BANYUWANGI, KOMPAS.com - PT Bumi Suksesindo (PT BSI), perusahaan tambang emas dan perak yang merupakan anak usaha PT Merdeka Copper Gold, Tbk telah melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan eks lokasi tambang seluas total 76,23 hektare di kawasan Pertambangan Tujuh Bukit, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Total luas reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang ini merupakan proses yang dikerjakan sejak 2016 hingga semester I-2024.

Presiden Direktur PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri mengatakan, perusahaannya menerapkan sistem reklamasi progresif.

Artinya reklamasi dilakukan tanpa menunggu masa tambang di Tujuh Bukit selesai secara keseluruhan.

"Saat ini total lahan yangtelah direhabilitasi dan direklamasi 76,23 hektare pada kurun waktu 2016 sampai semester I 2024," ujar Adi Adriansyah dalam keterangan resminya pada Jumat (25/10/2024).

Rehabilitasi dan reklamasi dilakukan dengan menanam berbagai bibit pohon.

Menurut, Rehab Specialist PT BSI, Rizki Marlinda mengatakan, jumlah total bibit pohon yang telah ditanam sejak 2016 hingga Oktober 2024, ada 66.184 bibit pohon yang sudah ditanam untuk proses rehabilitasi dan reklamasi.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 60 persennya merupakan tanaman lokal.

Misalnya Pohon Bayur, Pohon Walangan. Kemudian ada juga Pohon Beringin, Pohon Randu, Pohon Jambu Air dan lainnya.

Bibit-bibit pohon yang ditanam berasal dari persemaian atau nursery yang berada di kompleks lokasi tambang Tujuh Bukit.

"Tempat ini adalah tempat untuk produksi tanaman yang akan digunakan untuk kegiatan reklamasi di Bumi Suksesindo. Nursery kita muat 15.000 (bibit).

Rata-rata kita produksi dari tanaman lokal, kita ambil dari cabutan anakan alam yang ada di gunung Tumpang Pitu sendiri, sebagian dari biji, sebagian juga dari stek," jelas Rizki.

Untuk diketahui, PT BSI mengoperasikan Tambang Emas Tujuh Bukit berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi danProduksi yang dimiliki sejak 2012.

Pertambangan dilakukan di atas lahan seluas 4.998 hektare di area hutan produksi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dengan hanya 993 hektare dari 4.998 hektar.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - PT Bumi Suksesindo (PT BSI), perusahaan tambang emas dan perak yang merupakan anak usaha PT Merdeka Copper Gold, Tbk telah melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan eks lokasi tambang seluas total 76,23 hektare di kawasan Pertambangan Tujuh Bukit, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Total luas reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang ini merupakan proses yang dikerjakan sejak 2016 hingga semester I-2024.

Presiden Direktur PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri mengatakan, perusahaannya menerapkan sistem reklamasi progresif.

Artinya reklamasi dilakukan tanpa menunggu masa tambang di Tujuh Bukit selesai secara keseluruhan.

"Saat ini total lahan yangtelah direhabilitasi dan direklamasi 76,23 hektare pada kurun waktu 2016 sampai semester I 2024," ujar Adi Adriansyah dalam keterangan resminya pada Jumat (25/10/2024).

Rehabilitasi dan reklamasi dilakukan dengan menanam berbagai bibit pohon.

Menurut, Rehab Specialist PT BSI, Rizki Marlinda mengatakan, jumlah total bibit pohon yang telah ditanam sejak 2016 hingga Oktober 2024, ada 66.184 bibit pohon yang sudah ditanam untuk proses rehabilitasi dan reklamasi.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 60 persennya merupakan tanaman lokal.

Misalnya Pohon Bayur, Pohon Walangan. Kemudian ada juga Pohon Beringin, Pohon Randu, Pohon Jambu Air dan lainnya.

Bibit-bibit pohon yang ditanam berasal dari persemaian atau nursery yang berada di kompleks lokasi tambang Tujuh Bukit.

"Tempat ini adalah tempat untuk produksi tanaman yang akan digunakan untuk kegiatan reklamasi di Bumi Suksesindo. Nursery kita muat 15.000 (bibit).

Rata-rata kita produksi dari tanaman lokal, kita ambil dari cabutan anakan alam yang ada di gunung Tumpang Pitu sendiri, sebagian dari biji, sebagian juga dari stek," jelas Rizki.

