Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan kerjasama dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MOLIT) Korea Selatan di bidang peningkatan mutu kualitas pekerjaan perkerasan aspal dan pengembangan teknologi perkerasan jalan yang ramah lingkungan. Kemitraan Indonesia-Korea Selatan dalam bidang jalan sendiri sudah terjalin sekitar 19 tahun. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Kementerian PUPR telah bekerjasama dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MOLIT Korea Selatan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jembatan pada jaringan jalan nasional melalui program Establishment of Integrated Management for Structural Health Monitoring System (SHMS).

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menjelaskan, peningkatan mutu kualitas pekerjaan perkerasan aspal merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia.

Kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan dikhususkan pada bidang teknologi guna meningkatkan mutu kualitas pekerjaan perkerasan aspal dan pengembangan teknologi perkerasan yang ramah lingkungan. Kualitas jalan yang kokoh nantinya turut membantu dalam distribusi logistik daerah yang sejalan dengan rencana strategis Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

“Sebagai negara dengan jaringan jalan nasional yang luas, kebutuhan akan perkerasan aspal yang berkualitas tinggi menjadi sangat penting. Implementasi teknologi perkerasan aspal yang lebih ramah lingkungan adalah kebutuhan mendesak yang harus segera direspon,” ucap Rachman dalam acara Indonesia - Korea Technical Exchange Seminar 2024 di Auditorium Kementerian PUPR, pada Rabu (7/8/2024).

Rachman menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam perkerasan aspal tidak hanya akan meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Teknologi digital milik Korea Selatan bisa dimanfaatkan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memonitor dan mengendalikan proses pekerjaan secara lebih efektif dan efisien.

Pasalnya, Korea Selatan memiliki teknologi perkerasan aspal yang sudah teruji dan terbukti berkualitas. Di sisi lain, Indonesia dengan cakupan wilayah yang luas menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan jaringan jalan sehingga kebutuhan akan perkerasan aspal yang berkualitas tinggi menjadi sangat penting.

“Teknologi digital memungkinkan kita untuk melakukan pemantauan secara real-time, analisis data yang akurat, memudahkan deteksi dini kerusakan dan penanganan yang lebih cepat, serta pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia,” ujar Rachman.

Selain pengembangan teknologi perkerasan jalan, lanjut Rachman, percepatan pembangunan sistem Pavement Quality Management System (PQMS) juga menjadi fokus utama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

“Kita harapkan agar program ini dapat selesai lebih cepat pada akhir tahun 2024 agar bisa segera dimanfaatkan untuk memastikan semua proses dan pekerjaan terkait perkerasan jalan dapat terlaksana sesuai dengan standar kualitas yang tinggi,” tambah Rachman Arief.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Plt Kepala OIKN didampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) selaku Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mengikuti langsung tes pengaliran air ke-3 dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara yang berada di titik tertinggi.

Pengaliran air ke-3 berlangsung sejak Sabtu (20/7/2024) hingga Senin dini hari (22/7/2024). Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku dalam melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara.

Setelah tes berhasil, selanjutnya dilakukan pengurasan sistem dan jaringan. Basuki menjelaskan, pengurasan ini berguna untuk memantau ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan, sehingga menjamin kualitas air minum yang baik sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Diharapkan pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara. "Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," tambah Menteri Basuki.

SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/detik, pipa transmisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

Pada tahap I, SPAM Sepaku ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam lima tahun berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (8/7).

Hadir dalam acara tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meskipun begitu, bukan berarti WTP adalah prestasi yang harus dipamerkan.

Menurut Presiden Jokowi, WTP merupakan kewajiban dalam pemanfaatan APBN dan APBD untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu audit agar anggaran digunakan untuk program yang bermanfaat.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden Jokowi.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya reformasi struktural guna mengembangkan inovasi serta menyelaraskan program yang sudah berjalan. Hal tersebut juga harus didukung sinkronisasi regulasi dalam melanjutkan penyederhanaan prosedur agar roda pemerintahan berjalan efektif.

“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Menteri Basuki turut menyampaikan apresiasi kepada BPK karena konsisten menerapkan tata kelola yang transparan dan profesional dalam beberapa tahun terakhir.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan persepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan persepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” kata Menteri Basuki.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini lima kali berturut-turut sejak tahun 2019. Ke depannya, Basuki menegaskan Kementerian PUPR terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memberikan informasi berupa pertanggungjawaban yang transparan.