Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto ingin mencapai swasembada energi sebagai salah satu misi prioritas dalam masa pemerintahannya. Emiten di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pun siap ambil bagian untuk mewujudkan misi tersebut.

Dalam pidato pelantikan Presiden, Minggu (20/10), Prabowo menyoroti kondisi dunia yang dibayangi ketegangan konflik geopolitik. Dus, saat situasi global tidak menentu, Indonesia mesti bisa memanfaatkan potensi dan sumber energi dari dalam negeri untuk menghindari ketergantungan pada negara lain.

Prabowo bilang, Indonesia punya banyak sumber energi mulai dari batubara, panas bumi (geothermal), air, hingga tanaman seperti kelapa sawit. "Pemerintah yang saya pimpin akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegas Prabowo.

Barisan emiten EBT ikut menyambut komitmen tersebut. Direktur Utama PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Tan Hendra Soetjipto mengatakan perusahaan EBT memiliki peran yang strategis di tengah kebutuhan energi yang terus tumbuh bersamaan dengan target pemerintah untuk mencapai transisi energi dan net zero emisi.

Hendra lantas menyoroti pembangkit listrik geothermal akan memegang peranan penting dalam proses tersebut. Sebab, geothermal punya karakteristik pemikul beban dasar (baseload) yang andal untuk menjadi pengganti pembangkit energi fosil dengan karakteristik serupa.

"Geothermal merupakan pembangkit EBT yang tidak bergantung pada cuaca. Dengan karakteristik baseload bisa beroperasi 24 jam, maka akan sangat strategis untuk proses transisi energi," kata Hendra dalam paparan publik, Kamis (24/10).

Saat ini strategi ekspansi BREN sedang fokus pada pengembangan aset geothermal dan tenaga angin. Hingga tahun 2032, BREN membidik kapasitas 1.784 MW - 2.439 MW untuk geothermal, dan 397 MW untuk tenaga angin.

Dalam tiga tahun ke depan, proyek strategis BREN adalah penambahan kapasitas panas bumi hingga 104,6 MW. Emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini siap mengucurkan investasi sebesar US$ 346 juta untuk mencapai target tersebut.

Emiten pelat merah juga tak ketinggalan untuk menggenjot kapasitas energi hijau. Corporate Secretary PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) Kitty Andhora mengatakan saat ini PGEO sedang mengejar peningkatan total kapasitas terpasang dari 672,5 MW menjadi 1 Gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Kitty mengamini, panas bumi punya posisi strategis dalam transisi energi dengan potensi sumber daya sekitar 24 GW. "Dengan mempercepat pengembangan, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga mencapai kemandirian energi dan memposisikan diri sebagai pemimpin global di EBT," kata Kitty kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Tak hanya panas bumi, sumber EBT lain juga siap unjuk gigi. Direktur Keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) Giat Widjaja menyampaikan strategi KEEN untuk menggelar ekspansi pada proyek listrik EBT tenaga air (PLTA), surya (PLTS), angin/bayu (PLTB) dan biomassa (PLTBm).

"KEEN terus berusaha mengidentifikasi potensi proyek-proyek baru secara organik maupun akuisisi, dan selalu menyiapkan diri untuk ikut tender PLN jika dibuka," ungkap Giat.

Seiring rencana ekspansi ini, Giat berharap dukungan pemerintah melalui regulasi dan fasilitas yang berpihak pada industri EBT, seperti insentif berupa tax holiday. Supaya harga pembangkit EBT semakin kompetitif untuk bersaing dengan pembangkit yang bersumber dari energi fosil.

Head of Investor Relations PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) Nicko Yosafat sepakat perlunya dukungan pemerintah untuk mengakselerasi industri EBT. Dia berharap pemerintahan baru dapat mempercepat proses perumusan Rancangan Undang-Undangan Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET)serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih mengakomodasi energi hijau.

Menurut Nicko, secara umum Indonesia semakin on track dalam pengembangan EBT, yang ditandai dengan target net zero emisi dan bauran energi yang lebih realistis. Saat ini, ARKO sedang melakukan ekspansi PLTA untuk mencapai target total kapasitas hingga 261,2 MW.

Rekomendasi Saham

Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham Raden Bagus Bima melihat misi pemerintahan baru untuk mencapai swasembada energi dan melanjutkan transisi energi, bakal menjadi katalis positif bagi emiten EBT. "Selain itu, adanya target penurunan emisi karbon dapat mendorong permintaan energi bersih. Emiten yang sudah siap akan mendapat keuntungan," kata Bima.

Junior Research Analyst Panin Sekuritas Sarkia Adelia Lukman mengingatkan tiga tantangan yang mesti dihadapi dalam transisi energi. Pertama, biaya investasi awal untuk infrastruktur EBT masih terbilang mahal.

Kedua, regulasi atau kebijakan pemerintah yang tampak belum konsisten. Ketiga, masih kuatnya ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil. Tantangan ini dapat memperlambat pertumbuhan EBT dan membuat harga jual listriknya belum kompetitif.

