Jakarta: Nama Arif Havas Oegroseno muncul saat pengumuman wakil menteri luar negeri oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Havas tidak ikut dipanggil di Kertanegara dan pembekalan di Hambalang, pekan lalu.

Havas merupakan Duta Besar RI untuk Jerman yang sudah bertugas sejak 2018. Ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman RI pada 2015-2018.

Saat ditanya kapan mendapat panggilan untuk menjadi Wamenlu, Havas mengatakan pada Sabtu, 19 Oktober 2024 pagi. Ia mengaku kaget dengan panggilan tersebut.
“Ya lagi nyetir di highway, ya kaget,” kata Havas usai acara pisah sambut di Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia langsung terbang dari Berlin, Jerman menuju Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024 pagi.

Havas langsung dilantik bersama dengan dua Wamenlu lainnya, yakni Anis Matta dan Arrmanatha Nasir pada hari ini, pukul 15.00 WIB.

Havas mengaku belum mendapat pembagian tugasnya, namun ia mengungkap diminta untuk membantu Menteri Luar Negeri RI yang baru, Sugiono.

Ia juga akan mengikuti pembekalan di Hambalang beberapa hari ke depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Anis Matta resmi menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Anis Matta yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, sikap Indonesia terhadap Palestina jelas. Prabowo sudah menyatakan akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

"Kalau kita mendengarkan pidato Presiden kemarin jelas sekali, Beliau katakan isu Palestina akan menjadi isu utama dan akan menjadi tugas diplomasi Indonesia di dunia Islam," kata Anis.

Anis mengatakan, membantu Palestina adalah amanat konstitusi. Oleh sebab itu, segala cara akan dilakukan termasuk melalui jalur diplomasi agar peperangan di Gaza bisa segera berakhir dan Palestina bisa merdeka.

"Karena isu Palestina perang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan kita punya amanah konstitusi untuk membantu kemerdekaan Palestina. Saya kira semua usaha kita sebagai bangsa Indonesia baik diplomasi politik maupun kemanusiaan akan kita tunjukkan untuk membantu kemerdekaan Palestina," kata dia.

Meski begitu, eks Presiden PKS ini mengatakan isu dalam dunia Islam tidak hanya Palestina. Ia menyebut, masalah di Palestina nantinya akan jadi game changer terhadap konstelasi global.

"Isu dunia Islam bukan cuma Palestina. Tapi menurut saya perang Palestina akan jadi game changer, hasil akhir perang nanti ini akan mengubah konstelasi bukan hanya di Timur Tengah tapi global," tutur Anis yang ditugasi Prabowo jadi Wamenlu urusan dunia Islam ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta ditunjuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) mendampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

Namun, Anis Matta tidak sendiri karena Prabowo juga menunjuk Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno sebagai Wamenlu.

Sebelum menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora, Anis Matta sudah malang melintang dalam perpolitikan di Tanah Air di bawah bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1968 ini adalah salah satu pendiri Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada 20 Juli 1998.

Partai Keadilan akhirnya berubah nama menjadi PKS setelah pemilihan umum 1999, tepatnya pada 2 Juli 2003.

Dikutip dari laman resmi miliknya, Anis Matta lantas menempati posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS sejak partai tersebut berdiri hingga diangkat menjadi presiden partai oleh Majelis Syuro PKS.

Dia menjabat sebagai Presiden PKS pada 1 Februari 2013 sampai 10 Agustus 2015.

Namun, PKS akhirnya memutuskan memecat Anis Matta dan Fahri Hamzah karena terjadi gejolak dalam internal partai pada 2016.

Padahal, di bawah kepemimpinan Anis Matta, PKS berhasil lolos ke Senayan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, di tengah kasus korupsi yang menjerat eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Bersama PKS, Anis Matta pernah lolos menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan I selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Bahkan, Anis Matta pernah dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode keduanya. Tetapi, dia mundur karena dilantik menjadi Presiden PKS pada 2013.

Setelah dipecat dari PKS, pada 28 Oktober 2019, Anis Matta dan Fahri lantas membangun Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS yang juga memilih hengkang.

