Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Gedung Putih segera menyalurkan bantuan keamanan senilai miliaran dolar ke Ukraina sebelum masa jabatan Presiden AS Joe Biden berakhir pada Januari mendatang, demikian disampaikan beberapa sumber pada Rabu.

Langkah ini bertujuan memperkuat pemerintahan Kyiv sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari.

"Pemerintah akan bergerak cepat... untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin," ujar seorang pejabat senior pemerintahan yang tidak bersedia disebutkan namanya, menjelang akhir masa jabatannya pada Januari.

Trump telah mengkritik kebijakan bantuan Biden untuk Ukraina, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan dukungan bagi pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih, Senat, dan mungkin juga DPR.

DPR telah dikendalikan oleh Partai Republik sejak Januari 2023, namun hingga Rabu sore belum jelas apakah partai tersebut telah memenangkan cukup kursi dalam pemilu hari Selasa untuk mencegah Partai Demokrat memperoleh mayoritas tipis.

Terakhir kali DPR yang dipimpin Partai Republik menyetujui bantuan untuk Ukraina adalah pada April lalu, termasuk kewenangan bagi Biden untuk mentransfer senjata senilai miliaran dolar dari persediaan AS.

Keputusan ini terjadi delapan bulan setelah Biden pertama kali mengajukan permintaan bantuan tambahan, dengan dukungan lebih banyak dari Demokrat dibandingkan Republik.

Dari kewenangan transfer senjata yang disetujui pada April, tersisa US$ 4,3 miliar. Angka ini ditambah dengan US$ 2,8 miliar dari transfer sebelumnya yang telah disetujui oleh anggota parlemen, serta US$ 2 miliar dalam pendanaan untuk pembelian senjata baru dari industri.

Secara keseluruhan, bantuan militer senilai US$ 9 miliar tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi persediaan Ukraina.

Rencana transfer senjata oleh Biden ini pertama kali dilaporkan oleh Politico. Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.

AS diperkirakan akan terus mengirimkan amunisi dan senjata anti-tank seperti Javelin dari Lockheed Martin dan RTX ke Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya dalam konflik darat dengan Rusia, diperlukan lebih banyak kendaraan darat dan artileri 155mm buatan General Dynamics Corp.

Selain itu, Ukraina juga diperkirakan akan menerima lebih banyak roket permukaan-ke-permukaan GMLRS yang telah digunakan secara intensif dengan sistem peluncur roket HIMARS.

Para analis mengatakan tidak ada jaminan bahwa Washington akan terus mendukung bantuan bagi Ukraina setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih dan setidaknya setengah dari Kongres, terutama karena Ukraina sedang menghadapi kemunduran di medan perang.

"Ini akan menjadi masalah ketika pendanaan tambahan untuk Ukraina dibutuhkan pada suatu waktu," ujar Scott Anderson, seorang peneliti di Brookings Institution.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menolak untuk membahas bantuan bagi Ukraina pada konferensi pers Rabu lalu, dengan menyatakan bahwa ia hanya ingin fokus pada hasil pemilu.

Saat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, Trump menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika ia masih menjabat. Ia juga menambahkan bahwa dirinya "bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam."

Trump pernah mengatakan kepada Reuters tahun lalu bahwa Kyiv mungkin harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk mencapai perdamaian, sesuatu yang ditolak oleh Ukraina dan tidak pernah disarankan oleh Biden.

Wakil Presiden terpilih, Senator J.D. Vance, telah menjadi kritikus vokal atas bantuan untuk Ukraina, dengan menyatakan bahwa dana pemerintah akan lebih baik digunakan untuk prioritas dalam negeri.

JAKARTA - Kekayaan bersih gabungan dari orang-orang terkaya Rusia melonjak lebih dari USD26 miliar sejak awal tahun ini, menurut Indeks Miliarder Bloomberg. Sebanyak 25 miliarder Rusia dengan kekayaan bersih gabungan mencapai sebesar USD355,33 miliar masuk dalam peringkat 500 orang terkaya di dunia per 1 November.