Sarkia pun memberikan rating netral untuk sektor EBT. "Namun kami akan mncermati rencana dan konsistensi pemeritahan baru terhadap transisi ke sektor EBT. Ada baiknya jika terdapat insentif tambahan dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor EBT," kata Sarkia.

Sarkia lantas menyarankan strategi investasi jangka panjang untuk saham emiten EBT, mengingat transisi energi masih perlu waktu. Selain itu, emiten perlu mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk mencapai efisiensi operasional dan margin yang sehat.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer melihat permintaan terhadap EBT akan terus meningkat. Hal ini akan memoles prospek jangka panjang emiten di sektor ini. Hanya saja, Miftahul mengingatkan agar pelaku pasar juga mencermati valuasi sejumlah emiten EBT yang sudah terbilang tinggi atau di atas fair value.

Bima menambahkan investor juga perlu mencermati kondisi fundamental, kapasitas produksi, rencana ekspansi, arus kas, serta laba yang dihasilkan emiten dari bisnis EBT. Di antara saham emiten EBT, Bima melirik PGEO. Selain itu, ada sejumlah emiten yang getol ekspansi atau telah memiliki portofolio EBT seperti PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Miftahul menyarankan wait and see terhadap saham PGEO dan BREN, serta trading buy KEEN dengan target harga di Rp 710. Sedangkan Sarkia menyodorkan PGEO dan KEEN sebagai pilihan investasi jangka panjang.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki setumpuk pekerjaan rumah baik di sektor minyak dan nasional (migas), mineral dan batubara (minerba), maupun di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Kementerian ESDM diberikan tugas oleh Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.

Untuk itu, Kementerian ESDM akan melakukan pembenahan terhadap regulassi yang selama tumpang tindih dan berpotensi menghambat kemandirian energi.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Tantangan di Sektor Migas

Di sektor migas, produksi siap jual alias lifting minyak terus mengalami penurunan sejak 1997 dari produksi tembus 1,6 juta minyak barel per hari (bph) pada medio 1996-1997 hingga saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu bph, padahal konsumsi minyak dari tahun ke tahun semakin membengkak.

Imbas konsumsi minyak yang mencapai 1,6 juta minyak barel per hari ini mengakibatkan dana sebesar Rp 450 triliun per tahun habis untuk mengimpor minyak ke Indonesia, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG).

Selain lifting minyak dan impor migas, pekerjaan rumah di sektor migas lainnya adalah membenahi iklim investasi di sektor hulu migas yang cenderung minim dan kurang menarik bagi investor di hulu migas.

Adapun, yang tidak kalah penting untuk diselesaikan lainnya di sektor hulu migas adalah pemerintahan baru harus merampungkan revisi undang-undang migas yang selama belasan tahun masih urung selesai.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

Memang, Bahlil mulai bergerak menyoroti permasalahan di sektor hulu migas di antaranya telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

Selain itu, Bahlil juga akan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk 16.990 sumur idle, di mana sekitar 5.000 sumur dapat diaktifkan kembali untuk menambah produksi minyak.

"Masalah ini harus diselesaikan, pertama dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle untuk bisa meningkatkan lifting karena jika tidak ada gerakan atau apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun," kata Bahlil.

Total sumur migas saat ini ada sekitar 44.900 sumur. Sementara yang aktif hanya 16.990 sumur idle. Setelah di breakdown lagi kurang lebih ada 5.000 yang dapat di-reaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.

Selain itu, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan produksi.

Terakhir, wilayah Indonesia Timur menjadi target pemerintah dalam menemukan menambah cadangan migas baru. Pemerintah harus melakukan eksplorasi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur.

"Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," ujar Bahlil.

Mutakhir, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro mengatakan, salah satu isu yang harus dikawal oleh Menteri ESDM era pemerintahan baru di sektor migas adalah merampungkan revisi UU Migas.

Sebab, UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan saat ditemui, Rabu (16/10).

Selain UU Migas, Menteri ESDM harus dijelaskan secara jelas dan baik mengenai Kontrak Bagi Hasil (Production Cost Sharing/PSC) gross split. Memang, saat ini sudah ada perbaikan skema gross split dari 29 item menjadi 5 item untuk memberikan keleluasaan kepada kontraktor dan tambahan bagi hasil untuk investor mencapai 95%.

"Itu bagus, tapi belum tentu cukup menarik bagi investor karena buat satu negara term dan condition atau fiscal policy-nya tidak bisa diambil dari negara lain. Tiap negara sumber daya alam punya karakrteristik masing-masing. Kita perbaiki sistemnya agar lebih menarik bagi investor" ujar Elan.

Menurut Elan, dulu investasi hulu migas cukup menarik saat ini justru kalah menarik dengan negara seperti Meksiko, Kolombia, Afrika, Vietnam, dan lain-lain. Untuk itu, Indonesia harus bisa menyesuaikan apa-apa saja yang membuat menarik bagi investor seperti di negara lain.

"Makanya benchmark kita itu harusnya luar negeri bukan dalam negeri," tutur Elan.

