IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta para petani sawit di Indonesia ikut menanam padi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas pangan dalam rangka mendukung program swasembada.

Diungkapkan Sudaryono, para petani sawit bisa memanfaatkan lahan perkebunan mereka untuk melakukan tanam tumpang sari padi gogo. Mengingat padi gogo merupakan jenis padi yang dapat ditanam di luar lahan sawah.

"Lahan baku sawah kita kan 7,4 juta hektare, sementara lahan perkebunan sawit kita 17 juta hektare. Kalau sawitnya sudah tinggi memang kita tidak bisa tanam di bawah. Tapi kalau yang melakukan peremajaan bisa kita tanami secara masif," ujar Wamentan, Kamis (7/11/2024).

Wamentan Sudaryono menjelaskan, ada dua keuntungan utama bagi petani sawit yang memanfaatkan tumpang sari padi gogo. Pertama, petani dapat memperoleh keuntungan tambahan karena padi gogo bisa ditanam dalam waktu singkat.

Kedua, padi gogo adalah salah satu komoditas pangan strategis yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat, yang akan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Padi, jagung, kedelai, dan hortikultura adalah komoditas pangan yang dibutuhkan oleh jutaan orang setiap hari. Dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari ini, kita tidak hanya menambah produksi pangan, tetapi juga mendukung swasembada pangan," kata dia.

Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa program tumpang sari ini juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, karena dengan memaksimalkan potensi lahan sawit, Indonesia bisa meningkatkan produksi pangan domestik.

“Dengan memanfaatkan lahan sawit, kita bisa menambah pasokan pangan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengucurkan dana sebesar Rp2,35 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit guna melindungi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Boby Rachmat mengatakan langkah ini telah berhasil memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada sekitar 11.666 pekerja sawit di seluruh kabupaten dan kota di Riau.

"Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja di sektor sawit. Sumber anggaran kami ambil dari DBH sawit,” ujarnya, Rabu (30/10/2024).

Dia mengakui program perlindungan ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah kabupaten kota setempat yang membantu dalam pendataan para pekerja rentan.

Boby mengungkapkan pihaknya menargetkan seluruh pekerja termasuk sektor informal di Riau dapat terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini mungkin belum semua orang mendapatkannya, namun kami terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan agar seluruh pekerja dapat terlindungi,” tambahnya.

Pemprov Riau juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pekerja sawit yang layak mendapatkan bantuan jaminan ketenagakerjaan ini agar perlindungan bisa menjangkau lebih luas dan memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja.

Data Pemprov Riau mencatat dari kerja sama pemerintah daerah Riau dengan BPJS Ketenagakerjaan ini telah memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di sektor perkebunan sawit di Riau sebanyak 11.666 tenaga kerja.

Kemudian tahun 2024 ini, dialokasikan keseluruhan kabupaten/kota sebanyak 115.232 tenaga kerja se-Provinsi Riau, di mana seluruh peserta diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri Eko Yuyulianda menjelaskan jumlah pekerja rentan yang telah terlindungi se-Provinsi Riau sejumlah 79.645 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22.714 tenaga kerja dibayarkan melalui APBD Provinsi Riau.

“Melalui program ini dan dukungan dari semua pihak tentunya kami akan merasa optimis dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja rentan di Provinisi Riau, termasuk para petani kelapa sawit,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam Ruszian Dedy mengapresiasi dukungan Pemprov Riau dalam melindungi para pekerja sektor perkebunan kelapa sawit ini.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemprov serta pemda kabupaten kota yang telah mengalokasikan anggaran DBH sawit untuk melindungi para petani kelapa sawit, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada petani saat bekerja," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi. Sekaligus menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi ini benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok kelapa sawit, para petani ini memegang peran yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan ini dirancang dengan baik, program biodiesel dapat berjalan optimal. Mengapa penting melibatkan petani swadaya?


