JAKARTA - Presiden Kenya, William Ruto meminta dukungan China untuk bisa bergabung dengan BRICS , yang disampaikan setelah pertemuan dengan seorang pejabat senior China. Ketertarikan negara Afrika Timur itu disampaikan hanya berselang beberapa minggu setelah Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-16 di Kazan.

Pertemuan BRICS tersebut dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Barat dan memperkuat sinyal bahwa Rusia belum terisolasi oleh sanksi Barat terkait Ukraina. Pertemuan tahunan ini menjadi yang pertama sejak ekspansi BRICS awal tahun ini ketika Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab secara resmi menjadi anggota.

Empat member baru BRICS itu bergabung dengan pendahulunya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Menurut perkiraan oleh lembaga keuangan global, negara-negara anggota BRICS saat ini menyumbang sekitar 46% dari populasi dunia dan lebih dari 36% dari PDB global.

Para analis telah mendesak pemerintah Kenya untuk bergabung dengan blok ekonomi negera berkembang tersebut sejak Ethiopia dan Mesir menjadi anggota baru BRICS. Ditambah adanya ketertarikan dari beberapa negara Afrika lainnya, termasuk Aljazair dan Nigeria, yang sudah menyatakan minat secara formal.

Meskipun menjadi sekutu utama AS (Amerika Serikat), Kenya telah berusaha untuk memperkuat hubungan dengan China dan Rusia, yang kehadirannya di Afrika telah memicu kekhawatiran Barat. Tahun lalu, Ruto mengatakan pemerintahnya akan memperdalam hubungannya dengan Moskow untuk meningkatkan volume perdagangan.

Dia membuat komitmen ketika dia menjamu Menteri Luar Negeri Rusia ,Sergey Lavrov yang berkunjung ke ibu kota, Nairobi.

Pada awal pekan, selama pembicaraan dengan Li Xi, sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai Komunis China yang berkuasa, Ruto memuji Beijing karena mendukung pendanaan "proyek prioritas," termasuk bendungan bernilai miliaran dolar.

Dia menyatakan bahwa Nairobi "sangat ingin mendapatkan manfaat dari proyek" yang akan membantu mengentaskan kemiskinan. Kenya sendiri telah mengalami krisis dalam beberapa tahun terakhir, ketika pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan.

"Kenya mencari dukungan China untuk mendorong investasi sektor swasta China di sektor perhotelan Kenya, memajukan tujuan kami untuk menjadikan Nairobi sebagai pusat konvensi regional," kata Ruto, menurut siaran pers dari kepresidenan.

"Kenya berkomitmen mempromosikan kemitraan ini di Afrika dan menjunjung tinggi kebijakan Satu China," tambahnya.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai salah satu upaya menghindari Middle Income Trap.

BRICS, yang merupakan kelompok lima negara berkembang berpengaruh, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan), memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang lainnya di hadapan dominasi Global South alias negara-negara maju di Barat.

Anindya menilai, RI dan negara anggota BRICS memiliki satu visi, yaitu menghindari middle income trap yang menjadi mayoritas terjadi pada kelompok masyarakat di negara-negara berkembang.

"Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa menghindari middle income trap," kata Anindya, Minggu (3/11/2024).

Dia melanjutkan, semangat keanggotaan negara-negara BRICS adalah pembangunan dari negara berkembang untuk menuju menjadi negara maju.

"Brasil, Rusia, India, lalu South Africa, China. Nah, ini negara-negara yang besar, banyak juga yang di G20, negara juga yang ada di G20, tapi ini negara yang bisa dibilang aliansinya dari negara berkembang yang sudah menjadi negara maju," ujar Anindya.

Pada kesempatan yang sama, Anindya juga memberikan pandangannya terkait keinginan RI yang sebelumnya sudah mengajukan keanggotaan terlebih dahulu di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Banyak yang menilai, hal tersebut sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia.

"Banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," kata Anindya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara. Dia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, Indo-Pacific Economic Framework (IPAF), dan OECD.

"Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana,"kata Anindya.

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral menjadi upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.

"Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan yang kedua, pasar yang luas itu perdagangan," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Terlalu lama menimbang untuk bergabung di antara BRICS atau OECD , diyakini bisa menghadirkan skenario terburuk buat Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyarankan, agar Indonesia segera memutuskan langkah kedepan.

