Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Tito dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

"Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka," kata Tito mengutip Antara.

Menurut Tito, ada beberapa poin yang harus dikerjakan pemda untuk menggolkan program tersebut.

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau asetidle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan.

Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snow ball effect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar dia.

Selanjutnya memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

"Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoom meeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga real estate untuk meyakinkan (pemda)," ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda)," ucap Tito.Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan urun rembuk atau sumbang saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto atas program 3 juta rumah sebagai janji politiknya.

Chief economist melalui SMF Research Institute Martin Daniel Siyaranamual meyakini bahwa program 3 juta rumah dari presiden terpilih akan memberi angin segar ke sektor perumahan dan stakeholder yang terkait dengan sektor perumahan, termasuk di dalamnya PT SMF.

"Ini usulan kami, 3 juta angkanya ditentukan Pak Prabowo, tidak bisa diubah angaknya, 3 juta itu kita pikrikan sama-sama. Pertama, untuk 1 juta rumah di wilayah perkotaan. Kami mengusulkan itu dibagi dua, 400.000 bicara [menyasar] kepemilikan untuk yang belum punya rumah, sementara untuk perbaikan rumah 600.000," kata Martin dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 SMF, dikutip pada Selasa (1/10/2024).

Sementara, untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan, SMF menyarankan sebanyak 300.000 ditujukan untuk mereka yang belum memiliki rumah, dan 1,7 juta untuk perbaikan rumah tidak layak.

"Jadi 3 juta rumah itu kalau Pak Prabowo bilang 1 juta di kota 2 juta di pedesaan, kami datang [mengusulkan] lebih detail lagi," kata Martin.

Usulan tersebut dari hasil kajian internal yang dilakukan oleh SMF Research Institute. Martin mengatakan, kalau bicara soal rumah pemerintah perlu mengaitkan dengan dua variabel. Pertama adalah perumahan untuk pengentasan kemiskinan dan kedua adalah perumahan untuk peningkatan SDM.

Hasil risetnya menunjukkan, dari setiap insentif sebesar Rp1 triliun ke sektor perumahan akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp1,9 triliun Kemudian berdampak pada 185 sektor lainnya seperti perdagangan, barang galian, jasa angkutan darat, jasa persewaan dan jasa penunjang usaha, industri semen hingga listrik.

Selanjutnya, dari setiap insentif Rp1 triliun di sektor perumahan juga bedampak pada pengurangan orang miskin mencapai 6.107 orang atau penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,0022%. Dampak lainnya, adalah menciptakan sekitar Rp800 juta aktivitas kesehatan dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di sektor pendidikan, dengan kenaikan sekitar Rp1,58 miliar.

Dalam eksekusinya nanti, SMF juga membuat empat dimensi yang harus dikombinasikan pemerintah. Pertama adalah dimensi backlog, bahwa ada bakclog kepemilikan dan backlog kelayakan rumah di dalamnya. Kedua adalah dimensi lokasi, bahwa masyarakat tersebar di tiga wilayah, metropolitan, perkotaaan dan kabutapen yang didominasi pedesaan.

Selanjutnya, ketiga adalah dimensi penghasilan, bahwa lapisan masyarakat terdiri dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat rentan, dan masyarakat miskin. Keempat adalah dimensi pekerjaan, bahwa ada pekerja formal dan pekerja informal.

"Nanti kami pilah lagi siapa dulu yang dikasih, yang miskin dulu yang rentan atau yang atasnya. Dikasih sepeti apa, grand langsung dibuatkan pemerintah atau pinjaman dengan suku bunga murah, 5%, 7%, 9%. Itu sudah kami hitung," kata dia.