Untuk diketahui, PT BSI mengoperasikan Tambang Emas Tujuh Bukit berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi danProduksi yang dimiliki sejak 2012.

Pertambangan dilakukan di atas lahan seluas 4.998 hektare di area hutan produksi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dengan hanya 993 hektare dari 4.998 hektar.

IDXChannel - Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Bumi Suksesindo (PT BSI), berkomitmen menerapkan Good Mining Practice (GMP) atau kaidah pertambangan yang baik di dalam operasinya.

Komitmen BSI mencakup pemeliharaan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja, ketaatan terhadap standar ketenagakerjaan, penghormatan hak asasi manusia, pelibatan dan pengembangan masyarakat, rantai pasokan yang bertanggung jawab, dan pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik.

"Sebagai bagian dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT BSI terus berupaya mengelola tambang dengan standar kepatuhan yang tinggi agar bisa memberi kontribusi optimal bagi para pemangku kepentingan," ujar Presiden Direktur PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Adi menerangkan, untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang baik di area operasi PT BSI, perusahaan telah menjalankan beberapa program lingkungan penting, yaitu pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi air, tanah, dan Udara.

"Kemudian rehabilitasi lahan, serta penataan terhadap aturan. Hasil kegiatan tersebut selalu dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang," kata Adi.

Seriring bertambahnya usia perusahaan, kontrol terhadap pengelolaan lingkungan di site tambang emas Tujuh Bukit, Banyuwangi juga semakin ketat. Hal itu ditunjukan dengan hadirnya berbagai piranti untuk memantau lingkungan, seperti Titik Penataan (Compliance Point).

Fasilitas pemantauan air ini juga dilengkapi dengan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (Sparing).

Jika kualitas air melebihi nilai baku mutu, air tersebut harus Kembali ke proses detoksifikasi.

"BSI juga melakukan reklamasi progresif tanpa menunggu masa tambang di Tujuh Bukit selesai," tutur Adi.

Adapun total lahan yang telah direhabilitasi dan direklamasi 76,23 hektare pada kurun waktu 2016 sampai dengan Semester I-2024, dengan jumlah 5.474 bibit diproduksi di persemaian (nursery) pada semester I-2024.

(NIA DEVIYANA)

MANADO - Calon Wali Kota Manado, Jimmy Rimba Rogi, secara tegas menolak reklamasi teluk Manado. Dia mengaku tak ingin satu-satunya pesisir pantai yang tersisa di pusat kota Manado, hilang karena direklamasi.

"Manado itu kota Pantai. Kalau sudah direklamasi tidak ada lagi pantai. Nelayan mau ke mana? Kalau sudah direklamasi, masyarakat mau rekreasi harus bayar? Saya tidak mau itu," ujar Imba, sapaan akrabnya itu saat berbicara kepada masyarakat Karangria, Kamis (24/10) malam.

Imba, yang pada Pilkada Manado 2024, maju bersama Kristo Ivan Lumentut, mengatakan jika sejak dia menjadi Wali Kota Manado pada tahun 2005, upaya permintaan untuk reklamasi teluk Manado itu, memang sudah ditolaknya.

Diakuinya, saat itu dia mendapatkan tawaran menggiurkan untuk mengizinkan reklamasi di tempat tersebut. Bahkan, menurut Imba, upaya untuk meloloskan izin reklamasi itu sampai menggunakan orang dekatnya, yang diminta membujuk dia untuk memberikan izin.

"Tapi saat itu saya tahu, jika direklamasi, kita kehilangan pantai dan nelayan jadi susah. Masyarakat juga kehilangan tempat rekreasi gratis, karena kawasan reklamasi pasti akan berbayar. Makanya, saya tolak. Apa yang masyarakat mau, itu yang saya mau," kata Imba.

Sementara itu, Imba mengaku jika nantinya dia terpilih menjadi Wali Kota, cita-citanya masih sama menjadikan Kota Manado sebagai kota Pariwisata dengan ciri khas yang tidak diubah, yakni sebagai kota pantai dengan beragam kuliner yang menarik.

Untuk itu, dia akan memperjuangkan tempat berjualan yang layak bagi pelaku usaha wisata kuliner di area tepi pantai yang ada di Manado bagian utara tersebut.

“Kita akan buat bagus, supaya mereka bisa berjualan dengan baik. Kita akan sediakan fasilitas WC, supaya yang berwisata nyaman. Dan ini yang namanya kota pariwisata sesuai dengan karakter kita,” kata Imba kembali.