Sektor Minerba

Dari sektor minerba, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, salah satu yang penting soal adalah pemberantasan penambangan ilegal. Saat ini upaya sudah dilakukan, tapi tetap perlu juga Direktorat Penegakan Hukum.

"Kenapa pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa disepelekan karena efek domino PETI ini bisa merugikan lingkungan maupun negara," kata Gita kepada Kontan, Senin (21/10).

Gita menuturkan selain pemberantasan tambang ilegal, Menteri ESDM perlu mencermati Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebab, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengutarakan terkait dengan swasembada energi.

"Agar nantinya selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbaru. Termasuk pemanfaatan batubara yang cadangannya masih banyak. Tentunya juga tetap perlu menyesuaikan dengan upaya pencapaian NZE," tutur Gita.

Selain kedua hal tersebut adalah adalah kejelasan Mitra Instansi Pengelola (MIP). Namun, bukan sekedar penerapan. Yang jadi concern APBI juga bagaimana simulasi dan visible atau tidaknya diterapkan ke berbagai IUP dengan skala produksi yang berbeda.

Selain itu, tentunya penegakan terhadap prinsip tata kelola tambang yang baik juga semakin ditekankan kepada seluruh pemegang izin. Agar pertambangan batubara kedepan tidak saja menjadi penyumbang penerimaan negara namun bertanggungjawab dengan lingkungan.

Sektor EBT

Dari sisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mada menuturkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya adalah Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan peraturan tentang penguatan jaringan transmisi pada perusahaan utilitas agar dapat mendukung pemanfaatan fasilitas PLTS di Indonesia.

"Implementasi dari pengadaan PLTS di Indonesia karena dengan adanya demand yang cukup, industri dalam negeri akan bergerak, kemudian dapat menciptakan peluang greenjob yang besar. Jadi menciptakan efek domino yang besar," kata Mada kepada Kontan, Senin (21/10).

Selain PLTS, Mada berharap agar ada penambahan instansi pengetesan SNI dan pembagian Green Atribute antara developer dengan project owner.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kini tengah menggarap sekitar 15,3 Giga Watt (GW) pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).

Executive Vice President Energi Baru Terbarukan PLN Zainal Arifin mengatakan, pengembangan pembangkit EBT dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 ditargetkan adanya penambahan pembangkit EBT mencapai 20,9 GW.

"Per April 2024 dari 20,9 GW, sebanyak 15,3 sudah dipipeline pengadaan," kata Zainal di Jakarta, Kamis (3/10).

Merujuk paparan PLN, sebanyak 4,06 GW pembangkit dalam tahapan studi dan pendanaan, sebanyak 2,73 GW dalam tahapan perencanaan pengadaan dan sebanyak 2,5 GW dalam tahapan pelaksanaan pengadaan.

Sementara itu, sebanyak 5,07 GW kini dalam tahap Power Purchase Agreement (PPA) dan konstruksi. Pembangkit EBT yang tengah memasuki tahapan PPA dan konstruksi terdiri dari PLTA sebesar 2,85 GW, PLTP sebesar 1,97 GW, PLTBm & PLTBiogas sebesar 0,11 GW dan PLTS maupun PLTB sebesar 0,13 GW. Adapun, sebanyak 0,96 GW pembangkit EBT telah beroperasi komersil.

Zainal menjelaskan, dalam upaya menambah pembangkit EBT baseload seperti tenaga panas bumi dan hidro serta pengembangan transmisi kelistrikan, program dedieselisasi dan penambahan variabel energi terbarukan diperkirakan menelan investasi mencapai US$ 36 miliar.

Merujuk data Dewan Energi Nasional (DEN), sampai saat ini, realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai 16,75% atau masih di bawah target yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yakni 23% pada 2025 mendatang.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, salah satu sumber energi terbarukan yang akan digenjot dalam Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target sebesar 131 Giga Watt (GW) hingga 178 GW pada tahun 2060 mendatang.

"PLTS merupakan pembangkit listrik terbesar yang dapat mendukung penurunan emisi ditahun 2060 dengan porsi sekitar 40%-41% dari total kapasitas pembangkit EBT," jelas Djoko.

Djoko mengungkapkan, peluang mendorong pemanfaatan PLTS masih terbuka lebar. Ini tercermin dari realisasi kapasitas terpasang pada 2023 yang baru mencapai 589 Mega Watt (MW).

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menargetkan untuk mengembangkan kapasitas tenaga angin hingga sebesar 5 gigawatt pada tahun 2030, berdasarkan rencana pasokan listrik yang baru. Naik hampir 10 kali lipat dari rencana saat ini.

Jumlah tersebut juga lebih dari 30 kali lipat kapasitas terpasang tenaga angin Indonesia saat ini yang hanya 152,3 megawatt.

Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah mengerjakan revisi rencana pasokan listrik selama satu dekade, yang dikenal sebagai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mencerminkan target energi terbarukan pemerintah yang lebih ambisius.

Berdasarkan usulan RUPTL baru yang mencakup satu dekade dari tahun 2025, Indonesia akan membangun kapasitas tenaga angin sebesar 5 gigawatt pada tahun 2030, kata pejabat senior kementerian energi Eniya Listiani Dewi dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.