Terdapat beberapa alasan utama. Misalnya perkebunan sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?Ini adalah angka yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran serta mereka,? kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) Sabarudin dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel, dengan tema Mewujudkan Kemitraan Petani Dan Industry Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Jika petani swadaya tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar dalam pemanfaatan lahan. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret dalam membantu perekonomian rakyat kecil.

Mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Melalui program biodiesel, harapannya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Sayangnya program biodiesel yang diluncurkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, hingga saat ini kemitraan tersebut belum terealisasi secara merata.

"Kami melakukan riset kecil di Riau, yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujarnya.

Sabarudin mengatakan, SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hectare per tahun. Jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hectare per tahun.

Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menegaskan, komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

"Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani," katanya.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan.

Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian. Karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.

"Kita sedang mempersiapkan B100, namun masih dalam tahap penelitian untuk memastikan kestabilan dan efisiensinya. Karakter biodiesel dari sawit bisa lebih unggul, namun ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi sebelum bisa mencapai komersialisasi penuh," ujarnya.

Edi menjelaskan pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel. Khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Sawit Nasional untuk mempercepat ketahanan energi dan pangan seperti yang dimuat di Asta Cita.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa nantinya keberadaan Badan Sawit Nasional ini bukan lagi berada di bawah menteri, melainkan langsung di bawah komando Presiden.

“Jadi bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik dan mengejar ketahanan energi dan pangan, sehingga kita tidak perlu mengulang sejarah di masa lalu,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Meski Presiden Prabowo sudah mengumumkan jajaran menteri dan badan di Kabinet Merah Putih, tapi Eddy tetap berharap Prabowo bisa menambah satu badan untuk mempercepat tata kelola kelapa sawit Indonesia.

“Terus terang kami berharap ada tambah satu badan, jadi Badan Kelapa Sawit Nasional,” ujarnya.

Pasalnya, Eddy menyampaikan bahwa kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi, begitu pun dengan tingkat produktivitasnya yang kian turun. Padahal, konsumsi sawit di Indonesia terus merangkak naik.

“Kita ini produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi di satu sisi kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” ungkapnya.

Secara rinci, data Gapki mengungkap bahwa sampai dengan Agustus 2024, produksi sawit pada 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri justru naik 30.000 ton dari 2.030 ribu ton pada Juli menjadi 2.060 ribu ton pada Agustus 2024.

Lebih lanjut, untuk keperluan konsumsi pangan naik 88.000 ton dan untuk oleokimia turun 2.000 ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979.000 ton.

Tercatat, sampai Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% yoy lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Kemudian, konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

“Makanya kami menyuarakan ada satu badan yang khusus badan sawit, sehingga kebijakan bisa fokus sehingga kita bisa mempercepat keinginan ketahanan energi dengan meningkatkan produktivitas dan produksi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III (Urusan Organisasi), Satrija B. Wibawa, menyampaikan bahwa gagasan Badan Sawit Nasional sejalan untuk mendukung program Asta Cita Prabowo—Gibran, salah satunya menuju ketahanan pangan dan energi.

“Gapki menilai untuk mendukung Asta Cita perlu fokus juga untuk sawit dengan membentuk badan sawit indonesia atau Badan Sawit Nasional,” ungkap Satrija.

JAKARTA - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun pada Rabu (2/10/2024). Jika disetujui Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Sabarudin menilai penundaan ini tidak perlu dilakukan. Menurutnya, sejak 29 Juni 2023, peraturan EUDR sudah berlaku, memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan aturan tersebut.

? Perusahaan kelapa sawit dari negara produsen seperti Indonesia telah mempersiapkan diri. Beberapa perusahaan bahkan sudah menyiapkan data geospasial areal tanam mereka. Artinya, kesiapan untuk mematuhi EUDR sudah ada,? katanya dalam keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Meskipun demikian, Sabarudin menggarisbawahi perlunya dukungan lebih dari Uni Eropa dan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok untuk membantu petani kecil. Anggota SPKS berkomitmen untuk bebas deforestasi dan ingin menjadi bagian dari rantai pasok Uni Eropa.

