JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bersama anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC), melestarikan habitat dan menyediakan rumah baru bagi orang utan di lahan pascatambang melalui proses reklamasi.

Konservasi orang utan dinilai penting tidak hanya karena merupakan satwa yang dilindungi, tapi juga karena perannya sebagai penjaga keseimbagan alam dan keanekaragaman hayati. Satwa ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keberlangsungan hidup spesies lain di wilayah jelajahnya.

"Orang utan disebut umbrella species karena Orang utan menjaga keseimbangan ekosistem keadaan hutan dan menjadi penyebar biji-bijian. Sangat luar biasa peran orang utan sebagai satwa endemik," kata Manager Environment KPC Kiagus Nirwan dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Nirwan di sela-sela kegiatan BUMI pada perhelatan Festival LIKE 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pertengahan Agustus lalu menegaskan, KPC memastikan kegiatan reklamasi dilakukan ekspansif untuk rumah baru bagi orang utan. Keberlanjutan populasi orang utan yang berperan vital sebagai umbrella species di ekosistemnya, dianggap layak menjadi salah satu perhatian utama.

Reklamasi tambang adalah proses untuk merestorasi dan merehabilitasi lahan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan. Proses ini bertujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang telah dieksploitasi, sehingga kondisi tanah, air, dan vegetasi, serta fungsi ekosistem yang pernah terganggu dapat dipulihkan kembali.

Nirwan menjelaskan, untuk mewujudkan ekosistem reklamasi yang siap menjadi penyangga kehidupan bagi orang utan, secara berkelanjutan tim KPC melaksanakan pengayaan jenis tumbuhan sarang dan pakan satwa. "Setiap hektare lahan ditanam 833 bibit yang terdiri atas 16 jenis tanaman, dan sebanyak 20 persennya merupakan tanaman pakan yang berperan penting untuk menjaga keanekaragaman hayati," jelasnya.

Nirwan menambahkan, KPC juga memiliki tim khusus penyelamatan satwa yang terdiri dari dokter hewan, satgas satwa, serta personel yang siap 24 jam untuk menerima laporan jika terdapat konflik dengan orang utan. Dia mengatakan, tim ini telah melakukan penyelamatan atau translokasi sekitar 151 individu orang utan.

"Monitoring berkala juga dilakukan sebagai bagian penting di dalam kegiatan operasional untuk memastikan keanekaragaman hayati tetap bisa berjalan dengan baik, seiring dengan proses reklamasi tambang," paparnya.

Berdasarkan pemantauan lapangan, lanjut dia, teridentifikasi sekitar 400-500 individu orang utan di area konsesi KPC. Populasi mereka diawasi melalui penggunaan drone dan aplikasi citra satelit untuk mengetahui secara akurat serta memitigasi keberadaan sarang orang utan di kawasan operasional.

Untuk diketahui, wilayah operasional KPC meliputi Sangatta dan Bengalon diapit dua kawasan konservasi yang bernilai keanekaragaman hayati tinggi, yakni Taman Nasional Kutai dan Kawasan Mangrove sepanjang pesisir Pantai Selat Makassar. Dalam menjaga kawasan tersebut, KPC bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Kutai, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, juga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan.

"BUMI bersama KPC berkomitmen agar area reklamasi dapat menjadi rumah baru bagi orang utan dan berharap pengelolaan kawasan konservasi ini dapat sejalan dengan program nasional sehingga menjadi lebih efisien dan efektif," ujar VP Investor Relations & Chief Economist BUMI Achmad Reza Widjaja.

Dalam jangka panjang, kata dia, hal ini untuk memastikan keberlanjutan perusahaan yang tidak hanya memberi dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat, tapi juga berdampak positif secara sosial dan lingkungan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bersyukur Muhammadiyah menerima Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dari pemerintah. Bahlil mengatakan kementeriannya akan segera menyiapkan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan Grup Bakrie untuk Muhammadiyah.

“Kami baru mendengar bahwa mereka, alhamdulilah, mau menerima. Saya akan menyiapkan area dulu yang baik. Setelah itu kami akan mengundang. Eks KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Wilayah bekas PT KPC ini juga akan dikelola oleh Nahdlatul Ulama yang sebelumnya telah menerima WIUPK ini. Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan. WIUPK ini juga lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama.

Enam WIUPK yang dipersiapkan untuk ormas keagamaan ini terdiri atas lahan eks PKP2B dari beberapa perusahaan besar. Lahan itu meliputi PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Pemberian izin ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

PT KPC, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, grup Bakrie, memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Pada awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, namun dengan wilayah konsesi yang menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare. Lebih dari 20 ribu hektare eks lahan PT KPC ini diproyeksikan diserahkan kepada PBNU.

Pembagian izin konsesi tambang ini juga merupakan janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam muktamar Nahdlatul Ulama pada Desember 2021. Presiden Jokowi menegaskan bahwa lahan yang akan diberikan kepada NU tidak akan kecil. “Sudah saya siapkan (konsesi). Saya pastikan yang gede, enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil,” ujar Jokowi saat menghadiri pengukuhan pengurus PBNU di Balikpapan pada 31 Januari 2022.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.

Pihaknya belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sikap Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin tambang mengejutkan sejumlah pihak, salah satunya anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang sejak awal menolak kebijakan ini. Ia menilai, menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.

Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.

Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.

ADIL AL HASAN | PRIBADI WICAKSONO