Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan update atau bocoran terkait penetapan kebijakan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan untuk akad kredit 2023.

Pernyataan ini berbeda dari yang disampaikan pada Juli 2024 lalu, di mana Airlangga sebelumnya mengumumkan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku untuk kredit yang diberikan pada 2022.

“Untuk KUR, kita sudah rapat terkait dengan komite KUR, dan apa yang ditegaskan dalam rapat KUR adalah restrukturisasi berbasis akad kredit tahun lalu [2023],” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Sayangnya, dia tidak merinci soal poin-poin perubahan. Hanya saja, Airlangga mengatakan bakal menggunakan skema yang mengacu pada pedoman dan aturan yang telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk pelaksanaannya, kata dia, diserahkan kepada masing-masing perbankan.

"Jadi ketentuannya yang berakad 2023, dan eksekusinya bisnis perbankan masing-masing, kan sudah ada regulasi dari OJK," kata Airlangga.

Beberapa waktu yang lalu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Yulius menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait kebijakan restrukturisasi KUR masih dalam proses pembahasan dan penetapan.

Yulius menuturkan ada sejumlah kriteria debitur KUR yang dapat diberikan restrukturisasi. Pertama, debitur KUR dengan kualitas kredit ada pada kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) atau 3 (Kurang Lancar) pada saat pemberian fasilitas restrukturisasi KUR.

Kedua, masih memiliki prospek usaha. Ketiga, bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

“[Keempat] adalah penerima KUR dengan akad yang sampai dengan Juni 2024,” katanya kepada Bisnis.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal skema yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal restrukturisasi kredit, khususnya untuk KUR selama periode tertentu.

Mahendra menyampaikan selain pihaknya mendukung penuh program restrukturisasi KUR yang digagas dan didorong oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi juga secara khusus menggunakan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR.

“Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Pemberian restrukturisasi yang tertuang dalam aturan tersebut juga ditujukan bagi debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya. Sayangnya, Mahendra juga tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini.

“Tentu kita tunggu pada waktu dekat. Pak Menko maupun Menteri yang terkait dengan Komite Pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait restrukturisasi KUR ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka jalan perpanjangan kembali kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19, namun khusus bagi segmen kredit usaha rakyat (KUR). Di tengah munculnya wacana perpanjangan, seperti apa kondisi kredit restrukturisasi perbankan?

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Baru-baru ini, pemerintah mengusulkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025. Adapun, yang menjadi perhatian dari perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 tersebut adalah segmen KUR.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK membuka jalan atas kebijakan restrukturisasi kepada debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha.

Adapun, kerangka regulasi yang ada telah tersedia dan siap untuk dilaksanakan, serta dioperasionalisasi sesuai dengan restruktukturisasi KUR.

“[Ini] dilakukan untuk mendorong kinerja UMKM nasional seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam Rapat Komite Pengarah KUR bulan Juli lalu,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK III Tahun 2024, Jumat (2/8/2024).

Di sisi lain, OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal. Aturan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Mahendra mengatakan perpanjangan restrukturisasi KUR yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Namun demikian, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu. “Ini yang sedang dimatangkan timnya Pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

Kondisi Restrukturisasi Kredit di BRI hingga BNI

Seiring dengan usulan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19, sejumlah bank telah mencatatkan penyusutan nilai restrukturisasi kreditnya.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp31,8 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 kuartal sebelumnya atau Maret 2024 Rp41,5 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan setelah berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, BRI menyiapkan diri dengan pencadangan yang kuat.

"Kemudian, ada rencana pemerintah memperpanjang relaksasi. BRI pada prinsipnya sepanjang sesuai ketentuan aturannya, kami tunduk. Kalau diakhiri kami ikuti, kalau diperpanjang selama jelas aturannya, kami ikuti," tuturnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp15,3 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan kuartal sebelumnya Rp18,1 triliun. Adapun, hingga Juni 2024, total restrukturisasi kredit di BMRI mencapai Rp45,1 triliun.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatatkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp26,33 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp29,51 triliun. Total restrukturisasi kredit di BBTN telah mencapai Rp58,03 triliun per Juni 2024.

