JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyatakan, proses pembentukan panitia seleksi (Pansel) hingga seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah sejak awal.

Hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama, yang menyebutkan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, dengan putusan MK itu, maka proses rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 hanya bisa dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Betul, tidak sah sejak awal. Yang berhak bikin pansel dan serahkan nama calon ke DPR adalah Prabowo," kata Boyamin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimaksud Boyamin tercantum dalam laman resmi MK.

Dalam putusan itu, MK mengabulkan gugatan Nurul Ghufron dan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Pada halaman 118 lembar putusan, MK juga menjelaskan pertimbangan mengubah lama masa jabatan itu, yakni agar seleksi calon pimpinan KPK cukup dilakukan sekali oleh pemerintah sesuai periodesasi 5 tahunan.

MK pun menulis dalam putusannya itu bahwa seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Berdasarkan putusan MK itu, Boyamin menilai proses seleksi yang sudah berjalan oleh pansel bentukan Jokowi tidak sah.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 ( Prabowo Subianto). Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya.

Boyamin mengatakan, MAKI akan mengajukan surat somasi atau teguran kepada Presiden Jokowi untuk tidak menyerahkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR.

Apabila somasi/teguran ini diabaikan, MAKI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat presiden kepada DPR.

"Sisi lain kami juga akan berkirim surat untuk menolak surat presiden Jokowi dikarenakan yang berwenang adalah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2024," ucap dia.

Sebelumnya, Pansel KPK telah menyeleksi ratusan nama dan mengumumkan 10 nama calon pimpinan dan calon dewas KPK.

Adapun 10 nama itu telah diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2024) siang.

"Sekitar pukul 12.30 tadi (kami) diterima oleh Bapak Presiden untuk menyerahkan hasil akhir dari pada seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK," kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Nantinya, Jokowi bakal menyerahkan 10 nama itu kepada DPR RI untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Berikut ini 10 nama calon pimpinan yang bakal diserahkan ke DPR RI

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitnah Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky indarti

10. Setyo Budiyanto

Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas menjadi nilai utama untuk menyeleksi kandidat yang namanya akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Pansel Arief Satria pun menekankan bahwa pihaknya akhirnya telah menyelesaikan proses seleksi dan menetapkan 10 nama Capim serta 10 nama Cadewas

"Bahwa kriteria yang kita tetapkan dalam memilih Capim dan Cadewas ini adalah, satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," katanya di Gedung Kemensetneg RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa proses penetapan kriteria tersebut, tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan.

Dia menjelaskan sosok seperti dari kalangan akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO) turutdiundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk memimpin KPK dan menjadi Dewan Pengawas.

"Dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi, kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas ugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan Cadewas," ucapnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa pihaknya turut memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai.

Menurutnya, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Setelah melalui proses panjang, kata Arief, Jokowi pun menyambut baik hasil kerja Pansel dan mengapresiasi usaha yang dilakukan.

"Sehingga kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama Capim dan 10 nama Cadewas kepada pak presiden, dan alhamdulillah pak presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR," pungkas Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyerahkan masing-masing 10 nama calon pimpinan KPK dan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10/2024) hari ini.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyebut nama-nama itu bakal diserahkan kepada Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebelum Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) siang nanti.

"Ya insya Allah (akan diserahkan hari ini). Rencana di Halim, (namanya masing-masing) 10 orang," ucap Ateh kepada wartawan, Selasa.

Ateh menuturkan, Jokowi selanjutnya akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan calon Dewas itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Presiden serahkan ke DPR untuk dipilih 5 capim," ucap dia.

Untuk diketahui, sebelumnya ada 20 nama capim KPK dan 20 calon anggota Dewas KPK yang mengikuti tes wawancara pada 17-20 September 2024 lalu.

Setelah tes wawancara selesai, Pansel menggelar rapat untuk menentukan 10 nama yang diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Ateh mengeklaim, tidak ada kendala yang berarti dalam proses seleksi ini, meski tes wawancara yang berlangsung sepanjang hari membuat para anggota Pansel merasa kelelahan.

