Bisnis.com,JAKARTA - SKK Migas mengingatkan urgensi pengesahan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) demi meningkatkan eksplorasi.
Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menuturkan, menggantungnya proses revisi aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi investor.Menurutnya, industri hulu migas memerlukan UU Migas yang baru lantaran keadaan saat ini sudah berbeda dari 2001.
"Kita harapkan undang-undang migas ini nanti di era yang baru ini, segera [rampung revisinya] lah ya karena kebutuhan untuk kepastian hukum dan fiskal," kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Dia berpendapat revisi UU Migas akan menciptakan kepastian hukum bagi investor. Dengan begitu, investor tertarik menanamkan modalnya untuk eksplorasi temuan-temuan migas di Indonesia.
"Nah, jadi memang PR ke depan itu adalah bagaimana membuat eksplorasi ini beneran masif gitu. Masif itu dari investor. Nah, sekarang supaya investor tertarik, tertarik kita harus memperbaiki iklim investasi," imbuh Benny.
Selain itu, dia juga mengatakan revisi UU Migas diharapkan menjadi payung hukum demi memberikan bagi hasil yang lebih besar kepada kontraktor. Benny mengatakan, bagi hasil harus memberikan porsi yang lebih kecil untuk negara.
Pasalnya, negara masih bisa mendapatkan keuntungan dari pajak. Menurut Benny, urgensi negara saat ini adalah ketahanan energi nasional.
"Jadi ke depan, spirit daripada UU Migas itu kita harapkan seperti itu, supaya nanti mendorong eksplorasi ke depan ini bisa lebih masif," ucap Benny.
Sebelumnya, Benny mengatakan, revisi RUU Migas juga merupakan dasar hukum baru dan menjadi strategi utama mengubah perspektif industri migas nasional pada masa mendatang.
Utamanya, menyangkut pengembangan industri yang diiringi tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi. Namun, masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.
"Urusannya nonteknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ujar Benny dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/9/2024) lalu.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) alias Task Force yang telah dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan terus eksis dan memperbaiki investasi di sektor hulu migas. Satgas ini akan difokuskan untuk mengerek lifting minyak.

Dwi menjelaskan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves sudah mulai melakukan tugas-tugas, terutama mengenai perizinan yang sering kali menjadi hambatan investasi di sektor hulu migas.

"Pak Menteri juga akan melanjutkan Satgas itu yang lebih di fokuskan kepada peningkatan lifting. Jadi artinya Satgas ini masih akan eksis dan menggarap apa saja antara lain [hal-hal yang] masih menghambat [investasi hulu migas]," kata Dwi di Jakarta, Selasa (29/10).

Dwi menjabarkan salah satu hambatan investasi di hulu migas adalah belum rampungnya revisi undang-undang hulu migas, padahal pembahasan revisi UU Migas sudah berlangsung sejak lama. "Ini tentu diharapkan bisa disetel segera," sambungnya.

Lebih lanjut, Satgas investasi hulu migas ini akan disosialisasikan kepada pengusaha untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemudahan berinvestasi di sektor hulu migas RI.

Dwi mengakui bahwa aspek legal yakni UU Migas maupun perizinan lainnya di sektor hulu migas masih belum menarik bagi investor, sehingga diharapkan ke depannya dapat diperbaiki.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkapkan tidak cukup yakin produksi siap jual alias lifting minyak Indonesia bisa naik sebesar 200.000 barel per hari akan terjuwud dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan lifitng minyak Indonesia bisa meningkat 200.000 barel per hari dengan strategi beberapa strategi di antaranya mengoptimalkan sumur-sumur idle, mengoptimalkan sumur yang ada dengan intervensi teknologi yaitu enchanced oil recovery (EOR), dan melakukan eksplorasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro tidak cukup yakin target tambahan lifting minyak 200.000 bph bisa terealisasi dalam waktu dekat, meskipun Bahlil juga tidak menjelaskan secara detail target tersebut bisa dicapai kapan.

Menurut Elan, apa yang dilakukan sekarang adalah hasilnya akan didapatkan 5-10 tahun mendatang untuk kegiatan eksplorasi alias upstream di oil and gas. Keberhasilan dan kegagalan sekarang adalah akibat apa yang dilakukan 5-10 tahun yang lalu juga.

"Jadi jika targetnya produksinya besar dalam waktu dekat tidak cukup yakin [dapat terealisasi]," kata Elan saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (16/10).

Untuk kondisi lifting minyak yang saat ini terus mengalami penurunan, kata Elan, adalah akibat dari 5-10 tahun lalu di mana investasi di sektor hulu migas menghilang harga minyak sebagai akibat dari efek geopolitik pun turut mempengaruhi.

"Tapi yang paling utama adalah bahwa kepercayaan dunia internasional atau pebisnis minyak internasional kepada kita itu anjlok karena tidak ada regulasi [yang menarik bagi investor] yang dikeluarkan," ungkap Elan.