Semenatara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah mencatatkan jumlah restrukturisasi kredit mencapai Rp13,6 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau per Juni 2023, sebesar Rp29,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal untuk tidak lagi melakukan relaksasi alias perpanjangan restrukturisasi kredit terdampak pandemi Covid-19.

Otoritas sebelumnya telah mengumumkan restrukturisasi Covid-19 berakhir pada Maret 2024. Namun, pemerintah sempat melempar wacana agar otoritas lembaga keuangan itu memberikan kelonggaran dengan kembali memperpanjang restrukturisasi kredit Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun, turun dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bila dirinci berdasarkan pembagian jumlah. Misal, yang bersifat targeted mencapai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, jumlah debitur saat ini pun terus mengalami tren yang menurun, di mana saat ini berkisar 702.000 dibanding pada saat puncak yang mencapai 6,8 juta.

Sayangnya, Mahendra tidak berkomentar lebih lanjut ketika disinggung soal apakah OJK akan mengikuti permintaan pemerintah untuk melanjutkan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19 atau justru tetap menghentikan kebijakan tersebut.

Dia justru menuturkan bahwa saat regulator menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi Covid-19.

OJK pun menghitung seberapa besar luka lebam atau scaring effect dari pandemi terhadap kondisi perbankan dan juga perkembangan di perekonomian secara menyeluruh.

Terkait kondisi restrukturisasi, kata Mahendra, bank telah membentuk CKPN yang memadai dengan coverage rasio mencapai 33,84%.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank secara umum menerapkan manajamen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik,” katanya.

Di sisi lain, di OJK juga melaporkan bahwa industri perbankan secara umum memiliki kinerja baik didukung tingkat permodalan tinggi dan OJK menilai mampu mempertahankan daya tahan baik terhadap potensi risiko ke depan .

“Serta target untuk 2022 yang tlh diciptakan baik penyaluran kredit dan maupun dana pihak ketiga (DPK) itu sampai saat ini pihak perbankan optimis bisa mencapainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Pemerintah mengenai proposal perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Senada dengan Mahendra, Dian menyebut OJK menganalisis dan melakukan survei secara komprehensif mengenai kesiapan bank dan industri yang terkena dampak Covid-19, khususnya UMKM, industri tertentu, dan daerah Bali.

“Kita akan mendengar dengan baik dulu apakah ada concern lain yang OJK tidak lihat dalam konteks pengakhiran restrukturisasi Covid-19 tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/6/2024)

Sebagaimana diketahui, pemerintah meminta perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak Covid-19 hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit merupakan arahan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan diusulkan ke OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tadi ada arahan bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024 ini diusulkan ke OJK, nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).

Airlangga menjelaskan tujuan dari perpanjangan stimulus tersebut untuk mengurangi beban perbankan dalam mencadangkan kerugian akibat kenaikan kredit bermasalah.

IDXChannel - PT Bank Negara Indonesia Tbk atau Bank BNI (BBNI) mencatat tren penurunan atas restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 selama empat tahun terakhir ini. Hingga Maret 2024, relaksasi kredit Covid-19 BBNI mencapai Rp25,8 triliun.

Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar mengatakan, hingga tiga bulan pertama tahun ini, restrukturisasi kredit turun 3,76 persen dibandingkan realisasinya di 2023 yang mencapai Rp26,61 triliun.

“Empat tahun terakhir dapat kami sampaikan bahwa kredit restrukturisasi Covid-19 konsisten menunjukkan tren penurunan. Di mana sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp25,8 triliun, secara konsisten (turun) yang sebelumnya Rp26,61 triliun di 2023, Desember 2022 sebesar Rp49,58 triliun,” ujar Royke dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Untuk diketahui, program bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu resmi berakhir sejak 31 Maret 2024. Di mana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan tersebut.

Kendati begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal kembali memperpanjang program tersebut hingga 2025. Rencana perpanjangan ini diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya, alasan program restrukturisasi kredit ingin diperpanjang karena ada beberapa perusahaan penjamin kredit meminta tambahan premium atau premi saat ini. Pasalnya ada potensi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

"Landasannya ada beberapa perusahaan yang menjamin kredit minta tambahan premium. Kan kalau penjamin kredit minta tambahan premium berarti ada kredit yang bermasalah," ucap Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, baru-baru ini.

(FAY)