"Kendalanya? Tidak ada, hanya ngantuk saja seharian. Seharian, kan? Luar biasa capeknya," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menyerahkan rekam jejak pimpinan hingga pegawainya kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK yang merupakan tahapan proses seleksi calon pimpinan KPK. Ada dua komisioner KPK saat ini yang ikut mendaftar ikut seleksi calon pimpinan KPK, yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

"Kami sudah memberikan informasi kepada pansel tentang calon-calon yang mau menjadi pimpinan KPK. Itu sudah kami sampaikan apa adanya, catatan etika apa adanya," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Tumpak menerangkan catatan yang diberikan kepada Pansel Capim KPK tersebut belum menyertakan putusan sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Karena, pada saat itu Dewas KPK menerima perintah penundaan pembacaan putusan sidang kode etik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lebih lanjut Tumpak mengatakan Dewas KPK tidak berencana memperbaharui catatan rekam jejak yang diberikan kepada Pansel Capim KPK meski saat ini telah ada putusan terkait kode etik tersebut.

"Apa perlu sekarang disusulkan lagi? Saya rasa enggak usah. Semua sudah tahu. Tentunya dia baca juga," kata Tumpak.

Untuk diketahui, Dewas KPK lewat Sidang Kode Etik menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah melanggar kode etik insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian. Atas pelanggaran tersebut Ghufron dijatuhi sanksi sedang dalam bentuk teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama 6 bulan.

Tumpak mengungkapkan bobot sanksi yang dijatuhkan terhadap insan KPK yang melakukan pelanggaran kode etik ditentukan oleh dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

"Karena berat ringannya sanksi tu tergantung daripada dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini dampaknya masih terbatas kepada menurunnya citra institusi KPK, belum sampai ke tingkat merugikan pemerintah," ujarnya.

Tumpak mengatakan karena pertimbangan itulah sanksi yang dijatuhkan oleh Dewas KPK adalah sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama 6 bulan. Lebih lanjut Dewas KPK menyatakan hal yang memberatkan Ghufron adalah tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktik- praktik nepotisme dengan menggunakan pengaruh serta tidak menjaga muruah KPK sebagai lembaga antikorupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan citra KPK di masyarakat semakin menurun.

Kemudian tidak menyesali perbuatannya, tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang.

"Selain itu terperiksa (Ghufron) juga aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media tentang apa yang dilakukannya sehingga menyebabkan pemberitaan tentang perbuatan terperiksa semakin meluas," kata Tumpak.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik. Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kembali mendaftar sebagai Capim KPK periode 2024-2029. Pimpinan KPK lainnya yang kembali ikut mendaftar adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan seleksi calon pimpinan (capim) KPK serta calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK menghasilkan sosok terbaik untuk mengisi lembaga antirasuah ini. Karena itu, KPK berharap proses seleksi dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

“Kami juga berharap proses tersebut tanpa intervensi dari pihak manapun dan kami meyakini bahwa itulah yang dilakukan oleh pansel,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

KPK pun menyerahkan proses seleksi ke pansel. Harapannya proses seleksi dapat berjalan secara lancar dan profesional.

“Saya pikir, seluruh insan KPK juga berharap nantinya akan terpilih capim dan Dewas yang terbaik,” ujar Tessa.

Diketahui, 40 orang calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta 40 orang calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK lolos tes tertulis. Mereka wajib mengikuti tahap berikutnya yakni profile assesment.

Kejagung Tarik 10 Jaksa Senior yang Bertugas di KPK

Dari total pendaftar capim sebanyak 230 orang yang lolos seleksi tertulis sebanyak 40 orang, sedangkan dari total 142 calon Dewas KPK yang ikut tes, 40 orang lolos tes tertulis.

“Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile assesment yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024,” kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK, Yusuf Ateh di Gedung Setneg, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Disampaikan Ateh, profile assesment akan dilakukan oleh lembaga konsultan resmi. Nantinya akan dilakukan penilaian terkait potensi maupun kompetensinya.

