JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomin Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan perpanjangan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan diserahkan kepada kebijakan perbankan.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi tersebut sudah memiliki panduan dan sudah ada dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Terkait dengan itu kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas. Untuk restrukturisasi kredit kan masing-masing dilakukan oleh perbankan masing-masing,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan waktu pelaksanaan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 diperpanjang. Arahan Presiden Joko Widodo itu disampaikan oleh Menko Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Airlangga bilang, Jokowi meminta relaksasi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 diperpanjang hingga 2025. Semula, kebijakan ini seharusnya berakhir pada Maret 2024 sejak berlaku pertama kali pada Maret 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Ada arahan Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat dari pada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Maret 2024, ini diusulkan ke OJK nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, setelah kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit berakhir pada Maret lalu, sejumlah perusahaan asuransi meminta perbankan penyalur KUR meningkatkan pencadangannya. Ini menandakan risiko restrukturisasi kredit yang meningkat.

"Risiko meningkat kan berkaitan dengan kredit yang berpotensi bermasalah," kata Airlangga ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang melakukan kajian untuk mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 yang telah berakhir pada Maret 2024.

Airlangga menyampaikan saat ini regulator belum memutuskan perpanjangan relaksasi jadi dilakukan atau tidak, tetapi sedang mengkaji cara lain untuk memperbaiki portfolio kredit tersebut.

“Iya kita lihat nanti [jadi atau tidak]. Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan [selain perpanjangan relaksasi], kami kaji dalam kebijakan KUR,” ujarnya usai acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan pihaknya akan melihat dari sisi Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena adanya permintaan dari asuransi untuk meningkatkan jumlah cadangannya.

Pasalnya, beberapa perusahaan yang menjamin kredit minta tambahan premi. Dengan kata lain, apabila penjamin kredit meminta tambahan premi berarti terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah.

“Tadinya kan kita buat kelas menengah tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini, perbankan merasa cukup resilien. Tentu kita lihat KUR secara spesifik,” lanjut Airlangga.

Menjelang akhir Juni lalu, Airlangga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk mengusulkan perpanjangan kredit hingga 2025 tersebut ke OJK.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal untuk tidak memperpanjang kebijakan tersebut karena nilai kredit restrukturisasi Covid-19 yang tercatat menurun.

Per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi senilai Rp192,52 triliun. Angka tersebut turun dari Rp207,4 triliun pada April 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar merinci restrukturisasi yang bersifat targeted senilai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).