Vladimir Potanin, pemilik perusahaan tambang raksasa Norilsk Nickel, tetap menjadi orang terkaya di Rusia, menduduki peringkat ke-55 di dunia. Raja nikel ini diperkirakan telah meningkatkan kekayaannya sebesar USD1,2 miliar pada periode Januari-November, menjadi USD32,2 miliar atau setara Rp570 triliun.

Lonjakan kekayaan terbesar dibukukan oleh Vladimir Lisin, ketua NLMK, produsen baja terbesar di Rusia. Pengusaha ini menambahkan USD4,81 miliar pada kekayaannya tahun ini dan sekarang bernilai sekitar USD28,8 miliar. Pada awal tahun, Bloomberg menempatkan Lisin sebagai orang Rusia terkaya keempat.

Vagit Alekperov, mantan bos perusahaan energi raksasa Rusia Lukoil, yang masih memiliki sebagian besar saham perusahaan, berada di posisi ketiga. Kekayaannya mencapai USD27,4 miliar pada 1 November, naik USD2,78 miliar sejak awal 2024.

Menurut peringkat tersebut, ketua raksasa baja Severstal, Aleksey Mordashov, menambahkan USD4,75 miliar pada kekayaannya, meningkatkannya menjadi USD25,6 miliar. Leonid Mikhelson, salah satu pemilik Novatek, produsen gas alam terbesar kedua di Rusia, berada di posisi kelima. Namun, kekayaannya menyusut USD1,98 miliar menjadi USD25,5 miliar.

Sementara itu, miliarder Alisher Usmanov mengalami penurunan kekayaan terbesar di antara orang-orang terkaya Rusia, turun USD6,46 miliar per November menjadi USD14,6 miliar. Usmanov memiliki 49% saham USM, sebuah grup investasi yang mengendalikan produsen bijih besi terbesar di Rusia, Metalloinvest, dan juga operator seluler MegaFon.

Daftar Bloomberg juga mencakup, antara lain, pendiri dan pemilik Telegram, Pavel Durov, dan wanita terkaya di Rusia, Tatyana Kim, pendiri dan kepala eksekutif peritel online terbesar di Rusia, Wildberry. Yang juga masuk dalam Indeks Miliarder adalah pendiri perusahaan Eurochem dan SUEK, Andrey Melnichenko, Mikhail Prokhorov (grup Onexim), Gennady Timchenko (salah satu pemilik Novatek dan Sibur), dan Mikhail Fridman (Alfa Group).

JAKARTA - BRICS menggelar karpet merah untuk menyambut negara-negara NATO untuk bergabung dengan aliansi ini. Perkembangan ini dapat menyebabkan perubahan paradigma di sektor keuangan global jika negara-negara Barat bergabung dengan blok ini.

Tarik-menarik antara negara-negara berkembang dan negara-negara Barat yang maju telah berjalan dengan kecepatan penuh setelah blok tersebut memulai agenda dedollarisasi.

Gedung Putih menjatuhkan sanksi kepada Rusia sejak 2022 karena menginvasi Ukraina. Namun, Rusia melewati sanksi tersebut dengan menjual minyak mentah dengan harga diskon kepada anggota BRICS.

Bahkan Arab Saudi membeli minyak Rusia dari anggota BRICS dengan harga yang lebih murah dan menyalurkannya ke seluruh Eropa, yang sebagian besar adalah anggota NATO.

Juru Bicara Rusia Dmitry Peskov menyindir Barat yang tidak mengizinkan negara-negara anggotanya untuk bergabung dengan aliansi lain.

"Anda bersama kami atau melawan kami. Kondisi seperti itu tidak ada di BRICS dan setiap negara bebas mengajukan permohonan keanggotaan, termasuk anggota NATO,? ujarnya dikutip dari Watcher Guru, Senin (4/11/2024).

