Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyampaikan pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan melampaui pertumbuhan rata-rata industri multifinance. Adapun piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 501,78 triliun per September 2024, atau tumbuh 9,39% secara Year on Year (YoY).

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan posisi piutang pembiayaan CNAF mencapai Rp 10,57 triliun sampai September 2024.

"Nilai itu tumbuh 40%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,54 triliun," ucapnya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance bisa mencapai 10%-12% pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, OJK mendorong perusahaan multifinance meningkatkan piutang pembiayaan yang lebih besar beberapa bulan ke depan.

Mengenai hal itu, Ristiawan optimistis pertumbuhan piutang pembiayaan CNAF akan terus tumbuh sampai akhir 2024 atau mencapai target yang ditentukan OJK. Meskipun demikian, dia tak memungkiri saat ini masih terdapat tantangan di industri multifinance ataupun industri keuangan, yaitu terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap penyaluran pembiayaan.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Ristiawan menerangkan CNAF akan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta menjaga kesehatan portofolio perusahaan seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan.

"CNAF terus mengedepankan metode risk based pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah. Dengan demikian, angka Non Performing Financing (NPF) dapat terjaga dengan baik," kata Ristiawan.

Ristiawan mengatakan per September 2024, NPF CNAF tercatat berada di level 1,15%. Nilai itu membaik, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,26%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus berupaya mendorong daya beli masyarakat salah satunya dengan kembali memperpanjang insentif uang muka atau Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0% yang berlaku 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.

Menanggapi hal itu, perusahaan pembiayaan atau multifinance CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) yang mayoritas pemegang sahamnya merupakan PT Bank CIMB Niaga Tbk beranggapan kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap industri multifinance.

"Perpanjangan kebijakan uang muka 0% sampai dengan akhir tahun 2025, tentunya dapat menstimulus pertumbuhan penyaluran pembiayaan di multifinance terutama untuk segmen-segmen yang memenuhi kriteria," ucap Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepada Kontan, Senin (21/10).

Secara ketentuan, Ristiawan menyebut CNAF dapat memberikan insentif uang muka 0%. Namun, dia bilang CNAF sendiri tentunya akan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta menjaga kesehatan portofolio perusahaan.

Oleh karena itu, CNAF terus mendepankan metode Risk Based Pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah.

Lebih lanjut, Ristiawan menerangkan salah satu strategi CNAF dalam mendongkrak kinerja penyaluran pembiayaan, yakni terus bersinergi dengan induk usaha, PT Bank CIMB Niaga Tbk, untuk menjaring nasabah dengan terus mengembangkan program referral, termasuk untuk seluruh karyawan payroll di induk usaha.

"Dalam pengenaan uang muka 0%, CNAF secara berhati-hati dalam memberikan terutama untuk nasabah existing payroll yang memiliki history yang cukup baik," ungkapnya.

Sementara itu, Ristiawan menyampaikan CNAF mencatatkan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 7,08 triliun. Nilai itu tumbuh 17%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 6,06 triliun.

Dia menyebut pertumbuhan itu tentunya dilakukan dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan risk-based policy.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapatkan tambahan belanja negara sebesar Rp300 triliun lewat pemungutan piutang pajak dan penghentian transfer pricing dinilai tidak masuk akal.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, besaran piutang pajak bisa dicek dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pada 2022, sambungnya, piutang pajak bruto 'hanya' senilai Rp67,86 triliun.

Sementara itu, Fajry menyatakan tidak ada angka resmi ihwal penghindaran pajak lewat transfer pricing. Kendati demikian, dia meyakini transfer pricing bisa diatasi dengan penerapan Pilar 2 atau Pajak Minimum Global.

Oleh sebab itu, jikalau pun pemerintah ke depan berhasil memungut piutang pajak dan menghentikan transfer pricing namun penerimaan negara yang akan didapatkan tidak akan mendekati Rp300 triliun.

