Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

"Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya bullion bank atau tempat penyimpanan di Indonesia.

Bullion bank dapat menyediakan layanan kegiatan perbankan dengan instrumen logam mulia.

Menurut Erick, dorongan kehadiran bullion bank ini sejalan dengan produksi emas di Tanah Air yang mencapai angka puluhan ton. Sehingga pemerintah mendorong agar ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.

"Dengan sekarang ada Freeport punya smelter, bisa produksi sampai 50 ton. Ini nanti dibeli 30 ton (oleh PT Antam Tbk), itu penghematannya hampir Rp 200 triliun. Itu sangat besar," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

"Tapi tadi saya bilang, tidak cukup di situ, kembali, base dari ekonomi masyarakat harus terus digali. Misalnya untuk deposito atau tabungan emas. Tabungan emas ini kita tidak punya bullion bank," ungkapnya.

Erick menyebut, apabila sudah tersedia bullion bank maka masyarakat akan mulai mengenal dan terbiasa dengan tabungan emas.

Terlebih, saat ini sejumlah sistem tabungan yang lebih spesifik seperti tabungan syariah dan pegadaian sudah lebih dulu dikenal luas masyarakat.

"Kebetulan kita ada bank syariah, ada pegadaian, ya kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas. Nah ini akan meningkatkan reserve-nya (simpanan). Yang tadi cuma 70,83 itu bisa terus naik nanti," ungkap Erick.

"Tetapi tidak hanya negara sendiri, tetapi bersama masyarakat yang memang kita pastikan ekonominya makin hari, makin baik," katanya.

Lebih lanjut Erick mengungkapkan, pendirian bullion bank sudah pernah dirapatkan secara terbatas (ratas) bersama Presiden RI.

Hanya saja, ia menegaskan bullion bank harus ada untuk menyambungkan dan memperluas ekosistem produksi emas di Indonesia.

"Memang kan sudah pernah di-rataskan, dibicarakan, bagaimana Indonesia harus punya bullion bank sendiri. Nah ini yang tadi, kalau dulu ekosistemnya emasnya belum nyambung. Kalau ini kan nggak bisa menjadi proven. Bahwa ini barangnya udah ada. Jadi supaya ekosistemnya besar," jelas Erick.

"Jadi ini kesempatannya akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita coba nanti dorong lagi di pemerintahan, kebetulan kita punya tadi seperti pegadaian, BSI, BRI. Ini bisa menjadi opsi," tambah Ketua Umum PSSI itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya bullion bank atau tempat penyimpanan di Indonesia.

Bullion bank dapat menyediakan layanan kegiatan perbankan dengan instrumen logam mulia.

Menurut Erick, dorongan kehadiran bullion bank ini sejalan dengan produksi emas di Tanah Air yang mencapai angka puluhan ton. Sehingga pemerintah mendorong agar ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.

"Dengan sekarang ada Freeport punya smelter, bisa produksi sampai 50 ton. Ini nanti dibeli 30 ton (oleh PT Antam Tbk), itu penghematannya hampir Rp 200 triliun. Itu sangat besar," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

"Tapi tadi saya bilang, tidak cukup di situ, kembali, base dari ekonomi masyarakat harus terus digali. Misalnya untuk deposito atau tabungan emas. Tabungan emas ini kita tidak punya bullion bank," ungkapnya.

Erick menyebut, apabila sudah tersedia bullion bank maka masyarakat akan mulai mengenal dan terbiasa dengan tabungan emas.

Terlebih, saat ini sejumlah sistem tabungan yang lebih spesifik seperti tabungan syariah dan pegadaian sudah lebih dulu dikenal luas masyarakat.

"Kebetulan kita ada bank syariah, ada pegadaian, ya kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas. Nah ini akan meningkatkan reserve-nya (simpanan). Yang tadi cuma 70,83 itu bisa terus naik nanti," ungkap Erick.

"Tetapi tidak hanya negara sendiri, tetapi bersama masyarakat yang memang kita pastikan ekonominya makin hari, makin baik," katanya.

Lebih lanjut Erick mengungkapkan, pendirian bullion bank sudah pernah dirapatkan secara terbatas (ratas) bersama Presiden RI.

Hanya saja, ia menegaskan bullion bank harus ada untuk menyambungkan dan memperluas ekosistem produksi emas di Indonesia.