Peskov menegaskan bahwa BRICS tidak akan menempatkan hambatan seperti yang dilakukan oleh Barat dan NATO dalam hal keanggotaan.

"Kebijakan ?bergabung dengan kami atau melawan kami' tidak berlaku di BRICS,? tandasnya.

"Ini adalah kondisi yang mereka sukai di NATO, di Uni Eropa, apakah Anda bersama Uni Eropa atau dengan Rusia, apakah Anda di BRICS atau NATO. Namun di BRICS, tidak ada yang mengatakan hal-hal seperti itu, dan ini membuat organisasi ini semakin menarik," katanya.

Dengan pernyataan tersebut, juru bicara tersebut mengisyaratkan bahwa anggota NATO bebas untuk mengajukan permohonan keanggotaan BRICS jika mereka menginginkannya.

Seperti halnya AS yang menjadi tulang punggung NATO, Peskov mengatakan bahwa BRICS tidak memiliki hal seperti itu. Ia menyatakan bahwa semua negara diperlakukan sama dan semua aspirasi negara diperhatikan.

"Tidak ada negara yang mengklaim sebagai tulang punggung organisasi," tegas Peskov.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - KYIV. Pasukan Ukraina berhasil menahan salah satu serangan Rusia yang paling dahsyat sejak awal invasi besar-besaran yang dilancarkan Moskow, seperti disampaikan komandan tinggi pasukan Kyiv pada hari Sabtu (3/11/2024).

Pasukan Rusia mengalami kemajuan tercepat sejak Maret 2022 pada bulan September, sebulan setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi. Sebelumnya, Ukraina berhasil merebut sebagian wilayah Kursk yang dimiliki Rusia pada bulan Agustus.

"Angkatan Bersenjata Ukraina menahan salah satu serangan Rusia yang paling dahsyat dari meluncurkan invasi besar-besaran," ungkap Jenderal Oleksandr Syrskyi melalui aplikasi perpesanan Telegram.

Setelah upayanya merebut ibu kota Kyiv gagal dan tidak mencapai kemenangan yang signifikan, Putin mengubah fokus ambisi perangnya ke wilayah industri Donbas di timur Ukraina, yang mencakup Luhansk dan Donetsk.

Sejak itu, Donbas menjadi pusat pertempuran utama, dengan sejumlah pertarungan besar terjadi dan menewaskan ribuan prajurit dari kedua belah pihak.

Pada hari Sabtu, Moskow mengumumkan bahwa mereka telah merebut dua permukiman tambahan di sepanjang garis depan Donbas.

Dalam rentang waktu 20 hingga 27 Oktober, Rusia dilaporkan berhasil merebut hampir 200 km persegi wilayah Ukraina, menurut analisis yang dilakukan oleh kelompok media Rusia, Agentstvo, berdasarkan peta sumber terbuka.

Perang kini memasuki fase yang dianggap sebagai yang paling berbahaya oleh analis Rusia, di mana pasukan Moskow terus maju, Korea Utara mengirimkan pasukannya ke Rusia, dan negara-negara Barat mempertimbangkan bagaimana konflik ini akan berakhir.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, telah melakukan upaya diplomatik dengan melobi negara-negara NATO agar mengizinkan Kyiv menggunakan rudal jarak jauh yang telah disediakan untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia.

Ukraina bersiap menghadapi musim dingin yang diprediksi menjadi yang terberat dalam perang, setelah serangan udara jarak jauh Rusia menghancurkan sekitar setengah dari kapasitas pembangkit listrik Ukraina, menurut pejabat setempat.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Ukraina meminta Rusia untuk memberikan daftar tawanan perang yang siap ditukar setelah adanya tuduhan dari Moskow bahwa Kyiv menghambat proses pertukaran tawanan.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Komisioner Hak Asasi Manusia Ukraina, Dmytro Lubinets, melalui saluran Telegram pada Minggu.

"Kami selalu siap untuk menukar tawanan perang!" tulisnya.