"Jadi kalau dari piutang pajak dan transfer pricing untuk mengejar tambahan penerimaan sebesar Rp 300 triliun, tidak masuk akal menurut saya," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo menyatakan pemerintahan Prabowo pada tahun depan kekurangan dana sekitar Rp300 triliun demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Oleh sebab itu, dia menyatakan tim ekonomi Prabowo sudah mengidentifikasi sumber-sumber pajak yang tidak terkumpul dan belum tergali agar kekurangan dana Rp300 triliun tersebut bisa terpenuhi.

“Belanja negara kita [2025] di Rp3.600 triliun. Yang kita butuhkan itu minimal Rp3.900 triliun. Jadi ada kurang Rp300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya saat ditemui di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Drajad mencontohkan potensi itu misalnya dari kasus pajak yang sudah inkrah. Para wajib pajak sudah kalah berkali-kali meski sudah mengajukan banding dan tidak ada lagi peluang untuk Peninjauan Kembali (PK).

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan kasus itu umumnya juga sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung selesai dan Wajib Pajak (WP) harus membayar kewajiban perpajakannya, namun mereka tak kunjung bayar.

Bahkan, Drajad mengakui ada WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya selama 10 tahun hingga 15 tahun dengan jumlah yang sangat besar. Meski demikian, Drajad enggan memerinci lebih lanjut detail angka tersebut.

Sisi lain yang akan dikejar adalah transfer pricing. Apabila ditindak lebih lanjut, penerimaan negara berpotensi bertambah dari hal tersebut.

“Saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu [Rp300 triliun]. Lebih besar, cuma Pak Hashim [adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo] sudah menyampaikan Rp300 triliun, kita pakai angka Rp300 triliun,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai bahwa penurunan harga perangkat satelit orbit rendah bumi Starlink masih sebatas strategi pemasaran. Kendati demikian, mereka akan terus mewaspadai harga Starlink yang terus turun.

Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup pintar dalam memilih koneksi internet sesuai dengan kebutuhan mereka. Dia mempertanyakan pangsa pasar Starlink di Indonesia, yang membuat mereka terus melakukan diskon perangkat.

Penjualan perangkat dengan harga murah menurutnya adalah langkah agar penetrasi layanan Starlink di Indonesia makin cepat, mengingat untuk menggunakan layanan Starlink masyarakat perlu memiliki piringan penangkap sinyal internet satelit Starlink terlebih dahulu.

“Jadi jika starlink turunkan harga barang, itu hanyalah gimmick pemasaran untuk meningkatkan layanan,” kata lelaki yang akrab disapa Zul kepada Bisnis, Minggu (18/8/2024).

Diketahui, layanan internet Starlink milik Elon Musk kembali banting harga hingga 50% atau separuh harga untuk perangkat keras dari harga awal masuk ke Indonesia yang mencapai Rp7,8 juta.

Berdasarkan laman resmi Starlink, dikutip Rabu (14/8/2024), perangkat keras Starlink kini dibanderol menjadi Rp3,9 juta. Aksi banting harga ini juga sebelumnya sempat dilakukan menjadi Rp5,9 juta. Penurunan harga perangkat Starlink berlaku hingga 16 September 2024.

“Penawaran waktu terbatas - berakhir 16 September 2024 Rp3,9 juta untuk perangkat keras,” demikian informasi yang dikutip.

Sementara itu, harga layanan bulanan termurah atau paket standar Starlink masih dibanderol Rp750.000 dengan kuota tanpa batas.

Mulanya perangkat keras Starlink yang dipasarkan di Indonesia dibanderol senilai Rp7,8 juta. Adapun, perangkat internet milik Elon Musk itu terpantau sudah tiga kali banting harga. Starlink belum pernah menjual perangkat mereka dengan harga sesungguhnya.

Pasca Starlink pertama kali resmi beroperasi di Indonesia, perangkat Starlink turun harga hingga 40% dari Rp7,8 juta menjadi Rp4,68 juta hingga 10 Juni 2024.