?Namun, hingga kini dukungan dan pendanaan bagi petani sawit masih sangat minim. Uni Eropa perlu memperkuat sistem dukungan dan pendanaan bagi petani kecil agar mereka bisa mematuhi EUDR," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit menuju pasar Uni Eropa . Dukungan dari operator dan perusahaan untuk memastikan petani terlibat dalam rantai pasok mereka harus diwujudkan dengan memperkuat sistem ketelusuran. ?Ini termasuk penyediaan layanan seperti bantuan dalam pemetaan poligon dan penentuan titik koordinat kebun petani," tambah Sabarudin.

Penundaan penerapan EUDR ini telah menuai berbagai tanggapan dari pelaku industri kelapa sawit, yang menilai persiapan sebenarnya sudah memadai. Namun, para petani sawit berharap penundaan ini menjadi momentum untuk memperkuat dukungan dan pendanaan, terutama bagi petani kecil agar mereka bisa terlibat secara penuh dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun pada Rabu (2/10/2024). Jika disetujui Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

PALEMBANG - Wilmar meluncurkan Program Sinergi dan Pemberdayaan Petani Kecil (Prospek). Program ini akan menjangkau 26.000 mitra petani plasma kelapa sawit , yang menjadi bagian dari jaringan rantai pasok perusahaan di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan komitmen jangka panjang Wilmar dalam penguatan praktik berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Prospek diluncurkan di Palembang, Rabu (18/9/2024) dengan dihadiri lebih dari 130 petani, sebagai perwakilan petani plasma mitra Wilmar di Sumatera Selatan (Sumsel).

Di Bumi Sriwijaya tersebut, Wilmar telah bermitra dengan 3.000 petani plasma. Program ini merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya telah dijalankan perusahaan bersama mitranya.

Manager Sustainability Smallholder Program Wilmar Yudi Triadi menjelaskan, Prospek akan dijalankan secara bertahap dan inklusif dengan tujuan memberikan pendampingan penguatan praktik keberlanjutan. ?Selain itu, program itu juga dimaksudkan membantu menjaga produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) petani kelapa sawit,? katanya dalam siaran pers, Selasa (24/9/2024).

Produktivitas TBS petani plasma saat ini rata-rata sudah lebih dari 20 ton per hektare (ha) per tahun. "Melalui program ini kami ingin membantu petani lebih produktif melalui praktik berkelanjutan," ujarnya.

Lead Sustainability Global Upstream Wilmar Edrin Moss mengatakan, Prospek merupakan pengejawantahan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang telah diimplementasikan perusahaan sejak 2013. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani dalam memahami praktik pertanian berkelanjutan.

Termasuk mempersiapkan mereka dalam program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diinisiasi pemerintah. "Umumnya petani swadaya masih belum memahami praktik berkelanjutan dengan baik. Kami ingin lebih mendekatkannya untuk membantu mereka," katanya.

Dalam kesempatan itu, salah satu wakil petani plasma, I Wayan Gede Surya mengapresiasi program ini. Prospek diharapkan dapat membantu petani membuka akses pengetahuan terhadap praktik berkelanjutan, seperti lingkungan, keamanan kerja, dan kualitas produksi.

"Selama ini kami masih awam. Melalui Prospek, petani akan diberi pengetahuan tentang sawit berkelanjutan. Harapannya, Prospek benar-benar terlaksana dan dapat dirasakan manfaatnya," tutur ketua Koperasi Lembut Indah Sejahtera ini.

Koperasi di Lempuing Indah, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini telah menjadi mitra plasma PT Buluh Cawang Plantaion (BCP), Wilmar Group selama 25 tahun terakhir. Saat ini sudah memasuki siklus kedua penanaman kelapa sawit.

JAKARTA - PT Agrindo Indah Persada (AIP), Wilmar Group menerima Anugerah Perkebunan Indonesia dalam kategori Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) dari Kementerian Pertanian ( Kementan ). Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan AIP memperoleh sertifikat ISPO dan komitmen berkelanjutan memfasilitasi sertifikasi bagi mitra pekebun swadaya.