Rusia dan Ukraina telah beberapa kali melakukan pertukaran tawanan sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Pertukaran terakhir terjadi pada pertengahan Oktober, di mana kedua belah pihak masing-masing memulangkan 95 tawanan.

Namun, pada Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuduh Ukraina menyabotase proses tersebut dengan menolak menerima kembali warganya.

Zakharova menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia telah menawarkan 935 tawanan perang Ukraina, tetapi hanya 279 yang diambil oleh Ukraina.

Sebaliknya, Lubinets menyatakan bahwa Ukraina selalu siap menerima kembali warganya dan justru menuding Rusia yang memperlambat proses pertukaran.

Komisaris Rusia untuk Hak Asasi Manusia, Tatyana Moskalkova, turut berkomentar pada Sabtu bahwa Ukraina telah "mempolitisasi" masalah ini.

"Kami menganggap perlu untuk kembali ke dialog yang konstruktif dan mempercepat pertukaran tawanan," tulis Moskalkova di Telegram.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka opsi impor minyak hingga gandum dari negara-negara BRICS . Hal itu diungkapkan Airlangga saat merespons soal keuntungan sebagai mitra dan secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS sebagai blok kerja sama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia.

Airlangga awalnya mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah memfinalisasi perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA atau IEAEU-FTA). Ia pun berharap finalisasi penyusunan perundingan tersebut dapat rampung pada kuartal I-2025 mendatang.

"Kalau itu berarti market terbuka. Jadi bukan hanya itu (minyak) tetapi juga untuk gandum dan untuk yang lain," ujar Airlangga ketika ditemui di kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat jika bergabung dalam forum BRICS. "Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," ujarnya.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD.

"Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling. Nah, AS kan tidak membolehkan Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Padahal Rusia karena di embargo oleh negara-negara OECD maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah," kata dia.

"Kalau kita di BRICS kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini kan punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS," jelasanya.

MOSKOW - Energi Rusia terus mengalir ke negara Uni Eropa (UE) di tengah sanksi Barat , bahkan hingga mencapai rekor. Salah satunya Hongaria yang mencetak rekor volume untuk impor gas Rusia pada tahun 2024 melalui pipa TurkStream.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto setelah menggelar pertemuan dengan mitranya dari Rusia, Sergey Lavrov di sela-sela Konferensi Internasional Minsk II tentang Keamanan Eurasia. Kedua menteri membahas soal kerja sama energi antara Moskow dan Budapest.

Szijjarto mengatakan, bahwa 6,2 miliar meter kubik gas alam telah dipasok tahun ini dari Rusia ke Hongaria melalui pipa TurkStream dan cabang-cabangnya lewat Bulgaria dan Serbia. "Ini adalah volume gas terbesar hingga saat ini" secara tahunan, kata menteri.

Sebagai informasi, pipa gas TurkStream membentang dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam dan kemudian berlanjut ke perbatasan dengan anggota Uni Eropa Yunani.

Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan, Szijjarto mengatakan "keamanan dan daya saing pasokan energi Hongaria dijamin berkat kerja sama dengan Rusia."

Budapest adalah salah satu dari beberapa anggota Uni Eropa yang terus mengandalkan pengiriman gas Rusia, meskipun pasokan ke blok tersebut menurun tajam karena sanksi Barat terhadap Moskow dan sabotase pipa Nord Stream pada tahun 2022.

Jalur transit melalui Ukraina dan cabang Eropa TurkStream menjadi satu-satunya dua saluran yang tersisa untuk gas Rusia agar bisa mengalir mencapai Eropa tengah dan selatan. Sementara itu Kiev mengatakan, kontrak transit saat ini dengan raksasa energi Rusia Gazprom tidak akan diperpanjang ketika perjanjian berakhir pada akhir tahun.

Pada awal tahun ini, Szijjarto mengatakan Hongaria tidak lagi membutuhkan infrastruktur Ukraina untuk pasokan gas alam Rusia berkat pipa TurkStream. Budapest dapat meminta Gazprom Rusia untuk meningkatkan pengiriman melalui rute tersebut, kata Szijjarto.

