JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan Partai Gerindra dan partai pendukungnya untuk memprioritaskan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

Zaenur menegaskan, RUU Perampasan Aset penting untuk dituntaskan demi memajukan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya berharap Presiden Prabowo dapat melihat pentingnya RUU Perampasan Aset ini dan memerintahkan partainya dan partai pendukungnya untuk memprioritaskan RUU Perampasan Aset ini agar dapat masuk Prolegnas," kata Zaenur saat dihubungi, Selasa (29/10/2024).

"Tanpa ada itu tidak akan ada lompatan yang berarti, semua akan business as usual," ujar dia.

Zaenur mengaku kecewa melihat RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar Prolegnas 2025-2029 yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut dia, janji-janji pemberantasan korupsi yang diyakini akan diperkuat pemerintahan baru, terlihat sulit terwujud apabila RUU Perampasan Aset tetap mandek.

"RUU Perampasan Aset ini sangat penting untuk efektivitas pemberantasan korupsi dengan mengkriminalisasi harta yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya," ujar Zaenur.

Sebelumnya, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak ada di dalam daftar usulan RUU yang masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024), yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan prolegnas 2025-2029.

Berdasarkan surat Komisi III DPR RI per 24 Oktober lalu, hanya ada RUU tentang hukum acara perdata dan RUU tentang hukum perdata internasional yang dicanangkan di dalam prolegnas.

Anggota Baleg DPR Saleh Daulay mengungkapkan bahwa secara politik RUU ini memang tidak mudah.

"Kami sudah membahas itu dan kami sudah komunikasi dengan partai-partai lain. Tetapi kelihatannya di partai-partai lain juga tidak mudah, kan mereka semuanya sama seperti kita," ujar Saleh usai rapat Baleg, Senin (28/10/2024).

"Saya juga menunggu inisiatif dari pemerintah seperti apa. Ini kan inisiatif pemerintah. Jadi jangan semua mata tertuju ke Baleg DPR," sambungnya.

Dengan tak masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas, artinya RUU yang sudah diusulkan pemerintah ini lagi-lagi tak jelas nasibnya.

Padahal, DPR periode lalu sempat berdalih bahwa RUU yang diyakini dapat memiskinkan koruptor itu tak dapat dikerjakan karena waktu yang mepet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menegaskan, tidak boleh ada kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disiapkan untuk aparat kepolisian dan kejaksaan.

Zaennur mengatakan, KPK bulanlah sekretariat bersama yang mengharuskan ada perwakilan Polri dan Kejaksaan.

“KPK itu bukan sekber, bukan sekretariat bersama antara Kepolisian dan Kejaksaan,” kata Zaenur saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Zaenur menuturkan, semua orang yang memenuhi syarat memang memiliki hak untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim)

Namun, ia mengingatkan Panitia Seleksi Capim KPK agar tidak membuat sistem kuota atau alokasi khusus untuk meloloskan polisi dan jaksa.

Pasalnya, Undang-Undang KPK tidak mewajibkan ada perwakilan dari Polri dan Kejaksaan lolos dalam seleksi capim dan dewas KPK.

“Semua harus melalui proses seleksi yang bersifat fair play untuk semua orang, apa pun latar belakangnya. Jangan sampai ada sistem bersifat kuota ataupun alokasi untuk penegak hukum,” kata Zaenur.

Ia pun mengingatkan bahwa cikal bakal berdirinya KPK adalah memotivasi agar Kepolisian dan Kejaksaan bisa bersih dari korupsi.

“KPK dibuat untuk mentrigger dua lembaga ini agar dapat bersih dari korupsi kemudian bisa efektif turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Zaenur.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung dan Polri mengirimkan personelnya untuk mengikuti seleksi capim dan Dewan Penagawas KPK periode 2024-2029.

Polri mengirimkan empat orang jenderal, sedangkan ada lima jaksa senior Kejagung yang mendaftar.

Tahap pendaftaran telah ditutup pada Senin (15/7/2024) lalu dan kini memasuki tahap seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 24 Juli 2024.