Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin pembiayaan sindikasi dalam program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua bank tersebut akan bekerja sama untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat.

Pemilihan BTN sebagai salah satu pemimpin sindikasi didasarkan pada pengalaman panjang bank ini dalam penyaluran kredit di sektor properti. Sementara, BRI dipilih untuk mendukung BTN yang menghadapi keterbatasan likuiditas.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengonfirmasi bahwa BTN telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan untuk membagi penyaluran KPR subsidi dengan bank lain.

Ramon menyatakan bahwa BTN siap mendukung program ini karena memiliki pengalaman dalam Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"BTN telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar dari 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahun," ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ramon menambahkan, untuk mendukung program tersebut, BTN akan mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat rasio likuiditas BTN yang ketat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 96% pada Juni 2024.

Salah satu metode yang akan digunakan BTN untuk mendapatkan dana adalah sekuritisasi aset, yang bisa menarik minat investor asing. Selain itu, pemerintah baru juga direncanakan akan mengalokasikan dana investasi, meskipun belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Dari sisi pasokan, BTN juga akan mendukung pengembang dengan menyediakan kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ramon menyebutkan bahwa dengan adanya program pembangunan perumahan ini, permintaan kredit konstruksi akan meningkat.

Sementara itu, BRI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana penugasan ini. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa penugasan baru ini bergantung pada aturan program pemerintah.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan bank adalah risiko kredit. Apabila risiko tersebut dapat diminimalisasi, program ini akan lebih bermanfaat bagi perbankan, terutama di tengah penurunan daya beli.

"Harapannya, jika ada kredit bermasalah dari program ini, pemerintah dapat menyediakan solusi yang jelas untuk meminimalisasi risiko bagi bank," kata Trioksa.

Trioksa juga menyebutkan bahwa pemilihan BRI sebagai mitra BTN tepat, karena BRI memiliki rasio LDR yang lebih longgar, yakni 89% per September 2024, dibandingkan BTN yang mencapai 96%.

Kolaborasi antara BTN dan BRI diyakini akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, karena BTN memiliki pengalaman panjang di sektor pembiayaan perumahan, sementara BRI memiliki jaringan luas hingga ke daerah terpencil.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, juga mengisyaratkan bahwa kedua bank ini akan memimpin pembiayaan sindikasi program tiga juta rumah.

Awalnya, Satgas mengusulkan agar BTN memimpin sindikasi, namun setelah bertemu dengan Presiden, Direktur Utama BTN menyarankan agar tugas tersebut dibagi dengan BRI.

Jakarta, Investor.id- Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis pertumbuhan penyaluran kredit bank pelat merah itu tetap double digit hingga akhir 2024.

“Pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi,” ujar Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05% year-on-year (yoy) menjadi Rp355,2 triliun.

Pada periode yang sama, kredit perbankan nasional tumbuh 11,4% yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nixon mengatakan, peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan nonsubsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6%, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Sementara itu, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Program Tiga Juta Rumah mencakup pembangunan satu juta di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

Dalam program di pedesaan, termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan,” tutur Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- PT Perdana Gapuraprima Tbk (Gapuraprima) menggulirkan strategi fokus pada penjualan produk perumahan hingga akhir 2024.

Maklum, lini usaha rumah tapak merupakan kontributor utama pendapatan pengembang properti tersebut.

“Strategi kami adalah dengan tetap melakukan penjualan produk perumahan di cluster-cluster, baik di Bukit Cimanggu City dan Metro Cilegon dengan kisaran harga Rp500 juta sampai dengan Rp1,8 miliar per unit,” ujar Direktur Utama PT Perdana Gapuraprima Tbk Arvin F Iskandar kepada Investor Daily, Senin (4/11/2024).

Karena itu, perseroan meluncurkan proyek perumahan Botanica Signature Padjadjaran,  Pakuan, Bogor, Jawa Barat pada 2024.

Sepanjang Januari-September 2024, Gapuraprima mengantongi pendapatan Rp387,31 miliar, naik sekitar 21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp318,92 miliar.

Mengutip laporan keuangan Perseroan per akhir September 2024, kontributor utama pendapatan Gapuraprima berasal dari penjualan rumah, rumah toko (ruko), dan kavling sekitar 86%.

Per akhir September 2024, penjualan rumah, ruko, dan kavling senilai Rp332,82 miliar, sedangkan periode sama 2023 sekitar Rp237,61 miliar.