Sebagai perbandingan, RUPTL 2021-2030 saat ini menargetkan 597 megawatt tenaga angin.

Saat ini Indonesia baru memiliki kapasitas tenaga angin terpasang sebesar 152,3 megawatt.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan kapan dokumen RUPTL baru akan dirilis. PLN sebelumnya mengatakan sedang menunggu persetujuan dari kementerian pemerintah dan bahwa rencana baru tersebut akan menyerukan total kapasitas 30 gigawatt tenaga terbarukan dalam dekade berikutnya.

Para analis mengatakan, dokumen tersebut adalah kunci untuk memobilisasi pendanaan sebesar US$ 20 miliar yang dijanjikan oleh negara-negara G7, bank multilateral, dan pemberi pinjaman swasta di bawah Kemitraan Transisi Energi yang Adil.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal menggenjot listrik dari energi baru terbarukan (EBT),

Saat ini, pemerintah tengah menggodok Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 dengan minimal 60% pembangkit listrik berasal dari EBT dari total sumber listrik di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama PT PLN (Persero) tengah meninjau untuk segera memasukkan besaran porsi megawatt untuk EBT dalam RUPTL.

“Sejak diperintahkan oleh Presiden Jokowi dan Presiden (terpilih) Prabowo, untuk mendetailkan kita konversi RUPTL 2025 sampai dengan 2035, 10 tahun RUPTL itu, minimum saya katakan 60% itu harus energi baru terbarukan,” kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference di Jakarta, Rabu (25/9).

Untuk mencapai 60% pembangkit dari EBT sesuai RUPTL 2025-2035, Bahlil menyoroti beberapa masalah besar. Antara lain, transisi jaringan atau infrastruktur yang belum memadai.

Bahlil mengakui sumber energi bersih di Indonesia melimpah seperti geothermal, angin hingga air. Bahkan, untuk panas bumi Indonesia memiliki total cadangan 40%. Namun, memang ketersedian jaringan yang belum memadai menjadi kendalanya.

“Sumbernya ada, tetapi jadingannya belum ada,” ujar Bahlil.

Untuk menangani masalah ini, Bahlil meminta ke PLN untuk segera mengidentifikasi sumber-sumber energi baru terbarukan dan kemudian diintervensi dengan kebijakan pemerintah untuk membangun jaringan.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti mahalnya investasi membangun infrastruktur EBT. Untuk menghubungkan sumber-sumber energi baru terbarukan diperlukan investasi mencapai ratusan triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Rencana penambahan kapasitas EBT bakal termuat dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (Persero).

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9).

Menurut Luhut, inisiatif penambahan kapasitas pembangkit listrik dari EBT ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera.

Adapun, PT PLN (Persero) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dalam RUPTL terbaru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebutkan, dalam RUPTL terbaru yang drafnya sudah siap diterbitkan, penambahan kapasitas pembangkit mayoritas dari EBT sebesar 75% atau sekitar 60 GW, dan pembangkit gas 25%.

RUPTL tersebut juga mencanangkan pembangkit beban dasar (baseload) ditetapkan 3 jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center, Kamis (5/9/2024).

Dalam RUPTL terbaru ini, Indonesia berencana akan menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 62 gigawatt (GW).

"Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita, energi terbarukan 62 gigawatt hingga 2040. Saya kira ini dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," ujar Luhut.

Melalui RUPTL ini, kata Luhut, Indonesia telah mencontohkan bagaimana negara berkembang dapat memimpin pembangunan berkelanjutan dari upaya reboisasi hingga investasi signifikan dalam energi terbarukan.

Sebab, inisiatif tersebut tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memberdayakan masyarakat dan mempertahankan hak masyarakat untuk tumbuh dan sejahtera.

"Namun, kita harus mengakui bahwa setiap negara memiliki titik awal yang berbeda, dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda, dengan keterbatasan tertentu untuk melakukan dekarbonisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memberikan bocoran terkait revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Pada RUPTL terbaru akan dilakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 80 giga watt (GW) hingga 2040.

Penambahan kapasitas tersebut mencakup porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen lainnya pembangkit berbasis gas.

"Bocorannya, sampai tahun 2040 penambahan kapasitas pembangkit totalnya sekitar 80 GW," ujarnya dalam acara Road to Investment Days 2024: Powering The Future: Sustainable Energy Transformation for Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dalam RUPTL 2021-2030, PLN menetapkan porsi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 51,6 persen, sementara energi fosil 48,4 persen.

Darmawan menuturkan, peningkatan porsi pembangkit energi terbarukan menjadi 75 persen merupakan upaya PLN untuk membantu pemerintah menurunkan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan.

Ia menjelaskan, dengan mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 terkait pengembangan EBT, nantinya sumber energi terbarukan yang dijadikan beban dasar (base load) dalam sistem ketenagalistrikan bukan lagi batu bara, melainkan gas, hidro atau energi air, dan panas bumi atau geotermal.

