedang mengkaji rencana pembangunan Pabrik  Biodiesel di KEK Sei Mangkei Sumatera Utara dengan kapasitas 450 ribu ton  RBDPO/tahun. “Kita sedang melaksanakan kajian. Rencananya pabrik Biodiesel  tersebut akan dioperasikan oleh PT Industri Nabati Lestari, anak perusahaan PTPN,"  sebutnya. 

Disamping itu, masih menurut Jatmiko, pihaknya dalam beberapa tahun ke depan  juga merencanakan pembangunan beberapa pembangkit biogas dengan total  kapasitas 3 juta mmBTU dan Bio CNG berkapasitas sekitar 1,3 juta MMBTU.

"Ini  semua diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan renewable energy  yang tentu berdampak baik pada lingkungan,” sebutnya lagi. 

Lebih jauh Jatmiko mengungkapkan peran serta PTPN dalam program B35 dan  rencana program B40 bahkan B50 yang dicanangkan pemerintah, PTPN memiliki  anak Perusahaan yakni PT Riset Perkebunan Nusantara, yang bersama unit kerjanya,  Pusat Penelitian Kelapa Sawit, telah berhasil melalukan road test atau uji coba B50  pada kendaraan.

“Sejak April 2019 hingga Juli 2024, Mobil B50 kita telah menempuh lebih dari 170 ribu  kilo meter tanpa kerusakan yang berarti. Artinya, jangankan B40, mempergunakan  B50 di kendaraan bukanlah suatu kemustahilan,” tukas Jatmiko. 

Namun disampaikannya tantangan mendasar yang dihadapi dalam perluasan  Biodiesel adalah terkait kecukupan produksi minyak sawit dalam negeri. Setiap  kenaikan 5% blending biodiesel, membutuhkan supply CPO sekitar 2,81 juta KL.  Secara nasional, B40 membutuhkan 16,08 juta Kilo liter, sedangkan B50  membutuhkan 20,11 juta KL RBDPO (Produk turunan dari CPO). 

“Nah, tentu kita percaya Kebijakan B40 ataupun B50 oleh Pemerintah akan tetap  memperhatikan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, khusunya industry oleokimia  dan minyak goreng. Sehingga Supply CPO untuk pangan tidak terganggu dan tetap  tumbuh,” bebernya. 

PalmCo meyakini untuk memenuhi kebutuhan dua sektor tersebut, maka sawit rakyat  yang memiliki porsi 40% dari luas sawit nasional, tapi rata-rata produktivitasnya masih  rendah berkisar di 3,4 ton CPO/Ha/Tahun, perlu ditingkatkan agar supply CPO  nasional terhadap pangan maupun energy tetap tercukupi . 

“Kita semua paham bahwa rendahnya produktivitas petani disebabkan oleh umur  tanaman sawit rakyat yang sudah tua bahkan renta. Maka percepatan Peremajaan  Sawit Rakyat yang ditetapkan pemerintah, menjadi solusi terbaik dalam mengatasi hal  tersebut. Dan bagi PTPN, sejalan dengan arahan pemegang saham, hingga 2026  nanti kita mencoba membantu 60 ribu Ha lahan sawit rakyat untuk dapat ditingkatkan  produktivitasnya melalui peremajaan,” sebut Jatmiko. 

Dirinya berharap dengan dua strategi tersebut PTPN mampu berkontribusi maksimal  dalam mendukung program Biodiesel yang dicanangkan pemerintah dan berdampak  pada penghematan bahan bakar fosil.  

Sebagaimana diketahui kebijakan biodiesel pemerintah dimulai dengan B 2.5 yang  diatur oleh UU No. 30 tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan, dimana sejak  Februari lalu Pemerintah telah mewajibkan B35. Adapun sesuai data yang direlease  oleh Kementerian ESDM dan analisa Dirjenbun Kementerian Pertanian RI,  perhitungan kebutuhan Bahan Bakar Nabati (BBN) nasional untuk penerapan B35  mencapai 13,4 juta kilo liter sedangkan produksi nasional sendiri diperkirakan hanya  14,13 juta kilo liter. 

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel – Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang telah resmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pemerintah berharap dapat memberikan angin segar bagi UMKM di seluruh Indonesia mendorong kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan membuka peluang bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), sebagai salah satu BUMN menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah ini. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Sekadar diketahui, Bank Mandiri hingga kuartal III-2024 berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

Dalam penyaluran KUR ini, emiten berkode saham BMRI terus memperkuat sektor produksi serta membangun sinergi bisnis dengan nasabah wholesale untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas.

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

Hingga kuartal III-2024, Bank Mandiri berhasil mencatatkan laba bersih secara konsolidasi mencapai Rp42 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,56 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Jika dirinci, sektor Pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu Rp9,40 triliun atau 29,21 persen dari total KUR Bank Mandiri.

Lalu disusul sektor Jasa Produksi dengan Rp6,89 triliun atau sekitar 21,42 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024.

“Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri. Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif,” pungkas Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis.

Sekadar informasi, adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memfasilitasi penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di beberapa sektor vital ekonomi. Kebijakan ini mencakup sektor-sektor kunci seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta bidang kreatif lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah saat ini menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan, RUU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk hal-hal yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ini," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperluas ruang lingkup perampasan aset, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lainnya.

Salah satu pembaruan signifikan dalam RUU ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan pidana, berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana konvensional.

Namun demikian, Yusril mengakui bahwa aturan baru dalam RUU ini berpotensi menimbulkan perdebatan.

Ia mempersilakan seluruh pihak, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

"Ini adalah sebuah langkah besar yang perlu mendapatkan perhatian publik. Kami siap mendengarkan berbagai kritik dan saran untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun RUU Perampasan Aset telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR melalui surat Presiden dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pemerintah masih menunggu DPR untuk memulai pembahasan.

RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Prolegnas 2024-2029, dan Badan Legislasi DPR telah mengundang berbagai lembaga serta organisasi untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik kembali RUU ini. Kami menunggu DPR untuk segera membahasnya dan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mewakili pemerintah dalam diskusi dan negosiasi terkait RUU tersebut.

"Pemerintah berharap, dengan adanya RUU Perampasan Aset, langkah pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya akan semakin efektif, dan sistem hukum Indonesia dapat semakin kuat dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.