“Adapun penjualan terbesar datang dari Perumahan Bukit Cimanggu City, Bogor yang mencakup Cluster Savana, Cluster Llanos, dan Ruko Bussiness Park Prominent,” kata Arvin.

Selain itu, tambahnya, berasal dari proyek Metro Cilegon khususnya Cluster Gardenia, Cluster Royal Garden, dan Ruko Bona Karta.

Sementara itu, terkait Program Tiga Juta Rumah per tahun yang digulirkan pemerintah, Arvin menilai akan berdampak terhadap sektor properti.

“Iya program tersebut mendukung sektor properti. Kita harapkan dengan adanya Program Tiga Juta Rumah tersebut akan mendukung pembangunan perumahan dan penjualan perumahan yang diharapkan bisa lebih cepat,” tutur Arvin.

Dalam hal ini, tambah dia, secara bersamaan, sangat diharapkan adanya kemudahan pembiayaan dari pihak perbankan.

Dukungan itu adalah berupa approval dari pihak perbankan (KPR/KPA) yang bisa dipercepat dan dipermudah.

“Sehingga dengan demikian konsumen akan bisa mendapatkan rumah dengan lebih baik dan lebih mudah,” ujar Arvin.

Sementara itu, selain mampu mendongkrak pendapatan, Gapuraprima juga bisa mengerek raihan laba bersih sepanjang Januari-September 2024.

Laba bersih Gapuraprima naik sekitar 9%, yakni dari Rp75,76 miliar menjadi Rp82,92 miliar per akhir September 2024.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memuluskan program tiga juta rumah, pemerintah memberi sinyal bakal menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank tersebut akan menjadi pemimpin pembiayaan sindikasi untuk memberikan KPR Subsidi untuk program tersebut.

Pemilihan BTN tentunya bukan tanpa sebab, mengingat bank ini memang sudah dikenal dengan kredit di sektor properti. Sementara, pemilihan BRI bertujuan untuk membantu BTN yang memiliki likuiditas cukup ketat.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando membenarkan bahwa pihaknya memang memberi masukan kepada Satgas Perumahan agar pada tahap pertama program 3 Juta Rumah berjalan, dapat dilakukan sharing penyaluran KPR subsidi antara BTN dan bank lainnya.

Dengan usul tersebut, Ramon memastikan BTN sebagai pemimpin pasar siap mendukung karena telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.” ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ia juga menambahkan menambahkan untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan mencari pendanaan dari berbagai sumber. Mengingat rasio likuiditas mereka cukup ketat yang tercermin dari rasio LDR per Juni 2024 sudah menyentuh level 96%.

“Selain berasal dari APBN, sumber dana juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri lewat berbagai macam cara,” tambah Ramon.

Ramon pun mencontohkan misalnya adanya sekuritisasi aset yang merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. Selain itu, akan terbantu juga dengan pemerintahan baru yang rencananya akan menggulirkan dana investasi, meskipun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut.

Di sisi lain, pihaknya juga bilang bahwa BTN akan mendukung dari sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.

“Dengan adanya program pembangunan perumahan yang masif, tentunya permintaan kredit konstruksi akan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, KONTAN juga telah mencoba meminta tanggapan BRI terkait rencana penugasan baru. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari bank yang selama ini fokus pada kredit wong cilik ini.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat bahwa penugasan baru tersebut tergantung pada bagaiamana aturan untuk program pemerintah ini. Sebab, bagi bank sejatinya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana risiko kreditnya.

Menurutnya, selama risiko tersebut bisa dimitigasi melalui program maka akan lebih baik bagi bank. Sebab, di tengah penurunan daya beli, sektor properti merupakan salah satu yang perlu menjadi perhatian.

“Tergantung isi ketentuannya, harapannya bila ada kredit bermasalah dari program, ada jalan keluar yang jelas dari pemerintah dan dapat meminimalisasi risiko bank,” ujarnya.

Sementara itu, ia sependapat bahwa pemilihan BRI bisa terbilang tepat dikarenakan memiliki rasio LDR yang jauh lebih longgar. Per September 2024, rasio LDR BRI secara konsolidasi ada di level 89%.

“Likuiditas BRI masih cenderung baik di mana LDR masih terjaga di bawah 90% sementara BTN sekitar 96%,” ujarnya.