Darmawan menjelaskan, dalam rancangan RUPTL terbaru itu akan dibangun pembangkit listrik berbasis hidro dan geotermal sebesar 30 GW hingga 2040.

Selain itu, dilakukan penambahan kapasitas pembangkit berbasis angin dan solar atau energi surya sebesar 28 GW.

BANDUNG - PT PLN (Persero) terus mampu menjaga kinerja salah satu Pembangkit listrik Tenaga Air ( PLTA ) tertua di Indonesia yaitu PLTA Bengkok yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Hal ini menjadi bukti komitmen dan kemampuan PLN dalam memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) .

Eksis sejak 1923, PLTA Bengkok dioperasikan oleh melalui subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) dan menjadi salah satu sumber listrik bersih bagi area Bandung dan sekitarnya. Pembangkit ini juga telah diakui sebagai bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Demi menjaga orisinalitasnya, hingga sekarang pengoperasian masih menggunakan mesin dan peralatan asli yang dioperasikan secara manual.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, eksistensi PLTA Bengkok dalam memproduksi listrik merupakan bukti perjalanan panjang kemampuan PLN dalam memanfaatkan EBT.

"Kami telah memiliki pengalaman panjang mengelola pembangkit EBT. Sejak Indonesia merdeka, kami telah mampu mengelola PLTA Bengkok. Kendati berusia lebih dari satu abad masih tetap beroperasi secara maksimal," kata Darmawan di PLTA Bengkok, Bandung, Selasa (3/9/2024).

Darmawan menambahkan, kesuksesan PLN mengelola PLTA Bengkok juga merefleksikan semangat PLN dalam melakukan transisi energi. "Pembangkit ini merefleksikan semangat PLN sebagai tulang punggung transisi energi optimis, kita pasti bisa mencapai NZE seperti yang kita cita-citakan," tutur Darmawan.

Senior Manager PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Saguling, Doni Bakar menjelaskan, PLTA Bengkok memiliki empat unit pembangkit di dua lokasi berbeda.

Di lokasi utama PLTA Bengkok, lanjut Doni, terdapat tiga unit pembangkit dengan kapasitas total 3 x 1.050 kilowatt (kW), sementara satu unit lainnya adalah PLTA Dago yang memiliki kapasitas 700 KW. Sehingga, total pembangkit ini mampu menghasilkan listrik bersih sebesar 3,85 Megawatt (MW).

"Daerah yang mendapat suplai listrik dari PLTA Bengkok meliputi Sukaresmi, Dago dan Bengkok sendiri. Tapi seiring semakin besarnya kebutuhan listrik, PLTA Bengkok kini menjadi penyuplai listrik pendukung untuk Kota Bandung," ungkap Doni.

Menurut Doni, untuk menjaga keandalan operasional PLTA Bengkok, PLN terus melakukan berbagai upaya pemeliharaan rutin. Ada dua tipe pemeliharaan berkala yang dilakukan, yaitu preventive maintenance dan periodic maintenance.

Selain itu, inspeksi umum juga dilakukan untuk PLTA Bengkok setelah 24.000 hingga 30.000 jam operasi. Lalu, setiap 40.000 hingga 45.000 jam operasi atau setiap 6-7 tahun, dilakukan pula overhaul untuk seluruh komponen PLTA Bengkok.

Dengan langkah-langkah tersebut, PLTA Bengkok mampu tetap prima meski telah lebih dari 100 tahun beroperasi. "Kami berkomitmen untuk menjaga PLTA Bengkok terus eksis menjadi pembangkit energi hijau yang berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari sejaran panjang pemanfaatan energi ramah lingkungan di Indonesia," tutup Doni.

JAKARTA - Perusahaan media kini mulai menggunakan energi bersih energi ramah lingkungan melalui layanan Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero). Kolaborasi perdana ini ditunjukkan PLN bersama Kumparan sebagai komitmen nyata mendukung penggunaan energi ramah lingkungan di beberapa sektor termasuk media massa.

Penyerahan REC PLN setara 393 Megawatt hour (MWh) dilakukan dalam soft launching Green Initiative pada Rabu (21/8/2024). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, REC adalah bentuk nyata PLN dalam mendorong penggunaan energi bersih di berbagai sektor industri termasuk media massa.

Penjualan REC ini juga memperkuat posisi PLN dalam mendukung daya saing industri nasional dengan memberikan opsi energi yang ramah lingkungan.

Darmawan menegaskan, REC merupakan bentuk layanan PLN yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan listrik yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT.

"REC merupakan salah satu inovasi produk hijau yang dimiliki PLN, di mana REC juga ada untuk validasi suatu perusahaan bahwa tenaga listrik yang digunakan berasal dari energi listrik hijau dan terverifikasi," katanya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya Lasiran menjelaskan Kumparan membeli REC sistem unbundling sebanyak 393 unit yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Cirata. Dengan pembelian ini, menunjukkan REC PLN kian diminati pelanggan.

?Kami siap melayani kebutuhan pelanggan akan energi bersih, salah satunya melalui REC,? ujarnya.