Kemudian, perangkat Starlink kembali turun lagi tanpa batas waktu dari Rp7,8 juta menjadi Rp5,9 juta. Teranyar, Starlink terpantau menurunkan harga perangkat menjadi Rp3,9 juta dari sebelumnya Rp5,9 juta.

Zul berpendapat banting harga perangkat yang diterapkan Elon lantaran Indonesia dipandang sebagai pasar yang menarik bagi seluruh perusahaan telekomunikasi.

“Indonesia menjadi pasar menarik bagi banyak produsen produk karena potensi penduduk yg melek internet telah mencapai 79,5% atau 221 juta penduduk indonesia,” kata Zul.

Mengenai predatory pricing, menurut Zul, hal itu menjadi salah satu momok yang patut APJII awasi. Terutama bagi perusahaan satelit lainnya.

Praktik tersebut dapat terjadi ketika harga layanan turun, maka APJII akan bandingkan dengan harga pembentuk harga. Jika turunnya tidak masuk akal, tentu akan membahayakan bisnis ISP dan masyarakat.

“Kami tentu tetap membuka lebar dan mata terhadap potensi Predatory price,” kata Zul.

JAKARTA, investor.id – Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) baru saja merilis panduan tentang Amount B dari Pilar Satu, yang kini diberi nama Simplified and Streamlined Approach (SSA) untuk fungsi pemasaran dan distribusi dasar.

SSA bertujuan untuk menyederhanakan proses transfer pricing atau penentuan harga transfer dalam transaksi antarperusahaan, dengan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepastian pajak bagi perusahaan multinasional. Pendekatan ini akan menggantikan benchmarking komparatif yang saat ini digunakan dan akan mulai berlaku untuk tahun-tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.

Partner Tax RSM Indonesia Salil Goyal menjelaskan, bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan SSA yang perlu menjadi perhatian, di antaranya sebagai berikut:

Karakterisasi: memerlukan pemahaman bersama tentang pola fakta dan kriteria kualifikasi.

Pengembalian penjualan: perbedaan ekspektasi otoritas pajak terhadap wilayah prinsipal.

Penyelesaian sengketa: SSA dapat menukar sengketa benchmarking dengan sengketa karakterisasi.

Sumber daya otoritas pajak: mampu mengimplementasikan dan berkomitmen pada mekanisme penyelesaian sengketa SSA.

Informasi keuangan: kesesuaian akuntansi lokal untuk streaming.

Bea cukai: kesesuaian ekspektasi harga transfer dengan persyaratan Bea Cukai.

Valuta asing: risiko mata uang di wilayah dengan volatilitas lebih tinggi.

Kriteria kualifikasi: biaya operasional harus dalam rentang 3%-30%.

“Dalam proses implementasi SSA dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada, penting untuk menentukan langkah dan tindakan perusahaan yang tepat,” kata Salil dalam webinar RSM Indonesia yang bertajuk Transfer Pricing and International Tax Updates, pekan lalu.

Beberapa langkah yang dimaksud di antaranya, memastikan grup memahami di mana SSA dapat diterapkan dalam operasinya, meninjau dan mengonfirmasi karakterisasi aktivitas distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan SSA, mengkonfirmasi pendekatan di setiap yurisdiksi untuk memastikan kepatuhan lokal, mengidentifikasi sumber data keuangan yang relevan untuk analisis dan pelaporan, mempertimbangkan apakah penggunaan streaming praktis untuk implementasi SSA, dan melakukan pemodelan dampak untuk memahami implikasi keuangan dari penerapan SSA.

Berikutnya, memahami perubahan yang diperlukan untuk distributor dan pihak lawan bisnis dalam penerapan SSA, melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan memastikan pemahaman yang baik tentang SSA, meninjau dan memperbarui dokumentasi untuk mencerminkan penerapan SSA dan perubahan terkait, serta menganggap SSA sebagai isu yang harus terus dipantau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan dan perubahan regulasi.

