JAKARTA,investor.id – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) baru-baru ini melaporkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan. Menurunnya proporsi kelas menengah ini seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat.

“Erosi daya beli ini menjadi mengkhawatirkan karena berdampak pada konsumsi agregat yang merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,” begitu tertulis dalam hasil riset LPEM FEB UI Indonesia Economic Outlook 2024 Triwulan III 2024, dikutip Kamis (8/8/2024).

Pasalnya, kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara. Kelas menengah menyumbang 50,7% dari penerimaan pajak, sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5%.

“Kontribusi ini sangat penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk investasi infrastruktur dan sumber daya manusia. Untuk mendukung investasi tersebut, sangat penting untuk menjaga daya beli, baik kelas menengah maupun calon kelas menengah,” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya.

Menurut LPEM FEB UI, penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah ini berdampak pada merosotnya kontribusi pajak yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB. Hal tersebut dinilai akan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan.

“Pada tahun 2022, rasio pajak terhadap PDB Indonesia berada di angka 9,1%, yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini menekankan pentingnya kontribusi pajak yang kuat dari kelompok-kelompok ini untuk memperkuat keuangan publik,” lanjutnya.

Tak hanya itu, calon kelas menengah adalah penerima terbesar subsidi, sementara kelas atas tidak menerima subsidi sama sekali dan kelas menengah menerima subsidi yang lebih kecil relatif terhadap kontribusi pajaknya. Distribusi ini menekankan pentingnya mendukung kelas menengah untuk menjaga keseimbangan fiskal.

“Jika daya beli kelas menengah menurun, hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal,” sambungnya.

Akibatnya, pemerintah akan menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar dan mungkin perlu meningkatkan pengeluaran publik untuk subsidi. Selanjutnya, ini akan memengaruhi rasio pajak terhadap PDB dan mempersulit upaya mencapai keberlanjutan fiskal serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Antara tahun 2014 hingga 2018, jumlah penduduk kelas menengah bertambah hingga lebih dari 21 juta jiwa, meningkat dari 39 juta jiwa menjadi 60 juta jiwa. Pada periode ini, proporsi kelas menengah meningkat dari 15,6% menjadi 23,0%.

Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan. Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, KOMPAS.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII mencatat telah memberikan penjaminan untuk proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 534 triliun hingga Juni 2024.

Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho merincikan, total nilai investasi itu berasal dari proyek infrastruktur sebesar Rp 471 triliun dan proyek non-infrastruktur sebesar Rp 63 triliun.

Adapun nilai penjaminan yang telah direalisasikan PT PII hingga Juni 2024 sebesar Rp 99 triliun, dengan Rp 91 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp 8 triliun untuk proyek non-infrastruktur.

"Ini portofolio dari penjaminan PII. Jadi sampai dengan sekarang, kami di PII sudah menjamin proyek dengan nilai investasi totalnya di Rp 534 triliun," ujarnya saat media briefing di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

Dia mengungkapkan, saat ini PT PII memiliki ekuitas sekitar Rp 16 triliun. Namun, PII dapat merealisasikan penjaminan proyek dengan nilai yang jauh lebih besar dari ekuitasnya.

"Artinya kita bisa meleverage atas PMN (penyertaan modal negara) yang diberikan kepada PII sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp 534 triliun," ucapnya.

Ridho melanjutkan, jumlah proyek yang telah dijamin mencapai 53 proyek yang terdiri dari 45 proyek infrastruktur dan 8 proyek non-infrastruktur.

Salah satu contoh proyek yang diberikan penjaminan oleh PT PII ialah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Januari 2024.

PT PII juga menjamin sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Tengah, di antaranya Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Jogja-Bawen, Jalan Tol Semarang-Demak, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

Selain proyek infrastruktur, PT PII juga pernah memberikan penjaminan bagi korporasi sebesar Rp 2,3 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan sejak awal pandemi Covid-19.

SEMARANG, KOMPAS.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII mencatat telah memberikan penjaminan untuk proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 534 triliun hingga Juni 2024.

Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho merincikan, total nilai investasi itu berasal dari proyek infrastruktur sebesar Rp 471 triliun dan proyek non-infrastruktur sebesar Rp 63 triliun.