MANADO - Rencana reklamasi teluk Manado seluas 90 hektare yang akan dikerjakan oleh PT MUP, mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Tak hanya mengalami penolakan, ada juga masyarakat yang justru menerima proyek tersebut.

Warga Tumumpa yang mengaku bernama Boby, menyebutkan jika dia setuju dengan proyek reklamasi yang telah disetujui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Manado tersebut. Alasan dia setuju, karena bisa membawa dampak pembangunan untuk wilayah tempat tinggalnya.

"Waktu dorang (mereka) ada sosialisasi, ada bilang mo (mau) buka lapangan kerja. Siapa tahu anak-anak di sini yang bisa dapat kerja, kan bagus," ujar Boby, Kamis (17/10).

Boby juga mengatakan jika dia dan sebagian besar masyarakat di Tumumpa Dua, tidak merasa terganggu dengan proyek reklamasi. Apalagi, sejauh ini dia mengakui sudah mengikuti setiap sosialisasi dari pemerintah.

"Karena kami sering ikut sosialisasi dari pemerintah, ya kami dukung (reklamasi)," ujarnya lagi.

Senada diungkapkan Yanti, yang kesehariannya sebagai pedagang di Tumumpa Dua. Alasan Yanti menerima reklamasi, karena menurutnya jika ada reklamasi maka bahaya gelombang tinggi dari pantai yang kerap terjadi tidak akan terjadi lagi.

“Tahun lalu waktu hujan dan ombak tinggi, air pantai itu sampai ke jalan sini. Kalau sekarang mau ditimbun kan pantainya jadi agak jauh. Dan ini juga yang dibangun tambatan perahu jadi bagus untuk nelayan,” ujar Yanti.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Alias Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), Piter Sasundame, menyebutkan jika perbedaan pendapat antar masyarakat justru adalah hal yang membuktikan jika ada yang salah dari proses reklamasi.

Menurutnya, ada ketentuan yang gagal dipenuhi oleh pemerintah dan pengembang yang akhirnya membuat masyarakat menjadi terbelah antara pro dan kontra reklamasi.

“Perbedaan ini menunjukkan kalau ada yang terlewatkan dari proses perizinan reklamasi ini. Artinya masih ada keinginan masyarakat yang menolak, dan artinya itu tak tarfasilitasi dengan baik," ujar Piter kembali.

MANADO - Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR) yang merupakan gabungan para nelayan, warga dan juga mahasiswa, menghentikan pekerjaan Excavator di lokasi Reklamasi yang ada di area Kelurahan Tumumpa Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (15/10).

Masyarakat telah berada di lokasi reklamasi sejak pukul 10.00 Wita, dan memulai orasi penolakan. Massa dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal AMPLTR, Piter Sasundame.

Piter mengungkapkan aksi tersebut adalah bentuk nyata dari penolakan aliansi terhadap reklamasi yang akan dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (PT MUP).

“Hari ini kita turun untuk menghentikan Excavator. Tadi juga ada tim bentukan dari pemerintah dan sudah kami sampaikan bahwa reklamasi ini ada ketentuan yang dilanggar,” kata Piter tegas.

Lebih lanjut, Piter menyebut pemerintah perlu menyelesaikan terlebih dahulu setiap ketentuan yang perlu dipenuhi, dan tidak semena-mena melakukan penimbunan pantai.

Piter pun mengakui jika pihaknya akan tetap pada jalan penolakan dan terus melakukan sejumlah aksi untuk memastikan reklamasi di teluk Manado Utara dapat dihentikan.

“Kami masih akan bergerak, nanti kami juga masih akan melakukan aksi dan akan ada dukungan dari masyarakat adat,” kata Piter kembali.

MANADO - Pengembang reklamasi Teluk Manado mulai melakukan pemasangan pagar pembatas di area pesisir pantai. Tindakan ini membuat para pedagang kuliner dan UMKM lain yang ada di sepanjang pesisir Sindulang hingga Karangria mengeluh.

Para pedagang menilai pemasangan pagar pembatas dengan seng tersebut, telah mengganggu usaha dan kenyamanan dari para pelanggan yang datang untuk menikmati keindahan pantai sambil membeli makanan dan minuman dari tempat usaha mereka.

Nurwin, seorang pedagang kuliner sejak tahun 2017, mengaku merasa keberatan dengan pemasangan pagar seng di area pantai itu. Nurwin mengaku omzet turun sejak adanya pemasangan pagar beberapa pekan terakhir ini.

