Apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Penting untuk diketahui bahwa penggunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk pada pengguna itu sendiri, tetapi juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan masyarakat secara luas.

Dampak penggunaan narkoba adalah serangkaian konsekuensi negatif yang timbul akibat konsumsi obat-obatan terlarang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna secara fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan buku Cara Unik Bicara Narkoba: Sebuah Catatan dari Para Penyuluh Narkotika, Dr. I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si., (2024), penggunaan narkoba memiliki efek domino yang tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga memberikan dampak buruk di masyarakat.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan narkoba harus dilakukan secara kolektif, melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat agar dampaknya bisa diminimalisir.

Apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna sangat merugikan dan bisa memengaruhi berbagai aspek, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan.

Berikut beberapa dampak yang bisa timbul.

Penggunaan narkoba tidak hanya merusak kehidupan individu, tapi juga bisa menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi di lingkungannya. Karena itu, peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan rehabilitasi sangat penting. Demikian penjelasan mengenai apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna. (DNR)

Lampung Geh, Bandar Lampung – Proses pengecatan ulang Tugu Adipura, Bandar Lampung, telah selesai dilakukan pada Selasa (8/10), sebagai bagian dari rehabilitasi tugu tersebut. Dari pantauan Lampung Geh di lokasi, tampak keramik di sekitar bundaran Tugu Adipura kini memiliki warna-warni baru setelah dicat ulang. Terdapat juga dekorasi motif batik kapal yang terbuat dari besi yang juga dipasang di sekeliling bundaran air Tugu Adipura. Berdasarkan informasi yang diterima, anggaran yang dikeluarkan Pemkot Bandar Lampung untuk proses rehabilitasi ini mencapai Rp 200 juta. Ari, warga Bandar Lampung menyampaikan, rehabilitasi ini dinilai kurang efektif karena tidak memberikan perubahan yang mencolok. "Menurut saya, kurang efektif, karena biayanya besar tapi hasilnya biasa saja, tidak ada perubahan yang signifikan pada Tugu Adipura," ujarnya.

Ari menambahkan, Tugu Adipura, sebagai simbol penting Lampung, seharusnya menjadi daya tarik bagi masyarakat luas. "Tugu Adipura adalah ikon Lampung, seharusnya kita bisa bangga dengan keberadaan tugu ini," katanya. Ari berharap pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang lebih mendesak. "Harapannya, dana yang dialokasikan bisa dikelola dengan lebih baik ke depannya. Mungkin pemerintah perlu lebih fokus pada pengawasan dan prioritas yang lebih penting," tutupnya. (Put/Ansa)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan bantuan kepada masyarakat rentan sekitar TPST Bantargebang, Bekasi, Senin (30/9/2024).

Total bantuan Kementerian Sosial yang diserahkan untuk Kota Bekasi sebesar Rp650.050.643.833.

Bantuan tersebut terdiri dari 2.055 paket bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu boat dan senter kepala serta nutrisi bagi pemulung, 389 paket ATENSI pemenuhan kebutuhan dasar berupa sembako dan nutrisi.

Juga 44 unit ATENSI alat bantu disabilitas (kursi roda, alat bantu dengar, tongkat penuntun adaptif), 14 paket ATENSI kewirausahaan (warung kelontong, peternakan, perikanan dan pembuatan kue), 49 paket perlengkapan olahraga dan edukasi, bantuan PKH bagi 135.241 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan Program Sembako bagi 58.051 KPM.

Selain penyerahan bantuan secara simbolis, Gus Ipul juga menunjau kegiatan pemeriksaan kesehatan, dialog bersama para penerima bantuan, peninjauan kampanye sosial pencegahan bullying dan kekerasan serta penyerahan bantuan peralatan olahraga dan edukasi di SDN Sumur Batu II.

Dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional, PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 25 hektare. Total sebanyak 64.900 bibit mangrove ditanam di tiga lokasi yaitu Desa Puasana dan Kelurahan Lalowaru di Kabupaten Konawe Selatan, serta Kelurahan Bungkutoko di Kota Kendari.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengungkapkan bahwa program rehabilitasi ini merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung net zero emission dan pengurangan karbon.

Ia menekankan pentingnya mengembalikan fungsi mangrove sebagai benteng alami untuk mengatasi dampak abrasi dan penahan gelombang pasang.

"Keberadaan kami di sini tidak hanya berkaitan dengan bisnis dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa tanggung jawab terhadap lingkungan. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap karbon, bahkan lebih tinggi dibandingkan hutan tropis di daratan," imbuhnya.

Widyaswendra menambahkan bahwa rencana penanaman mangrove ini akan melibatkan kolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampara serta kelompok nelayan setempat. Mereka akan berperan sebagai pelaksana, mulai dari penyediaan bibit hingga proses penanaman.

Kepala Bidang Pengolahan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Yulardhi Junus, menjelaskan bahwa program rehabilitasi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologi, tetapi juga ekonomi.

Masyarakat yang menggantungkan hidup pada biota laut, seperti kepiting dan udang, diharapkan akan merasakan manfaat yang signifikan.

