Bisnis.com, JAKARTA — Potret penurunan kasta kelompok masyarakat kelas menengah di Tanah Air ternyata tak mendapatkan tanggapan konkret.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya tak mengafirmasi kekhawatiran di balik turunnya jumlah kelas menengah ke kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class. Dia menganggap bahwa kondisi tersebut hal yang mafhum di tengah tekanan ekonomi global.

Menurutnya, pandemi Covid-19 membawa dampak negatif ke berbagai negara, termasuk di Indonesia terkait kelas menengah yang turun kasta. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Nasib kelas menengah menjadi salah satu berita pilihan redaksi yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (31/8/2024). Selain itu, terdapat pula laporan komprehensif terkait penantian bank pada penurunan suku bunga hingga pasar pengisi daya EV. Berikut selengkapnya.

1. Nasib Nahas Kelas Menengah Peroleh Sangkalan daripada Bantuan

Perhatian pemerintah tercatat cukup signifikan pada kelompok bawah sejalan dengan alokasi anggaran bantuan sosial atau bansos.

Data Kementerian Keuangan mencatat alokasi anggaran bansos pada 2024 mencapai Rp496,8 triliun atau mendekati anggaran pada 2020, semasa pandemi Covid-19 sebesar Rp498 triliun. Pada tahun depan, anggaran bansos pun naik ke Rp504,7 triliun kendati tak ada kebutuhan penanganan pandemi seperti halnya pada 2020.

Nada penyangkalan Presiden Jokowi bahwa kondisi itu merupakan alarm yang perlu ditindak lanjuti itu kontras dengan respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah disebut mendekati sekitar 50%.

Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.
Di sisi lain, Airlangga menekankan kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia.

2. Bank Menanti Pemangkasan Suku Bunga

Kalangan bank menantikan pemangkasan suku bunga acuan yang telah diperhitungkan bakal terealisasi akhir tahun ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), misalnya menyatakan bersiap terhadap kebijakan suku bunga acuan yang lebih rendah. Direktur Keuangan BNI Novita Anggraini mengatakan perusahaan mempertimbangkan penyesuaian suku bunga kredit hingga daya saing produk dan layanan di pasar bila Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan.

Berdasarkan laman resmi BNI per 30 Juni 2024, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk korporasi dan ritel masing-masing sebesar 8,05% dan 8,3% per tahun. Untuk sektor konsumsi, SBDK KPR di BNI ditetapkan sebesar 7,4%, dan non-KPR sebesar 8,8% per tahun.

Manajemen menerangkan bahwa SBDK ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur, berupa kondisi keuangan debitur, jangka waktu kredit, hingga prospek usaha yang dibiayai. Lalu, bagaimana respons bank lainnya?

3. Menyingkap Rencana Prabowo – Gibran Bangun 3 Juta Rumah

Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka rupanya sangat berfokus dalam mengentaskan permasalahan perumahan rakyat.

Terlebih, berdasarkan data Susenas BPS pada 2023 terdapat 9,9 juta kekurangan kepemilikan rumah atau backlog hunian. Selain itu, terdapat 26,9 juta unit rumah tak layak huni (RTLH).

Pada pemerintah baru mendatang dicanangkan program 3 juta unit rumah setiap tahun sebagai upaya menyelesaikan permasalahan rumah. Target program 3 juta rumah itu mengalami kenaikan 3 kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan pemerintahan Prabowo – Gibran akan mendorong industri perumahan menjadi sektor prioritas dan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu kata dia berkaca dari China yang selama 35 tahun pertumbuhan ekonominya mencapai di atas 10%. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi China disebut karena sejak tahun 1980 hingga 2017, pemerintah negeri tirai bambu tersebut membangun sektor perumahan sehingga dapat menyumbang 25% terhadap produk domestik bruto (PDB).

4. Memenangkan Industri Lokal di Pilkada Serentak 2024

Sejatinya, momentum Pilkada 2024 bisa menjadi angin segar bagi manufaktur nasional. Industri makanan dan minuman, tekstil, hingga kertas dan percetakan berpeluang menadah berkah perputaran ekonomi selama agenda tersebut berlangsung.

"Kami kira untuk Oktober nanti ketika momentum pilkada diselenggarakan itu akan menjadi faktor yang bisa mendorong aktivitas dari industri secara umum," kata Yusuf.

Dalam hal ini, subsektor industri makanan dan minuman juga merupakan salah satu subsektor industri yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksinya selama peralatan Pilkada serentak mendatang.

Namun, upaya menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan level harga untuk komoditas yang sifatnya strategis akan ikut mempengaruhi secara tidak langsung kinerja industri dalam beberapa bulan ke depan.

5. Mencegah Hambatan Laju Kuat Pasar Pengisi Daya EV

Pertumbuhan penjualan mobil listrik dan sejumlah insiden kebakaran berpotensi memicu risiko menghentikan laju pertumbuhan kencang pasar infrastruktur pengisian daya (EV charging). Produsen kendaraan listrik dan pemasok infrastruktur perlu mencari solusi bersama.

Mengutip laporan SNE Research bertajuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik – Tren Global dan Prospek Pasar 2030, EV charging telah menunjukkan pertumbuhan pasar dan diproyeksikan masih akan bertumbuh kuat.

Pasar infrastruktur pengisian daya global pada 2018 mencapai US$9 miliar, dan melenting menjadi US$ 44,1 miliar pada 2022. Pasar diperkirakan akan tumbuh menjadi US$ 418,2 miliar pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 32%.

Di Indonesia, jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) telah bertambah signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data PLN, selama periode 2021-2024, jumlah SPKLU meningkat 5,6 kali lipat menjadi 1.582 unit. Selain itu, jumlah home charging services meningkat 130 kali lipat menjadi 14.524.

Keberadaan 1.582 SPKLU merupakan kolaborasi PLN bersama 27 mitra yang tersebar di 1.131 lokasi seluruh Indonesia, dengan perincian sebanyak 990 SPKLU milik PLN, dan 592 SKLU milik mitra.