Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan tidak akan segan-segan mencopot para pejabat di kementerian yang dipimpinnya jika tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sakti sendiri dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk duduk kembali di kursi tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pria yang akrab disapa Trenggono tersebut mengaku kondisi ini sedikit berbeda dengan gaya kepemimpinannya di KKP selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 lalu, yang mana ia kerap ragu dan berpikir ulang untuk mencopot para pejabatnya.

"Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang nggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta pak Sekjen siapkan surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden lho, kita harus jalan, harus jalan betul," ucap Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

Langkah ini berani ia lakukan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni mencapai 8%. Sehingga peran setiap kementerian termasuk KKP menjadi sangat penting.

Sejalan dengan itu Trenggono menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program prioritas yang terbagi dalam lima fokus utama bertajuk 'Kebijakan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas', yang menurut Trenggono mampu memaksimalkan pendapatan ekonomi bangsa sembari menjaga ekologi laut RI.

"Seperti yang selalu saya sampaikan di berbagi forum, ada lima kebijakan ekonomi biru. Jadi tag line-nya adalah bagaimana ekologi itu balance, bagaimana bisa seimbang antara desakan ekonomi dengan kemudian kita di sisi lain juga harus menjaga ekologi," terangnya lagi.

Kelima fokus ini adalah melindungi laut dan sumber dayanya; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Untuk bisa menjalankan program-program inilah, Trenggono mengaku tidak akan segan-segan untuk memberhentikan para pejabat kementerian yang dirasa tak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

Sebab KKP sendiri turut bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan laut dan biota laut RI, membantu proses hilirisasi rumput laut dan produk perikanan lainnya, hingga mencegah dan mengatasi kasus-kasus pencurian ikan dan pasir laut, dan masih banyak lagi.

"Presiden ini lima tahun targetnya besar sekali, pertumbuhan harus dicapai 8%, lalu kemudian ketahanan atau ketersediaan pangan itu karus kuat. Kontribusi KKP ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber protein, kita harus kejar, kita harus berproduksi," tegasnya lagi.

Sebagai informasi, Trenggono kembali dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dirinya dilantik kembali oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pagi tadi, bersama dengan

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.