Di sisi lain, kolaborasi keduanya memang bisa membantu program tiga juta rumah berjalan mulus. Sebab, BTN sudah tergolong lama dalam pembiayaan perumahan, sedangkan BRI punya channeling sampai ke daerah pelosok.

Sebelumnya, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Pasalnya, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Dalam kesempatan itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khittahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dinilai berdampak positif dalam menggerakan ekonomi.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti pentingnya program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang direncanakan oleh Prabowo. Menurut Ibas, program ini berpotensi memberikan dampak positif yang luas, terutama bagi daerah.

Ibas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2024-2029, menyatakan bahwa program ini tidak hanya akan menguntungkan sektor properti, tetapi juga berbagai sektor lainnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan perumahan yang ditargetkan mencapai 3 juta unit per tahun, hingga 15 juta dalam lima tahun, dan 30 juta dalam sepuluh tahun, akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat di daerah, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja.

"Program perumahan yang akan dikembangkan Presiden Prabowo dan kementerian terkait, dengan target 3 juta per tahun hingga 30 juta dalam sepuluh tahun, dapat memberikan multiplier effects kepada masyarakat di daerah, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan," kata Ibas dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis (24/10).

Ibas juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Khususnya di sektor dunia usaha, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lebih baik.

"Tentu diperlukan persatuan dari semua pengusaha, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah," ujarnya.

Ibas menambahkan bahwa pergerakan ekonomi akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ia yakin hal ini selaras dengan harapan para pengusaha di Indonesia.

"Kami membutuhkan peluang, keadilan, dan perizinan yang lebih mudah. Perhatian pemerintah tidak hanya harus diberikan kepada pengusaha besar, tetapi juga kepada pengusaha UMKM," tegas Ibas.

IDXChannel - Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan program 3 juta rumah Prabowo memerlukan dukungan dari kebijakan fiskal. Terutama terkait tingkat suku bunga kredit hingga insentif.

Syariah menjelaskan program 3 juta rumah Prabowo itu tentunya akan menambah suply perumahan di Indonesia. Akan tetapi, pasokan yang lebih banyak itu akan sulit terserap jika tidak diimbangi dengan kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap hunian.

Sehingga pemerintah baru perlu mempersiapkan instrumen pendanaan, termasuk menjaga suku bunga kredit, menjamin perbandingan loan-to-value, hingga memberikan insentif yang dapat menurunkan harga jual hunian.

"Dengan dukungan yang aktif terhadap sistem pembiayaan hunian, maka diharapkan permintaan hunian dapat lebih agresif di tengah daya beli masyarakat yang belum terlihat pulih dari masa pandemi," ujarnya kepada IDX Channel, Rabu (16/10/2024).

Lebih spesifik, Syariah menjelaskan daya beli masyarakat yang masih rendah di sektor hunian itu dapat digambarkan dari serapan program rumah subsidi pemerintah, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024.

"Sebagai gambaran, jika dikaitkan dengan rumah subsidi, per bulan Juni 2024 total realisasi FLPP mencapai 80.134 unit, sementara itu target per Agustus 2024 mencapai 200.000 unit rumah. Maka dapat diprediksi upaya pengadaan hunian dan serapan dalam jumlah 3 juta unit akan membutuhkan durasi berapa lama," tuturnya

Lebih lanjut, Syarifah menjelaskan, backlog merupakan kondisi yang menggambarkan permintaan jauh lebih tinggi dibandingkan pasokan. Sehingga diharapkan dengan program 3 juta rumah Prabowo bisa menjadi solusi backlog perumahan yang saat ini berada di angka 9,9 juta berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

"Program 3 juta rumah, seharusnya menjadi jawaban dalam mengatasi backlog secara bertahap," ujarnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, investor.id – Saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN terus melaju menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebab BTN bakal diuntungkan oleh program penyediaan tiga juta rumah bersubsidi per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo.

Pemerintah yang baru memposisikan program tiga juta rumah tak sekadar penyediaan hunian layak sebagaimana amanat undang-undang. Program tersebut bahkan digadang-gadang menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah juga menggulirkan penghapusan PPN dan BPHTB.

Sesuai rencana, pemerintah akan membentuk kementerian khusus perumahan untuk memastikan target itu tercapai. Terlebih, kehadiran Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, sebagai ketua satgas perumahan makin menebalkan keyakinan terhadap program tiga juta rumah. Program tersebut merupakan lanjutan dari pemerintahan Jokowi yang telah berhasil.