"Pelanggan saya itu bukan hanya datang untuk makan atau minum, tapi juga untuk menikmati indahnya pemandangan ke pantai. Kalau sudah dipagar dan ditutup seng, ya mereka tak jadi singgah," ujar Nurwin.

Senada diungkapkan Frangky, pedagang lainnya. Dirinya mengaku sangat kecewa terutama kepada pemerintah, karena hingga kini dia dan para pelaku usaha di tempat itu selalu rutin membayar iuran ke pemerintah kecamatan.

"Terus terang ini mata pencaharian keluarga saya empat tahun terakhir. Kalau seperti sekarang, ya kami merasa siapa yang memihak ke kami masyarakat kecil ini," kata Frangky kembali.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam mengatur tata kelola ruang laut yang berkelanjutan. Tantangan tersebut di antaranya di sektor reklamasi dan ekonomi pariwisata.

"Tantangannya berat sekali, reklamasi untuk kepentingan ekonomi, seperti properti, pariwisata. Itu semuanya ujungnya ekonomi. Dia enggak pernah peduli dengan soal lingkungan sehingga menjadi rusak dan seterusnya," kata Trenggono dalam “Marine Spatial (MSP) Forum” ke-6 di Bali, Selasa (8/10).

Selanjutnya, proses budi daya tradisional yang tidak sesuai titik pembudidayaan dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Hal itu dinilai merusak lingkungan atau ekosistem laut.

"Pengambilan sumber daya alam di laut dalam misalnya migas. Ini kita juga harus lindungi, jangan sampai terdampak kepada tempat-tempat yang sangat berbahaya untuk kepentingan ekologi," sambungnya.

Trenggono mengatkan Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau yang dikelilingi 6,4 juta kilometer laut. Ia menargetkan 30 persen ruang laut Indonesia harus bisa dijadikan sebagai ruang konservasi.

Trenggono memastikan melakukan berbagai upaya menjaga ruang tata laut berkelanjutan. Yakni, meningkatkan edukasi tentang bahaya eksploitasi lingkungan dan memetakan zona eksplorasi reklamasi hingga migas.

Bahkan, Pulau Nusa Penida, Bali dan Gili Matra di Selat Lombok secara resmi ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area oleh International Maritime Organization atau IMO. Kapal-kapal dilarang melintasi area ini.

KKP juga tengah meningkatkan kualitas rencana tata ruang laut dengan membangun sistem Ocean Big Data. Ocean Big Data ini beroperasi dengan mengombinasikan sistem satelit dan digital. Perhitungan data di laut berbasis teknologi seperti radar, drone bawah air, dan udara.

"Nano satelit untuk memetakan perbaikan aktivitas di dasar laut, kolom laut, dan permukaan laut secara real time," tutur Trenggono.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), meyakini proyek Giant Sea Wall di utara Jakarta dapat diselesaikan dalam waktu lima tahun.

Proyek ini diyakini mampu mengatasi masalah banjir yang selama ini menjadi ancaman bagi warga Jakarta.

“Dalam 5 tahun wilayah Jakarta bisa dikejar (pembangunan Giant Sea Wall). Tapi kalau sampai Surabaya, sebagai proyek nasional mungkin butuh 15 tahun,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa (8/10/2024).

RK menjelaskan bahwa tanggul laut yang saat ini ada tidak dapat menyelesaikan masalah banjir secara permanen.

“Tanggul laut tidak bisa menyelesaikan secara penuh. Giant Sea Wall nanti akan menjadi solusi permanen yang membuat warga lebih tenang. Tanggul ini sementara, agak terbatas,” imbuh RK.

Menurutnya, tanggul laut selama ini hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menghadapi kenaikan air laut di perbatasan utara Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat ini meyakini bahwa pembangunan Giant Sea Wall, yang akan dibangun sekitar satu kilometer dari Jakarta Utara, dapat memberikan rasa aman bagi warga dari ancaman banjir besar.

“Kita upayakan karena ada Giant Sea Wall, mungkin 1 km dari sini, sehingga warga bisa tenang, tidak ada lagi potensi banjir yang luar biasa,” lanjut RK.

Selama pembangunan Giant Sea Wall berlangsung, RK mengaku akan tetap memanfaatkan dan memperbaiki tanggul laut yang sudah ada.