"Menghabiskan waktu terlalu lama untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dikatakan Wijayanto, menjadi anggota blok negara- negara berkembang BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (USD). Ia mencontohkan negara-negara seperti India, UEA (Uni Emirate Arab), Brazil dan Arab Saudi masih menjadi teman dekat Amerika Serikat meskipun mereka anggota BRICS.

Sebaliknya lanjutnya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia. Hal itu lantaran, OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, sehingga masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerjasama.

"Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih," imbuhnya.

Wijayanto beranggapan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, dimana beberapa negara Barat ingin mendominasi ekonomi dunia termasuk yang berkaitan dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Sebagai contoh, dolar AS menjadi reserve currency dunia dan WTO yang menjadi wadah.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem yaitu Dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS (USD), seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca konflik dengan Ukraina, yang membuat banyak negara cemas dan bertanya-tanya.

"Jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India," papar Wijayanto.

Ia menambahkan, kalau pun akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, maka idealnya Indonesia menjadi bagian moderat yang mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dolar AS.

Apalagi, sistem moneter saat ini cenderung tidak sehat karena USD mewakili lebih dari 90% reserve dan mata uang perdagangan dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga cenderung menyalahgunakan posisi itu dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya US Dolar akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif. Hal ini agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Wijayanto menyampaikan bahwa skenario terbaik adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki, yang merupakan anggota OECD namun mendaftar menjadi anggota BRICS, karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi.

Kemudian skenario terbaik kedua adalah memilih salah satu. Namun apabila harus memilih, maka Indonesia harus memprioritaskan forum yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan. The worst scenario adalah kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya adalah, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," pungkas Wijayanto.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menyampaikan keinginannya bergabung dengan aliansi kerja sama ekonomi BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Hal ini disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, pada Kamis (24/10/2024).

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," ujar Menlu Sugiono dalam keterangan pers pada Jumat (25/10/2024).

Sugiono juga memaparkan langkah konkret yang akan diambil untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara di dunia selatan.

Pertama, BRICS akan menegakkan hak pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang, termasuk penyediaan ruang kebijakan yang memadai.

Ia menekankan bahwa negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka dalam hal ini.

Kedua, Sugiono menyatakan pentingnya mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini.

Institusi internasional perlu diperkuat dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

"Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang," tulis Kementerian Luar Negeri dalam rilisnya.

Menlu Sugiono juga menambahkan bahwa prioritas BRICS sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih, yang mencakup ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

Dia menegaskan, melalui BRICS, Indonesia berkomitmen untuk mengangkat kepentingan bersama negara-negara dunia selatan.

"Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," kata Sugiono.

"Namun, kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mendapatkan tugas pertama sebagai Menlu untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan pada 23-24 Oktober 2024. Sugiono yang sudah mendarat di Rusia pada Selasa (22/10) malam terpantau menggunakan Pesawat Falcon 8X A-0802 milik TNI Angkatan Udara (AU) .

Sugiono akan menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus dalam KTT BRICS. Kunjungan ini juga menjadi kunjungan resmi perdananya melakukan kerja-kerja diplomasi RI.

?Menlu Sugiono ditugaskan hadir sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto pada pertemuan tersebut. Kunjungan ini adalah kunjungan resmi perdana Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI,? dikutip dari keterangan resmi Kemlu RI, Selasa (22/10/2024).

Saat tiba di bandara, Sugiono langsung disambut oleh pejabat setempat, dan bahkan sempat disuguhi makanan khas dari Rusia. Nantinya, dalam KTT BRICS Plus 2024, ada sejumlah misi yang akan disampaikan menlu.

Mewakili Indonesia, Menlu Sugiono akan menyuarakan pesan perdamaian dan pentingnya negara berkembang serta Global South menguatkan solidaritasnya. Selain itu memainkan peran untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif dan setara.

Tak hanya menghadiri acara KTT BRICS, Sugiono juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat untuk membahas isu bilateral kawasan dan global.

