Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap produsen mesin dan suku cadang drone asal China.

Mengutip Al Jazeera, menurut pemerintahan Presiden Joe Biden, sanksi dijatuhkan karena perusahaan-perusahaan tersebut telah secara langsung membantu Rusia melancarkan serangan jarak jauh dalam perang di Ukraina.

Sanksi yang dikeluarkan pada hari Kamis tersebut menargetkan tiga entitas dan satu individu atas keterlibatan mereka dalam pengembangan dan produksi drone serang jarak jauh “seri Garpiya” Rusia.

“Garpiya telah dikerahkan oleh Rusia dalam perang brutalnya melawan Ukraina, menghancurkan infrastruktur penting dan menyebabkan banyak korban,” kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tindakan tersebut.

Dijelaskan pula, “Dirancang dan dikembangkan oleh para ahli yang berbasis di Republik Rakyat China (RRC), Garpiya diproduksi di pabrik-pabrik yang berbasis di RRC bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Rusia sebelum mentransfer drone tersebut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina.”

Rusia baru-baru ini menggunakan serangan pesawat nirawak jarak jauh untuk menembus pertahanan udara Ukraina, yang menimbulkan malapetaka di seluruh negeri, termasuk serangan rudal di kota Poltava yang menewaskan 55 orang dan melukai 328 orang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mendesak AS untuk mengizinkan pasukannya menggunakan senjata jarak jauhnya untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia.

Peran "langsung" Tiongkok

AS sebelumnya menuduh Tiongkok memberikan dukungan material kepada Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina.

Menurut pejabat senior pemerintahan Biden yang berbicara dengan syarat anonim dan dikutip oleh kantor berita The Associated Press, sanksi terbaru tersebut berupaya untuk menargetkan "aktivitas langsung" antara Beijing dan Moskow.

Ini adalah sanksi AS pertama yang dijatuhkan pada entitas Tiongkok yang secara langsung mengembangkan dan memproduksi sistem persenjataan lengkap dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Rusia.

“Rusia semakin bergantung pada keahlian profesional asing dan impor teknologi canggih untuk mendukung program persenjataannya dan memajukan kampanye militernya melawan Ukraina,” kata Bradley T Smith, penjabat wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, dalam sebuah pernyataan.

“Kami akan terus mengganggu jaringan yang memungkinkan Rusia memperoleh dan menggunakan senjata canggih ini,” tambahnya.

Tiongkok telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak invasi Ukraina tahun 2022 tetapi telah berulang kali membantah memasok senjata ke Moskow. Pejabat Tiongkok telah membela perdagangan Tiongkok dengan Rusia sebagai hal yang normal dan sah.

AS telah meluncurkan serangkaian sanksi terhadap entitas dan individu yang dituduhnya membantu upaya perang Rusia. Tahun ini, AS memberikan sanksi kepada lebih dari 300 individu dan perusahaan di Tiongkok, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada saat itu bahwa Washington akan menghadapi kebijakan nonpasar Tiongkok yang mengarah pada dampak buruk global.

Bulan lalu, Tiongkok mengeluarkan sanksinya sendiri terhadap perusahaan pertahanan AS atas penjualan peralatan militer ke Taiwan.

Tonton:Kompak Kritik Amerika, Rusia dan China Memperkuat Hubungan Militer

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan pada saat itu bahwa penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan milik Tiongkok telah secara serius melanggar prinsip satu China, melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, dan merusak hubungan Tiongkok-AS.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengecam Amerika Serikat dan sekutunya yang ikut campur terlalu dalam di perang Ukraina dengan terus mengirim bantuan militer.

Nebenzya melihat bahwa ikut campurnya AS dan sejumlah sekutu mereka tidak terlepas dari keengganan masyarakat Ukraina untuk berjuang dan mati demi kepentingan geopolitik Barat.

