Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih seret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2017-2024 realisasi PSR hanya mencapai 360.000 hektar.

Capaian ini terbilang rendah, mengingat target pemerintah untuk realisasi PSR sebetulnya sebesar 180.000 hektar di setiap tahun.

"Sejak tahun 2017, Indonesia telah memberikan hibah PSR untuk sekitar 360.000 hektar dan memberikan manfaat kepada 158.000 petani kecil," kata Airlangga dalam keterangannya, Jum'at (8/11).

Walau begitu, Airlangga memastikan pemerintah terus berkomitmen menggenjot program PSR guna meningkatkan produksi dalam negeri.

Dirinya juga menyebut, sawit menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang saat ini masuk dalam prioritas arah kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, sawit juga didorong dapat menjadi alternatif sumber energi selain fosil melalui kebijakan biodiesel.

"Elemen kunci dari kebijakan tersebut yakni kewajiban biodiesel berbasis kelapa sawit (B35) untuk industri transportasi yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada tahun 2025," urainya.

Untuk itu, sejumlah strategi perlu diterapkan untuk mengelola produksi kelapa sawit dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan ketahanan pangan sekaligus melindungi lingkungan.

Meski demikian, Airlangga mengakui tantangan bagi sektor kelapa sawit ke depan juga akan terus bergulir. Industri seringkali menghadapi tekanan eksternal terkait permasalahan lingkungan hidup yang terkadang disajikan dengan data yang tidak seimbang atau tidak akurat, seperti European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Hasjrat Tjipta (Paya Pinang Group) menginisiasi penanaman padi gogo sebagai tanaman sela di antara tanaman sawit di lahan empat kelompok tani (poktan) yang menjadi mitra binaan perusahaan.

Menurut Bambang Eko, Perwakilan Direksi PT Hasjrat Tjipta, integrasi antara tanaman padi gogo dengan sawit tersebut merupakan dukungan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Padi Gogo di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut).

"Lebih dari 29 poktan yang bermitra dengan Paya Pinang Group. Keempat poktan yang lakukan PSR pada hari ini seluas 186 ha," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (9/9/2024).

Sebelumnya di Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Sumut pada Sabtu (7/9/2024) dilakukan Tasyakuran Tanam Perdana Serentak Program PSR dan Padi Gogo di wilayah tersebut.

Selain tanam sawit, dilakukan juga penanaman padi gogo sebagai tanaman sela yang benihnya disediakan oleh Rumah Sawit Indonesia (RSI). Sedangkan keempat poktan yang terlibat yakni Poktan Tani Mandiri, Sawita Makmur, Wahana Sawit Jaya, dan Poktan Tualang Baru.

Menurut Bambang, setelah pelaksanaan PSR di Kabupaten Batubara akan berlanjut ke daerah Asahan, Sumut.

Sementara itu, dalam keterangan yang sama, Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto, mengatakan jika pihaknya akan selalu mendampingi petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit agar bisa bermitra yang saling menguntungkan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Sulawesi Barat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Adapun program ini dirancang untuk meningkatkan produksi serta produktivitas kebun kelapa sawit rakyat, harapannya, hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, upaya pemerintah ini dinilai menjadi langkah yang strategis untuk mengoptimalkan potensi kebun sawit rakyat di Sulawesi Barat.

Dinas Perkebunan Sulawesi Barat menggelar sosialisasi penilaian fisik kebun kelapa sawit denhan melibatkan Tim Tenaga Pendamping Kemajuan Fisik (PKF) dari tiga kabupaten sentra pengembangan kelapa sawit, yakni Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Tujuannya adalah memaksimalkan hasil dari program PSR itu sendiri.

Adapun sosialisasi yang diadakan di Kabupaten Pasangkayu ini dihadiri oleh narasumber dari Ditjenbun Kementerian Pertanian yang membahas perihal Surat Edaran Ditjenbun tentang Penilaian Fisik Kebun, dan narasumber dari Pos Sawit PPKS Wilayah Sulawesi yang memaparkan materi tentang budi daya kelapa sawit yang baik dan benar.

Adapun penilaian fisik kebun merupakan salah satu bagian penting dari Program PSR dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan tanaman kelapa sawit yang telah berumur minimal 36 bulan.

Proses penilaian tersebut juga mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan, kesehatan tanaman, dan produktivitas. Kesemua aspek tersebut berperan penting dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Salah satu fokus utama kami adalah peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, yang mana standar minimal tandan buah segar (TBS) ditetapkan sebesar 3,5 kilogram per tandan,” ucap Herdin, dikutip Warta Ekonomi, Kamis (15/8/2024).

Sementara itu, pada hari kedua sosialisasi, para peserta melaksanakan praktik penilaian langsung di lahan petani, Desa Bajawali, Kabupaten Pasangkayu yang hasilnya menunjukkan bahwa TBS di lahan, dinilai rata-rata melebihi standar minimal bahkan ada yang mencapai 8 kilogram per tandan.

“Keberhasilan ini menjadi indikasi positif bahwa program PSR di Sulawesi Barat tidak hanya memenuhi, tapi juga melampaui harapan produktivitas,” jelas Herdin.

