Pemerintah ingin menggenjot ekspor komoditas perikanan ke Uni Eropa. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggap pasar perikanan negara tersebut cukup besar.

Namun, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan ekspor produk perikanan Indonesia masih kecil jumlahnya ke Uni Eropa.

"Indonesia baru peringkat ke 20 produknya bisa masuk ke Uni Eropa. Dengan pangsa masih 1%. Tentu ini yang harus digenjot," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Adapun produk perikanan Indonesia yang dinilai berpotensi besar ke pasar Uni Eropa yakni tuna, cakalang, udang, cumi, hingga gurita.

"Memang tuna, cakalang yang paling besar 30%, kemudian cumi, gurita, udang, kepiting. Ini komoditas utama yang masuk ke Uni Eropa dari Indonesia, angkanya US$ 335,27 juta (angka 2023 turun 11,2% dari 2022), volumenya 55,88 ribu ton (turun 5,6% dari 2022)," ungkapnya.

Masih kecilnya ekspor perikanan ke Uni Eropa disebabkan oleh berbagai hambatan mulai dari tarif dan non tarif. Ekspor perikanan ke Uni Eropa dikenakan tarif cukup besar yakni 20%.

"Ini teman-teman yang menangani terus melakukan komunikasi, diskusi-diskusi dalam working group, dalam CEP, untuk bisa mengupayakan tarif, penurunan tarif ke Uni Eropa," jelasnya.

Sementara tantangan non tarif berkaitan dengan syarat mutu komoditas perikanan masuk ke Uni Eropa, seperti pengolahan, sustainable fisheries, fisheries management, hingga syarat bagaimana ikan ditangkap menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem kelautan.

"Itu ada persyaratan-persyaratan yang dipakai di tiap-tiap negara, termasuk persyaratan mengenai mutu ini. Perlengkapan persyaratan mutu ini apa saja, ada kimia, ada fisik, itu ada di setiap negara. Itu yang menjadi tantangan," terangnya.

Saat ini ada 176 perusahaan yang bisa ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Jumlah itu stagnan sejak 2017. Padahal sebelumnya jumlah perusahaan yang bisa ekspor sempat mencapai lebih dari 200 perusahaan.

Tidak bertambahnya perusahaan yang bisa ekspor perikanan ke Uni Eropa ini karena masalah pemenuhan syarat dari UE. Meski begitu, Ishartini mengatakan ada 33 perusahaan yang mengantre untuk bisa mengekspor komoditas perikanan ke UE.

"Step berikutnya adalah bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa melakukan penjaminan mutu ini dengan baik dan dengan mudah. Semua regulasi yang diterbitkan oleh Eropa bisa kita ikuti. Target kita ini sekarang sudah mengantre sekitar 33 perusahaan baru yang ingin mengusulkan," tutupnya.

Simak Video: Cuan 'Maut' Ekspor Ikan Hias Laut

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan tidak akan segan-segan mencopot para pejabat di kementerian yang dipimpinnya jika tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sakti sendiri dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk duduk kembali di kursi tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pria yang akrab disapa Trenggono tersebut mengaku kondisi ini sedikit berbeda dengan gaya kepemimpinannya di KKP selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 lalu, yang mana ia kerap ragu dan berpikir ulang untuk mencopot para pejabatnya.

"Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang nggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta pak Sekjen siapkan surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden lho, kita harus jalan, harus jalan betul," ucap Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

Langkah ini berani ia lakukan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni mencapai 8%. Sehingga peran setiap kementerian termasuk KKP menjadi sangat penting.

Sejalan dengan itu Trenggono menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program prioritas yang terbagi dalam lima fokus utama bertajuk 'Kebijakan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas', yang menurut Trenggono mampu memaksimalkan pendapatan ekonomi bangsa sembari menjaga ekologi laut RI.

"Seperti yang selalu saya sampaikan di berbagi forum, ada lima kebijakan ekonomi biru. Jadi tag line-nya adalah bagaimana ekologi itu balance, bagaimana bisa seimbang antara desakan ekonomi dengan kemudian kita di sisi lain juga harus menjaga ekologi," terangnya lagi.

Kelima fokus ini adalah melindungi laut dan sumber dayanya; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Untuk bisa menjalankan program-program inilah, Trenggono mengaku tidak akan segan-segan untuk memberhentikan para pejabat kementerian yang dirasa tak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

Sebab KKP sendiri turut bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan laut dan biota laut RI, membantu proses hilirisasi rumput laut dan produk perikanan lainnya, hingga mencegah dan mengatasi kasus-kasus pencurian ikan dan pasir laut, dan masih banyak lagi.

"Presiden ini lima tahun targetnya besar sekali, pertumbuhan harus dicapai 8%, lalu kemudian ketahanan atau ketersediaan pangan itu karus kuat. Kontribusi KKP ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber protein, kita harus kejar, kita harus berproduksi," tegasnya lagi.

Sebagai informasi, Trenggono kembali dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dirinya dilantik kembali oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pagi tadi, bersama dengan

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.