Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Rencana penambahan kapasitas EBT bakal termuat dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (Persero).

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9).

Menurut Luhut, inisiatif penambahan kapasitas pembangkit listrik dari EBT ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera.

Catatan Kontan, PT PLN (Persero) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dalam RUPTL terbaru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebutkan, dalam RUPTL terbaru yang drafnya sudah siap diterbitkan, penambahan kapasitas pembangkit mayoritas dari EBT sebesar 75% atau sekitar 60 GW, dan pembangkit gas 25%.

RUPTL tersebut juga mencanangkan pembangkit beban dasar (baseload) ditetapkan 3 jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Dalam RUPTL 2021-2030 yang masih berlaku saat ini, rencana penambahan pembangkit EBT hanya sebesar 20,9 GW atau 51,6% dari total bauran energi primer.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) berupaya ikut dalam percepatan transisi energi di Indonesia. Perusahaan pelat merah ini tengah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru.

Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono menyatakan, draf terbaru ini akan merevisi RUPTL 2021-2030. Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 75% dari sebelumnya 51%. Adapun, sekitar 25% berasal dari pembangkit berbasis gas.

Menurut dia, RUPTL terbaru ini akan menjadi yang terhijau sepanjang sejarah PLN. Menurut dia, PLN tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dapat menjadi base load renewable energy. Rencananya, PLN akan membangun PLTA dengan kapasitas sebesar 13 gigawatt (GW)-14 GW.

PLN akan membangun pula pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan potensi kapasitas masing-masing sebesar 5 GW “Jadi ke depan kami membangun EBT itu sesuai resources yang ada di Indonesia. Semua EBT kami optimalkan,” ujar Warsono, dalam keterangannya, Kamis (8/8).

Meski begitu, Warsono menyatakan, PLN telah mengidentifikasi sejumlah tantangan untuk menyediakan energi hijau. Tantangan mismatch antara lokasi suplai EBT dengan wilayah permintaan bisa jadi contoh.

Misalnya, PLN telah memetakan potensi suplai energi dari pembangkit geotermal mayoritas berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Adapun, permintaan energi terbesar datang dari Jawa. “Karena itu, kami akan membangun teknologi green enabler untuk sistem transmisi yang besar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Batam, Bali, dan seterusnya sehingga nanti renewable energy itu bisa kita maksimalkan,” kata Warsono.

Selain itu, tantangan lain datang dari pendanaan untuk mendukung pembangunan pembangkit hijau. Menurut Warsono, ke depan PLN akan lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari swasta. PLN akan memanfaatkan pula pendanaan dari global, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagaimana untuk mengeksekusi karena bagaimanapun memulai sesuatu yang besar dimulai dari roadmap yang kuat Dan salah satu yang perlu kita persiapkan adalah terkait regulasi transisi energi,” ujarnya.