Bisnis.com,JAKARTA - SKK Migas mengingatkan urgensi pengesahan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) demi meningkatkan eksplorasi.
Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menuturkan, menggantungnya proses revisi aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi investor.Menurutnya, industri hulu migas memerlukan UU Migas yang baru lantaran keadaan saat ini sudah berbeda dari 2001.
"Kita harapkan undang-undang migas ini nanti di era yang baru ini, segera [rampung revisinya] lah ya karena kebutuhan untuk kepastian hukum dan fiskal," kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Dia berpendapat revisi UU Migas akan menciptakan kepastian hukum bagi investor. Dengan begitu, investor tertarik menanamkan modalnya untuk eksplorasi temuan-temuan migas di Indonesia.
"Nah, jadi memang PR ke depan itu adalah bagaimana membuat eksplorasi ini beneran masif gitu. Masif itu dari investor. Nah, sekarang supaya investor tertarik, tertarik kita harus memperbaiki iklim investasi," imbuh Benny.
Selain itu, dia juga mengatakan revisi UU Migas diharapkan menjadi payung hukum demi memberikan bagi hasil yang lebih besar kepada kontraktor. Benny mengatakan, bagi hasil harus memberikan porsi yang lebih kecil untuk negara.
Pasalnya, negara masih bisa mendapatkan keuntungan dari pajak. Menurut Benny, urgensi negara saat ini adalah ketahanan energi nasional.
"Jadi ke depan, spirit daripada UU Migas itu kita harapkan seperti itu, supaya nanti mendorong eksplorasi ke depan ini bisa lebih masif," ucap Benny.
Sebelumnya, Benny mengatakan, revisi RUU Migas juga merupakan dasar hukum baru dan menjadi strategi utama mengubah perspektif industri migas nasional pada masa mendatang.
Utamanya, menyangkut pengembangan industri yang diiringi tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi. Namun, masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.
"Urusannya nonteknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ujar Benny dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/9/2024) lalu.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkapkan tidak cukup yakin produksi siap jual alias lifting minyak Indonesia bisa naik sebesar 200.000 barel per hari akan terjuwud dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan lifitng minyak Indonesia bisa meningkat 200.000 barel per hari dengan strategi beberapa strategi di antaranya mengoptimalkan sumur-sumur idle, mengoptimalkan sumur yang ada dengan intervensi teknologi yaitu enchanced oil recovery (EOR), dan melakukan eksplorasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro tidak cukup yakin target tambahan lifting minyak 200.000 bph bisa terealisasi dalam waktu dekat, meskipun Bahlil juga tidak menjelaskan secara detail target tersebut bisa dicapai kapan.

Menurut Elan, apa yang dilakukan sekarang adalah hasilnya akan didapatkan 5-10 tahun mendatang untuk kegiatan eksplorasi alias upstream di oil and gas. Keberhasilan dan kegagalan sekarang adalah akibat apa yang dilakukan 5-10 tahun yang lalu juga.

"Jadi jika targetnya produksinya besar dalam waktu dekat tidak cukup yakin [dapat terealisasi]," kata Elan saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (16/10).

Untuk kondisi lifting minyak yang saat ini terus mengalami penurunan, kata Elan, adalah akibat dari 5-10 tahun lalu di mana investasi di sektor hulu migas menghilang harga minyak sebagai akibat dari efek geopolitik pun turut mempengaruhi.

"Tapi yang paling utama adalah bahwa kepercayaan dunia internasional atau pebisnis minyak internasional kepada kita itu anjlok karena tidak ada regulasi [yang menarik bagi investor] yang dikeluarkan," ungkap Elan.

Elan mencontohkan salah satu isu masalah regulasi adalah belum selesainya revisi UU Migas. Sebab, revisi UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mempercepat optimalisasi komoditas minyak dan gas bumi Indonesia yang diyakini masih besar potensinya. Untuk mewujudkannya di era transisi energi, dasar hukum penguatan sektor migas melalui revisi UU Migas terus digodok.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Benny Lubiantara, mengatakan dasar hukum baru tersebut menjadi strategi utama mengubah perspektif industri migas nasional pada masa mendatang.

Utamanya, menyangkut pengembangan industri yang diiringi tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi. Namun masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya nonteknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ujar Benny dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/9/2024).

Benny juga memastikan pihaknya melakukan transformasi untuk pengembangan migas sembari menunggu revisi UU tersebut. Salah satu yang dilakukan misalnya persetujuan Plan of Development (POD) lapangan pertama Geng North yang melalui jalur 'fast track'.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ariana Soemanto mengatakan pihaknya tak tinggal diam menunggu revisi UU migas namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

Pemerintah disebut terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan Negara.

Misalnya, dalam tiga tahun terakhir, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50% sementara sebelumnya, hanya sekitar 15-30%. Selain itu, insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021.

"Jadi sambil berjalannya revisi UU Migas, kita tidak diam dan terus lakukan perbaikan iklim investasi. IRR dan profitability index kontraktor migas diperhatikan, antara lain penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, investment credit dan lainnya, ruang itu dibuka," tuturnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, Chalid Said Salim menilai salah satu kebijakan adaptif yang bisa dilakukan pemerintah ke depan adalah mendukung percepatan pelaksanaan pengurasan minyak lanjutan atau Enhanced Oil Recovery (EOR).

Menurut dia implementasi EOR dibutuhkan dukungan yang tidak kalah besar seperti yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Migas Non Konvensional (MNK).

Seperti diketahui, pemerintah sudah menerbitkan beleid terbaru yang memberikan keistimewaan bagi pelaku usaha yang mengembangkan MNK dengan bagi hasil bagian kontraktor bisa mencapai 95%.

"MNK sudah diberikan tapi menurut saya EOR harusnya didahulukan, impactnya akan terasa 3-5 tahun ke depan. Kami ini ingin kepastian. Khusus di Minas itu bisa sangat signifikan di situ," ungkap Chalid.