Perjuangan Anis Matta membesarkan Partai Gelora tidak mudah. Bersama Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum (waketum) partai, Anis belum mampu membawa Gelora lolos ke Parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Gelora hanya memeroleh 1.282.000 suara atau masih dibawah satu persen dari seluruh suara nasional.

Oleh karenanya, tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Terkait harta kekayaan, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, tercatat ada nama Muhammad Anis Matta yang dua kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pertama, total harta kekayaannya sebesar Rp 4.753.622.000 berdasarkan tanggal lapor 26 Desember 2003. Kedua, sebesar Rp 6.579.720.000 tanggal lapor 7 Desember 2009.

Namun, tidak diketahui detail data dari LHKPN tersebut karena tidak bisa diunduh dan tidak bisa dilihat.

Jakarta: Arrmanatha Nasir, Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke kediaman presiden terpilih RI Prabowo Subianto di Kertanegara hari ini. Ia disinyalir akan menduduki posisi salah satu Wakil Menteri Luar Negeri.

Saat ditemui awak media usai pertemuan di rumah Prabowo, Arrmanatha mengatakan dirinya telah diajak berdiskusi mengenai situasi global.

“Saya menghadap Pak Prabowo, saya berdiskusi mengenai situasi global, tantangan global,” ucap Arrmanatha saat dicegat wartawan di Jalan Kertanegara di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
“Pak Prabowo menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk terus berperan aktif dan membantu menavigasi berbagai tantangan yang ada dan mengambil peluang yang bisa diraih. Itu saja,” sambung dia.

Arrmanatha atau akrab disapa Tata menuturkan, penugasannya nanti akan disampaikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang.

“Saya selama ini di Kementerian Luar Negeri dan sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB, dan itu bidang yang saya tekuni lebih dari 20 tahun,” tutupnya.

Arrmanatha bukan nama baru di Kemenlu RI. Sejak Desember 2014 hingga 2019, Arrmanatha pernah menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Mulai April 2019, Arrmanatha menjadi Duta Besar RI untuk Prancis. Ia menerima penghargaan Commandeur de la Légion d'Honneur pada tahun 2021. Ia kini menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, dan menjabat sejak 25 Oktober 2021.

Baca juga: Sugiono, Calon Menteri Luar Negeri di Era Prabowo Subianto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, BADUNG – Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 telah berakhir kemarin, Selasa (2/9). Ajang temu berskala internasional menjadi salah satu medium untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di Afrika.

Untuk mengetahui lebih detail tentang pelaksanaan IAF ke-2 dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia, Bisnis mewawancarai Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury di sela-sela acara tersebut. Berikut petikannya:

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 2024 berakhir pada Selasa (3/9/2024). Ajang pertemuan berskala internasional ini menjadi salah satu perantara meningkatkan kerja sama Indonesia dan negara-negara Afrika.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan sejumlah pencapaian penting disepakati selama dua hari pertemuan IAF ke-2, antara lain penandatanganan 4 kesepakatan bisnis di sektor industri strategis, 9 sektor bisnis kesehatan, dan 6 sektor bisnis energi baru terbarukan (EBT).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury melaporkan realisasi nilai kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika hingga akhir IAF mencapai US$2,95 miliar atau setara dengan Rp45,83 triliun (asumsi kurs Rp15.538 per dolar AS).

Itu artinya, angka ini naik US$50 juta atau sekitar Rp776,8 miliar dari hari sebelumnya atau hari ke-2 yang sempat menyentuh US$2,9 miliar.

Dia optimistis nilai kesepakatan bisnis dengan negara-negara Afrika dapat mencapai US$3,5 miliar hingga akhir September 2024, dengan beberapa peluang tambahan yang telah dijajaki.

“Kita optimis mencapai target untuk bisa memiliki perjanjian di sektor bisnis atau B2B agreement dengan negara-negara di Afrika itu bisa menembus angka US$3,5 miliar atau Rp55 triliun rupiah,” ujarnya di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum di Nusa Dua Bali, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, capaian ini sebagian berasal kesepakatan-kesepakatan lain yang telah difinalisasi dalam 1-3 pekan terakhir sebelum forum IAF digelar.