"Mengingat keengganan masyarakat Ukraina untuk berjuang dan mati demi kepentingan geopolitik Barat, AS dan sekutunya semakin terlibat dalam konflik tersebut, tidak hanya mengirimkan tentara bayaran tetapi juga instruktur," kata Nebenzya, dikutip TASS hari Kamis (25/7).

Atas dasar itu, pada rapat Dewan Keamanan PBB Nebenzya mengatakan bahwa seluruh komponen militer Barat yang ada di Ukraina adalah target yang sah bagi Pasukan Dirgantara Rusia.

"Mereka, tentu saja, menjadi target yang sah bagi Pasukan Dirgantara Rusia. Akibatnya, Barat semakin banyak melihat berita kematian para perwira militer berpangkat tinggi yang hilang saat berjalan di pegunungan atau meninggal mendadak karena serangan jantung," lanjut Nebenzya.

Utusan Rusia itu juga mengatakan bahwa saat ini lusinan prajurit asing yang terjun membela Ukraina telah kehilangan nyawa mereka.

Dirinya menegaskan kembali bahwa Rusia telah berulang kali memberikan peringatan terkait dampak tersebut. Nebenzya menyayangkan tidak semua negara Barat bisa memahami konsekuensi buruk tersebut.

"Kami telah memperingatkan mengenai skenario seperti ini dan berulang kali memperingatkan rekan-rekan kami di Barat mengenai konsekuensinya. Sejauh ini, tidak semua dari mereka menyadari keadaan sebenarnya di garis depan," pungkasnya.

Mengutip data Departemen Luar Negeri AS per 11 Juli 2024, pemerintah AS telah memberikan bantuan militer sekitar US$ 53,7 miliar kepada Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada tanggal 24 Februari 2022.

Dengan tambahan itu, total dukungan militer AS untuk Ukraina mencapai US$ 54,4 miliar. Dana itu keluar sejak invasi awal Rusia ke Ukraina pada tahun 2014.

Dana besar itu dialokasikan untuk pengadaan berbagai jenis sistem pertahanan udara, peluru dan roket, kendaraan tempur darat, jet tempur dan drone, hingga kapal patroli.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Kota Moskow menaikkan honor tentara kontrak demi meningkatkan minat warga untuk ikut berperang di Ukraina.

Mengutip Reuters, warga Moskow yang mendaftar untuk berperang di Ukraina akan menerima uang muka sebesar 1,9 juta rubel atau sekitar Rp 358 juta dari pemerintah kota.

"Total pembayaran akan mencakup uang muka, gaji dari kementerian pertahanan, serta bantuan regional dan federal. Pembayaran baru ini akan segera berlaku," kata kantor Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin dalam sebuah pernyataan hari Selasa (23/7).

Kenaikan gaji itu akan membuat gaji tahunan untuk tentara kontrak Rusia dari Moskow lima kali lipat lebih tinggi dari upah nominal rata-rata Rusia.

Program ini diharapkan bisa mengatasi masalah eksodus massal Rusia ke negara-negara tetangga karena enggan dikirim ke medan perang.

Data otoritas terkait menunjukkan sekitar 190.000 telah menjadi sukarelawan untuk berperang di Ukraina tahun ini. Pada tahun 2023, jumlah tentara kontrak mencapai 490.000.

Di sisi lain, beberapa ekonom mengatakan bahwa kenaikan honor itu dapat menciptakan ketidakseimbangan.

Mereka berpendapat bahwa upah tinggi bagi tentara yang bertugas di Ukraina telah menjadi tolok ukur perekonomian negara-negara lain.

Situasi itu dapat memicu spiral pertumbuhan upah di berbagai sektor, karena tuntutan pekerja meningkat agar upah mereka lebih sesuai dengan apa yang dibayar oleh tentara.

Kota Moskow menjadi tempat sebagian besar tenaga kerja terdidik di Rusia terkonsentrasi. Meski begitu, kota ini dipandang tertinggal dibandingkan wilayah lain dalam hal jumlah sukarelawan yang bergabung dengan tentara sebagai persentase dari total populasi.