"Harapannya, dengan pulihnya ekosistem mangrove, nelayan dapat menangkap lebih banyak kepiting dan udang. Selain itu, daerah ini juga berpotensi menjadi daya tarik wisatawan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional, PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 25 hektare. Total sebanyak 64.900 bibit mangrove ditanam di tiga lokasi yaitu Desa Puasana dan Kelurahan Lalowaru di Kabupaten Konawe Selatan, serta Kelurahan Bungkutoko di Kota Kendari.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengungkapkan bahwa program rehabilitasi ini merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung net zero emission dan pengurangan karbon.

Ia menekankan pentingnya mengembalikan fungsi mangrove sebagai benteng alami untuk mengatasi dampak abrasi dan penahan gelombang pasang.

"Keberadaan kami di sini tidak hanya berkaitan dengan bisnis dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa tanggung jawab terhadap lingkungan. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap karbon, bahkan lebih tinggi dibandingkan hutan tropis di daratan," imbuhnya.

Widyaswendra menambahkan bahwa rencana penanaman mangrove ini akan melibatkan kolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampara serta kelompok nelayan setempat. Mereka akan berperan sebagai pelaksana, mulai dari penyediaan bibit hingga proses penanaman.

Kepala Bidang Pengolahan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Yulardhi Junus, menjelaskan bahwa program rehabilitasi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologi, tetapi juga ekonomi.

Masyarakat yang menggantungkan hidup pada biota laut, seperti kepiting dan udang, diharapkan akan merasakan manfaat yang signifikan.

"Harapannya, dengan pulihnya ekosistem mangrove, nelayan dapat menangkap lebih banyak kepiting dan udang. Selain itu, daerah ini juga berpotensi menjadi daya tarik wisatawan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke, Solo, Jawa Tengah setelah dilakukannya rehabilitasi. Jokowi mengaku kaget melihat perubahan pada Pasar Jongke, bahkan menurutnya lebih bagus dari mal.

"Pasar adalah pusat ekonomi rakyat, di mana semua barang, komoditas yang dihasilkan oleh para petani, nelayan, perajin, semuanya berkumpul barang-barang itu di pasar rakyat yang kita miliki," kata Jokowi dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (27/7/2024).

Pasca rehabilitasi, Jokowi kemudian meminta masyarakat untuk membandingkan kondisi Pasar Jongke yang sekarang dengan yang sebelumnya.

"Dan hari ini kita resmikan Pasar Jongke, mungkin yang pernah ke Pasar Jongke sebelumnya, tolong dibandingkan dengan yang sekarang," kata dia.

Dia pun mengutarakan kekagumannya atas rehabilitasi di Pasar Jongke. Ia menilai, pasar ini lebih bagus dari mal.

"Saya sendiri juga kaget lihat pasar kayak gini. Menurut saya mal saja kalah," kata dia.

Adapun rehabilitasi Pasar Jongke menelan biaya sebesar Rp124 miliar.

Turut mendampingi peresmian Pasar Jongke ini Ibu Negara Iriana Jokowi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.

(NIA DEVIYANA)

BEKASI, KOMPAS.com - Yayasan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Jamrud Biru meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi melakukan sosialisasi Pilkada serentak 2024.

Menurut pendiri Yayasan Jamrud Biru, Suhartono, sosialisasi sangat diperlukan terutama untuk pasien ODGJ untuk lebih mengingat proses pencoblosan.

"Karena apabila tidak disosialisasikan terlebih dahulu, khawatir orang dengan gangguan jiwa ini gampang lupa, gampang terpengaruh halusinasi atau gangguan jiwa yang datang kapan saja," ujar Suhartono di Yayasan Jamrud Biru, Mustikasari, Mustika Jaya, kota Bekasi, Rabu (17/7/2024).

Suhartono menjelaskan, apabila pasien ODGJ sudah disosialisasikan jauh sebelum masa pemilihan, mereka diharapkan akan lebih mudah mengingat calon dan proses pencoblosan.

Sosialisasi Pilkada 2024 bisa menggunakan video untuk mengenal pasangan calon dan tata cara pencoblosan.

"Sosialisasinya tidak berupa gambar saja, tetapi ada video, mereka akan lebih menikmati. Kalau hanya gambar, mereka jenuh. Tetapi kalau ada videonya ganti ganti gambarnya mereka senang," tambah Suhartono.

Jika pasien sudah memahami tentang calon dan proses pencoblosan, maka akan memudahkan dalam pendampingan ke tempat pemungutan suara.

"Prosesnya tetap kami dampingi sampai di TPS, saat pasien jiwa Jamrud Biru masuk ke bilik suara, sudah kami lepas, mereka sudah mengerti," tambah Suhartono.

Hi!Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat berkomitmen akan terus melakukan rehabilitasi lingkungan yang terdampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

"Kita bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan lingkungan terutama yang sudah diakibatkan oleh pertambangan-pertambangan yang ilegal ini," tegas Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson pada Sabtu, 7 Juli 2024.

Harisson bilang, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, di antaranya melakukan penanaman pohon.

"Misalnya kita menanam pohon dan banyak juga kegiatan-kegiatan lain," tambahnya.

Sebelumnya, Harisson menyatakan dukungannya kepada Kapolda Kalbar, Irjenpol Pipit Rismanto untuk memberantas PETI.

"Saya selaku Penjabat Gubernur Kalimantan Barat mendukung Pak Kapolda untuk memberantas PETI ini. PETI ini kan pertama merusak lingkungan padahal kita ini sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya perbaiki lingkungan," ujarnya.