Elan mencontohkan salah satu isu masalah regulasi adalah belum selesainya revisi UU Migas. Sebab, revisi UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mempercepat optimalisasi komoditas minyak dan gas bumi Indonesia yang diyakini masih besar potensinya. Untuk mewujudkannya di era transisi energi, dasar hukum penguatan sektor migas melalui revisi UU Migas terus digodok.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Benny Lubiantara, mengatakan dasar hukum baru tersebut menjadi strategi utama mengubah perspektif industri migas nasional pada masa mendatang.

Utamanya, menyangkut pengembangan industri yang diiringi tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi. Namun masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya nonteknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ujar Benny dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/9/2024).

Benny juga memastikan pihaknya melakukan transformasi untuk pengembangan migas sembari menunggu revisi UU tersebut. Salah satu yang dilakukan misalnya persetujuan Plan of Development (POD) lapangan pertama Geng North yang melalui jalur 'fast track'.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ariana Soemanto mengatakan pihaknya tak tinggal diam menunggu revisi UU migas namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

Pemerintah disebut terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan Negara.

Misalnya, dalam tiga tahun terakhir, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50% sementara sebelumnya, hanya sekitar 15-30%. Selain itu, insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021.

"Jadi sambil berjalannya revisi UU Migas, kita tidak diam dan terus lakukan perbaikan iklim investasi. IRR dan profitability index kontraktor migas diperhatikan, antara lain penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, investment credit dan lainnya, ruang itu dibuka," tuturnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, Chalid Said Salim menilai salah satu kebijakan adaptif yang bisa dilakukan pemerintah ke depan adalah mendukung percepatan pelaksanaan pengurasan minyak lanjutan atau Enhanced Oil Recovery (EOR).

Menurut dia implementasi EOR dibutuhkan dukungan yang tidak kalah besar seperti yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Migas Non Konvensional (MNK).

Seperti diketahui, pemerintah sudah menerbitkan beleid terbaru yang memberikan keistimewaan bagi pelaku usaha yang mengembangkan MNK dengan bagi hasil bagian kontraktor bisa mencapai 95%.

"MNK sudah diberikan tapi menurut saya EOR harusnya didahulukan, impactnya akan terasa 3-5 tahun ke depan. Kami ini ingin kepastian. Khusus di Minas itu bisa sangat signifikan di situ," ungkap Chalid.

IDXChannel - Revisi Undang-Undang (RUU) Migas dinilai dapat menjadi dasar kuat sektor migas di era transisi energi.

Hal ini beralasan, pemerintah meyakini bahwa potensi subsektor minyak dan gas (migas) Indonesia masih besar. Oleh karena itu, optimalisasi komoditas migas juga masih dilakukan meski Indonesia tengah berfokus kepada pemanfaatan energi bersih.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Kebutuhan akan komoditas migas dikatakannya masih diperlukan.

"Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting termasuk di sektor transportasi," kata Jodi dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Lebih lanjut, Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun fondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu RUU Migas.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menyatakan bahwa Pemerintah terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan Negara.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM, ungkapnya, tidak tinggal diam menunggu revisi UU migas namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

"Dalam tiga tahun terakhir itu, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50 persen. Sebelumnya hanya sekitar 15-30 persen. Selain itu insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021," katanya.

"Jadi sambil berjalannya revisi UU Migas, kita tidak diam dan terus lakukan perbaikan iklim investasi. IRR dan profitability index kontraktor migas diperhatikan, antara lain penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, investment credit dan lainnya, ruang itu dibuka," kata Ariana.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Benny Lubiantara, menegaskan penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan.

Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

SKK Migas, kata Benny, juga telah bertransformasi. Benny memastikan pembahasan Plan of Development (POD) akan melalui jalur “fast track” seperti apa yang terjadi di Geng North. Namun masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya non teknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," kata Benny.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Pemerintah meyakini bahwa potensi subsektor minyak dan gas ( migas ) Indonesia masih besar. Oleh karena itu, optimalisasi komoditas migas juga masih dilakukan, meski Indonesia tengah berfokus kepada pemanfaatan energi bersih. Revisi Undang-undang Migas dinilai dapat menjadi dasar kuat sektor migas di era transisi energi .

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi menyatakan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Kebutuhan akan komoditas migas dikatakannya masih diperlukan.

"Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting termasuk di sektor transportasi," jelas Jodi dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Lebih lanjut, Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun fondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu revisi Undang-Undang Migas ( RUU Migas ).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto menyatakan, bahwa Pemerintah terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan Negara. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, ungkapnya, tidak tinggal diam menunggu revisi UU migas, namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

"Dalam tiga tahun terakhir itu, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50 persen. Sebelumnya hanya sekitar 15-30%. Selain itu insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021. Jadi sambil berjalannya revisi UU Migas, kita tidak diam dan terus lakukan perbaikan iklim investasi. IRR dan profitability index kontraktor migas diperhatikan, antara lain penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, investment credit dan lainnya, ruang itu dibuka," papar Ariana.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Benny Lubiantara menegaskan, penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

SKK Migas, kata Benny, juga telah bertransformasi. Benny memastikan pembahasan Plan of Development (POD) akan melalui jalur ?fast track? seperti apa yang terjadi di Geng North. Namun masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya non teknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ungkap Benny.