Pansel KPK mengharapkan tanggapan masyarakat atas nama-nama peserta seleksi capim KPK dan calon Dewas KPK yang lulus tes tertulis. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan ke sekretariat pansel sampai 24 Agustus melalui situs administrasi panitia seleksi elektronik (APEL) https://apel.setneg.go.id, atau melalui email pansel.capim.kpk@setneg.go.id dan pansel.cadewas.kpk@setneg.go.id.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim-Dewas KPK) telah mengumumkan nama-nama yang lolos tahapan tes tertulis. Pansel mengajak masyarakat memberi masukan terhadap nama-nama tersebut.

"Panitia seleksi, mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi calon pimpinan dan dewas pengawas KPK yang dinyatakan lulus," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh, dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2024.

Yusuf menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (Apel) pada situs apel.setneg.go.id atau melalui email ke pansel.capim.kpk@setneg.go.id dan pansel.cadewas.kpk@setneg.go.id. Masukan publik ditunggu hingga 24 Agustus 2024.
Ateh tak menjelaskan sejauh mana masukan masyarakat memengaruhi penilaian pansel. Yang jelas, Pansel akan memverifikasi setiap masukan dari masyarakat.

"Kami verifikasi dan kalau memang itu benar-benar pengaduannya katakan atau bisa kita nyatakan benar-benar itu akan sangat bermakna bagi kami semua untuk melakukan seleksi," jelasnya.

Baca juga: 40 Capim KPK Lolos Tes Tertulis, Ini Daftarnya

Berikut ini daftar capim KPK yang lolos tes tulis:

1. Achmad Zubair
2. Agung Setya Imam Effendi
3. Agus Joko Pramono
4. Ahmad Alamsyah Saragih
5. Albertus Usada
6. Andi Herman
7. Andi Pangerang Moenta
8. Dadang Herli Saputra
9. Didik Agung Widjanarko
10. Djoko Poerwanto
11. Erdianto
12. Fitroh Rohcahyanto
13. Giri Suprapdiono
14. Gunarwanto
15. Harli Siregar
16. I Nyoman Wara
17. Ibnu Basuki Widodo
18. Ida Budhiati
19. Imron Rosyadi Hamid
20. Johan Budi Sapto Pribowo
21. Johanis Tanak
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata
23. Minanoer Rachman
24. Muhammad Yusuf
25. Nurul Ghufron
26. Nuryanto
27. Pahala Nainggolan
28. Poengky Indarti
29. R Benny Riyanto
30. R.Z Panca Putra S.
31. Rakhmad Setyadi
32. Rios Rahmanto
33. Sang Made Mahendrajaya
34. Setyo Budiyanto
35. Subagio
36. Sudirman Said
37. Sugeng Purnomo
38. Vera Diyanty
39. Wawan Wardiana
40. Yanuar Nugroho

Berikut ini daftar calon Dewan Pengawas KPK yang lolos tes tertulis:

1. Achmed Sukendro
2. Ardilafiza
3. Benny Jozua Mamoto
4. Binsar M. Gultom
5. Bobby Hamzar Rafinus
6. Chisca Mirawati
7. Dody Eko Wijayanto
8. Eddy P. Nasution
9. Eddy Yusuf
10. Edy Karim
11. Elly Fariani
12. Elthaf
13. Gatot Darmasto
14. Gusrizal
15. Hamdi Hassyarbaini
16. Hamidah Abdurrachman
17. Heru Kreshna Reza
18. Imam Suharjo
19. Iskandar Mz
20. John Dista
21. Kaspudin Nor
22. Khairul Rizal
23. Liberti Sitinjak
24. Maria Margareta Rini Purwandari
25. Matheus Samiaji (M.Samiaji)
26. Mirwazi
27. Padma Dewi Liman
28. Panutan Sakti Sulendrakusuma
29. Rodjai S Irawan
30. Sarwono Sutikno
31. Soeherman
32. Sri Hadiati Wara Kustriani
33. Sugiono Eksantoso
34. Suhartanto
35. Sumartoyo
36. Sumpeno
37. Suryo Sularso
38. Tony Hartono
39. Wisnu Baroto
40. Yeni Andriani

(AGA)

JAKARTA, investor.id – Dua nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini (petahana), Nurul Ghufron dan Johanis Tanak, dinyatakan lulus tes tertulis oleh Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK.