Dia menyebutkan, Indonesia telah menandatangani perjanjian terkait pengembangan fasilitas pupuk, termasuk optimalisasi penggunaan suplai gas menjadi pupuk dan amonia.

Selain itu, juga ada kesepakatan untuk mengoptimalisasi untuk kegiatan upstream di sektor minyak dan gas, khususnya di Blok Buzi, Mozambik, Afrika.

Untuk diketahui, Pahala sempat menyebut bahwa nilai kesepakatan bisnis saat ini telah mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti kesehatan, energi, pangan, hingga industri pertahanan dan pembangunan infrastruktur.

Secara terperinci, nilai investasi dari sektor kesehatan khususnya vaksin dan obat-obatan senilai US$94,2 juta, sektor energi yang mencakup eksplorasi gas dan pembangunan infrastruktur listrik sebesar US$1,4 miliar.

"Di sektor pangan khususnya untuk produksi pupuk diperoleh kesepakatan bisnis senilai US$1,2 miliar dan di sektor industri strategis termasuk pertahanan dan pembangunan infrastruktur kita memperoleh kesepakatan bisnis sebesar US$235 juta," ujarnya.

Pahala menekankan bahwa kesepakatan bisnis ini sifatnya masih potensial. Namun, pemerintah akan terus mendorong berbagai prospek bisnis yang belum disepakati, tetapi cukup 'matang' untuk dikejar dalam beberapa waktu mendatang.

"Kita berharap semua hal yang kita capai dalam IAF yang kedua ini dapat ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Afrika, sehingga betul-betul merupakan bentuk daripada kerja sama yang win-win sesuai dengan semangat Bandung," jelasnya.

Pertemuan Bilateral

Selain ajang pertemua bisnis, IAF 2024 juga menjadi kesempatan pemerintah Indonesia melakukan pertemuan bilateral.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan menteri negara-negara Afrika selama gelaran IAF 2024, salah satunya dengan Menlu Eswatini Pholila Shakantu.

Dalam pertemuan bilateral pada hari kedua IAF, Senin (2/9/2024), kedua Menlu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

”MoU ini akan mendorong peningkatan saling kunjung pejabat kedua negara,” jelas Menlu Retno dalam konferensi pers IAF Ke-2 dan HLF MSP, Senin (2/9/2024).

Selain menandatangani MoU dengan Eswatini, Menlu Retno juga mengadakan pertemuan dengan Mensesneg Angola Adao de Almeida dan membahas kerja sama ekonomi, agro industri dan perikanan. Dalam pertemuan ini kedua menteri mengadakan pembicaraan untuk membuka kedutaan besar

”Dan Angola juga sedang dalam proses untuk membuka kedutaan besarnya di Jakarta.,” jelasnya.

Kemlu juga tengah membahas perjanjian pembebasan visa ke Afrika Selatan untuk para pemegang paspor hijau yang pada digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Pahala Mansury mengatakan dengan kemudahan akses perjalanan diharapkan dapat meningkatkan kontak antara pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara di Afrika, terutama Afrika Selatan.

Menurut Pahala, dengan menghilangkan hambatan perjalanan dinilai dapat mendorong hubungan langsung di antara dua negara.

Dia menekankan bahwa kontak langsung adalah kunci untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang konkret. Tanpa kontak ini, akan sulit untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara signifikan.

"Seperti yang kita lihat saat ini kan, tanpa kontak dari para pelaku bisnis susah untuk kita bisa meningkatkan adanya kerja sama ekonomi yang konkret sifatnya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dengan mudahnya perjalanan, diharapkan orang Indonesia lebih mudah melakukan perjalanan ke Afrika dan membangun hubungan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 2024 berakhir pada Selasa (3/9/2024). Ajang pertemuan berskala internasional ini menjadi salah satu perantara meningkatkan kerja sama Indonesia dan negara-negara Afrika.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan sejumlah pencapaian penting disepakati selama dua hari pertemuan IAF ke-2, antara lain penandatanganan 4 kesepakatan bisnis di sektor industri strategis, 9 sektor bisnis kesehatan, dan 6 sektor bisnis energi baru terbarukan (EBT).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury melaporkan realisasi nilai kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika hingga akhir IAF mencapai US$2,95 miliar atau setara dengan Rp45,83 triliun (asumsi kurs Rp15.538 per dolar AS).