Pejabat Kota Moskow menyebutkan jumlah total warganya yang bertempur di Ukraina hingga 13 Juni 2024 adalah 45.000 orang.

WASHINGTON, investor.id – Hubungan India dengan Rusia dinilai telah memberi pemerintah India kemampuan untuk mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin. Juru bicara pemerintah Amerika Serikat (AS) Karine Jean-Pierre menyebutkan India dapat mendesak Rusia untuk mengakhiri perangnya di Ukraina.

Jean-Pierre melontarkan pernyataan tersebut saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi berkunjung ke Moskow, Rusia. Kepada Putin, Modi mengatakan kematian anak-anak tak bersalah adalah hal yang menyakitkan dan menakutkan.

Sehari sebelumnya, terjadi serangan mematikan Rusia ke rumah sakit anak-anak di ibu kota Ukraina, Kyiv.

Sementara itu, pada kunjungan pertama Modi setelah terpilih kembali sebagai perdana menteri, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Putin atas pasokan pupuk ke India.

Menurut laporan Reuters yang dikutip pada Rabu (10/7/2024), India telah meningkatkan impor biji-bijian dan produk biji-bijian Rusia sebesar 22 kali lipat. Angka impor ini jauh di atas importir besar lainnya pada musim pertanian 2023-2024, menurut data yang dirilis selama kunjungan Modi ke Moskow.

Kerja sama ekonomi antara kedua anggota BRICS dan negara-negara besar di sektor pertanian menjadi agenda utama kunjungan ini.

Modi berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin karena mendukung petani India dengan pasokan pupuk yang stabil. Pada awal tahun ini, Rusia memasok sepertiga impor pupuk India.

"Berkat persahabatan kami, kami berhasil menyelesaikan kesulitan yang dihadapi para petani India. Kami memenuhi semua kebutuhan mereka akan pupuk. Ini adalah peran khusus persahabatan kami," ujar Modi kepada Putin dalam pertemuan di Kremlin, gedung pemerintahan Rusia.

Adapun Rusia dan India telah menetapkan target perdagangan bilateral sebesar US$ 100 miliar di seluruh “basis luas” pada 2030. Target ini naik dari US$ 65 miliar saat ini, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) India Vinay Mohan Kwatra pada Selasa (9/7/2024).

Data yang dirilis oleh pengawas pertanian Rusia menunjukkan negara itu telah mengekspor hingga 89,3 juta ton biji-bijian dan produk biji-bijian pada musim pertanian 2023-2024. Jumlah ini 21% lebih banyak dibandingkan musim sebelumnya.

India, dengan peningkatan sebesar 22 kali lipat, jauh melampaui Indonesia dengan peningkatan delapan kali lipat dan Tunisia dengan peningkatan tiga kali lipat. Menurut data Kementerian Pertaniannya, Rusia disebut sebagai eksportir produk pertanian terbesar keempat ke India pada kuartal I-2024.

Badan pengawas pertanian tidak memberikan rincian spesifik mengenai ekspor ke India. Namun pihaknya mencatat pada musim pertanian terakhir, keseluruhan ekspor jelai meningkat sebesar 67% dan jagung mencapai 31%.

Rusia saat ini tidak mengekspor gandum ke India, yang telah memberlakukan pajak impor gandum sebesar 40%. Namun harga gandum di India, produsen gandum terbesar kedua di dunia, telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena kekhawatiran terhadap pasokan.

Mengingat kekhawatiran ini, ada spekulasi pemerintah India mungkin akan menghapus atau mengurangi pajak impor yang berlaku saat ini untuk menjaga harga tetap rendah. Ini berpotensi membuka jalan bagi gandum dari Rusia, eksportir gandum terkemuka di dunia, untuk memasuki pasar lokal untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News