Dua nama piminan KPK tersebut menjadi bagian dari 40 capim KPK yang lolos untuk mengikuti tes tertulis yang diumumkan Pansel. Selanjutnya, para capim ini akan mengikuti tes tahap berikutnya yakni profile assesment.

“Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile assesment yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024,” kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK, Yusuf Ateh di Gedung Setneg, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Adapun detail jadwal profile assesment tersebut akan diumumkan pada 23 Agustus 2024 mendatang.

Disampaikan Ateh, profile assesment akan dilakukan oleh lembaga konsultan resmi. Melalui lembaga ini para capim KPK akan dinilai terkait dengan potensi dan kompetensinya.

Berikut ini adalah 40 capim KPK yang lolos tes tertulis:

1. Achmad Zubair

2. Agung Setya Imam Effendi

3. Agus Joko Pramono

4. Ahmad Alamsyah Saragih

5. Albertus Usada

6. Andi Herman

7. Andi Pangerang Moenta

8. Dadang Herli Saputra

9. Didik Agung Widjanarko

10. Djoko Poerwanto

11. Erdianto

12. Fitroh Rohcahyanto

13. Giri Suprapdiono

14. Gunarwanto

15. Harli Siregar

16. I Nyoman Wara

17. Ibnu Basuki Widodo

18. Ida Budhiati

19. Imron Rosyadi Hamid

20. Johan Budi Sapto Pribowo

21. Johanis Tanak

22. Michael Rolandi Cesnanta Brata

23. Minanoer Rachman

24. Muhammad Yusuf

25. Nurul Ghufron

26. Nuryanto

27. Pahala Nainggolan

28. Poengky Indarti

29. R Benny Riyanto

30. R.Z Panca Putra S.

31. Rakhmad Setyadi

32. Rios Rahmanto

33. Sang Made Mahendrajaya

34. Setyo Budiyanto

35. Subagio

36. Sudirman Said

37. Sugeng Purnomo

38. Vera Diyanty

39. Wawan Wardiana

40. Yanuar Nugroho

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) diminta tetap bekerja secara profesional. Pansel harus selektif dan jangan terpengaruh pada kepentingan politik.

“Harus menjadi perhatian bagi pansel agar lebih selektif, jangan sampai orang-orang yang punya interest politik menduduki jabatan pimpinan KPK,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman dalam tayangan Metro TV, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dia menegaskan KPK merupakan lembaga yang independen. Jangan sampai ada kepentingan politik yang terlibat dalam proses pemilihan capim KPK, agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada era sebelumnya tidak terulang.
Dia juga mengingatkan pansel untuk lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon pimpinan KPK dan Dewas yang berasal dari institusi kepolisian dan kejaksaan. Orang-orang tersebut memiliki potensi dipengaruhi instansinya.

“KPK itu adalah lembaga independen terbebas dari kekuasaan manapun, sehingga pimpinannya harus independen, tidak boleh ada calon titipan dari kepentingan politik, maupun dari sesama kolega penegak hukum,” ucap Zaenur.

Baca Juga: Bukan Lagi Soal Teknis, Ini yang Harus Digali Pansel ke Capim KPK

Seleksi capim KPK telah memasuki tahapan tes tertulis. Dari 236 peserta yang lolos ke tahap tes tertulis, hanya 229 orang yang hadir. Sebanyak tujuh orang yang tidak hadir dinyatakan tidak lolos tahap seleksi tertulis.

(AZF)

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersikap adil. Jangan sampai mengistimewakan kandidat tertentu, termasuk dari institusi penegak hukum.

Peneliti ICW, Diky Anandya, menyebut ada 236 kandidat yang lolos seleksi administrasi capim KPK. Sebanyak 11 kandidat berasal dari kejaksaan, dan 16 kandidat dari kepolisian. Diky ingin Pansel capim KPK mengawal secara adil proses seleksi.