Hal ini menjadikan PT AIP sebagai perusahaan yang paling banyak membantu pekebun swadaya memperoleh sertifikat ISPO. Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam Perkebunan Expo 2024 yang digerlar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (12/9/2024).

Wilmar melalui dua perusahaan anggota PT AIP, yaitu PT AIP Jambi dan PT AIP Sumatera Utara telah memfasilitasi sertifikasi ISPO bagi 1.449 pekebun swadaya. Total luas kebun mencapai 4.022,93 hektare (ha). Angka ini menempatkan Wilmar sebagai salah satu yang terdepan dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Tanah Air.

?Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan atas upaya keberlanjutan yang telah diinisiasi perusahaan. Kami juga mengapresiasi upaya mitra pekebun swadaya yang turut berkontribusi dalam pencapaian ini,? kata Head Sustainability Wilmar Pujuh Kurniawan melalui siaran pers, Kamis (13/9/2024).

Sertifikasi tersebut melibatkan koperasi dan kelompok tani mitra PT AIP, yaitu Koperasi Perkasa Nalo Tantan di Kabupaten Merangin, Jambi yang terdiri dari 532 pekebun dengan luas lahan 2.497,53 ha. Selain itu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati, juga di Kabupaten Merangin yang melibatkan 832 pekebun dengan lahan 1.355,40 ha.

Di Sumatera Utara, Koperasi Petani Kelapa Sawit Kesepakatan, Kabupaten Asahan mencakup 85 pekebun dengan lahan 170 ha. ?Dengan mendukung sertifikasi ISPO, perusahaan tidak hanya membantu pekebun swadaya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam industri sawit global yang ramah lingkungan,? ujarnya.

Dia menambahkan, penghargaan itu menjadi bukti nyata kontribusi Wilmar dalam memajukan keberlanjutan dan kesejahteraan pekebun swadaya di Indonesia. Langkah itu juga sebagai upaya mencapai target industri kelapa sawit yang lebih hijau dan berkelanjutan di masa depan.

?Kami juga mengapresiasi semua stakeholder yang telah memberikan dukungannya diantaranya pemerintah, NGO, akademisi, Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan (FP2SB), termasuk MISB sebagai lembaga sertifikasi ISPO yang independen,? tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Produksawit dan turunannya memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian di berbagai daerah.

Produk sawit saat ini menghidupi lebih dari 16 juta warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Darmin Nasution mengatakan, secara komoditas minyak kelapa sawit itu hanya kalah dengan minyak dari kedelai. Sementara itu, kelapa sawit lebih produktif dibandingkan minyak bunga matahari dan canola.

"Kalau kita lihat dari statistik sekarang, masyarkat Indonesia mungkin 16 juta (orang) hidup berasal dari komoditas ini," kata dia dalam Peluncuran Buku Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan, Kamis (5/9/2024).

Ia menambahkan, kemajuan hilirisasi produk sawit saat ini turut berperan sebagai pengungkit perputaran roda perekonomian.

Oleh karena itu, salah langkah dalam mengeluarkan kebijakan akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat sepanjang rantai pasok.

Saat ini, hilirisasi sawit telah menghasilkan berbagai produk turunannya yang sudah mencapai 179 jenis. Selain untuk kebutuhan pangan, sawit juga banyak digunakan untuk kosmetik, bahan kesehatan, hingga biodiesel.

Adapun yang paling mutakhir, sawit punya potensi besar sebagai bahan baku bioavtur bagi dunia penerbangan.

Lebih lanjut, industri sawit Indonesia telah melalui episode perjalanan yang panjang dengan pasang surutnya.

Misalnya pada 2011, terjadi oversupply minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia yang tidak diimbangi dengan daya serap pasar global. Hal ini mengakibatkan ambruknya harga CPO.

JAKARTA, KOMPAS.com - Produksawit dan turunannya memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian di berbagai daerah.