Alhasil, para pemodal terus mengakumulasi saham BTN atau BBTN karena bank spesialis KPR ini bakal menjadi ujung tombak pemerintah. BBTN juga memiliki rekam jejak yang panjang dalam melayani segmen masyarakat menengah bawah (MBR) selaku penerima KPR subsidi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BBTN pada perdagangan Senin (14/10/2024) ditutup naik 2,07% ke level Rp 1.480. Bahkan dalam dua hari terakhir, kenaikan saham BBTN mencapai 6,47% dari Rp 1.390 menjadi Rp 1.480. Investor asing mencatatkan transaksi beli bersih (net buy) pada saham BBTN Rp 5,79 miliar.

Kenaikan harga tersebut mengungguli saham beberapa bank besar, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang hanya naik 1,2% menjadi Rp 10.500 dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 0,9% menjadi Rp 5.425. Sedangkan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) ditutup stagnan. Penguatan saham BBTN bersamaan dengan kenaikan mayoritas saham di sektor properti.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Meski harga saham BBTN telah melejit lebih dari 6% dalam dua hari terakhir, potensi penguatan lebih lanjut masih terbuka lebar. Selain didukung katalis positif rencana penghapusan pajak properti yang sebesar 16%, kinerja keuangan perseroan juga bakal ditopang oleh pengembangan properti di era pemerintahan Prabowo yang bakal lebih massif.

Analis Mandiri Sekuritas, Kresna Hutabarat dan Boby Kristanto Chandra dalam riset terakhir memberikan pandangan positif terhadap keberhasilan BTN mengerek kembali margin bunga bersih (NIM) bulanan menjadi 3% pada Agustus 2024 atau sudah memasuki pemulihan.

BTN juga akan kembali diuntungkan oleh penurunan suku bunga acuan yang sudah mulai berlangsung. Hal itu mendorong Mandiri Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 1.800.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan urun rembuk atau sumbang saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto atas program 3 juta rumah sebagai janji politiknya.

Chief economist melalui SMF Research Institute Martin Daniel Siyaranamual meyakini bahwa program 3 juta rumah dari presiden terpilih akan memberi angin segar ke sektor perumahan dan stakeholder yang terkait dengan sektor perumahan, termasuk di dalamnya PT SMF.

"Ini usulan kami, 3 juta angkanya ditentukan Pak Prabowo, tidak bisa diubah angaknya, 3 juta itu kita pikrikan sama-sama. Pertama, untuk 1 juta rumah di wilayah perkotaan. Kami mengusulkan itu dibagi dua, 400.000 bicara [menyasar] kepemilikan untuk yang belum punya rumah, sementara untuk perbaikan rumah 600.000," kata Martin dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 SMF, dikutip pada Selasa (1/10/2024).

Sementara, untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan, SMF menyarankan sebanyak 300.000 ditujukan untuk mereka yang belum memiliki rumah, dan 1,7 juta untuk perbaikan rumah tidak layak.

"Jadi 3 juta rumah itu kalau Pak Prabowo bilang 1 juta di kota 2 juta di pedesaan, kami datang [mengusulkan] lebih detail lagi," kata Martin.

Usulan tersebut dari hasil kajian internal yang dilakukan oleh SMF Research Institute. Martin mengatakan, kalau bicara soal rumah pemerintah perlu mengaitkan dengan dua variabel. Pertama adalah perumahan untuk pengentasan kemiskinan dan kedua adalah perumahan untuk peningkatan SDM.

Hasil risetnya menunjukkan, dari setiap insentif sebesar Rp1 triliun ke sektor perumahan akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp1,9 triliun Kemudian berdampak pada 185 sektor lainnya seperti perdagangan, barang galian, jasa angkutan darat, jasa persewaan dan jasa penunjang usaha, industri semen hingga listrik.

Selanjutnya, dari setiap insentif Rp1 triliun di sektor perumahan juga bedampak pada pengurangan orang miskin mencapai 6.107 orang atau penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,0022%. Dampak lainnya, adalah menciptakan sekitar Rp800 juta aktivitas kesehatan dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di sektor pendidikan, dengan kenaikan sekitar Rp1,58 miliar.

Dalam eksekusinya nanti, SMF juga membuat empat dimensi yang harus dikombinasikan pemerintah. Pertama adalah dimensi backlog, bahwa ada bakclog kepemilikan dan backlog kelayakan rumah di dalamnya. Kedua adalah dimensi lokasi, bahwa masyarakat tersebar di tiga wilayah, metropolitan, perkotaaan dan kabutapen yang didominasi pedesaan.