Sebelum terbang ke Rusia, sempat transit di Aceh yang merupakan tanah kelahirannnya dalam perjalanan menuju tugas pertama sebagai Menteri Luar Negeri RI. BRICS Plus Summit di Kazan, Russia bakal menjadi tugas pertama Sugiono setelah dilantik menjadi Menteri Luar Negeri RI dalam Kabinet Merah Putih.

JAKARTA - Sejumlah pemimpin negara batal hadiri KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia. Salah satunya adalah Presiden Brasil, Luiz In�cio Lula da Silva.

KTT BRICS ke-16 dimulai pada hari Selasa (22/10/2024) di kota Kazan, barat daya Rusia. Pertemuan puncak tahunan BRICS ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan dihadiri sederet pemimpin negara di dunia.

Menatap banyaknya agenda penting dalam KTT BRICS ini, ternyata ada beberapa pemimpin negara yang tidak jadi hadir karena sejumlah alasan. Siapa saja mereka?

Pemimpin Negara yang Tidak Jadi Hadiri KTT BRICS 2024

1. Luiz Inacio Lula da Silva (Presiden Brasil)

Brasil adalah salah satu anggota pendiri utama BRICS. Namun pada KTT 2024 ini, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dilaporkan tidak bisa hadir.

Mengutip laman The Independent, Lula membatalkan perjalanannya ke Rusia dengan alasan masalah medis. Dokter pribadinya dalam wawancara dengan stasiun TV GloboNews mengatakan, bahwa presiden sempat mengalami insiden yang mengakibatkan luka di bagian belakang kepalanya.

Luka tersebut bahkan disebut membuat presiden mendapat jahitan kecil. Kendati begitu, pihaknya tetap akan berpartisipasi dalam pertemuan BRICS di Rusia melalui konferensi video.

2. Mohammed Bin Salman (PM Arab Saudi)

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) juga dilaporkan tidak hadir dalam KTT BRICS 2024 di Rusia. Reuters menyebut bahwa negara itu mungkin akan mewakilkan menteri luar negeri, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sebagai pengganti MBS.

Ketidakhadiran MBS sebelumnya juga disebutkan asisten kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, Yuri Ushakov. Namun, ia tidak memberikan alasan di balik ketidakhadiran sang putra mahkota.

Sementara itu, sumber lain menyebut bahwa ketidakhadiran MBS mungkin berhubungan pada status Arab Saudi yang masih mempertimbangkan untuk bergabung secara resmi dengan BRICS. Maka dari itu, Riyadh hanya mengirim menteri luar negeri untuk menghormati undangan yang diberikan.

JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia dimulai di Washington DC pada hari Senin (21/10), dengan pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung hingga hari Sabtu, diharapkan akan berfokus pada krisis utang global dan cara-cara untuk menyelamatkan tatanan keuangan internasional yang dipimpin AS.

AS menyumbang lebih dari sepertiga dari utang publik global yang meroket sebesar USD100 triliun, dengan pinjaman negara sebesar USD35,75 triliun (dan terus meningkat) secara bertahap menempatkan raksasa ekonomi tersebut dalam bahaya karena pangsa PDB globalnya berdasarkan PPP turun hingga di bawah 15% - pencapaian terendah sejak Depresi Besar tahun 1930-an, dan turun dari rekor tertinggi sebanyak 50% (dalam nominal) pada pertengahan tahun 1940-an dan penciptaan Sistem Bretton Woods untuk pertukaran internasional.

"Negara-negara mencari cara dan sarana untuk melakukan perdagangan dan bisnis di luar arsitektur keuangan yang didominasi AS, karena mereka muak dengan AS yang mendiktekan persyaratan kepada banyak negara, terutama dengan mencegah negara-negara melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS," ujar Chintamani Mahapatra, pendiri dan ketua Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies, seperti dilansir Sputnik, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, pada dasarnya banyak negara saat ini tidak punya pilihan lain untuk melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS, bahkan jika mereka tidak mendukung sanksi AS. Mahapatra menambahkan, mata uang China - yuan yang terus meningkat peranannya secara global masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat muncul sebagai mata uang internasional yang kredibel. Di sisi lain, menurutnya lembaga-lembaga yang dipimpin AS seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO pasti akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa AS dan sekutunya mempertahankan dominasi mereka dalam ekosistem keuangan global.