Sementara itu, Raam Krisna, Ketua IATMI berharap diskusi yang diinisasi IATMI ini diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sehingga bisa menjaga momentum peningkatan gairah investasi yang kini sedang terjadi.

"IATMI yakin dengan sinergi yang kuat dapat mewujudkan industri migas yang kompetitif dan berkelanjutan," pungkas Raam.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kehadiran Revisi Undang-Undang (RUU) Migas dinilai krusial dalam menjaga kelangsungan investasi sektor hulu.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi mengungkapkan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting terutama primer dan transportasi,” kata Jodi saat membuka Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Business Talk di Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9).

Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun fondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang bakal dikejar adalah RUU Migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto mengatakan, tongkat estafet industri hulu migas di tanah air akan terus berlanjut dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas tanpa melupakan kepentingan negara.

Dia mencontohkan dalam pengembangan temuan Geng North di North Ganal, proses pembahasan rencana pengembangan jadi salah satu benchmark dan contoh nyata bahwa pemerintah bergerak lebih cepat mengikuti ritme pelaku usaha.

“Pemerintah berikan tambahan waktu eksplorasi untuk ENI. Pemerintah adaptif saat ini, terutama dalam 3 tahun terakhir. Misalnya apa yang dilakukan untuk blok baru itu kita bisa berikan split up to 50%,” kata Ariana.

Ariana mengungkapkan, salah satu fundamental perubahan industri migas tanah air adalah UU Migas. Namun pemerintah tidak tinggal diam hanya menunggu terbitnya UU baru. Dalam tiga tahun terakhir pemerintah memperbaiki ketentuan split atau bagi hasil di mana pemberian split untuk kontraktor diklaim semakin fleksibel.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Benny Lubiantara menegaskan, penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama untuk secara “radikal” mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan.

Tuntutan keberlanjutan lingkungan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru tersebut.

“Dulu nggak ada yang bicara Net Zero Emissions (NZE). Sekarang ada. Transisi energi ini waktunya terbatas, tahun 2050. Sebelum itu investasi harus dilakukan,” tegas Benny.

SKK Migas kata Benny benar-benar telah bertransformasi. Dia memastikan pembahasan POD akan difokuskan melalui jalur “fast track” seperti apa yang terjadi di Geng North. Namun masih banyak tantangan dari sisi non teknis yang tidak bisa diselesaikan tanpa adanya UU Migas yang baru.

“Urusannya non teknis. Mau nggak mau lewat UU Migas, ada terobosan radikal fiskal itu harus melalui payung UU Migas, ke depan harus radikal kalau nggak tidak akan bisa bergerak,” jelas Benny.

Ketua IATMI Raam Krisna berharap diskusi yang diinisasi IATMI ini diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sehingga bisa menjaga momentum peningkatan gairah investasi yang kini sedang terjadi.

“IATMI yakin dengan sinergi yang kuat dapat mewujudkan industri migas yang kompetitif dan berkelanjutan,” tegas Raam.

Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina Chalid Said Salim menilai salah satu kebijakan adaptif yang bisa dilakukan pemerintah ke depan adalah mendukung percepatan pelaksanaan pengurasan minyak lanjutan atau Enhanced Oil Recovery (EOR). Menurut dia implementasi EOR dibutuhkan dukungan yang tidak kalah besar seperti yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Migas Non Konvensional (MNK).

Seperti diketahui, pemerintah sudah menerbitkan beleid terbaru yang memberikan keistimewaan bagi pelaku usaha yang mengembangkan MNK dengan bagi hasil bagian kontraktor bisa mencapai 95%.

“MNK sudah diberikan tapi menurut saya EOR harusnya didahulukan, impactnya akan terasa 3-5 tahun ke depan. Kami ini ingin kepastian. Khusus di Minas itu bisa sangat signifikan di situ,” ungkap Chalid.

Sekretaris Jendral IATMI Inge Sondaryani mengatakan, IATMI Business Talk diharapkan menjadi jembatan antara para stakeholder dengan pemerintah untuk menyamakan visi guna mencari jalan terbaik dalam upaya meningkatkan produksi migas.

"IATMI Business Talk kali ini memang sengaja kami inisiasi agar para pelaku usaha juga bisa sampaikan pandangannya secara utuh, apa saja yang dibutuhkan untuk industri migas ke pemerintahan yang akan datang," ujar Inge.

Firmansyah Arifin, Ketua Panitia IATMI Business Talk menilai kehadiran pemain utama dalam acara ini membuktikan bahwa sektor hulu migas masih jadi sektor penting meskipun ada tekanan transisi energi dengan penggunaan energi baru terbarukan.

"Di era transisi energi ini justru migas makin penting. Acara ini diharapkan mampu merumuskan gagasan yang bisa menjawab berbagai tantangan pengelolaan hulu migas di era transisi energi," ungkap Firmansyah.