Sebagai catatan, transferpricing adalah metode yang digunakan untuk menetapkan harga dalam transaksi antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup atau yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harga tersebut sesuai dengan prinsip "arm's length", yaitu harga yang wajar seperti yang berlaku jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Pendekatan SSA diharapkan memberikan panduan yang lebih jelas dan sederhana bagi organisasi multinasional dalam menetapkan harga transfer mereka, sekaligus mengurangi risiko sengketa pajak dan meningkatkan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam webinar yang sama juga ditekankan bahwa pada 13 Juni 2024 lalu pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 77/2019 yang mengatur terkait dengan Multilateral Instrument (MLI). Revisi yang dilakukan melalui Perpres 63/2024 ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI.

Adapun upaya ini bertujuan untuk menutup celah penghindaran pajak yang sering terjadi, termasuk dalam skema transfer pricing dan diharapkan dapat memperkuat transparansi dan keadilan sistem pajak internasional di Indonesia, serta memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan di Indonesia.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah merilis aturan baru transfer pricing atau penentuan harga transfer. Aturan itu berupa panduan tentang amount B dari pilar satu atau diberi nama Simplified and Streamlined Approach (SSA).

SSA bertujuan untuk menyederhanakan proses transfer pricing dengan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepastian pajak bagi perusahaan multinasional. Pendekatan baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Partner Tax RSM Indonesia, Salil Goyal, menilai penerapan SSA tersebut perlu disikapi secara hati-hati. Menurutnya, ada beberapa tantangan utama dalam penerapan SSA. “Pertama, terkait karakteristik. Perlu ada pemahaman bersama tentang fakta dan kriteria kualifikasi.” kata Salil salil keterangannya, Sabtu (27/7).

Kedua, terkait pengembalian penjualan. Salil bilang, perlu diperhatikan bagaimana perbedaan ekspektasi otoritas pajak terhadap wilayah prinsipal.

Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa dimana SSA dapat menukar sengketa benchmarking dengan sengketa karakterisasi. Keempat, sumber daya otoritas pajak, apakah mampu mengimplementasikan dan berkomitmen pada mekanisme penyelesaian sengketa SSA.

Kelima, terkait informasi Keuangan, dimana kesesuaian akuntansi lokal untuk streaming perlu jadi perhatian. Keenam, mengenai kesesuaian ekspektasi harga transfer dengan persyaratan bea cukai. Ketujuh, risiko mata uang di wilayah dengan volatilitas lebih tinggi. Kedelapan, biaya operasional harus dalam rentang 3%-30%.
Untuk itu, Salil mengatakan, grup perusahaan perlu memahami di mana SSA dapat diterapkan dalam operasinya, meninjau dan mengonfirmasi karakterisasi aktivitas distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan SSA, dan mengonfirmasi pendekatan di setiap yurisdiksi untuk memastikan kepatuhan lokal.

Kemudian, grup harus mengidentifikasi sumber data keuangan yang relevan untuk analisis dan pelaporan, mempertimbangkan apakah penggunaan streaming praktis untuk implementasi SSA, melakukan pemodelan dampak untuk memahami implikasi keuangan dari penerapannya, dan memahami perubahan yang diperlukan untuk distributor dan pihak lawan bisnis dalam penerapan SSA tersebut.

Selanjutnya, grup penting melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan memastikan pemahaman yang baik tentang SSA, meninjau dan memperbarui dokumentasi untuk mencerminkan penerapan SSA dan perubahan terkait, serta menganggap SSA sebagai isu yang harus terus dipantau dan diperbarui.

Sebagai catatan, Transfer Pricing merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan harga dalam transaksi antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup atau yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harga tersebut sesuai dengan prinsip harga yang wajar seperti yang berlaku jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Pendekatan SSA diharapkan akan memberikan panduan yang lebih jelas dan sederhana bagi organisasi multinasional dalam menetapkan harga transfer mereka, sekaligus mengurangi risiko sengketa pajak dan meningkatkan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.