"Memang kan sudah pernah di-rataskan, dibicarakan, bagaimana Indonesia harus punya bullion bank sendiri. Nah ini yang tadi, kalau dulu ekosistemnya emasnya belum nyambung. Kalau ini kan nggak bisa menjadi proven. Bahwa ini barangnya udah ada. Jadi supaya ekosistemnya besar," jelas Erick.

"Jadi ini kesempatannya akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita coba nanti dorong lagi di pemerintahan, kebetulan kita punya tadi seperti pegadaian, BSI, BRI. Ini bisa menjadi opsi," tambah Ketua Umum PSSI itu.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem 0% dapat terjadi di 2029. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hari ini kita belum bisa mencapai kemiskinan ekstrem 0%. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi," kata Cak Imin.

Cak Imin optimistis hal itu bisa terjadi apabila semua bisa berdaya mengatasi keadaan. Ia mengatakan, salah satu tugas diemban adalah memastikan seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Ini lah tugas yang dipercayakan kepada Kemenko Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial, pertama tempat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya sekaligus akhirnya menjadi pribadi dan masyarakat yang mandiri," ucapnya.

Menurut Cak Imin, ada beberapa cara untuk memakmurkan masyarakat salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Kemudian sistem perlindungan sosial yang kuat dan pembangunan manusia.

"Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045 Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," tuturnya.

Cak Imin menyebut kehadiran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif menjadi 5% pada 2029.

"Dengan memberikan bantuan langsung ke masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka," imbuhnya.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Sehingga bantuan sosial yang biasa bersifat tunai ke masyarakat atau program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan jumlah yang besar," ucapnya.

Dengan bansos yang semakin tinggi dan tentunya tepat sasaran, Cak Imin yakin kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Selain itu, jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif diyakini semakin banyak.

"Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," harapnya.

Cak Imin menyebut sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk bansos di 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

"Sampai hari ini belum (diusulkan), itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," imbuhnya.

Simak juga Video: Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Ini Target Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

JAKARTA - Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan memberikan dukungan bantuan kesehatan untuk masyarakat Suku Baduy . Tim Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa memberikan donasi yang langsung diterima oleh Koordinator Sahabat Relawan Indonesia (SRI).

"Bantuan dana sebesar Rp27 juta ini untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Baduy di pedalaman," ujar Manager Health Operation Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa, Agung Imantyoko dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Agung mengatakan bantuan dari donasi karyawan dan inisiatif perusahaan ini bertujuan memberikan akses kesehatan dan mendukung relawan SRI yang mendedikasikan diri peduli terhadap pengobatan bagi masyarakat Baduy.

Koordinator SRI Muhammad Arif mengatakan bantuan ini akan digunakan untuk pengadaan obat-obatan. Kegiatan layanan kesehatan dilakukan relawan SRI dan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Serang melalui tiga Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) untuk masyarakat Baduy, yakni Poskesdes Cijahe, Nangerang, dan Ciboleger.

Kasus medis yang umum ditangani di ketiga Poskesdes antara lain gigitan ular berbisa, stunting, tuberkulosis (TBC), penyakit kulit, layanan ibu hamil dan persalinan.

"Pada kasus yang lebih serius, Poskesdes akan merujuk pasien warga Baduy untuk mendapatkan penanganan medis dari rumah sakit terdekat," kata Arif.

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di bawah 5% disebut-sebut hanya akan terjadi di kuartal III 2024. Pada periode berikutnya, yakni kuartal IV, Oktober-Desember, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 dapat didorong sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru.

Kemudian di akhir tahun biasanya pemerintah juga akan menghabiskan sisa anggaran belanja yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan siklus perekonomian RI dari tahun ke tahun.

"(Pertumbuhan ekonomi) masih bisa (di atas 5%). Kan biasanya di akhir tahun itu memang ada kenaikan ya, biasanya siklus pertumbuhan ekonomi memang biasa begitu," ucap Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Di akhir tahun itu kan biasanya pemerintah genjot belanja, menghabiskan anggaran. Kedua di akhir tahun itu kan ada libur panjang dan perayaan keagamaan, ada natal dan tahun baru. Jadi konsumsi akan naik pada periode itu," terangnya lagi.

Belum lagi sepanjang kuartal IV ini ada agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Di mana peningkatan dari konsumsi masyarakat ini akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada lagi faktor ketiga yang di tahun ini kan ada pilkada pada akhir November. Berarti harusnya ada dongkrakan (pertumbuhan ekonomi) untuk di akhir tahun," jelas Piter.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga berpendapat laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV akan kembali mengalami peningkatan karena sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru tadi.