"Negara-negara Barat yang bersatu akan berusaha untuk tidak membiarkan sistem alternatif bangkit. Dan negara-negara non-Barat hampir tidak bersatu. Negara-negara memiliki saling ketergantungan yang kompleks," kata pengamat tersebut. "Jadi, orang tidak dapat menulis obituari sistem yang didominasi dolar saat ini. Ekonomi lain harus meningkat ke titik di mana dominasi relatif AS semakin menurun, dan dalam hal itu sistem alternatif akan mudah muncul," tambahnya.

Untuk meruntuhkan dominasi dolar menurutnya langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencoba menciptakan sistem keuangan alternatif untuk perdagangan global, sehingga sistem pembayaran dapat berbeda dari arsitektur keuangan saat ini yang didominasi oleh Amerika Serikat. Namun, imbuh dia, de-dolarisasi tidaklah mudah.

"Negara-negara ekonomi berkembang harus menyelesaikan perbedaan politik dan keamanan bilateral mereka sebelum berusaha menciptakan tatanan de-dolarisasi berdasarkan non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan," tegas Mahapatra.

Sejauh menyangkut fokus agenda IMF/Bank Dunia pada utang, pengamat ini menekankan bahwa selama hegemoni dolar dipertahankan, utang yang terus meningkat di AS akan menciptakan risiko besar bagi ekonomi global. "Meskipun AS, ekonomi global terbesar, menghadapi utang publik yang besar, ekonomi AS tidak mungkin menderita banyak. Bagaimanapun, Federal Reserve AS mencetak dolar dan bukan negara lain. Namun, penurunan atau turbulensi ekonomi AS karena utang yang besar dan tidak berkelanjutan akan berdampak global dan dengan demikian negara-negara berusaha menghindari guncangan sebagai reaksi alami," kata Mahapatra.

Mneurut dia, ekonomi global akan berubah menjadi turbulensi, jika ekonomi AS goyah. Hal ini sebagian karena dominasi dolar AS dalam perdagangan dan transaksi global. Sistem keuangan dunia dikendalikan oleh AS karena kekuatan dan pengaruh mata uangnya.

"Perdagangan internasional tidak mungkin terjadi tanpa negara-negara memasuki sistem keuangan yang dikendalikan AS dan hal itu tercermin dengan baik dalam sanksi AS yang mencegah negara lain melakukan transaksi. Ada batasan pertukaran mata uang dan perdagangan barter dalam ekosistem ekonomi global kontemporer," jelas Mahapatra.

Meski demikian, pengalaman Rusia sejak 2014, dan khususnya setelah 2022 serta penerapan lebih dari 20.000 sanksi terhadap negara tersebut oleh Barat, telah menunjukkan bahwa setidaknya negara-negara yang lebih besar memiliki kemampuan, dan sarana, untuk menerobos blokade perdagangan berbasis dolar.

Pada KTT BRICS minggu ini di Kazan, Rusia akan berusaha menunjukkan kepada mitranya cara-cara sistematis untuk meningkatkan perdagangan dalam mata uang nasional, dan memperkuat jaringan perbankan.

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, ada 30 negara yang telah menyatakan berminat untuk bekerja sama dengan kelompok BRICS . Disebutkan juga bahwa KTT BRICS minggu depan, bakal mempertimbangkan opsi perluasan BRICS .

"Pintunya terbuka, kami tidak melarang siapa pun," kata Putin kepada wartawan dari negara-negara BRICS seperti dilansir Reuters.

Beberapa inisiatif yang sebelumnya telah diuraikan menjelang KTT BRICS, disebutkan Rusia bakal mendorong sistem pembayaran lintas batas bersama atau BRICS pay dan pembentukan perusahaan reasuransi.

Putin mengatakan, bahwa anggota kelompok BRICS sedang mengerjakan sistem pesan keuangan seperti SWIFT yang kebal terhadap sanksi Barat dan penggunaan mata uang digital nasional dalam membiayai proyek investasi dengan potensi pertumbuhan tinggi di dalam dan di luar BRICS.

Ditekankan, bahwa inisiatif keuangan Rusia untuk KTT menyiratkan penggunaan mata uang nasional yang ekstensif, sementara pembicaraan tentang menciptakan mata uang BRICS masih "prematur".