Itu artinya, angka ini naik US$50 juta atau sekitar Rp776,8 miliar dari hari sebelumnya atau hari ke-2 yang sempat menyentuh US$2,9 miliar.

Dia optimistis nilai kesepakatan bisnis dengan negara-negara Afrika dapat mencapai US$3,5 miliar hingga akhir September 2024, dengan beberapa peluang tambahan yang telah dijajaki.

“Kita optimis mencapai target untuk bisa memiliki perjanjian di sektor bisnis atau B2B agreement dengan negara-negara di Afrika itu bisa menembus angka US$3,5 miliar atau Rp55 triliun rupiah,” ujarnya di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum di Nusa Dua Bali, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, capaian ini sebagian berasal kesepakatan-kesepakatan lain yang telah difinalisasi dalam 1-3 pekan terakhir sebelum forum IAF digelar.

Dia menyebutkan, Indonesia telah menandatangani perjanjian terkait pengembangan fasilitas pupuk, termasuk optimalisasi penggunaan suplai gas menjadi pupuk dan amonia.

Selain itu, juga ada kesepakatan untuk mengoptimalisasi untuk kegiatan upstream di sektor minyak dan gas, khususnya di Blok Buzi, Mozambik, Afrika.

Untuk diketahui, Pahala sempat menyebut bahwa nilai kesepakatan bisnis saat ini telah mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti kesehatan, energi, pangan, hingga industri pertahanan dan pembangunan infrastruktur.

Secara terperinci, nilai investasi dari sektor kesehatan khususnya vaksin dan obat-obatan senilai US$94,2 juta, sektor energi yang mencakup eksplorasi gas dan pembangunan infrastruktur listrik sebesar US$1,4 miliar.

"Di sektor pangan khususnya untuk produksi pupuk diperoleh kesepakatan bisnis senilai US$1,2 miliar dan di sektor industri strategis termasuk pertahanan dan pembangunan infrastruktur kita memperoleh kesepakatan bisnis sebesar US$235 juta," ujarnya.

Pahala menekankan bahwa kesepakatan bisnis ini sifatnya masih potensial. Namun, pemerintah akan terus mendorong berbagai prospek bisnis yang belum disepakati, tetapi cukup 'matang' untuk dikejar dalam beberapa waktu mendatang.

"Kita berharap semua hal yang kita capai dalam IAF yang kedua ini dapat ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Afrika, sehingga betul-betul merupakan bentuk daripada kerja sama yang win-win sesuai dengan semangat Bandung," jelasnya.

Pertemuan Bilateral

Selain ajang pertemua bisnis, IAF 2024 juga menjadi kesempatan pemerintah Indonesia melakukan pertemuan bilateral.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan menteri negara-negara Afrika selama gelaran IAF 2024, salah satunya dengan Menlu Eswatini Pholila Shakantu.

Dalam pertemuan bilateral pada hari kedua IAF, Senin (2/9/2024), kedua Menlu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

”MoU ini akan mendorong peningkatan saling kunjung pejabat kedua negara,” jelas Menlu Retno dalam konferensi pers IAF Ke-2 dan HLF MSP, Senin (2/9/2024).

Selain menandatangani MoU dengan Eswatini, Menlu Retno juga mengadakan pertemuan dengan Mensesneg Angola Adao de Almeida dan membahas kerja sama ekonomi, agro industri dan perikanan. Dalam pertemuan ini kedua menteri mengadakan pembicaraan untuk membuka kedutaan besar

”Dan Angola juga sedang dalam proses untuk membuka kedutaan besarnya di Jakarta.,” jelasnya.

Kemlu juga tengah membahas perjanjian pembebasan visa ke Afrika Selatan untuk para pemegang paspor hijau yang pada digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Pahala Mansury mengatakan dengan kemudahan akses perjalanan diharapkan dapat meningkatkan kontak antara pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara di Afrika, terutama Afrika Selatan.

