Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan Indonesia untuk memblokir 8.000 rekening terkait dengan perjudian daring alias judi online. Jumlah tersebut meningkat dari angka 6.000 rekening berdasarkan penyampaian pada Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan bahwa jumlah itu termasuk rekening penampungan dana judi daring yang tersebar di berbagai bank, meskipun tak membeberkan perinciannya.

“OJK juga telah meminta bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk melakukan apa yang disebut sebagaienhanced due diligenceuntuk memperdalam nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi daring,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, bank juga diminta untuk melakukan analisis atas transaksi nasabah dan melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terdapat temuan terkait judi online.

Nasabah yang terindikasi melakukan transaksi tersebut juga dapat dibatasi atau dihilangkan aksesnya terhadap pembukaan rekening perbankan di Indonesia, alias masuk dalam daftar hitam (blacklist).

“OJK mengimbau bank melakukan berbagai langkah mitigasi melalui surat pembinaan dan meminta bank senantiasa melakukancustomer due diligencesesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Dian.

Di samping itu, pihaknya bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga mengerahkan fokus kepada identifikasi dan upaya mempersempit ruang gerak pelaku, penampung, atau fasilitator judi daring. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan pembekuan aset-aset bandar perjudian pada bank dalam bentuk rekening.

Adapun, berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023,enhanced due diligencemerupakan tindakan lebih mendalam daricustomer due diligence(CDD) yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan dapat menyelisik transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola dari pengguna jasa, termasuk yang berisiko tinggi.

Awal September lalu, OJK juga menyatakan bahwa setiap bank di Tanah Air telah memiliki sistem yang mampu mendeteksi adanya rekening perjudian daring alias judi online.

Hal tersebut berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal III/2024, yang melibatkan 93 bank responden untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan, serta arah/tendensi bisnis perbankan pada tiap kuartal.

“Beberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Senin (9/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta bank untuk menyelesaikan aduan nasabah terkait pemblokiran rekening yang berhubungan dengan aktivitas perjudian daring atau judionline.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu langkah OJK dalam pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan Tanah Air.

“OJK telah meminta bank untuk menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah terkait pemblokiran rekening sehubungan dengan aktivitas judi online dengan segera melakukanenhanced due diligence[EDD],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024 secara daring, Jumat (6/9/2024).

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023,enhanced due diligencemerupakan tindakan lebih mendalam daricustomer due diligence(CDD) yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

Penyedia jasa keuangan dapat menyelisik transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola dari pengguna jasa, termasuk yang berisiko tinggi.

Dian kemudian menjelaskan, bank mesti melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada pengawas OJK sekaligus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“[Pelaporan] dalam hal berdasarkan hasil analisis ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan atas rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menyebut bahwa masyarakat yang disinyalir terlibat transaksi judi online tidak akan lagi bisa menikmati layanan di sektor jasa keuangan, tak terkecuali kredit perbankan.

Menurutnya, regulator akan memasukkan nama-nama pelaku judi online ke dalam sistem informasi OJK sebagai bentuk efek jera, sebagaimana ketentuan yang ada.

“Kami akan memasukkan orang-orang yang terlibat ke dalam satu sistem informasi yang kami akan susun, sehingga seluruh pelaku jasa keuangan bisa mengakses,” katanya di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Selain itu, dia menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Judi Online telah memblokir 6.000 rekening bank yang terlibat praktik lancung tersebut. Menurutnya, judi online merupakan bentukextraordinary crime, sehingga perlu dilakukan upaya ekstra dengan memutus rantai transaksi.

“Kami berkomitmen, kami akanbanneditu orang-orang yang terlibat di proses judi online, [sehingga] tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan,” tegas Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut terdapat anomali dalam transaksi transfer uang ke Singapura selama April-Mei 2024 terindikasi tindak pidana perjudian online.

Menurut Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongah, tidak sedikit dari transaksi transfer uang dari RI ke Negeri Singa sepanjang 2 bulan tersebut terindikasi sebagai hasil aktivitas judi online.

Di luar tren normal, jelasnya, terekam lonjakan transfer dana dari Indonesia ke Singapura yang cukup signifikan pada Mei 2024 senilai Rp923,6 triliun atau naik 78,89% secara month-to-month (m-t-m). Lonjakan kembali berlanjut pada Juni 2024 menjadi Rp1.792,5 triliun.