Putin menyerukan New Development Bank -satu-satunya lembaga pembangunan multilateral BRICS yang berfungsi- untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur di seluruh negara-negara di Global South.

"Sebagai lembaga pembangunan, bank sudah berfungsi sebagai alternatif untuk banyak mekanisme keuangan Barat, dan kami secara alami akan terus mengembangkannya," kata Putin.

Tidak ketinggalan, pemimpin Rusia ini meminta lebih banyak investasi di e-commerce dan Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Selain itu Putin juga berusaha untuk mempromosikan megaproyek transportasi baru Rusia seperti Rute Laut Arktik dan koridor Utara-ke-Selatan, yang menghubungkan Rusia ke Teluk dan Samudra Hindia melalui Laut Kaspia dan Iran.

"Ini adalah kunci untuk meningkatkan transportasi barang antara benua Eurasia dan Afrika," katanya.

JAKARTA - BRICS Pay adalah sistem pembayaran independen yang bertujuan memfasilitasi transaksi lintas batas antar negara-negara anggota yang awalnya hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan hingga meluas hingga Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab.

BRICS Pay pada awal pengembangan hanya ditujukan untuk negara-negara anggota blok ekonomi BRICS, namun saat ini berkembang ke negara lain. .

Platform ini juga dirancang untuk mengurangi biaya dan kompleksitas pembayaran internasional, sekaligus menyediakan cara yang aman dan andal untuk membayar barang dan jasa. BRICS Pay memanfaatkan kombinasi sistem pembayaran tradisional dan teknologi baru seperti mata uang digital bank sentral (CBDC), keuangan terdesentralisasi, dan aset tokenisasi (uang aman).

BRICS Pay merupakan perluasan opsi pembayaran bagi perusahaan dan warga negara peserta, serta bagi seluruh dunia dan semua solusi pembayaran yang ada atau yang sedang berkembang.

Kapan BRICS Pay Diluncurkan?

BRICS Pay menjadi salah satu yang didorong Rusia untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota, saat menggelar KTT BRICS di Kazan akhir bulan ini.

Sistem pembayaran alternatif dalam mata uang BRICS yang akan mencakup sistem pesan baru dan jaringan bank komersial nasional yang terhubung satu sama lain melalui bank sentral BRICS. Hal ini akan menghilangkan kebutuhan untuk menukar mata uang lokal melalui dolar AS.

Sistem ini diyakini kebal terhadap tekanan eksternal dan akan menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital, yang didukung oleh mata uang nasional, untuk membuatnya lebih aman dan mengurangi biaya transaksi.

Tujuannya adalah untuk menjaga arus perdagangan antar negara anggota BRICS berjalan lancar, bahkan jika satu atau lebih anggota ditolak akses ke sistem keuangan internasional.

Sebelumnya Menteri Keuangan Afrika Selatan sempat menerangkan, bahwa BRICS Pay tidak bermaksud untuk menggantikan sistem pembayaran internasional termasuk SWIFT. Tapi melainkan mempertimbangkan untuk menciptakan sistem yang akan memperkuat perdagangan dalam mata uang lokal.

De-dolarisasi adalah prioritas khusus bagi Rusia, yang ekonominya telah lumpuh oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Barat atas invasinya ke Ukraina dan dilarang dari SWIFT.

"Ini bukan alternatif untuk SWIFT," kata Enoch Godongwana, yang menjamu sesama menteri keuangan BRICS di KTT Johannesburg pada akhir 2023 lalu.

"Ini adalah sistem pembayaran yang memfasilitasi pendalaman penggunaan mata uang lokal," bebernya.

Tahun ini menjadi tahun pertama setelah perluasan BRICS, dan KTT pasca-ekspansi pertama akan diadakan di Kazan, Rusia, dari 22 hingga 24 Oktober. Bersamaan dengan KTT, sistem pembayaran baru BRICS Pay telah menarik perhatian, menyoroti penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara BRICS.

Rusia, yang mengetuai kelompok BRICS tahun ini, telah meminta mitranya untuk menciptakan alternatif Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melawan tekanan politik dari negara-negara Barat menjelang KTT BRICS akhir bulan ini, menurut Reuters.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov yang menjadi tuan rumah pertemuan para petinggi BRICS, mengatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara Barat. Ia menekankan, BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, perlu menciptakan alternatif.