Produk sawit saat ini menghidupi lebih dari 16 juta warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Darmin Nasution mengatakan, secara komoditas minyak kelapa sawit itu hanya kalah dengan minyak dari kedelai. Sementara itu, kelapa sawit lebih produktif dibandingkan minyak bunga matahari dan canola.

"Kalau kita lihat dari statistik sekarang, masyarkat Indonesia mungkin 16 juta (orang) hidup berasal dari komoditas ini," kata dia dalam Peluncuran Buku Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan, Kamis (5/9/2024).

Ia menambahkan, kemajuan hilirisasi produk sawit saat ini turut berperan sebagai pengungkit perputaran roda perekonomian.

Oleh karena itu, salah langkah dalam mengeluarkan kebijakan akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat sepanjang rantai pasok.

Saat ini, hilirisasi sawit telah menghasilkan berbagai produk turunannya yang sudah mencapai 179 jenis. Selain untuk kebutuhan pangan, sawit juga banyak digunakan untuk kosmetik, bahan kesehatan, hingga biodiesel.

Adapun yang paling mutakhir, sawit punya potensi besar sebagai bahan baku bioavtur bagi dunia penerbangan.

Lebih lanjut, industri sawit Indonesia telah melalui episode perjalanan yang panjang dengan pasang surutnya.

Misalnya pada 2011, terjadi oversupply minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia yang tidak diimbangi dengan daya serap pasar global. Hal ini mengakibatkan ambruknya harga CPO.

Jakarta -

Penjarahan di kebun-kebun sawit masih terus terjadi, termasuk di Kalimantan Tengah. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono pun menyampaikan penyebabnya.

Eddy mengatakan kasus penjarahan itu terjadi lantaran adanya kebijakan yang masih tumpang tindih. Misalnya, kebijakan terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) yang melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Penjarahan di Kalteng luar biasa, satu hari itu bisa puluhan ton yang keluar dari kebun, dan mereka terang-terangan menjarah dan APH (aparat penegak hukum) tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena masalah kebijakan yang tumpang tindih. Contoh, ini masalah FKPM 20%, FKPM 20% ini dari Kementerian ATR/BPN ada permennya sendiri, Permentan ada sendiri, dari KLHK ada juga. Akhirnya mana yang kita pegang," kata Eddy dalam Forum Diskusi, Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Kemudian, adanya aturan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138 tahun 2015 yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dia bilang, dengan adanya peraturan tersebut membuat petani sawit proses perizinan untuk perkebunan sawit atau pengolahan CPO dapat dilakukan jika telah memiliki hak atas tanah (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP). Namun, sekarang harus mendapatkan izin HGU-nta terlebih dahulu.

"Di situ yang awalnya bisa operasional dan/atau HGU, sekarang tidak bisa, harus HGU nya keluar dulu baru bisa melakukan operasional," jelasnya.

Dia menjelaskan penjarahan yang terjadi di Kalimantan Tengah bukannya petani sawit tidak mengurus HGU. Hanya saja, hal itu terjadi lantaran adanya izin yang diterbitkan berupa Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan lainnya (KPPL) pada 2005 lalu.

"Artinya di situ adalah memang untuk kawasan budidaya. Tapi itu ada surat dari Dirjen Planologi yang ditarik Kaban waktu itu, dan berlaku surat itu. Akhirnya terjadi kekacauan, kementerian ATR tidak bisa mengeluarkan HGU itu karena dianggap masuk ke kawasan hutan. Nah inilah yang terjadi kekacauan-kekacauan seperti ini, mengakibatkan APH sendiri dengan putusan MK 138/2015 itu tidak berani berbuat sesuatu, malah justru itu dianggapnya kebun ilegal. Padahal itu sudah dari zaman sebelum 2005 dibangun," terangnya.

Dia pun menyebut petani saat ini membutuhkan kepastian untuk berusaha dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif dan tidak saling tumpah tindih.