Adapun nilai penjaminan yang telah direalisasikan PT PII hingga Juni 2024 sebesar Rp 99 triliun, dengan Rp 91 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp 8 triliun untuk proyek non-infrastruktur.

"Ini portofolio dari penjaminan PII. Jadi sampai dengan sekarang, kami di PII sudah menjamin proyek dengan nilai investasi totalnya di Rp 534 triliun," ujarnya saat media briefing di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

Dia mengungkapkan, saat ini PT PII memiliki ekuitas sekitar Rp 16 triliun. Namun, PII dapat merealisasikan penjaminan proyek dengan nilai yang jauh lebih besar dari ekuitasnya.

"Artinya kita bisa meleverage atas PMN (penyertaan modal negara) yang diberikan kepada PII sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp 534 triliun," ucapnya.

Ridho melanjutkan, jumlah proyek yang telah dijamin mencapai 53 proyek yang terdiri dari 45 proyek infrastruktur dan 8 proyek non-infrastruktur.

Salah satu contoh proyek yang diberikan penjaminan oleh PT PII ialah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Januari 2024.

PT PII juga menjamin sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Tengah, di antaranya Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Jogja-Bawen, Jalan Tol Semarang-Demak, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

Selain proyek infrastruktur, PT PII juga pernah memberikan penjaminan bagi korporasi sebesar Rp 2,3 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan sejak awal pandemi Covid-19.

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada bulan Juni 2024 lalu, pemerintah menetapkan 16 PSN ( Proyek Strategis Nasional ) tambahan tahun 2024 akan dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Susi menjelaskan setidaknya ada 5 aspek yang menjadi pertimbangan untuk mempertahankan status PSN untuk tetap dilanjutkan. Seperti memenuhi perizinan dasar, konstruksi, financial close, beroperasi, atau beroperasi sebagian.

"Ada 16 PSN tambahan, sudah di evaluasi, yang penting memenuhi 5 parameter tadi. Intinya kita evaluasi bahwa ini betul-betul bisa dilanjutkan, tanda petik tidak akan mangkrak ," kata Susi usai acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Susi menjelaskan, 1 aspek saja berhasil dipenuhi dari 5 kriteria tersebut, maka sebuah proyek atau program akan tetap menyandang status PSN. Adapun 16 proyek PSN tambahan baru itu seluruhnya telah lolos evaluasi dari 5 kriteria yang ditetapkan.

"Satu saja itu sudah bisa (lanjut) misal perizinan, memang PSN ini ditujukan untuk memudahkan perizinan tadi, kami membantu kemudahannya, dan K/L (Kementerian atau Lembaga) juga tahu kalau status PSN ini akan diprioritaskan, dan memang tujuannya untuk itu," tambahnya.

Sebagai informasi Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terdapat 16 PSN baru pada tahun 2024 ini dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp1.454,15 triliun.

Hal itu seperti yang tertuang dalam Permenko Nomor 6 Tahun 2024 tentang Proyek Strategis Nasional. Terdiri dari 14 proyek konstruksi, dan 2 program.

Daftar 16 PSN baru dan besaran nilai investasinya yang diwariskan ke Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka:

Proyek
1. Pantai Indah Kapuk Tropical Concept kebutuhan investasi Rp65 triliun
2. Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang kebutuhan investasi Rp226 triliun
3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur kebutuhan investasi Rp189 triliun
4. Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah kebutuhan investasi Rp225 triliun
5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang kebutuhan investasi Rp169,5 triliun
6. Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp109 triliun
7. Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp150 triliun
8. Kawasan Industri Stargate ASPIRE, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp2,89 triliun
9. Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront belum diketahui kebutuhan investasi
10. Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah kebutuhan investasi Rp150 triliun
11. Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) kebutuhan investasi Rp18,54 triliun
12. Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau kebutuhan investasi Rp120,5 triliun
13. Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara kebutuhan investasi Rp15,8 triliun
14. Jalan Tol Dalam Kota Bandung kebutuhan investasi Rp7,83 triliun

Program
1. Teknologi Pembayaran Jalan Tol Multi Lane Fee Flow (MLFF) kebutuhan investasi Rp4,49 triliun
2. Program Integrasi Dua Operator Bandara di bawah Holding BUMN InJourney kebutuhan investasi belum diketahui.

Iqbal Dwi Purnama