"ICW mengingatkan agar panitia seleksi tidak memberikan keistimewaan bagi kandidat (tertentu)," kata Diky saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurut dia, tak ada regulasi yang mengharuskan KPK dipimpin unsur-unsur tertentu. Pansel, kata dia, mesti menghindari potensi konflik kepentingan dengan meningkatkan transparansi seleksi capim dan dewan pengawas KPK.
"Salah satu hal yang dapat dilakukan Pansel capim KPK adalah dengan secara proaktif berkomunikasi dengan Dewas KPK," kata Diky.

Menurut dia, hal tersebut diperlukan untuk mencermati rekam jejak pendaftar. Termasuk, kandidat yang berasal dari internal KPK, utamanya calon yang pernah melanggar kode etik selama bertugas.

Diky mencontohkan kasus pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Fakta ini, kata Diky, mesti menjadi perhatian serius bagi Pansel capim KPK.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 236 orang yang lolos seleksi administrasi sebagai capim KPK periode 2024-2029.

Ada sejumlah nama kondang yang lolos seleksi administrasi, antara lain dua orang pimpinan KPK petahana yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak. Ada pula Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Beberapa nama yang pernah bekerja di KPK juga lolos seleksi administrasi, misalnya, eks pimpinan KPK yang kini anggota DPR Johan Budi Sapto Pribowo serta eks direktur KPK yang dipecat karena tes wawasan kebangsaan pada 2021, Giri Suprapdiono.

Selain itu, ada juga sosok Sudirman Said yang lolos seleksi administrasi. Sudirman adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada Pemilihan Presiden 2024 lalu menjadi bagian tim sukses pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Para peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, tes tertulis, pada 31 Juli 2024 mendatang.

Berikut ini daftar 236 capim KPK yang lolos seleksi administrasi:

Abdul Gofur, Abdul Jalil, Abdul Qadir Amir Hartono, Achmad Zubair, Addinul Ikhsan, Agung Setya Imam Effendi, Agus Joko Pramono, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, Ahmad Alamsyah Saragih, Ahmad Mu'am, Airien Marttanti Koesniar, Alamsyah Basri, Albertus Agus Windarto.

Albertus P Sitanggang, Albertus Usada, Andi Herman, Andry Ideawan, Anna Devi, Ansori, Antam Novambar, Anthony Budiawan, Apin Aviyan, Appe Hutauruk, Aprizal, Arrisman, Ary Widy Hartono, Asner Sihaloho, Bambang Prijambodo, Bambang Soetono, Baringin Sianturi, Barita Lh Simanjuntak.

Bhudhi Kuswanto, Bisyron Wahyudi, Budhi Masthuri, Budi Achmad Djohari, Budiman Tanuredjo, Burhanuddin, Cahya Hardianto Harefa, Cahyawan Nowo Putro, Cahyo R E Wibowo, Cecep B Burdansyah, Dadang Herli Saputra, Dadang Suwanda, Dahlan Pido, Daniel Paruhum Pangihutan Tambunan.

Darlius, David Maruhum Lumban Tobing, Dede Farhan Aulawi, Dedi Fatius, Dedi Haryadi, Dendi Gustinandar, Denis, Dian Patria, Didik Agung Widjanarko, Didik Sasono Setyadi, Djamaludin Ismail, Djoko Poerwanto, Dwi Nugroho, Eddy Parulian Siregar, Edi Rusdianto, Eduard Luntungan.

Efendy Hutapea, Effendri Rais, Eka Pria Saputra, Eko Setiawan, Eko Sudarmanto, Erdianto, Eries Jonifianto, Evienda Ginting, Faisal Abdul Naser, Fiantonius Sihotang, Firman Haris Ginting, Fitroh Rohcahyanto, Frank Sinatra Simbolon, Giri Suprapdiono, Grubert Taalungan Ughude, Gunarwanto.

Gunawan Raka, H. Wahju Prijo Djatmiko, Hanurani Prajanto, Hardian, Harli Siregar, Harris Fadillah, Harry Z. Soeratin, Hasby Ashidiqi, Heni Nugraha, Henricus Judi Adrianto, Heppy Wajongkere, Herbert Aritonang, Herman Setiawan, Herry Muryanto, Hetty Soffy Regina Schouten.