“Untuk jangka pendek, kita tambal sulam dulu tanggul laut yang ada, memastikan tidak ada ancaman. Tapi, tidak bisa begitu terus. Kita harus punya solusi permanen, dan Giant Sea Wall adalah salah satu solusi itu,” jelas RK.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Nurdin, menjelaskan bahwa lingkungan mereka sudah jarang mengalami banjir. Namun, ada beberapa bagian tanggul laut di Kampung Luar Batang yang bocor, sehingga air laut merembes ke rumah warga.

“Itu tidak membahayakan, cuma rembes saja. Mengganggu sedikit, tapi bukan bocor,” kata Nurdin saat diwawancarai Kompas.com di lokasi.

Nurdin menambahkan bahwa setiap kali air laut pasang, air akan merembes masuk ke lingkungan warga.

Namun, rembesan ini tidak menyebabkan banjir besar, dan mereka telah memiliki pompa untuk membuang air yang masuk ke lingkungan mereka.

Selain membahas Giant Sea Wall, RK juga memperkenalkan beberapa program andalannya, seperti program dokter keliling, anggaran RW Rp 200 juta per tahun, dan Kredit Mesra, yaitu program kredit tanpa bunga dan agunan untuk warga.

Tahapan pilkada saat ini telah memasuki masa kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Sebelum pemungutan suara pada 27 November 2024, akan ada masa tenang pada 24-26 November 2024.

MANADO - Nelayan dan warga pesisir pantai di Manado yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), kembali menggelar demo tolak reklamasi, Senin (7/10).

Bersama dengan para aktivis pecinta lingkungan dan sejumlah mahasiswa, AMPLTR mendatangi kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Kantor Gubernur Sulut dan kantor DPRD Provinsi Sulut.

Massa demo sendiri meneriakkan kekecewaan mereka kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Pasalnya, selama ini dirinya selalu menghindari pertemuan dengan masyarakat yang datang untuk mengadukan penolakan reklamasi tersebut.

Sementara, dalam orasinya, Piter Sasundame, Sekretaris Jenderal AMPLTR, selain mengungkapkan kekecewaannya kepada Olly Dondokambey, juga mendesak agar pemerintah provinsi harus mencabut izin reklamasi yang diberikan pada PT MUP, karena cacat hukum dan tidak memenuhi persyaratan.

“Yang kami tuntut adalah pemerintah harus mencabut izin reklamasi, juga amdal yang ada. Itu cacat hukum dan tidak memenuhi syarat,” kata Piter dalam orasinya.

Piter juga meminta pemerintah untuk lebih transparan terkait segala jenis perizinan yang dinilai janggal. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan kepada pengusaha.

“Jadi selama ini masyarakat di pesisir tidak pernah jadi bagian dari pelayanan publik. Kami berhak terhadap transparansi dan data-data,” kata Piter kembali.

Sementara itu, Kadis Kominfo Sulut, Steven Liow, yang menerima massa aksi, mengaku jika aspirasi dari masyarakat akan langsung disampaikan kepada Gubernur.

Selain itu, Steven juga akan memastikan jika hasil kesepakatannya bersama pendemo yakni membentuk tim untuk menyelesaikan perihal izin Reklamasi akan dilaksanakan.

“Aspirasi ini telah kami sepakati. Tim akan dibentuk dan akan turun pada pekan depan. Tim ini terdiri dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Lingkungan Hidup,” kata Steven.

Adapun massa demo di depan Mako Polda Sulut, meminta agar polisi dapat berada di pihak masyarakat dan tidak terlibat pada upaya pengamanan proses reklamasi yang dilakukan oleh PT MUP selaku pengembang.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membuka kembali keran ekspor pasir laut di Indonesia untuk hasil sedimentasi, setelah 20 tahun ditutup. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pembukaan izin ekspor pasir laut itu berpotensi membantu negara tetangga, Singapura, untuk menjalankan proyek perluasan lahan negaranya. Kesempatan ini juga akan dimanfaatkan oleh para pengusaha Singapura untuk mendapatkan pasir laut guna menjalankan berbagai megaproyek yang tengah digarap.

Berdasarkan daftar perusahaan lokal calon penambangan pasir laut, yang mengajukan izin ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat sejumlah perusahaan Singapura yang bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk menjadi calon pembeli pasir laut dari Indonesia. Di antara perusahaan Singapura tersebut adalah Jo-An Group Pte. Ltd., Bluestream Marine Pte. Ltd., Fly Star Incorporated Pte. Ltd., dan SG Sand Supply Pte. Ltd.