Dalam hal ini, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode terakhir 2024 ini dapat mencapai 5,01-5,02%. Sehingga rata-rata pertumbuhan RI sepanjang tahun ini berada di kisaran 5%

"Biasanya sih (laju pertumbuhan ekonomi RI kuartal IV) naik sih ya, tapi nggak besar ya. Paling perkiraan saya sekitar 5,01-5,02%. Nah secara agregat (sepanjang 2024) ya 5% lah," ucapnya.

Kemudian ada juga Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 ini akan kembali ke atas 5%. Proyeksi ini didukung oleh kemungkinan peningkatan belanja pemerintah dan Pilkada jelang akhir tahun.

"Proyeksi untuk akhir tahun menunjukkan kemungkinan pertumbuhan tahunan sekitar 5,04%, dengan dukungan dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan belanja terkait pemilihan daerah pada kuartal IV," jelas Josua.

Kemudian ada juga perayaan natal dan tahun baru yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi faktor lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi RI di akhir tahun.

"Peningkatan konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan terjadi seiring dengan pengendalian inflasi yang relatif rendah, terutama menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru yang cenderung mendorong permintaan domestik," pungkasnya.

(fdl/fdl)

KOMPAS.com - PT Jasa Raharja (Persero) meraih penghargaan Indonesia Best Social Insurance 2024 dalam kategori Social Insurance pada ajang Indonesia Best Insurance Awards 2024.

Apresiasi tersebut diberikan atas upaya perusahaan yang sukses menjaga keseimbangan antara kualitas layanan sosial dan kinerja keuangan yang solid.

Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan pada acara yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bayu menyampaikan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Jasa Raharja dalam terus berinovasi untuk menyediakan layanan sosial yang tidak hanya berkualitas tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat.

"Kami tidak hanya berfokus pada stabilitas keuangan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan asuransi sosial yang andal dan efektif,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Penghargaan yang diberikan oleh Warta Ekonomi ini menjadi dorongan bagi Jasa Raharja untuk terus memperkuat layanan yang terintegrasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kolaborasi dan adaptasi di tengah perubahan ekonomi global sangat penting. Industri asuransi harus tetap tangguh dan dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan," ucap Bayu.

Indonesia Best Insurance Awards 2024 diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan tujuan untuk mendorong industri asuransi agar terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik serta mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Melalui penghargaan tersebut, diharapkan industri asuransi dapat semakin menunjukkan perannya dalam mendukung perekonomian Indonesia, bahkan di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) melalui Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) melakukan penyerahan bantuan gerobak UMKM untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Bantuan tersebut diserahkan melalui Lembaga Manajemen Infaq (LMI) LAZ Nasional dan Baitulmaal Muamalat (BMM).

Penyerahan bantuan bantuan program pemberdayaan UMKM berupa gerobak berkah kepada LMI ini diserahkan langsung oleh Ketua UPZ Farid Datul Rohman pada Selasa, 5 November 2024. Sementara itu, bantuan gerobak UMKM kepada BMM diserahkan langsung oleh Kepala Sekretaris Perusahaan Catur Heru Putranto.

"Bantuan gerobak ini adalah salah satu langkah nyata perusahaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dukungan berkelanjutan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memajukan ekonomi Indonesia," kata Catur di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.
Ia mengungkapkan, pemberdayaan UMKM karena sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Program ini turut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka memberikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal.

Baca juga: Askrindo Syariah Terima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Antipenyuapan

Bantuan beasiswa

Dalam upaya mendukung akses pendidikan yang lebih baik, Askrindo Syariah berkolaborasi dengan Lazisnur menyerahkan bantuan Beasiswa Si Hebat kepada 60 siswa di Pesantren Penghafal Quran (PPQ) Nahwa Nur Kabupaten Bogor. Bantuan beasiswa diberikan kepada siswa dengan jenjang pendidikan SD dan SMP.

"Pemberian beasiswa ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya bagi penerima beasiswa, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Program ini juga merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dan mendukung SDGs dalam rangka memastikan pendidikan yang berkualitas," ujar Farid.