Lasiran menambahkan, sejak Januari hingga Juli 2024, di Jakarta dan sekitarnya, tercatat sudah ada 160 pelanggan yang membeli REC dengan total 286.828 MWh.

Founder dan CEO Kumparan, Hugo Diba menegaskan komitmen Kumparan untuk menjadi pelaku industri yang aktif dan berpartisipasi dalam mendukung energi bersih. Hugo juga mengucapkan terima kasih untuk PLN karena telah mendukung Kumparan menjadi perusahaan dengan energi hijau.

"Dengan pembelian REC dari PLN menjadi salah satu langkah nyata kami untuk menuju operasional yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini merupakan bagian dari komitmen kami dengan seluruh stakeholder, dan society untuk bersama-sama mengedepankan aksi nyata di Indonesia," katanya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasokan listrik yang berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) makin diminati oleh industri-industri di Tanah Air. Hal ini meningkat adanya kebijakan beberapa negara di Eropa yang menerapkan pajak karbon sebagai biaya tambahan impor.

Ke depannya, kebutuhan akan pasokan listrik yang berasal dari EBT bakal melonjak.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan, banyak perusahaan di Indonesia yang membutuhkan pasokan listrik yang berasal dari EBT.

Untuk itu, banyak perusahaan yang meminta agar listrik yang dipasok untuk kebutuhan pabriknya berasal dari energi hijau. "Yang meminta sudah banyak, banyak industri-industri baru mintanya listrik hijau," kata Eniya.

Dari sisi penyuplai EBT, PT PLN (Persero) mencatat hingga semester 1 2024, layanan listrik hijau Renewable Energy Certificate (REC) PLN telah dinikmati oleh 5.407 pelanggan dengan total kapasitas mencapai 2,35 terawatt hours (TWh).

Angka ini meningkat 65% dibanding periode yang sama di tahun 2023 yang sebanyak 1.829 pelanggan dengan kapasitas sebesar 1,42 TWh.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan, sebagai lokomotif transisi energi, PLN mendukung penuh kebutuhan sektor bisnis dan industri terhadap pasokan listrik hijau melalui Green Energy as a Service (GEAS) dengan produk unggulannya REC.

"Kami menghadirkan opsi layanan listrik hijau 100% yang dipasok oleh pembangkit berbasis energi terbarukan (EBT) kami melalui REC,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis kepada Kontan, Selasa (13/8).

Darmawan melihat kini makin banyak pelanggan sektor industri yang memanfaatkan REC untuk memperoleh pasokan listrik hijau dari PLN.

Tercatat di sepanjang tahun 2023, REC PLN telah digunakan oleh 3.378 pelanggan dengan kapasitas mencapai 3,5 TWh. Tingginya serapan REC di semester 1 2024 juga membuat Darmawan optimis tren serapan REC akan naik terus hingga akhir tahun 2024.

Sejalan dengan tingginya minat sektor bisnis dan industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, PLN melihat kebutuhan energi hijau PLN akan semakin besar ke depannya.

"Dalam hal ini kami juga telah berhasil menambah dua pembangkit sebagai sumber REC. Sehingga saat ini kami memiliki 8 pembangkit REC dengan kapasitas produksi mencapai mencapai 4,7 juta REC atau 4,7 TWh per tahun,” jelas Darmawan.

Dari sisi pengguna EBT, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan bahwa saat ini beberapa kebun sawit sudah menggunakan listrik EBT dari Methane Capture.

"1 MW tergantung besarnya kebun, karena selain untuk pabrik juga untuk perumahan karyawan dan kantor," kata Eddy kepada Kontan, Selasa (13/8).

Sementara itu, dari sektor tekstil. Divisi Sustainability Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rahmat mengakui bahwa REP cukup membantu dalam upaya dekarbonisasi di industri garmen dan cukup membantu untuk meyakinkan pembeli terhadapm komitmen perusahaan dalam pengurangan emisi.

"Untuk kebutuhan EBT saat ini untuk sektor TPT lebih utama bagi sektor hulu yaitu fiber dan sektor hilir yaitu garmen," kata Rizal kepada Kontan, Selasa (13/8).

Ketua Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma mengatakan, memang sudah banyak perusahaan internasional pada saat ini yang sudah punya komitmen untuk menggunakan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan produksinya.

Perusahaan itu adalah perusahaan yang masuk dalam kelompok RE100, yaitu perusahaan yang punya kewajiban menggunakan 100% listrik dari energi terbarukan dalam kegiatannya dan menggantikan energi fosil secara keseluruhan.

"Sebut saja kelompok perusahaan inisiatif RE100 itu seperti Coca Cola Amatil, Google, Apple, LG, Microsoft, IKEA, dan lain-lain. Karena itu kebutuhan energi terbarukan sebetulnya sudah sangat banyak. Jadi, memang benar, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pasokan listrik dari EBT," kata Surya kepada Kontan, Selasa (13/8).

