Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan Indonesia untuk memblokir 8.000 rekening terkait dengan perjudian daring alias judi online. Jumlah tersebut meningkat dari angka 6.000 rekening berdasarkan penyampaian pada Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan bahwa jumlah itu termasuk rekening penampungan dana judi daring yang tersebar di berbagai bank, meskipun tak membeberkan perinciannya.

“OJK juga telah meminta bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk melakukan apa yang disebut sebagaienhanced due diligenceuntuk memperdalam nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi daring,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, bank juga diminta untuk melakukan analisis atas transaksi nasabah dan melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terdapat temuan terkait judi online.

Nasabah yang terindikasi melakukan transaksi tersebut juga dapat dibatasi atau dihilangkan aksesnya terhadap pembukaan rekening perbankan di Indonesia, alias masuk dalam daftar hitam (blacklist).

“OJK mengimbau bank melakukan berbagai langkah mitigasi melalui surat pembinaan dan meminta bank senantiasa melakukancustomer due diligencesesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Dian.

Di samping itu, pihaknya bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga mengerahkan fokus kepada identifikasi dan upaya mempersempit ruang gerak pelaku, penampung, atau fasilitator judi daring. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan pembekuan aset-aset bandar perjudian pada bank dalam bentuk rekening.

Adapun, berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023,enhanced due diligencemerupakan tindakan lebih mendalam daricustomer due diligence(CDD) yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan dapat menyelisik transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola dari pengguna jasa, termasuk yang berisiko tinggi.

Awal September lalu, OJK juga menyatakan bahwa setiap bank di Tanah Air telah memiliki sistem yang mampu mendeteksi adanya rekening perjudian daring alias judi online.

Hal tersebut berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal III/2024, yang melibatkan 93 bank responden untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan, serta arah/tendensi bisnis perbankan pada tiap kuartal.

“Beberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Senin (9/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta bank untuk menyelesaikan aduan nasabah terkait pemblokiran rekening yang berhubungan dengan aktivitas perjudian daring atau judionline.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu langkah OJK dalam pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan Tanah Air.

“OJK telah meminta bank untuk menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah terkait pemblokiran rekening sehubungan dengan aktivitas judi online dengan segera melakukanenhanced due diligence[EDD],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024 secara daring, Jumat (6/9/2024).

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023,enhanced due diligencemerupakan tindakan lebih mendalam daricustomer due diligence(CDD) yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

Penyedia jasa keuangan dapat menyelisik transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola dari pengguna jasa, termasuk yang berisiko tinggi.

Dian kemudian menjelaskan, bank mesti melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada pengawas OJK sekaligus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“[Pelaporan] dalam hal berdasarkan hasil analisis ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan atas rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menyebut bahwa masyarakat yang disinyalir terlibat transaksi judi online tidak akan lagi bisa menikmati layanan di sektor jasa keuangan, tak terkecuali kredit perbankan.

Menurutnya, regulator akan memasukkan nama-nama pelaku judi online ke dalam sistem informasi OJK sebagai bentuk efek jera, sebagaimana ketentuan yang ada.

“Kami akan memasukkan orang-orang yang terlibat ke dalam satu sistem informasi yang kami akan susun, sehingga seluruh pelaku jasa keuangan bisa mengakses,” katanya di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Selain itu, dia menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Judi Online telah memblokir 6.000 rekening bank yang terlibat praktik lancung tersebut. Menurutnya, judi online merupakan bentukextraordinary crime, sehingga perlu dilakukan upaya ekstra dengan memutus rantai transaksi.

“Kami berkomitmen, kami akanbanneditu orang-orang yang terlibat di proses judi online, [sehingga] tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan,” tegas Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) telah menerima informasi mengenai 43 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan pihaknya telah mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian segera memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

“Berdasarkan UU P2SK disebutkan bahwa dalam tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu,” kata Hudiyanto dalam keterangan resminya, dikutip Senin (19/8/2024).

Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Hudiyanto mengatakan Satgas PASTI juga menemukan nomor WhatsApp pihak penagih atau debt collector (DC) terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, katanya, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 194 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjol ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” katanya.

Hudiyantor mengimbau bagi masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjol yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected] atau email: [email protected].