Selanjutnya, ketiga adalah dimensi penghasilan, bahwa lapisan masyarakat terdiri dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat rentan, dan masyarakat miskin. Keempat adalah dimensi pekerjaan, bahwa ada pekerja formal dan pekerja informal.

"Nanti kami pilah lagi siapa dulu yang dikasih, yang miskin dulu yang rentan atau yang atasnya. Dikasih sepeti apa, grand langsung dibuatkan pemerintah atau pinjaman dengan suku bunga murah, 5%, 7%, 9%. Itu sudah kami hitung," kata dia.

Jakarta, Investor.id- Pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah faktor, mulai dari pembiayaan hingga regulasi.

Dukungan itu termasuk harus hadirnya kementerian khusus yang fokus terhadap pembangunan perumahan.

“Tugas besar ini butuh tanggungjawab. Jadi mustahil 3 juta rumah itu terealisasi tanpa kementerian khusus karena tentunya butuh koordinasi dan kewenangan regulasi yang kuat agar program ini dapat berhasil,” kata Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam keterangan tertulis dikutip Senin (5/8/2024).

Dia berharap kehadiran Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan diiringi dengan kewenangan merencanakan dan mengeksekusi pembangunan perumahan nasional.

Saat ini, kata dia, kebijakan perizinan perumahan diatur oleh 6 kementerian yang dalam prakteknya menyulitkan proses dan koordinasinya.

Pembentukan kementerian khusus perumahan itu, jelas dia, bagian dari lima strategi yang dirancang DPP REI guna mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Pencapaian program tersebut diyakini mampu menuntaskan backlog perumahan, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menerangkan strategi lain yang disiapkan oleh DPP REI mencakup, pertama, mendorong pemerintah untuk menyiapkan captive market-nya terlebih dahulu melalui data profiling mengenai kriteria, siapa dan dimana saja masyarakat yang membutuhkan rumah. Dengan adanya profiling yang jelas by name by address, maka saat program 3 juta rumah ini berjalan nantinya akan inline antara pasokan dan permintaan.

“Profiling terhadap data backlog ini perlu dilakukan sehingga rumah yang dibangun nantinya dapat ter-deliver secara baik, terjaga dan tepat sasaran,” ujar CEO Buana Kassiti Group itu.

Kedua, tambah dia, REI bersama LM UI  sedang melakukan riset untuk menghitung secara lebih akurat seberapa besar sebenarnya dampak industri properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, REI juga sudah menyiapkan peta jalan (road map) untuk menyelesaikan backlog perumahan melalui pendekatan propertinomic.

“Road map ini sudah kami sampaikan langsung kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat mengerti dan memahami persoalan yang terjadi di sektor perumahan serta paham pentingnya perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Joko Suranto.

Ketiga, REI saat ini memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi. Khusus untuk perizinan, sinkronisasi mendesak dilakukan karena sudah melenceng jauh dari semangat UU Cipta Kerja yang menekankan perizinan yang sederhana dan cepat berbasis OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Tetapi kenyataan di lapangan, saat ini pengendali perizinan kembali seperti sebelumnya yang berpusat di pemerintah daerah.

Keempat, REI sedang memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk mendorong percepatan pencapaian 3 juta rumah terutama untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat sedikit di atas MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berpenghasilan Rp8 juta – Rp15 juta per bulan. Sumber dananya dapat dihimpun dari dana pensiun, dana badan penjaminan sosial, dana asuransi dan sebagainya.

“Dengan asumsi sekitar 5% saja dari sumber dana tersebut dihimpun untuk pedampingan perumahan, maka potensi dananya diperkirakan mencapai Rp163 triliun. Dana sebesar itu cukup besar untuk menjamin tingkat suku bunga KPR yang tetap (flat) minimal hingga 10 tahun, dan selanjutnya bisa bunga floating,” paparnya.

Jika dana pendampingan ini tersedia, kata Joko Suranto, setidaknya dapat memenuhi pembiayaan untuk berkisar 600 ribu hingga 800 ribu rumah per tahun dengan harga di rentang Rp300 juta sampai Rp500 juta per unit yang bisa menjadi modal bagi capaian program 3 juta rumah.

Menurut dia, jika merujuk piramida backlog perumahan, kelompok masyarakat sedikit di atas MBR ini persentasenya mencapai 35%.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News