Selain perusahaan internasional, kata Surya, perusahaan di Indonesia mulai beralih ke pasokan listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Faktor yang mendorong tren ini adalah karena adanya kebijakan lingkungan yang menyebabkan tekanan dari pemerintah dan konsumen untuk mengurangi emisi karbon semakin kuat.

"Karena itu, makin banyak perusahaan ingin menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, ada juga peraturan internasional tentang pemberlakuan pajak karbon di beberapa negara dengan mengeluarkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan energi bersih lebih kompetitif di pasar global," ungkapnya.

Untuk itu, peningkatan permintaan listrik EBT dari industri mendorong peningkatan pasokan. Saat ini jelas terlihat dari penambahan-penambahan kapasitas pembangkit EBT yang dibangun pemerintah dan swasta.

Selain itu, lanjut Surya, peningkatan penggunaan energi terbarukan juga terjadi dalam bidang industri. Banyak industri besar mulai mengadopsi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energinya.

"Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program untuk mendorong pengembangan EBT, seperti promosi, pemberian insentif fiskal dan kemudahan perizinan," tandasnya.

JAKARTA - Program Electrifying Agriculture (EA) dari PT PLN (Persero) sukses membantu usaha tambak udang vaname di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dalam menghemat biaya operasional Rp15,8 juta per bulan. Tidak hanya itu, layanan Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN juga membuka peluang usaha tersebut untuk menembus pasar ekspor.

Sardi, salah seorang pemilik tambak udang seluas dua hektar mengatakan, program EA PLN mampu menekan biaya operasional tambaknya hingga Rp15,8 juta per bulan dengan penyediaan listrik hijau sebesar 33 kiloVolt Ampere (kVA).

?Program EA PLN mampu mendorong peningkatan budidaya udang dan mendorong efisiensi biaya operasional tambak udang hingga 29 persen tiap bulan,? ujarnya.

Sebelum menggunakan listrik hijau PLN, Sardi mengaku sempat mengalami gagal panen sebanyak dua kali akibat suplai tegangan listrik yang kurang stabil saat menggunakan genset. Hal ini mengakibatkan kincir di tambak tidak beroperasi secara maksimal dan memengaruhi kualitas pertumbuhan udang.

_{Petugas PLN bersama Sardi, pemilik tambak udang vaname, tengah meninjau jaringan listrik yang menyuplai tambak udang vaname di Kabupaten Takalar}

"Selain menghemat biaya operasional, hadirnya listrik dapat mengoptimalkan semua peralatan listrik yang ada seperti kincir dan penerangan yang dinyalakan malam hari untuk menjaga kualitas udang," kata Sardi.

Terkait operasional, lebih lanjut Sardi menjelaskan bahwa sebelum menggunakan listrik PLN, tambak miliknya menghabiskan sekitar 3 ribu liter solar per bulan. Jika dirupiahkan maka ia membutuhkan biaya sekitar Rp55 juta per bulan.

?Setelah menggunakan listrik PLN, saya hanya membayar listrik sebagai biaya operasional bulanan di kisaran Rp39 juta,? ujarnya.

Tidak berhenti di sana, Sardi mengungkapkan alasan lain banyak petambak udang di Takalar beralih menggunakan listrik PLN adalah karena layanan REC. Sertifikasi energi bersih yang telah diakui dunia internasional tersebut dirasa petambak sangat mendukung untuk mereka masuk ke pasar ekspor. Sehingga, dengan dukungan suplai listrik PLN yang terjangkau dan bersih, para petambak di Takalar semakin optimis menjadi pelaku ekonomi tingkat global.

"Saat ini layanan PLN semakin baik, begitu ada tantangan langsung direspons secara cepat. Selain itu PLN juga memfasilitasi penjualan sertifikat Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tentunya dapat menambah nilai jual kami, karena tujuan kami selain produk tersebut untuk pasar lokal juga untuk pasar internasional," papar Sardi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan, program EA adalah komitmen PLN mendorong modernisasi di sektor pertanian. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional para petani dengan menyediakan listrik andal, terjangkau dan ramah lingkungan.

"Program EA PLN mendorong sektor agrikultur beralih ke alat produksi berbasis listrik agar lebih maju, efisien, dan ramah lingkungan. Teknologi ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan dibandingkan genset atau diesel," ujar Darmawan.

Terkait pemanfaatan REC, Darmawan menjelaskan bahwa sejak awal REC ditujukan bukan hanya untuk menyuplai listrik bersih, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi hijau. REC adalah jawaban PLN untuk melakukan dekarbonisasi di sektor industri, bisnis bahkan UMKM.

"Seluruh dunia sedang berderap menuju transisi energi. REC menjadi salah satu jawaban kami untuk komunitas global yang menyaratkan listrik rendah emisi dari sejak proses produksi," imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono berharap program EA bisa semakin masif menyasar ke seluruh petani. Sehingga program ini dapat meningkatkan produktivitas yang akan berdampak pada kesejahteraan para petani.

?Mudah-mudahan dengan sarana ini ekonomi Indonesia semakin kuat dan taraf hidup khususnya untuk para petani, peternak, petambak semakin baik. Kita bantu petani dengan energi listrik yang lebih andal dan bersih,? ujarnya.