Dirinya pun berharap bahwa sosialisai ini bisa memperkuat kemampuan petugas dan pengelola kebun dalam melakukan penilaian fisik yang akurat serta memastikan keberlanjutan program PSR di wilayah tersebut.

IDXChannel - Pemerintah meningkatkan dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per kebun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini diambil guna merangsang peningkatan produktivitas sawit Indonesia. Peningkatan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekebun sawit mencapai 24 ton per tandan per hektare.

"Realisasi dana PSR telah mencapai Rp9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau 344.792 hektare. Ini sampai Juni 2024," kata Airlangga dalam acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, Jumat (9/8).

"Dan dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Oleh karena itu, kami berharap dengan peningkatan ini, produktivitas akan meningkat menjadi 24 ton per tandan buah segar (TBS) per hektare,” dia menambahkan.

Lebih lanjut kata Airlangga, pekebun sawit rakyat di lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat segera mengajukan dana PSR yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022.

Sedangkan untuk sawit rakyat di lahan hutsos atau hutan sosial, tetap dapat diberikan dana PSR, namun menunggu penyempurnaan regulasi.

"Penerima TORA dan SK Hijau tentu perlu didampingi dari aspek bisnis dan berbagai kolaborasi oleh para stakeholder, antara lain Kementerian LHK, Kementerian Desa, BUMN, PUPR, Parawisata, Perhutani, Pemda, dan tentunya dari sektor perbankan dan dari para pengusaha di bidang sawit," ujar Airlangga.

"Ke depan tentunya bisnis masyarakat dan kapasitas dapat ditingkatkan dengan integrasi berbasis desa dan skala regional yang lebih besar,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) hingga periode Juni 2024 telah mencapai Rp1,96 triliun dengan luasan area 70.178 hektare.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian, Dida Gardera menerangkan daerah penerima dana PSR terbesar di Sumsel yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencapai Rp1 triliun dengan jumlah pekebun 14.000 dan luas area 36.000.

"Secara nasional, penyaluran dana PSR hingga saat ini senilai Rp9,6 triliun untuk 155.000 pekebun dengan luasan lahan 345.000 hektare," ujarnya saat kegiatan penyaluran dana PSR di Provinsi Sumsel, Sabtu (20/7/2024).

Sementara itu, dalam kegiatan ini, pihaknya melakukan penyaluran dana PSR senilai Rp11,2 miliar untuk 184 pekebun yang tersebar di lima koperasi dengan luasan mencapai 373 hektare.

Dida memerinci, KUD penerima dana PSR terdiri dari KUD Desa Agung Jaya, Musi Rawas senilai Rp3,6 miliar untuk luas lahan 150 hektare dengan jumlah 69 pekebun.

KUB Kutilang, Muara Enim senilai Rp2,6 miliar untuk luasan lahan 87 hektare dengan jumlah pekebun 44 orang, lalu Koperasi Bina Sejahtera, Muara Enim senilai Rp2,2 miliar untuk luasan lahan 74 hektare dan jumlah pekebun 31 orang.

Kemudian KUB Berkat Yasin Sejahtera, Musi Banyuasin senilai Rp1,5 miliar untuk luasan lahan 51 hektare dengan jumlah pekebun 20 orang, dan KUD Bina Sejahtera Ogan Komering Ilir senilai Rp1,2 miliar untuk luasan lahan 40 hektare dengan jumlah pekebun 20 orang.

"Untuk lembaga keuangan yang menyalurkan dana PSR ini diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BPD Bank Sumsel Babel," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menambahkan penyaluran dana PSR di Sumsel menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Sumatra. Dia menyebutkan untuk anggaran replanting sawit saat ini sekitar Rp30 juta per hektare, dan rencananya akan segera ditingkatkan menjadi Rp60 juta per hektare.

"Jumlah yang diberikan untuk PSR di Sumsel itu hampir Rp2 triliun dengan jumlah pekebun 28.686 dengan luasan mendekati 70.000 hektare," tutupnya.

Perbesar

JAKARTA - PTPN IV Regional I tercatat telah merealisasikan 744,93 Ha lahan peremajaan sawit rakyat sampai dengan Juli 2024. Hal ini disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-angin.

Diterangkan target yang dibebankan kepada Regional I adalah + 500 Ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat sudah terlampaui di Periode Juli 2024 seluas 744,93 Ha. Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan.

Sekaligus juga bentuk sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada, khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

"Total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 Ha dengan rincian seluas + 496,68 Ha sedang melakukan pengolahan lahan," ungkap Region Head Regional I, Ahmad Gusmar Harahap.

Rinciannya masing-masing untuk 4 (empat) Koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri. Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas + 248, 35 Ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

"Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 Ha," tambah Gusmar Harahap.

Christian Orchard Perangin-Angin selaku Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I menerangkan, dengan keberhasilan peningkatan perekomonian Masyarakat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 Ha ini menunjukkan bahwa Perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan Masyarakat.

Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi Masyarakat yang ada di sekitar Perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk Komoditas Perkebunan.

Ke depannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

"Tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi Masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Christian mengakhiri wawancara.