Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai total Rp66,77 triliun pada tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Dapat saya laporkan bahwa realisasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp66,77 triliun atau mencapai 92,55% dari target yang direncanakan sebesar Rp72,14 triliun,” katanya, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, besaran tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti belanja operasi, belanja modal, serta belanja bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya.

Realisasi belanja operasi di lingkup Pemprov DKI tercatat sebesar Rp57,56 triliun alias 95,32% dari anggaran Rp60,38 triliun.

Hal ini mencakup belanja pegawai sebesar Rp17,98 triliun atau 95,74% dari anggaran Rp18,75 triliun; belanja barang dan jasa sebesar Rp25,82 triliun atau 94,66% dari anggaran Rp27,28 triliun; serta belanja bunga sebesar Rp229,7 miliar atau 89,03% dari anggaran Rp258 miliar.

Selain itu, terdapat pula belanja subsidi sebesar Rp5,54 triliun atau 93,76% dari anggaran Rp5,91 triliun; belanja hibah sebesar Rp3,62 triliun atau 97,69% dari anggaran Rp3,71 triliun; serta belanja bantuan sosial sebesar Rp4,36 triliun atau 98,05% dari anggaran 4,45 triliun.

Mengenai belanja modal, Heru Budi menyebut bahwa Pemprov DKI merealisasikan angka Rp8,86 triliun atau 81,63% dari anggaran Rp10,85 triliun. Sementara itu, tidak terdapat realisasi dari belanja tidak terduga dengan anggaran Rp554,56 miliar.

“Realisasi belanja bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya sebesar 356,54 miliar atau 100% dari anggaran,” tutur dia.