Budiono menambahkan, program ini juga bertujuan menciptakan Creating Shared Value (CSV) bagi masyarakat dan lingkungan melalui inovasi teknologi kelistrikan. Ia bersyukur, hingga Juli 2024, jumlah pelanggan Program EA di Sulselrabar telah mencapai 3.350 pelanggan dengan total daya tersambung sebesar 188.685 kVA.

"Program EA juga menjadi bagian dari langkah strategis perseroan dalam upaya mendorong perekonomian melalui sektor ketenagalistrikan," tutur Budiono.

JAKARTA - Hingga semester 1 2024, layanan listrik hijau Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero) telah dinikmati oleh 5.407 pelanggan dengan total kapasitas mencapai 2,35 terawatt hours (TWh). Angka ini meningkat 65 persen dibanding periode yang sama tahun 2023 yang sebanyak 1.829 pelanggan dengan kapasitas sebesar 1,42 TWh.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai lokomotif transisi energi, PLN mendukung penuh kebutuhan sektor bisnis dan industri terhadap pasokan listrik hijau melalui Green Energy as a Service (GEAS) dengan produk unggulannya REC. Langkah ini searah dengan target Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

?PLN berkomitmen penuh untuk mendukung daya saing industri nasional dengan mendorong penggunaan energi bersih. Kami menghadirkan opsi layanan listrik hijau 100 persen yang dipasok oleh pembangkit berbasis energi terbarukan (EBT) kami melalui REC,? kata Darmawan.


_{Pembangkit EBT yang berlokasi di Kabupaten Manggarai, NTTdengan kapasitas total 10 MW. (Foto: dok PLN)}

Darmawan melihat kini makin banyak pelanggan sektor industri yang memanfaatkan REC untuk memperoleh pasokan listrik hijau dari PLN. Tercatat di sepanjang tahun 2023, REC PLN telah digunakan oleh 3.378 pelanggan dengan kapasitas mencapai 3,5 TWh. Tingginya serapan REC di semester 1 2024 juga membuat Darmawan optimis tren serapan REC akan naik terus hingga akhir 2024.

?Sejalan dengan tingginya minat sektor bisnis dan industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, kami melihat bahwa kebutuhan energi hijau PLN akan semakin besar ke depannya. Dalam hal ini kami juga telah berhasil menambah dua pembangkit sebagai sumber REC. Sehingga saat ini kami memiliki 8 pembangkit REC dengan kapasitas produksi mencapai mencapai 4,7 juta REC atau 4,7 TWh per tahun,? papar Darmawan.

Adapun tambahan dua pembangkit sumber REC yang ditambah PLN tahun ini ialah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Nusa Tenggara Timur dan Pembakit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem di Papua.

Dua pembangkit berbasis EBT di atas akan bergabung dengan 6 pembangkit lain yang selama ini telah menyuplai listrik hijau REC PLN yaitu PLTP Ulubelu, PLTA Cirata, PLTP Kamojang, PLTM Lambur, PLTA Bakaru, dan PLTP Lahendong.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) berupaya ikut dalam percepatan transisi energi di Indonesia. Perusahaan pelat merah ini tengah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru.

Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono menyatakan, draf terbaru ini akan merevisi RUPTL 2021-2030. Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 75% dari sebelumnya 51%. Adapun, sekitar 25% berasal dari pembangkit berbasis gas.

Menurut dia, RUPTL terbaru ini akan menjadi yang terhijau sepanjang sejarah PLN. Menurut dia, PLN tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dapat menjadi base load renewable energy. Rencananya, PLN akan membangun PLTA dengan kapasitas sebesar 13 gigawatt (GW)-14 GW.

PLN akan membangun pula pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan potensi kapasitas masing-masing sebesar 5 GW “Jadi ke depan kami membangun EBT itu sesuai resources yang ada di Indonesia. Semua EBT kami optimalkan,” ujar Warsono, dalam keterangannya, Kamis (8/8).

Meski begitu, Warsono menyatakan, PLN telah mengidentifikasi sejumlah tantangan untuk menyediakan energi hijau. Tantangan mismatch antara lokasi suplai EBT dengan wilayah permintaan bisa jadi contoh.

Misalnya, PLN telah memetakan potensi suplai energi dari pembangkit geotermal mayoritas berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Adapun, permintaan energi terbesar datang dari Jawa. “Karena itu, kami akan membangun teknologi green enabler untuk sistem transmisi yang besar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Batam, Bali, dan seterusnya sehingga nanti renewable energy itu bisa kita maksimalkan,” kata Warsono.

Selain itu, tantangan lain datang dari pendanaan untuk mendukung pembangunan pembangkit hijau. Menurut Warsono, ke depan PLN akan lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari swasta. PLN akan memanfaatkan pula pendanaan dari global, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagaimana untuk mengeksekusi karena bagaimanapun memulai sesuatu yang besar dimulai dari roadmap yang kuat Dan salah satu yang perlu kita persiapkan adalah terkait regulasi transisi energi,” ujarnya.