Kedua program bantuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bantuan beasiswa akan menciptakan generasi muda yang lebih terdidik, sementara bantuan gerobak UMKM diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Askrindo Syariah melalui jaringannya yang tersebar di 41 kota memberikan kemudahan akses dan layanan bagi seluruh mitra bisnis, Sehingga diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang lakukan oleh lembaga keuangan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di level 5,1 persen pada 2024, meski laju pertumbuhan melambat di kuartal III 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyinggung soal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/11), di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2024 lesu melambat ke 4,95 persen secara tahunan (yoy)

Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 dan kuartal II 2024 yang masing-masing tumbuh 5,11 persen dan 5,05 persen (yoy).

"Kita baru mendengarkan rilis BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III melambat ke 4,95 persen, tapi secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini (2024) berkisar sampai 4,7 persen-5,5 persen," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

"Kurang lebih (ditutup) sekitar 5,1 persen (pada akhir 2024). Didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi cukup tinggi, dan konsumsi kelompok menengah atas yang cukup baik," tambah Perry.

Perry juga tak menutup mata lesunya konsumsi kelompok menengah bawah. Oleh karena itu, ia menegaskan tingkat konsumsi masyarakat di level ini harus terus digenjot.

Bos BI itu bersyukur perekonomian Indonesia masih terbilang baik. Ini diklaim berkat sinergi stakeholder terkait dan respons bauran kebijakan.

"Kinerja perekonomian nasional itu tetap baik. Belum sangat ideal, tentu saja, tapi dibandingkan negara lain, cukup baik," tutup Perry.

Jika dibandingkan dengan 2023, ekonomi Indonesia saat itu tumbuh 5,05 persen. Capaian tersebut lebih rendah ketimbang realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang menembus 5,31 persen.

JAKARTA - Setiap hari, ratusan kilogram cangkang rajungan dari belasan sentra pengupas rajungan di Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, dibuang begitu saja sebagai limbah. Desa Sukajaya dikenal sebagai kampung rajungan.

Di desa pesisir ini, setiap hari, berton-ton rajungan segar dibawa nelayan dari laut ke darat. Begitu mendarat, rajungan-rajungan ini langsung dibawa ke sentra-sentra pengupas rajungan. Dagingnya dikeluarkan dan diproses. Cangkangnya dibuang menggunung.

Sejumlah masyarakat memanfaatkan sebagian limbah ini untuk mendatangkan larva maggot. Caranya, cangkang rajungan disimpan di wadah yang membentang di atas empang. Seiring waktu, cangkang membusuk dan menarik lalat jenis black soldier fly (BSF) untuk bertelur.

Larva yang dihasilkan dari lalat ini berjatuhan ke dalam empang, menjadi sumber makanan bagi lele budidaya. Namun, pembusukan cangkang rajungan ini mendatangkan masalah. Bau amis busuk menyebar dan tercium sampai ke kampung. Aroma tak sedap ini tidak kunjung hilang, lantaran setiap hari datang ratusan kilogram limbah baru.

Sisa limbah cangkang yang tidak termanfaatkan menambah problem. Sebab, tidak ada tempat pembuangan sampah yang dapat mengolah limbah ini. Setiap hari, rata-rata setengah sampai satu ton limbah dibiarkan membusuk, yang tentunya mencemari udara, air, dan tanah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PHE ONWJ bekerja sama dengan lembaga Inkubasi, Hilirisasi, dan Komersialisasi (IHK) dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk meneliti pemanfaatan limbah cangkang rajungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cangkang rajungan di Sukajaya memiliki kandungan substansi yang cukup untuk diolah menjadi kitosan, yang kemudian dapat dioleh menjadi pupuk cair. Dengan pemanfaatan limbah cangkang rajungan menjadi kitosan, tidak saja masalah pencemaran lingkungan dapat diatas, warga pun mendapat manfaat ekonomi.

Berkat melimpahnya bahan baku yang dapat diperoleh secara gratis, produk akhir berupa pupuk cair ini diharapkan dapat dikemas dan dipasarkan dengan harga yang kompetitif. Targetnya, satu ton cangkang rajungan dapat menghasilkan sekitar 10 ribu liter pupuk cair, dengan potensi pendapatan Rp10 ribu per liter.

In-In Hanidah, salah seorang dosen Unpad yang memimpin penelitian, menyebutkan bahwa kitosan merupakan senyawa dari limbah kulit hewan bercangkang. Melalui proses kimiawi yang aman, cangkang rajungan dapat diubah menjadi kitosan yang bisa dimanfaatkan untuk industri makanan, biomedis dan kimia. ?Sifat kitosan mudah diurai, tidak beracun, dan ramah lingkungan,? tutur In-In.