Hotman Tambunan, I Gusti Agung Bagus Komang Wijaya Adhi, I Nyoman Wara, Ibnu Affan, Ibnu Basuki Widodo, Ibrahim Qamarius, Ichsan Fuady, Ida Budhiati, Ihat Subihat, Ike Edwin, Imam Nashirudin, Iman Jaya, Imron Rosyadi Hamid, Irlan Superi, Jaenuri, Jhon S E Panggabean, Jogi Nainggolan.

Johan Budi Sapto Pribowo, Johanis Tanak, Julius Purnawan, Julius Valintino Sihombing, Kamaluddin Pane, Kamri Ahmad, Kemas Akhmad Tajuddin, Ketut Sumedana, Koesnadi Notonegoro, Kunjung Wahyudi. Leonardus Joko Eko Nugroho, M. Iswandi Hari, Mahfud Nurnajamuddin.

Maneger Nasution, Maria Kristi Endah Murni, Masfar Gazali, Masjaya, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Minanoer Rachman, Mince Phieter, Mis Joni, Moch Ali Imron, Mohamad Ali Irfan, Mohammad Saifuddin, Mohammad Soleh, Mohammad Zamroni, Mohd. Rizal Rambe, Muh. Husein Ahmadi.

Muhamad Nur Ram'dhan, Muhammad Akram, Muhammad Nurkhoiron, Muhammad Sigit, Muhammad Yusuf, Muhtar Judu, Mukhtadi, Mulyana, Nazly Parlindungan Siregar, Nelson Simanjuntak, Nicolas Besi, Niko Adrian, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, Noor Sidharta, Nora Haposan Situmorang.

Nova Eva Chotifah, Nugraha Pranadita, Nugroho Eko Martono, Nurul Ghufron, Nuryanto, Pahala Nainggolan, Pandji Utama, Patar Sihotang, Pieter Cannys Zulkifli, Poengky Indarti, Pragita Dazza, R Benny Riyanto, R Febriansyah T Rozak, R Edi Sewandono, R.Z Panca Putra S, Rachmat Manggala Purba.

Raden Adnan, Raden Kriswantoro Kusuma Wardhono, Rahayu Kencana Widari, Rajali, Rakhmad Setyadi, Ranu Mihardja, Raswad, Ratmo, Reswanda, Revosia Eliaputra Sinaga, Richard Marolop Nainggolan, Rio Zakaria, Rios Rahmanto, Riri Yesfri Ivan, Robert Balbut, Rudy Mahani Harahap, Rudy Sapoelete.

Rusdianto Matulatuwa, Sahnan Solin, Salidin, Sandi Indra Prasetya, Sang Made Mahendrajaya, Santrawan Totone Paparang, Sehati Halawa, Setyo Budiyanto, Soekatmo, Subagio, Subandi, Sudirman Said, Suganda Pandapotan Pasaribu, Sugeng Purnomo, Sulistiyanto, Suratin Eko Supono.

Surya Tjandra, Susanto, Sutan Maizon Rusdi, Sutjahjo, Syahrudin Damanik, Syarofi, Syawal Abdulajid, Tasdiyanto, Tavip Santoso, Tb. Memed Adiwinata, Teguh Santoso, Teguh Wardoyo, Tini Gustin, Titis Sosro Tri Raharjo, Tohadi, Ubaidillah Nugraha, Ummi Maskanah, Vera Diyanty, Veri Anggrijono.

Viva Aditya, Wahyu Widayat, Wawan Wardiana, Wawan Zulmawan, Widhi Handoko, Yakob Nopis Timang, Yani Nur Syamsu, Yanuar Nugroho, Yeheskiel Minggus Tiranda, Yonatan, Yoyo Sugeng Triyogo, Yudi Kristiana, Yudianta Medio Natamana, Yuli Kristiyono, dan Yuliadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, ada 236 capim KPK dan 146 calon anggota Dewas KPK yang lolos seleksi administrasi.

