JAKARTA, investor.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan kinerja kredit usaha rakyat (KUR) selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun realisasi penyaluram KUR tahun 2015 – 30 September 2024 mencapai Rp 1.793 triliun kepada 48 juta debitur UMKM.

“KUR menawarkan suku bunga yang rendah dan syarat yang lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja,” tutur Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (9/10/2024).

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada kuartal I-2024, terjadi peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi.

“Tercatat, capaian debitur baru sebesar 90,74%. Debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%, dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%,” terang Yulius.

Beberapa hasil monitoring dan evaluasi hasil KUR pada 2023 yaitu, sebesar 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi, dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya. “Dari sebanyak 894 debitur KUR skema mikro dan super mikro, terdapat sebanyak 16% atau sebanyak 144 orang, dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta,” kata Yulius.

Terkait legalitas usaha mikro, tercatat Surat Izin Usaha 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), sekitar 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki pangan industri rumah tangga.

Selanjutnya, realisasi pembayaran Subsidi Bunga KUR periode 2015 – 30 September 2024 sebesar Rp 163 triliun. Dari sisi formalisasi legalitas usaha, berdasarkan data OSS BKPM September 2024, sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Di tahun 2021 hingga 2024, telah difasilitasi Pendampingan NIB dan Sertifikasi Produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro,” kata Yulius.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 2015 sampai 30 September 2024 atau triwulan III-2024 mencapai Rp 1.739 triliun.

"Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 sampai dengan 30 September 2024 triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.739 triliun kepada 48 juta debitur UMKM," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Yulius menjelaskan, KUR adalah pinjaman yang menawarkan suku bunga rendah dan syarat lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam catatannya, dari Rp 1.739 triliun, sebesar 93% KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya. Prioritas penyaluran KUR sendiri lebih banyak untuk UMKM sektor produksi, yakni pertanian, peternakan, dan perdagangan.

"Dari sebanyak 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta," jelasnya.

Sementara 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, capaian KUR triwulan I tahun 2024, terdapat peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi," terangnya.

Sementara itu, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari 2015 sampai 30 September 2024 sebesar Rp 163 triliun. Yulius menjelaskan, subsidi bunga KUR diberikan sebagai upaya meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti dampak pandemi COVID-19.

"Dasar Hukum dan Kebijakan dalam Permenko Perekonomian Nomor 01 Tahun 2023, plafon KUR dioptimalkan untuk penambahan target debitur baru dan mendorong debitur yang mengalami graduasi serta difokuskan pada sektor produksi," ucapnya.

Simak juga Video: Kagetnya Gubsu Edy, Masih Ada Bank Salurkan KUR Bunga 6% ke UMKM

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Debitur kredit usaha rakyat (KUR) kembali mendapat angin segar. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah melakukan finalisasi atas aturan terkait kebijakan stimulus restrukturisasi segmen kredit tersebut.

Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa regulator sedang merumuskan kebijakan baru untuk memastikan UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik dan mudah.

“Oh, jadi kita memang sedang memfinalisasi [aturan perpanjangan restrukturisasi KUR]. Tentu nanti dengan pemerintah bagaimana caranya kita memperbaiki alokasi yang lebih tepat,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Selain itu, OJK juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas KUR untuk memastikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penyaluran kredit, yang bisa menimbulkan masalah bagi bank dan peminjam.

Dian menambahkan, kebijakan baru KUR akan memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk menghindari masalah yang pernah terjadi pada program kredit sebelumnya seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Menurutnya, program seperti KUR harus disesuaikan dengan kondisi pasar, mempertimbangkan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Jika tidak, hal ini dapat berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada rencana perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit hanya diberlakukan untuk KUR.

Airlangga mengatakan terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, diserahkan masing-masing ke perbankan.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien. “Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Dian mengatakan realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Adapun, penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun. Pemerintah dan OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran.

“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (18/7/2024).