Menurut Pahala, dengan menghilangkan hambatan perjalanan dinilai dapat mendorong hubungan langsung di antara dua negara.

Dia menekankan bahwa kontak langsung adalah kunci untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang konkret. Tanpa kontak ini, akan sulit untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara signifikan.

"Seperti yang kita lihat saat ini kan, tanpa kontak dari para pelaku bisnis susah untuk kita bisa meningkatkan adanya kerja sama ekonomi yang konkret sifatnya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dengan mudahnya perjalanan, diharapkan orang Indonesia lebih mudah melakukan perjalanan ke Afrika dan membangun hubungan bisnis.

Bisnis.com, BADUNG - Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, mengungkap beberapa langkah yang dapat dilakukan negara-negara berkembang atau global south untuk meningkatkan perannya dan menarik minat sektor swasta dalam rantai pasok global (global supply chain) di masa depan.

Pahala memaparkan, negara-negara berkembang memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain penting pada panggung global, termasuk dari sisi rantai pasok. Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada 2050 diproyeksi tumbuh 2 kali lebih cepat dibandingkan negara-negara maju.

Selain itu, 6 dari 7 negara dengan ekonomi terbesar pada 20250 diproyeksikan berasal dari kawasan-kawasan berkembang atau disebut emerging market, Salah satunya adalah Indonesia. Mengutip data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Pahala mengatakan pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Asia dan Afrika akan tumbuh lebih dari 6,3% dalam 5 tahun kedepan.

Dia menuturkan, negara-negara berkembang juga diuntungkan dengan laju pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan negara maju. Negara berkembang juga memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak, gas, biodiversity, serta mineral-mineral kritis yang punya peran penting untuk mengatasi krisis iklim seperti untuk pembuatan baterai kendaraan listrik

"Negara berkembang harus terus bergerak maju dalam value chain dan menjadi pemain penting dalam global supply chain. Negara berkembang kini tidak bisa hanya berperan sebagai produsen dan eksportir bahan mentah. Kita juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta untuk meningkatkan upaya ini," jelas Pahala pada acara High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Untuk meningkatkan peran negara-negara berkembang pada rantai pasok global, Pahala menilai salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga Integrasi ekonomi dan akses terhadap pasar. Dia menuturkan, upaya Integrasi ekonomi tersebut semakin penting dilakukan mengingat fragmentasi global yang belakangan terjadi.

Dia mencontohkan, salah satu bentuk fragmentasi tersebut adalah adanya kebijakan pembatasan perdagangan dan/atau Investasi yang berbasis lingkungan atau green protectionism. Pahala mengatakan, negara-negara berkembang harus berupaya mematahkan fragmentasi ekonomi ini melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan, sehingga akses negara-negara ke pasar global pun meningkat.

"Kita akan diuntungkan oleh integrasi ekonomi yang lebih baik, karena ini akan menurunkan biaya serta membuat ekonomi lebih efisien," kata Pahala.

Selanjutnya, negara perlu memastikan resiliensi rantai pasok. Pahala mengatakan, rantai pasok melainkan peran penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dia menuturkan, negara-negara telah belajar banyak terkait pentingnya rantai pasok yang optimal dari disrupsi global yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pahala mengatakan, pengembangan fasilitas infrastruktur terkait, menurunkan ongkos logistik, serta bekerja sama dalam produksi dan distribusi sumber daya alam strategis, merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas rantai pasok.

"Kita juga harus memastikan kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam pengembangan rantai pasok dan value chain ini," ujar Pahala.

Dia melanjutkan, negara juga perlu memfasilitasi kontak antar orang atau people to people contact. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas serta jaringan, terutama diantara kalangan pebisnis atau sektor swasta yang ke depannya dapat mendukung upaya pemerintah.

Pahala menuturkan, people to people contact tersebut akan mendukung Integrasi ekonomi, mendorong investasi dan perdagangan serta memicu terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan.

Lebih lanjut, peningkatan akses ke teknologi juga perlu dilakukan dengan optimal. Pahala menuturkan, perkembangan teknologi telah mentransformasi cara hidup masyarakat hingga tata cara melakukan sesuatu.

