Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyiapkan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tb dan PT Arutmin Indonesia untuk dikelola Muhammadiyah. Namun, Bahlil menyebut ada permintaan lahan tambang di wilayah lain untuk dikelola Muhammadiyah.

"Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih. Yang kita sudah siapkan itu kan antara KPC sama...Oh, sorry, bukan KPC. Arutmin sama Adaro," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

"Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya," sambungnya.

Bahlil belum menyebut wilayah tambang lain yang diminta. Namun, dia menyebut di sekitar lahan yang telah ditawarkan.

"Nah, mintanya sekitar itu. Tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Muhammadiyah akan menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mendapat izin tambang.

"NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga dapat. Tetapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabarin," kata Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (26/8) lalu.

Dia mengatakan, tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks PKP2B. Ada dua opsi tambang yang akan dikelola ke Muhammadiyah yakni eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus, dua itu opsi itu," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan bicara mengenai perkembangan tambang untuk ormas keagamaan usai balik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan, belum ada perkembangan terkait tambang tersebut.

"Saya nanti menyampaikan setelah balik dari IKN," ujarnya di DPR Jakarta, Kamis (12/9/2024).

"Kabarnya masih yang lama-lama aja," tambahnya.

Dia menerangkan, pemerintah akan memberikan izin tambang untuk Muhammadiyah. Saat ditanya kepastian lahan tambang mana yang akan dikelola, dia menerangkan, ada dua opsi yakni eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Namun begitu, Bahlil mengatakan, saat ini pihaknya melakukan kajian. Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan yang terbaik.

"Saya kan kemarin udah ngomong. Bisa dari eks Adaro atau dari eks Arutmin. Sekarang lagi kita mengkaji, kita kan harus kasih yang terbaik bos. Nah ini bukan seperti matematika. satu tambah satu dua. Saya panggil geologi, baru saya cek. Jangan sampai kita kasih yang tidak pas," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan Muhammadiyah telah membentuk dua korporasi mengelola tambang. Dua korporasi ini yakni strategic company yang berperan sebagai holding, dan operating company.

"Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi, karena itu sekarang sudah kita bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian juga nanti ada operating company," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9).