Selain itu, Singapura juga saat ini tengah merencanakan berbagai proyek reklamasi yang akan membutuhkan pasokan pasir laut dari Indonesia. Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Proyek Reklamasi Marina East, Nicoll, dan Long Island

Menurut laporan Majalah Tempo berjudul “Hitung-Hitungan Singapura Membeli Pasir Laut Indonesia,” disebutkan bahwa Singapura merupakan salah satu pasar terbesar untuk pasir laut. Negara yang sering disebut sebagai kota pulau itu memang membutuhkan pasir dalam jumlah besar.

Selain digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, pasir juga diperlukan Singapura untuk reklamasi pantai. Negara tersebut pun terus memperluas daratannya dengan slogan yang terkenal, "More Land, More Homes, More Greenery".

Pada 2030, kebutuhan lahan di Singapura diperkirakan meningkat dari 71.400 hektare menjadi 76 ribu hektare. Saat ini, seperti dikutip dari The Straits Times, Singapura tengah bersiap membangun kembali pantai selatannya dengan garis pantai sepanjang 120 kilometer yang membentang dari Terminal Pasir Panjang hingga Terminal Feri Tanah Merah.

Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan dalam pidato Hari Nasional pada 18 Agustus 2024 bahwa rumah-rumah baru akan dibangun di kawasan tepi laut Marina East, Nicoll, serta di Long Island, lepas pantai timur.

Proyek reklamasi ini akan menciptakan 800 hektare lahan baru, dua kali lipat dari luas Marina Bay. Megaproyek itu juga diperkirakan memakan waktu puluhan tahun, mirip dengan proyek reklamasi Marina Bay yang dilakukan setelah kemerdekaan Singapura pada 1965.

Oleh karena itu, proyek-proyek jumbo Singapura ini membutuhkan pasokan pasir dalam jumlah besar. Perkiraannya, untuk menguruk atau mereklamasi lahan 1 kilometer persegi, diperlukan 37,5 juta meter kubik pasir atau sama dengan mengisi tiga setengah bangunan Istana Negara.

Selanjutnya baca: Reklamasi Pelabuhan Tuas

• 1
• 2
• Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), mengusulkan penggunaan sampah sebagai dasar pembangunan dalam proyek reklamasi Jakarta Utara.

Ia menjelaskan bahwa reklamasi ini nantinya hanya akan memanfaatkan 30 persen pasir laut, sementara sisanya akan berasal dari sampah yang diolah menjadi batu melalui teknologi tertentu.

“(Untuk reklamasi) nanti pasir laut itu kita coba minimalisir, mungkin hanya jadi 30 persen lah. sisanya itu dari sampah yang nanti dibuat jadi batu oleh sebuah mekanisme teknologi,” ujar Ridwan Kamil dalam acara diskusi di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2024).

RK meyakini bahwa teknologi untuk mengolah sampah ini sudah ada. Namun, ia menekankan perlunya political will atau kemauan politik untuk merealisasikan komitmen ini.

“Tapi, sekali lagi, ini butuh political will, butuh imajinasi dan komitmen will ini kita jadikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, RK juga mengatakan akan memaksimalkan reklamasi di Jakarta Utara.

Menurut dia, wilayah Jakarta bagian timur dan barat sudah mengalami keterbatasan lahan yang membuat pengembangan sulit dilakukan.

“Tapi menurut saya pembangunan Jakarta yang paling logis adalah ke utara. Timur sudah habis lahannya, barat sudah habis, Selatan sudah habis, yang mungkin adalah ke utara dengan memaksimalkan salah satunya reklamasi," ucap Ridwan Kamil di Jakarta Convention Center, Minggu (29/9/2024).

Dia menambahkan, Jakarta Utara lebih memungkinkan untuk dikembangkan dibandingkan wilayah lain.

"Takdirnya masih bisa direkayasa, itu poinnya. Barat Timur sudah berbatasan dengan wilayah Jawa Barat, sudah berbatasan dengan wilayah Banten, enggak bisa," jelasnya.

RK juga menegaskan bahwa reklamasi harus dipandang secara positif, asalkan tidak melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

“Selama tidak merusak lingkungan, Singapura melakukan, Jepang melakukan, Dubai melakukan, banyak negara melakukan. Yang penting yang dijaga itu,” tutup Ridwan Kamil.