Sistem Pembayaran Baru

Menurut situs web resmi, BRICS Pay digambarkan sebagai "landasan potensial untuk pembayaran bagi negara-negara berdaulat dan makmur."

Para analis China mengatakan bahwa inisiatif ini akan memberi negara-negara BRICS opsi pembayaran yang diperluas untuk menyelesaikan barang dan jasa, yang semakin memperkuat hubungan ekonomi mereka.

Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada dolar AS, menyeimbangkan dominasi dolar, mendorong diversifikasi keuangan, dan meningkatkan otonomi ekonomi di antara anggota BRICS dan seterusnya, unngkap para ahli memberikan catatan.

Negara-negara BRICS telah secara aktif mengembangkan sistem pembayaran internasional baru. Menurut outlet media Rusia RT, mengutip wawancara baru-baru ini dengan Siluanov, mengungkapkan bahwa "infrastruktur pembayaran lintas batas baru akan didasarkan pada teknologi canggih dan akan memungkinkan transaksi perdagangan luar negeri yang lebih cepat dan lebih murah tanpa campur tangan eksternal."

BRICS Pay adalah sistem pesan pembayaran independen yang terdesentralisasi yang sedang dikembangkan oleh negara-negara anggota BRICS, sebanding dengan SWIFT Eropa.

Selama Forum Bisnis BRICS di Pusat Perdagangan Internasional di Moskow, pengguna dapat berpartisipasi dalam pengujian teknologi ritel BRICS Pay, menurut situs web resmi BRICS Pay.

BRICS Pay telah dikembangkan selama beberapa tahun. Pada awal 2019, negara-negara BRICS telah bekerja untuk membangun sistem pembayaran terpadu sebagai bagian dari platform pembayaran ritel dan pengiriman uang untuk negara-negara anggota, menurut laporan media.

Setahun kemudian, Deklarasi Moskow KTT BRICS ke-12, yang dirilis pada 17 November 2020, memuji pekerjaan berkelanjutan pada kerja sama sistem pembayaran nasional. Khususnya pada pembentukan Satuan Tugas Pembayaran BRICS dan menantikan kemajuan lebih lanjut di jalur ini, seperti dilaporkan Kantor Berita Xinhua.

Para ahli mencatat bahwa sistem pembayaran baru - BRICS Pay - muncul pada saat negara-negara, terutama negara-negara berkembang, berusaha untuk melindungi kedaulatan ekonomi mereka dengan lebih baik sambil berusaha memperluas kerja sama.

"Sebagai sekelompok negara pasar berkembang, pentingnya meluncurkan sistem pembayaran semacam itu untuk BRICS. Terbukti ... ini membawa implikasi praktis untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang dan memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan," kata Song Wei, seorang profesor di Sekolah Hubungan Internasional dan Diplomasi di Beijing Foreign Studies University, seperti dilansir Global Times.

Negara-negara BRICS saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling signifikan di dunia. Rusia mengambil alih kepresidenan bergilir BRICS untuk tahun 2024 pada 1 Januari tahun ini. Pada hari yang sama, Arab Saudi, Mesir, UEA, Iran, dan Ethiopia secara resmi bergabung sebagai anggota BRICS, menggandakan jumlah negara anggota dari lima menjadi 10.

Song mengatakan, bahwa sistem pembayaran baru ini dapat memperdalam kolaborasi ekonomi di antara negara-negara BRICS, mempromosikan kemitraan perdagangan dan investasi, memungkinkan negara-negara ini memanfaatkan pengaruh ekonomi mereka untuk mendorong pemulihan ekonomi global.

"Selain itu, sistem ini dapat berfungsi sebagai percontohan untuk kerja sama multilateral, termasuk Belt and Road Initiative (BRI)," kata Song.

Karena BRI terus merangkul pembangunan yang fokus pada pendalaman kerja sama ekonomi, akan ada harapan untuk menemukan kebutuhan dalam mengeksplorasi cara untuk memfasilitasi penyelesaian investasi terkait perdagangan, ungkapnya.