Karena proses kimiawi yang aman dan mudah, siapa saja bisa membuat kitosan dari cangkang rajungan. Oleh karena itu, untuk mendukung ekonomi sirkular dan upaya keberlanjutan dalam meminimalisir dampak lingkungan, PHE ONWJ mengajak ibu-ibu Desa Sukajaya untuk mengolah kitosan, yang sebelumnya berupa limbah cangkang yang mencemari lingkungan, menjadi produk bernilai tinggi.

Dengan mendatangkan langsung dua spesialis kitosan, yakni Pipih Suptijah, PHE ONWJ mengadakan pelatihan pengolahan kitosan. Pelatihan mencakup penggunaan alat boiler untuk proses menghilangkan kandungan mineral pada cangkang rajungan menjadi serbuk berserat berwarna putih, yang dinamakan kitosan.

?Kitosan kemudian bisa diolah menjadi pasta gigi, deodoran, cairan pembersih mulut (mouth wash), foot spray, pelapis (coating) buah, edible film, kaldu instan, pengawet ikan, dan pupuk cair,? jelas In-In.

Menurut Head of Communication, Relations & CID PHE ONWJ R. Ery Ridwan, setelah masyarakat diberi pelatihan cara mengubah limbah cangkang rajungan jadi kitosan, selanjutnya PHE ONWJ akan mendampingi masyarakat hingga terampil memproduksi secara mandiri.

Targetnya masyarakat dapat membuat pupuk cair dari kitosan, dan memasarkan produk tersebut. Ery menuturkan, program ini merupakan komitmen PHE ONWJ dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pihaknya berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Sukajaya dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.

?Kami akan dampingi dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembentukan kelompok pengolah, peningkatan kapasitas anggota, pembuatan produk, bantuan alat untuk produksi, bantuan sertifikasi produk, sampai pemasaran. Harapan kami, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami juga ingin membantu mengurangi dampak lingkungan dari keberadaan limbah cangkang rajungan,? kata Ery.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menebar sejumlah insentif untuk meredakan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Pasalnya, tren PHK ini dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal untuk sektor padat karya di akhir tahun 2024.

"Salah satu yang mencegah terjadinya PHK, tentu pemerintah memperhatikan kebijakan yang akan diambil terutama pada saat 1 sampai 2 bulan ke depan. Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun insentif yang tengah disiapkan tidak hanya untuk sektor hilir padat karya tetapi juga berkaitan dengan penguatan rantai pasok di industri ini, seperti pabrik benang, kain, hingga dyeing dan weaving.

Airlangga mengungkapkan, salah satu insentif yang akan segera diterapkan pemerintah ialah Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

Sebagai informasi, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang impor yang menyebabkan kerugian bagi produsen di negara pengimpor.

Sedangkan BMDTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah untuk industri tertentu atas impor barang dan bahan yang digunakan untuk memproduksi barang tertentu.

"Karena kemarin kan sudah jatuh tempo. Nah ini sedang diproses untuk diperpanjang sehingga supply chain dalam negeri akan terlindungi," kata dia.

Kemudian, pemerintah juga tengah mempersiapkan insentif untuk kredit investasi agar sektor padat karya dapat membeli permesinan yang lebih produktif dan hemat.

Namun, insentif kredit investasi ini disiapkan untuk jangka menengah karena untuk jangka pendek pemerintah akan fokus meningkatkan daya beli masyarakat di sisa tahun ini.

Adapun sejumlah insentif yang disiapkan untuk mendongkrak daya beli berupa memperpanjang insentif fiskal seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sektor otomotif, dan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk perbaikan pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mempersiapkan pemanfaatan dana dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan mendorong kewirausahaan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)," tuturnya.

Sebagai informasi, industri padat karya tengah mengalami guncangan beberapa waktu kebelakang yang berpotensi menimbulkan gelombang PHK karyawan.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Padahal perusahaan berusia 58 tahun itu merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sekitar 15.000 sampai 16.000 karyawan pabrik dan sekitar 30.000 sampai 40.000 karyawan dalam Sritex Grup.

Untuk itu Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pemerintah melakukan upaya penyelamatan agar para karyawan tidak terdampak PHK.