JAKARTA, investor.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan kinerja kredit usaha rakyat (KUR) selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun realisasi penyaluram KUR tahun 2015 – 30 September 2024 mencapai Rp 1.793 triliun kepada 48 juta debitur UMKM.

“KUR menawarkan suku bunga yang rendah dan syarat yang lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja,” tutur Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (9/10/2024).

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada kuartal I-2024, terjadi peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi.

“Tercatat, capaian debitur baru sebesar 90,74%. Debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%, dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%,” terang Yulius.

Beberapa hasil monitoring dan evaluasi hasil KUR pada 2023 yaitu, sebesar 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi, dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya. “Dari sebanyak 894 debitur KUR skema mikro dan super mikro, terdapat sebanyak 16% atau sebanyak 144 orang, dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta,” kata Yulius.

Terkait legalitas usaha mikro, tercatat Surat Izin Usaha 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), sekitar 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki pangan industri rumah tangga.

Selanjutnya, realisasi pembayaran Subsidi Bunga KUR periode 2015 – 30 September 2024 sebesar Rp 163 triliun. Dari sisi formalisasi legalitas usaha, berdasarkan data OSS BKPM September 2024, sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Di tahun 2021 hingga 2024, telah difasilitasi Pendampingan NIB dan Sertifikasi Produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro,” kata Yulius.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Namun, dari sebanyak 894 debitur KUR skema mikro dan super mikro, terdapat sebanyak 16 persen atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama periode 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp1.739 triliun, yang menjangkau 48 juta debitur.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, menyebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas dana KUR tersebut digunakan untuk modal kerja yang mencapai 93 persen, 6 persen digunakan untuk investasi, dan 1 persen untuk keperluan lain.

Fokus pada sektor produksi juga menjadi sorotan dalam penyaluran KUR selama 10 tahun terakhir. Yulius menyebut sebanyak 53 persen responden penerima KUR merupakan UMKM sektor produksi, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ini, kata dia, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya domestik.

“Namun, dari sebanyak 894 debitur KUR skema mikro dan super mikro, terdapat sebanyak 16 persen atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta,” kata dia.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.

Terkait kualitas debitur, Yulius mengatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang mengajukan KUR masih menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai bukti usaha, yang mencapai 71,8 persen.

Sementara itu, persentase debitur yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) masih tergolong rendah, yakni hanya 27,3 persen. Sedangkan debitur yang memiliki izin produksi pangan rumahan (PIRT) hanya 0,9 persen.

Selain itu, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR selama 2015 sampai 30 September 2024 adalah sebesar Rp163 triliun.

Yulius menuturkan, subsidi bunga KUR diberikan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit seperti dampak pandemi COVID-19.

Data terakhir menunjukkan realisasi penyaluran KUR 2024 per 19 September telah mencapai Rp209,84 triliun atau 73,85 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp297 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat surplus neraca perdagangan hingga US$ 2,49 miliar selama semester I-2024. Hal ini didapat dari ekspor hasil perikanan US$ 2,71 miliar dan impor perikanan US$ 0,22 miliar.

Indikator pencapaian surplus KKP di antaranya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sebesar 3,49%, dan produksi perikanan mencapai 11,81 juta ton.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry menuturkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor kelautan dan perikanan mengalami peningkatan hingga Rp 963,64 miliar. Hendra menyebut rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor mencapai 99,9%.

Selanjutnya, Hendra mengatakan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) KKP mencapai Rp3,64 triliun yang telah diberikan kepada 67.116 debitur. Sedangkan untuk Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) ini angkanya hingga Rp152,61 miliar ke 95 debitur di 64 kabupaten/kota.

"Kemudian realisasi anggaran kita sudah mencapai 49,74% dari pagu efektif Rp 6,524 triliun. Dengan demikian ini beberapa capaian tentunya dari kinerja KKP, ini adalah angka makro," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui bank tersebut telah mencapai Rp19,33 triliun hingga akhir Juni 2024 atau sebesar 51,6 persen dari target KUR Bank Mandiri tahun 2024.

Menurut perseroan, nilai KUR tersebut disalurkan kepada lebih dari 122 ribu debitur di seluruh Indonesia.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Saptari melalui keterangannya di Jakarta, Senin
mengatakan, penyaluran KUR Bank Mandiri selalu difokuskan pada sektor-sektor usaha yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Saptari.

Saptari mengatakan, fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri adalah sektor produksi unggulan di masing-masing wilayah, seperti pertanian industri pengolahan atau jasa produksi yang didukung sinergi dari seluruh bisnis, koordinasi yang kuat di seluruh jaringan, serta kerja sama strategis dengan nasabah turunan wholesale Bank Mandiri.

Perseroan mencatat, sektor pertanian merupakan sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu sebesar Rp5,65 triliun atau 29,24 persen dari total KUR Bank Mandiri.

Sementara sektor jasa produksi sebagai sektor produksi tertinggi selanjutnya, tercatat KUR yang disalurkan sebesar Rp4,12 triliun atau sekitar 21,34 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024.

Bank Mandiri, kata Saptari, berkomitmen untuk mencapai target penyaluran KUR tahun 2024.

Hal ini dilakukan dengan strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale Bank Mandiri.

“Kami optimistis dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah yang selaras dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia lewat pengembangan ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi,” kata Saptari.

Bank Mandiri juga turut mendorong optimalisasi digital untuk memberikan percepatan layanan kepada calon debitur, mendorong daya saing UMKM dengan memberikan akses langsung UMKM ke ekosistem wholesale Bank Mandiri.

Sebagai bagian dari strategi bisnis, Bank Mandiri menyediakan layanan digitalisasi transaksi keuangan untuk mendukung UMKM naik kelas melalui Livin Merchant dengan kemudahan onboarding, fleksibilitas penerimaan pembayaran dan tanpa biaya langganan.

Aplikasi ini memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan (access to finance) bagi pelaku UMKM.

Livin’ Merchant dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi kasir (point of sales) yang langsung mendigitalisasi aktivitas transaksi dan menerima pembayaran langsung melalui sarana QRIS yang dapat discan oleh pembeli menggunakan rekening bank manapun maupun dompet digital (e-wallet) apapun.

Bank Mandiri juga terus memperluas akses pembiayaan melalui program referral yang diikuti edukasi layanan dan transaksi keuangan melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang terdapat di ekosistem bisnis pelaku UMKM.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024