Jakarta:Bahrain, negara kepulauan kecil di Teluk Persia, adalah salah satu negara terkaya di Timur Tengah. Meskipun ukurannya kecil, Bahrain memainkan peran penting dalam perekonomian dan politik kawasan Timur Tengah.

Baru-baru ini, Bahrain mendapat perhatian lebih dari warga Indonesia dikarenakan pertandingan bola kontroversial Timnas Indonesia vs Bahrain hari Kamis, 10 Oktober 2024.

Namun, negara ini tidak pantas diingat semata-mata karena kontroversi tersebut. Yuk kenali negara Bahrain.

Sejarah Singkat Bahrain

Gambar: Bendera Bahrain. (Wikimedia Commons)
Bahrain memiliki sejarah yang kaya dan panjang, dimulai sejak masa peradaban Dilmun yang berkembang sekitar 4.000 tahun lalu. Sebagai pusat perdagangan kuno, Bahrain selalu menjadi simpul penting antara Timur dan Barat.

Pada abad ke-19, Bahrain berada di bawah perlindungan Inggris, hingga akhirnya merdeka pada tahun 1971. Saat ini, Bahrain dikenal sebagai negara monarki konstitusional dengan kerajaan dipimpin oleh keluarga Al Khalifa.

Ekonomi Bahrain: Dari Minyak ke Finansial

Gambar: Pompa Angguk Minyak Bahrain, 22 April 2020. (Mazen Mahdi / AFP)

Ekonomi Bahrain awalnya bertumpu pada minyak. Namun, seiring berkurangnya cadangan minyak, negara ini melakukan diversifikasi ekonomi. Bahrain kemudian menjadi salah satu pusat keuangan dan perbankan terkemuka di Timur Tengah.

Pada tahun 2008, Bahrain dinobatkan sebagai pusat keuangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia oleh Global Financial Centres Index.

Sektor perbankan dan keuangan Bahrain, terutama perbankan Islam, telah berkembang pesat berkat ledakan ekonomi kawasan yang didorong oleh permintaan minyak.

Produksi dan pengolahan minyak tetap menjadi produk ekspor utama, menyumbang 60% dari pendapatan ekspor, 70% dari pendapatan pemerintah, dan 11% dari PDB negara tersebut.

Selain minyak, produksi aluminium menjadi produk ekspor terbesar kedua, diikuti oleh sektor keuangan dan konstruksi.

Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama

Gambar: Anak-anak Bahrain Membaca Al-Quran. (Mohammed al-Shaikh/AFP)

Meskipun berukuran kecil, Bahrain adalah rumah bagi beragam komunitas budaya. Populasi negara ini terdiri dari campuran warga asli Bahrain dan ekspatriat yang datang untuk bekerja di sektor minyak, keuangan, atau jasa.

Kehidupan masyarakatnya cenderung moderat, dengan perpaduan antara tradisi Islam dan pengaruh Barat yang cukup kuat.

Bahrain juga terkenal dengan toleransi antaragama, menjadikannya salah satu negara Teluk yang paling terbuka dalam hal keragaman budaya. Mayoritas penduduk Bahrain adalah Muslim, dengan sekitar 70,2% dari populasi beragama Islam menurut sensus 2010.

Selain itu, ada juga komunitas Kristen, Hindu, Yahudi, dan agama lainnya yang tinggal di Bahrain. Kuil Shri Nathji di Manama adalah salah satu contoh tempat ibadah Hindu tertua di kawasan Teluk.

Bahasa yang Digunakan di Bahrain

Bahasa Arab adalah bahasa resmi Bahrain, meskipun bahasa Inggris juga banyak digunakan, terutama dalam bisnis dan pemerintahan. Dialek Arab Bahrain (Baharna) adalah yang paling banyak dituturkan, sementara Balochi menjadi bahasa kedua terbesar.

Selain itu, komunitas ekspatriat di Bahrain juga menggunakan berbagai bahasa, seperti Persia, Urdu, Nepali, Malayalam, Tamil, dan Hindi. Semua tanda jalan dan lembaga komersial di Bahrain biasanya menampilkan informasi dalam dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris.