Simak juga Video: Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

(das/das)

JAKARTA, investor.id – Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menargetkan 60.000 hektare (Ha) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga tahun 2026.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan pasca aksi penggabungan, PalmCo makin getol menggandeng semua petani sawit. Tidak hanya petani sawit plasma yang selama ini menjadi mitra binaan dengan pola single management, namun perusahaan pengelola sawit terbesar di dunia ini juga mendorong peremajaan sawit petani non plasma melalui pola offtaker.

Hal tersebut disampaikan oleh Jatmiko saat melakukan tanam ulang 172 Ha areal Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur, Kamis (8/8) lalu di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Menurut Jatmiko, perusahaan sedikitnya telah menjalankan empat program dalam menjalin kemitraan bersama petani sawit di Indonesia. Diantaranya pola single management, kemitraan swadaya atau offtaker, penyediaan bibit unggul bersertifikat kepada petani, hingga program pembinaan KUD.

Sejak tahun 2019, kemitraan PTPN IV PalmCo dengan petani plasma melalui pola single management telah dilakukan. Dimana perusahaan yang mengatur budidaya perkebunan sawit milik petani, mulai dari tanam ulang, pemeliharan, hingga proses panen angkut olah.

“Hal ini telah terbukti mampu membawa produktivitas petani binaan kita di atas rata-rata standar nasional,” kata Jatmiko dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Sabtu (10/8/2024).

Hal yang selanjutnya mampu menggerek penghasilan petani menyentuh angka Rp 5 sampai Rp 7 juta perbulan dan saldo belasan miliar koperasi.

Tahun 2023 lalu PTPN IV PalmCo melalui Regional III di Riau memang ditasbihkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai best role model dalam pola kemitraan yang dimiliki bersama petani. Untuk itu Jatmiko ingin, petani non plasma juga memperoleh hal yang sama melalui pola offtaker.

“Melalui pola offtaker, maka kita juga ingin petani-petani sawit non plasma bisa memperoleh perlakuan yang sama dengan petani plasma binaan PalmCo. Harapannya produktivitas petani seluruhnya bisa di atas standar nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” tukasnya.

Pola offtaker yang dimaksud Jatmiko memungkinkan petani sawit swadaya yang bergabung di dalam suatu kelompok semisal koperasi ataupun Kelompok Tani untuk dapat menerima pengerjaan peremajaan sawit tua mereka dengan best practices dari perusahaan. Tidak berhenti disana, perusahaan juga mendampingi petani maupun kelembagaannya dalam budidaya sawit berkelanjutan dan memastikan TBS yang diproduksi diterima oleh pabrik-pabrik milik PalmCo dengan harga terbaik sesuai ketentuan.

Dalam peremajaan pola offtaker ini, terkini pada akhir Juni lalu PalmCo menggelar tanam ulang pola tersebut di Langkat Sumatera Utara di atas lahan seluas 107 Ha. Dari sisi total tanam ulang, total sawit rakyat yang telah diremajakan PalmCo saat ini dalam menuju 60.000 Ha di 2026 nanti telah menyentuh hampir 9.700 Ha.

Sementara itu, melalui wilayah operasional PalmCo di tanah melayu, PTPN IV Regional III, perusahaan sukses menggelar tanam perdana sawit plasma seluas 172,25 Ha. Ratusan petani sawit Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tak mampu menyembunyikan raut wajah bahagia kala tanaman renta mereka diganti dengan yang baru melalui program peremajaan sawit rakyat.

“Alhamdulillah. Saya bersama ratusan petani dan keluarga petani Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur bangga sekaligus bahagia bisa menjadi bagian dari program PSR PTPN IV,” kata Ketua Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur Muhidin Maturan.

Dirinya mengaku terkesima dengan cara kerja PTPN IV dalam melaksanakan PSR. Mulai dari pendampingan, perencanaan, transparansi hingga eksekusi yang ia sebut seluruhnya dilaksanakan secara terukur dan tepat waktu.

Pihaknya juga menilai janji dan jaminan direktur perusahaan akan produktivitas tinggi di atas standar nasional bagi setiap petani yang mengikuti program PSR PTPN bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News