Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bankir buka suara terkait dampak positif usai Bank Indonesia bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan perbankan membentuk dan mengembangkan Central Counterparty (CCP).

Adapun, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan peluncuran lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT diyakini dapat menggenjot nilai transaksi pasar uang dan valuta asing ke depannya.

CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Adapun, lembaga berperan sebagai pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya. CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) melaporkan dengan melihat perkembangan pasar uang dan valuta asing di masa depan, perseroan optimis hal tersebut akan berdampak positif bagi Danamon.

Treasury & Capital Market Head Bank Danamon Herman Savio mengatakan CCP tidak hanya mengakselerasi pendalaman pasar uang dan valuta asing, tetapi juga memitigasi risiko kredit yang sebelumnya bersifat bilateral antarbank.

“Sehingga prosesnya menjadi tersentralisasi dan memungkinkan Danamon untuk beroperasi dengan lebih aman,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, keberadaan CCP menciptakan ekosistem perbankan yang lebih stabil dan efisien di sektor pasar uang dan valuta asing.

Dengan demikian, transaksi di pasar uang dan valuta asing yang lebih aman dan efisien memungkinkan Danamon untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperluas jangkauan pasar, sehingga mampu meningkatkan volume transaksi kedepannya.

“Hal ini akan membuka peluang bagi Danamon untuk meningkatkan pendapatan, terutama dalam bentuk fee income dari layanan yang ditawarkan,” ungkap Herman.

Senada, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. juga melihat bahwa kehadiran CCP akan membawa dampak positif bagi perbankan, termasuk gagal bayar bisa diminimalisir.

“Jadi kan ada orang di tengah yang membantu antara penjual sama pembeli. Barang enggak akan di-delivery kalau uangnya gak ada. Sebaliknya juga, uang gak dikasih, barang juga gak akan [di-delivery],” ucap Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan demikian, dengan adanya lembaga tersebut membuat counterparty risk dapat terkontrol lantaran risiko kegagalan transaksi yang kecil.

“Soal risiko likuiditas, ya likuiditas itu enggak akan jalan kalau barangnya enggak ada,” ujarnya.

Hal ini juga menghindari terjadinya market bubble. “Orang beli-beli-beli, duitnya enggak ada atau sebaliknya orang jual-jual-jual, barangnya gak ada,” ucapnya.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pun pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah, regulator, serta otoritas termasuk dalam pembentukan Central Counterparty (CCP).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan keterlibatan BCA di CCP PUVA merupakan wujud komitmen perseroan dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan di Indonesia, serta upaya pemenuhan amanat UU PPSK, Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, dan komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

“Kami optimistis kehadiran CCP dapat berdampak positif serta meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang dan valuta asing,” katanya kepada Bisnis.

Kehadiran CCP, katanya, juga diharapkan dapat meningkatkan stabilitas, serta menekan risiko transaksi yang menggunakan mekanisme over the counter (OTC) termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis dalam hal ini sudah aa delapan bank yang menjadi pemilik dengan setoran modal masing-masing senilai Rp20 miliar, yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Alhasil, total dari perbankan menyumbang Rp160 miliar terhadap modal awal CCP yang ditentukan minimal Rp400 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan sektor perbankan untuk mewaspadai risiko pasar dan likuiditas yang dapat timbul akibat ketidakpastian ekonomi global. Peringatan ini disampaikan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) kuartal I/2024.

Aman menekankan pentingnya perhatian terhadap risiko perbankan, terutama risiko pasar dan likuiditas, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti suku bunga global yang masih tinggi, perkembangan ekonomi China, serta meningkatnya tensi geopolitik yang dapat menekan ekonomi domestik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK terus memantau perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik serta sektor perbankan Indonesia. OJK juga menerapkan pengawasan intensif dan berkelanjutan terhadap setiap bank, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia baik pada tahun ini maupun di masa mendatang.

"OJK juga meminta bank-bank untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, inovasi, serta menjaga integritas guna mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Dian.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, kinerja industri perbankan Indonesia hingga Juni 2024 masih menunjukkan stabilitas, meskipun ada peningkatan ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global. OJK mencatat bahwa kinerja intermediasi perbankan tetap baik dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,36% yoy, mencapai Rp7.478 triliun, didorong oleh peningkatan kredit investasi sebesar 15,09% yoy.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,45% yoy, mencapai Rp8.722 triliun, dengan giro menjadi kontributor terbesar yang tumbuh 13,48% yoy.

Likuiditas perbankan pada Juni 2024 berada pada level yang memadai, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh di atas threshold yang ditetapkan sebesar 50% dan 10%.

Selain itu, risiko kredit perbankan juga terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL (non-performing loan) nett dan NPL gross yang tetap rendah, masing-masing berada di 0,78% dari 0,79% dan 2,26% dari bulan sebelumnya sebesar 2,56%.