Perkembangan teknologi menciptakan potensi nilai tambah bagi sektor-sektor yang penting untuk negara berkembang, seperti manufaktur, pemrosesan mineral kritis, hingga akses terhadap produk-produk kesehatan seperti vaksin, obatn-obatan khusus, dan lainnya.

Selanjutnya, skema-skema pembiayaan yang inovatif dan blended finance juga perlu dikembangkan untuk menarik minat sektor swasta serta meningkatkan peran negara-negara berkembang pada rantai pasok global.

Dia mengatakan, peningkatan dukungan pendanaan dalam beragam bentuk perlu dilakukan, seperti pinjaman (loan), pembiayaan konsesi (concessionary financing) hingga pinjaman dalam bentuk Mata uang lokal (local currency lending).

"Swasta, pemerintah, institusi keuangan internasional, hingga lembaga filantrofi harus bekerja dan berpikir bersama bagaimana mereka merancang innovative financing dan skema blended finance yang optimal," ujar Pahala.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan segera menggelar agenda Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 di Bali pada 1-3 September 2024 mendatang.

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury menjelaskan, gelaran Indonesia-Africa Forum ke-2 akan berfokus pada isu-isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan.

Dia menuturkan salah satu tujuan forum tersebut adalah adanya realisasi kerja sama bilateral di berbagai sektor antara pemerintah Indonesia dan negara-negara kawasan Afrika.

“Selain antar pemerintah, kami harap agenda ini juga menjadi ajang adanya kesepakatan bisnis antara kalangan swasta Indonesia dan Afrika,” kata Pahala dalam acara diskusi Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dengan Pemimpin Redaksi Media Massa di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Pahala menambahkan, target konkret dari high level forum ini adalah perjanjian di sektor usaha dan kerja sama di bidang ekonomi sebanyak US$3,5 miliar atau setara dengan Rp58 triliun

Selanjutnya, forum tersebut juga akan menghasilkan rencana besar atau grand design kerja sama pembangunan dengan negara-negara Afrika untuk periode 2024-2029.

Pahala melanjutkan, dalam IAF ke-2 ini, Indonesia akan membahas beberapa isu prioritas dengan negara-negara di kawasan Afrika. Dia memaparkan, salah satu isu prioritas yang akan dibahas adalah ketahanan mineral.

Pahala mengatakan Indonesia dan Afrika memiliki cadangan mineral kritis yang sangat diperlukan oleh transisi energi seperti nikel, kobalt, dan grafit yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan baterainya.

Selanjutnya, ketahanan energi juga akan menjadi topik utama. Dia menyebut, Indonesia dan Afrika perlu memastikan ketahanan energi demi mencapai program pembangunannya masing-masing, yakni visi Indonesia Emas 2045 dan Africa 2063 Agenda.

Kemudian, masalah ketahanan pangan juga akan dibahas mengingat kedua pihak memiliki kebutuhan pangan yang tinggi.

Di sisi lain, dia menyebutkan Indonesia dan Afrika memiliki potensi dari sisi lahan yang luas serta iklim optimal. Sehingga, peluang kerja sama dari sektor ini pun dapat dikembangkan pada perdagangan dan rantai pasok pangan, pupuk, serta pengembangan biofuel.

Isu lain yang akan dibahas adalah ketahanan kesehatan. Menurutnya, Indonesia dan Afrika mempunyai kebutuhan tinggi untuk obat, vaksin, serta alat kesehatan.

Pasalnya, potensi kerja sama pada isu ini dapat dikembangkan melalui perdagangan obat, vaksin, dan alat kesehatan. Pahala menyebut, Indonesia telah memproduksi sekitar 1 miliar vaksin untuk negara-negara di kawasan Afrika.

"Jadi Indonesia dan Afrika bisa bekerja sama juga untuk bersama-sama membangun ketahanan di sektor kesehatan," katanya.

Pahala menambahkan acara ini rencananya akan diikuti oleh 28 kepala negara atau kepala pemerintahan dari Afrika, sekitar 800 peserta dari wakil pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta kalangan bisnis baik dari Indonesia maupun Afrika.