Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memperkirakan groundbreaking proyek di Nusantara di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung tahun ini. Hal itu diungkap Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

"Kalau menurut saya sih perkirakan tahun ini ada," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, ia tak merinci proyek apa yang bisa dimulai tahun ini. Saat ditanya sektornya, ia hanya menyebut campuran.

"Campur," kata Danis.

Lantas, apakah peresmian groundbreaking itu akan dilakukan Prabowo? Terkait hal tersebut, dia mengatakan, pihaknya selalu mempersiapkan proses investasi.

"Kita selalu menyiapkan, ada proses investasi kita siapkan, nanti soal groundbreaking siapanya yang menentukan dari Pak Presiden atau...," ujarnya.

Untuk diketahui, Otorita IKN mencatat sudah ada 51 pemrakarsa atau investor di IKN tahun ini. Proyek tersebut bukan proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Pada dasarnya sampai dengan 2024 ini sudah terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh eks Kementerian PUPR," kata Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto di Komisi II.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek-proyek food estate yang ada di Indonesia. Beberapa proyek ini sudah berjalan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Amran menyatakan pihaknya akan melanjutkan proyek-proyek food estate yang selama ini sudah dirintis.

"Oh iya harus dilanjutkan. Kita lanjutkan yang sudah dirintis," ungkap Amran ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Sebagai contoh, dia mengungkapkan food estate padi di Kalimantan Tengah. Menurutnya saat ini Kementerian Pertanian sedang memperbaiki food estate tersebut.

Dia memaparkan sudah ada fasilitas irigasi yang mampu mengairi 100 ribu hektare lahan sawah di sana. Akan sangat percuma menurutnya bila proyek itu tidak dilanjutkan.

"Kita perbaiki. Ini Kalteng ini, ada lahan, yang irigasinya sudah ada 100 ribu hektare, bisa dikembangkan 200 ribu hektare. Itu untuk sawah padi. Sudah kita kerjakan di situ, sayang kan kalau ada irigasi masa nggak ada sawah," papar Amran.

Ketika ditanya apakah selama ini food estate Kalimantan Tengah sudah menghasilkan panen yang baik, Amran tak menjawab. Dia cuma mengatakan saat ini ada 1.000 hektare lahan sawah yang baru ditanami di sana.

Dia malah menyinggung hasil panen di food estate Merauke, Papua. Katanya sudah ada 40 ribu hektare sawah yang berhasil panen di sana, dan saat ini sedang dilakukan penanaman ulang.

"Padi kan kemarin sementara tanam, sudah ada siap 1000 hektar. Baru ditanam. Tapi di Merauke 40 ribu sudah tanam dan panen, kita tanam kembali," sebut Amran.

Amran kemudian mengatakan food estate penting untuk dilanjutkan karena bisa membuat ketahanan pangan di Indonesia. Bila ketahanan pangan bermasalah bisa-bisa ketahanan negara juga jadi bermasalah.

"Food estate itu masa depan negara untuk pangan, ingat ketahanan pangan berhubungan dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Tanpa pangan kita nggak bisa ngapa-ngapain," tegas Amran.

Simak Video: Prabowo: Food Estate Sudah Pemikiran Strategis Bung Karno

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan tidak akan segan-segan mencopot para pejabat di kementerian yang dipimpinnya jika tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sakti sendiri dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk duduk kembali di kursi tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pria yang akrab disapa Trenggono tersebut mengaku kondisi ini sedikit berbeda dengan gaya kepemimpinannya di KKP selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 lalu, yang mana ia kerap ragu dan berpikir ulang untuk mencopot para pejabatnya.

"Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang nggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta pak Sekjen siapkan surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden lho, kita harus jalan, harus jalan betul," ucap Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

Langkah ini berani ia lakukan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni mencapai 8%. Sehingga peran setiap kementerian termasuk KKP menjadi sangat penting.

Sejalan dengan itu Trenggono menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program prioritas yang terbagi dalam lima fokus utama bertajuk 'Kebijakan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas', yang menurut Trenggono mampu memaksimalkan pendapatan ekonomi bangsa sembari menjaga ekologi laut RI.

"Seperti yang selalu saya sampaikan di berbagi forum, ada lima kebijakan ekonomi biru. Jadi tag line-nya adalah bagaimana ekologi itu balance, bagaimana bisa seimbang antara desakan ekonomi dengan kemudian kita di sisi lain juga harus menjaga ekologi," terangnya lagi.

Kelima fokus ini adalah melindungi laut dan sumber dayanya; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Untuk bisa menjalankan program-program inilah, Trenggono mengaku tidak akan segan-segan untuk memberhentikan para pejabat kementerian yang dirasa tak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

Sebab KKP sendiri turut bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan laut dan biota laut RI, membantu proses hilirisasi rumput laut dan produk perikanan lainnya, hingga mencegah dan mengatasi kasus-kasus pencurian ikan dan pasir laut, dan masih banyak lagi.

"Presiden ini lima tahun targetnya besar sekali, pertumbuhan harus dicapai 8%, lalu kemudian ketahanan atau ketersediaan pangan itu karus kuat. Kontribusi KKP ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber protein, kita harus kejar, kita harus berproduksi," tegasnya lagi.

Sebagai informasi, Trenggono kembali dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dirinya dilantik kembali oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pagi tadi, bersama dengan

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda.

"Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya," kata dia ditemui gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia jika kebijakan itu ditunda, maka potensinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, maka diyakini penerimaan pajak akan meningkat.

"Ini supaya daya beli masyarakat meningkat, kalau daya beli masyarakat kuat artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti tetapi terakselerasi," jelasnya.

Eddy juga mengatakan bahwa penerimaan negara dapat meningkat dengan hilirisasi yang akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

"Saya optimistis dari segi pendapatan juga akan menguat, karena kita memiliki industri manufaktur yang bernilai tambah lagi tinggi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan PPN naik 12% dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).