“PPATK melihat banyak uang hasil judi onlineyang lari ke Negeri Singa pada periode tersebut,” kata Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah kepada Bisnis baru-baru ini.

Dalam risalah PPATK, terpantau sebanyak 27,8% dari total laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) yang dilaporkan berasal dari aktivitas yang terindikasi dengan perjudian. Merespons ihwal tersebut, PPATK melakukan analisis dan telah menyerahkan hasilnya kepada tim penyidik.

“Hasil analisisnya sudah kita sampaikan kepada penyidik. Total, ada 20 negara yang kita sinyalir menjadi target transfer dana kejahatan judi online ini,” jelasnya.

Selain judi online, derasnya aliran uang ke Singapura terjadi karena banyaknya transaksi bisnis RI yang melibatkan negara tersebut.

“Termasuk, pengapalan barang-barang dari RI ke Amerika Serikat [AS] dilakukan via Singapura. Belum lagi pembelian bahan baku dari China, acap kali transaksi bisnisnya dilakukan di Singapura. Akhirnya, banyak transaksi dari Indonesia ke Singapura,” katanya.

Pada saat ditanya mengenai hubungan antara anomali transfer dana tersebut dengan momentum pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden beberapa bulan lalu, Natsir mengaku tidak melihat adanya keterkaitan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah melakukan pemblokiran rekening terhadap 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online/daring hingga periode Juni 2024.

Jika dirinci, berdasarkan data perseroan, jumlah rekening terkait judi online yang diblokir BNI pada Januari hingga Desember 2023 tercatat 106 rekening. Kemudian, pada Januari hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 108 rekening yang telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut perseroan, pemblokiran rekening terhadap ratusan rekening terkait judi online itu merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Dalam memerangi judi online, Royke menjelaskan bahwa BNI menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan menerapkan sistem tersebut, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

Di sisi lain, BNI turut mengimbau seluruh nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Royke mengatakan langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," kata Royke.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan komitmennya dalam memerangi perjudian online dengan memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas haram tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan, pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online.

"BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam  menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," ujar Royke, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan data perseroan, tren rekening yang diblokir menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024, BNI mencatat sebanyak 108 rekening telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," sebut Royke.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan, BNI juga menerapkan sistem deteksi khusus untuk  mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat. BNI juga menghimbau kepada seluruh nasabahnya untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Menurut Royke, langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," pungkas Royke.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir sebanyak 6.056 rekening bank untuk memberantas judi online (judol).

Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pemblokiran rekening itu dilakukan perbankan atas permintaan pihaknya. Adapun data rekening terkait judol berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification file (CIF) yang sama," ujarnya saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia menyebut, selain meminta pemblokiran rekening terkait judol, OJK juga meminta perbankan untuk melakukan profiling, verifikasi, identifikasi, enhance due diligence termasuk tracing dan profiling terhadap seluruh nasabah maupun calon nasabahnya.

Kemudian data yang dikumpulkan tiap bank itu akan dikirimkan ke Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) milik OJK sehingga seluruh bank di Indonesia dapat mengakses data rekening tersebut.

"Sehingga bank tahu semua siapa yang pernah terlibat dalam transaksi judi online," kata Dian.

Dia menjelaskan, upaya pemblokiran rekening terkait judol sudah dilakukan OJK sejak sebelum Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 yang menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring ditandatangani.

Kini dengan adanya Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, langkah pemberantasan yang dilakukan menjadi lebih terkoordinasi sehingga bisa menutup segala jalur kemungkinan untuk yang menopang transaksi perjudian online.

"Tentu pemblokiran ini akan terus dilakukan oleh kita, ini sesuai dengan kewenangan kita. Dan tentu di samping itu juga kita melakukan kampanye massal yang dilakukan bersama-sama atau masing-masing bank kepada nasabah atau publik," tuturnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 100 trilIun pada kuartal I-2024.

Adapun total transaksi judi online sepanjang 2023 ditaksir mencapai Rp 327 triliun.

PPATK juga menemukan adanya indikasi transaksi judi online melalui fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online.

"Ya, ada. Kami menemukan," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Ivan menjelaskan, pencairan pinjaman online masuk ke rekening nasabah di bank, sehingga dana bercampur dengan dana lainnya dari nasabah tersebut.

Meskipun demikian, dia menyebut tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pinjaman online yang masuk untuk judi online.

"Namun, berdasarkan analisis beberapa rekening pemain judi online diketahui bahwa sumber dananya dari pinjaman online," kata Ivan.