Pariwisata dan Atraksi Wisata Bahrain

Gambar: Sirkuit Internasional Bahrain, 5 Maret 2023. (Giuseppe Cacace/AFP)

Bahrain menawarkan banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Benteng Bahrain, situs warisan dunia UNESCO yang menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Selain itu, Sirkuit Internasional Bahrain menjadi daya tarik utama bagi penggemar balapan Formula 1.

Bahrain juga memiliki pantai-pantai indah dan kegiatan menyelam yang menarik, terutama untuk melihat mutiara yang terkenal dari perairan Bahrain.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Mengenal Singapura, Negara Terkecil di Asia Tenggara yang Penuh Keunggulan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya ada 108 negara di dunia yang berpotensi gagal menjadi negara maju , lantaran ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dunia. Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu II, Thomas Djiwandono mengatakan, perlambatan ekonomi global menjadi ancaman bagi negara- negara berkembang , lantaran mereka terus terjebak dalam middle income trap .

Hal ini menggambarkan kondisi ketika negara berkembang berhasil mencapai pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Dia mencatat, laporan terbaru bahwa ada 108 negara berkembang berpotensi gagal menjadi negara dengan berpendapatan tinggi, jika mereka tidak mampu menghasilkan strategi yang mentransformasikan makro perekonomian negara mereka.

Selain itu ketidakmampuan meningkatkan produktivitas mereka, sebelum populasi negara setempat semakin menua. ?Dengan perlambatan global ini ada ancaman bahwa negara-negara berkembang akan terjebak di middle income trap,? ujar Thomas dalam gelaran Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

?Laporan terbaru menyampaikan 108 negara secara potensial menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kalau mereka tidak mampu menghasilkan strategi untuk menghasilkan transformasi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi mereka menua,? paparnya.

Thomas juga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi global periode 2024-2025 tetap tidak pasti dan menentu, dengan perkembangan yang lambat. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tetap di level 2,6% di 2024, sebelum kemudian mencapai 2,7% di 2025-2026.

?Di sisi lain ekonomi-ekonomi yang tumbuh diperkirakan tumbuh per pesan dari 2024 sampai 2025 yang juga merupakan pertumbuhan yang cukup melambat dibandingkan dengan tahun 2023,? beber dia.

Selain dari ketidakpastian situasi global dunia, saat ini juga terjadi dalamnya fragmentasi ekonomi dengan banyak konsekuensi negatif yang berdampak pada stabilisasi rantai pasok dan juga perdagangan ekonomi global.

?Lebih itu, multilateralisme dan juga menjadi sangat lemah, sebagai akibat kita akan melihat banyaknya konflik global dan kekerasan, dan juga ketegangan-ketegangan ekonomi antara negara-negara di dunia,? ucapnya

?Ketidakseimbangan kemiskinan juga menjadi masalah dunia dan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah juga akan membuat situasi ketidakseimbangan secara global antara negara-negara tersebut,? jelas Thomas.

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengungkap perekonomian global tengah mengalami perlambatan akibat konflik geopolitik yang tak kunjung usai. Pelambatan ekonomi global berpengaruh pada pertumbuhan negara-negara berkembang.

Pria yang akrab disapa Tommy itu mengungkap Laporan Pembangunan Dunia 2024 menyebut perlambatan ekonomi global mengancam 108 negara gagal menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Laporan Pembangunan Dunia terbaru 2024 menunjukkan sekitar 108 negara mungkin akan gagal untuk berpindah ke negara berpendapatan tinggi jika mereka tidak memiliki strategi yang benar untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi mereka mulai menua," kata dia dalam Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

Keponakan Prabowo Subianto itu juga mengungkap prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang disebut hanya tumbuh 2,6%. Sementara tahun depan masih melambat dan akan tumbuh hanya 2,7%.

"Perkembangan ekonomi global akan dipertahankan pertumbuhan bertahan pada 2,6% pada tahun 2024, 2,7% pada tahun 2025 dan 2026," ucapnya.

Kemudian dari sisi ekonomi pembangunan diprediksi bisa tumbuh 4% pada tahun ini dan 2025. Hanya saja, menurut Tommy angka itu juga melambat dibandingkan 2023.

Menurutnya perlambatan yang terjadi karena kondisi geopolitik global yang semakin panas. "Akibatnya, kita melihat konflik global yang lebih berat dan tekanan ekonomi antara negara," lanjutnya.

(ada/rrd)