"Yang dinyatakan lulus sebanyak 236 orang (74 persen dari total pendaftar), untuk capim KPK dan sebanyak 146 orang (71 persen dari total yang mendaftar) untuk calon Dewas KPK," ujar Ateh di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Selasa (24/7/2024).

Ateh menuturkan, jumlah maupun persentase pendaftar yang lolos seleksi administrasi bertambah jika dibandingkan pada seleksi tahun 2019 lalu.

Ia menjelaskan, pada seleksi tahun 2019, dari jumlah total pendaftar sebanyak 376 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 192 orang atau 51 persen.

Ateh melanjutkan, 236 capim KPK yang lolos seleksi administrasi terdiri dari 221 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Sementara itu, 140 calon anggota Dewas KPK yang lolos seleksi administrasi terdiri dari 16 orang perempuan dan 130 orang laki-laki.

Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada hari ini melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan website Komisi Pemberantasan Korupsi (www.kpk.go.id).

Pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahap berikutnya, yakni tes tertulis yang akan diselenggarakan pada 31 Juli 2024 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1, Cilandak, Jakarta Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan permintaan putusan sela Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya dalam perkara uji materi Undang-Undang KPK sepenuhnya tergantung kepada rapat permusyawaratan hakim (RPH). Novel Baswedan mengajukan uji materi UU KPK terkait pasal syarat minimal usia calon pimpinan KPK.

"Semua terserah nanti bagaimana rapat hakim menyikapi kalau tadi akan ada permohonan provisi," kata Suhartoyo selaku Ketua Majelis sidang panel dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel MK, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pada mulanya, kuasa hukum para pemohon, Lakso Anindito, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengajukan putusan sela yang salah satunya agar proses seleksi calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung ditunda terlebih dahulu. Lakso mengatakan, perkara uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ini telah diajukan sejak bulan Mei 2024.

Akan tetapi, MK saat itu fokus menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dan Pileg 2024 sehingga tidak bisa langsung menyidangkan perkara yang mereka ajukan. Sementara itu, pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK periode 2024–2029 telah berakhir pada 15 Juli 2024. Oleh karena itu, para pemohon meminta MK menjatuhkan putusan sela dimaksud.

"Nantinya pada revisi ini kami juga mengajukan terkait dengan putusan sela, Yang Mulia, apabila diperkenankan agar pemohon kami tidak semakin jauh kehilangan haknya dan tetap mendapatkan dispensasi atau bisa juga prosesnya ditunda pada proses seleksi yang sedang berlangsung," ucap Lakso.

Mengenai hal itu, Suhartoyo mengatakan bahwa MK memang tengah fokus menangani perkara PHPU Pilpres dan Pileg saat Novel dan kawan-kawan mengajukan perkara tersebut. Menurut Suhartoyo, ketika MK melaksanakan kewenangan lain yang bersamaan dengan tahapan perkara pengujian undang-undang (PUU) maka tahapan persidangan PUU menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.

Hal itu, kata dia, telah diatur dalam Pasal 82 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

"Jadi, memang kemudian selalu dijadikan pendirian MK, perkara Pengujian Undang-Undang di-hold (ditahan), dihentikan, karena memang sidang yang (PHPU) Pilpres itu sifatnya maraton, bahkan kami di hari Sabtu-Minggu pun sampai tidak libur," ucap Suhartoyo.

Di sisi lain, Suhartoyo menyebut permohonan yang dikabulkan dalam putusan sela tergantung kepada argumentasi hukum yang ditawarkan.

"Tapi memang MK pada titik untuk mengabulkan yang putusan sela, provisi itu, jarang sekali. Meskipun memang ada (yang dikabulkan). Itu artinya memang sangat dikaitkan dengan case by case (kasus per kasus) bagaimana relevansi dan bobot argumentasi yang disampaikan," ujar Suhartoyo.

Dalam perkara ini, Novel Baswedan dkk. meminta kepada MK agar Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK, yakni perihal syarat usia calon pimpinan KPK dimaknai ulang menjadi:

Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.