Hongaria sejauh ini terus menerima lebih dari setengah gas yang dikonsumsinya dari Rusia di bawah kontrak 15 tahun yang ditandatangani dengan Gazprom pada tahun 2021.

Di sisi lain Budapest sempat berulang kali mengecam Brussels atas rencana untuk meninggalkan gas Rusia pada tahun 2028 sebagai bagian dari transisi hijau blok tersebut. Hongaria juga memperingatkan bahwa pihaknya dapat memblokir sanksi Uni Eropa terhadap Moskow jika membahayakan keamanan energinya.

Szijjarto menggambarkan rencana, Uni Eropa itu sebagai tindakan yang "benar-benar tidak rasional" dan bermotivasi politik.

JAKARTA - Agenda dedolarisasi dengan menolak dolar AS untuk perdagangan terus menguat di sejumlah negara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa 85% perdagangan dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka ( CIS ) berhasil diselesaikan dalam mata uang lokal.

Perkembangan ini memberikan kemandirian finansial yang lebih tinggi bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing Barat. CIS terdiri dari 12 negara di antaranya, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Satu-satunya anggota BRICS di blok CIS adalah Rusia dan negara ini mendorong dedolarisasi ke negara-negara tetangganya. Anggota BRICS membuat lebih banyak negara berkembang membayar dengan mata uang lokal untuk perdagangan dan mengesampingkan dolar AS.

Putin mengungkapkan bahwa negara-negara CIS mengedepankan mata uang lokal. Penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal di antara para anggota telah melampaui 85%.

"Penggunaan mata uang lokal semakin meluas dalam pembayaran timbal balik. Pangsa mereka dalam operasi komersil di antara para peserta CIS telah di atas 85%," katanya dilansir dari Watcher Guru, Selasa (29/10/2024). Setelah BRICS, CIS sekarang membuat mata uang nasional berkembang karena ingin mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

Putin menegaskan bahwa tren dedolarisasi akan terus berlanjut dengan BRICS dan CIS akan memajukan agenda ini.

"Proses penghapusan impor bergerak dengan cepat dan dengan demikian kedaulatan teknologi negara kita sedang diperkuat," katanya.

Dedolarisasi merupakan sebuah kekhawatiran bagi perekonomian AS karena dolar berpotensi menghadapi defisit yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan hiperinflasi di dalam negeri yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan membuat harga-harga kebutuhan sehari-hari meroket.

AS perlu mengimpor dolar ke negara lain untuk menjaga ekonominya agar tidak merosot. BRICS memutuskan hubungan dengan dolar AS melalui dedolarisasi dan juga mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Utara mengirim menteri luar negerinya ke Rusia untuk perjalanan ketiganya dalam waktu kurang dari setahun tepat ketika pasukannya tiba di wilayah Kursk, Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina.

Mengutip kantor berita Korea Utara, KCNA pada Selasa (29/10/2024), Menteri Luar Negeri Choe Son Hui meninggalkan Pyongyang pada Senin waktu setempat. Dia memimpin sebuah delegasi dalam kunjungan resmi ke Rusia.

Secara terpisah, Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa agenda Choe dapat mencakup pembicaraan untuk mengatur kemungkinan perjalanan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Moskow, tanpa mengutip sumbernya.

Dikutip dari Bloomberg, Choe akan berdiskusi dengan rekan-rekan Rusianya tentang hubungan bilateral serta isu-isu politik internasional untuk menindaklanjuti pertemuan para pemimpin mereka pada bulan Juni, kata kedutaan Rusia di Pyongyang.

Dalam pertemuan Juni lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim Jong Un sepakat untuk segera memberikan bantuan militer jika salah satu dari mereka diserang.

Meningkatnya hubungan antara Korea Utara dan Rusia telah membuat khawatir Korea Selatan dan sekutu-sekutunya, dan mereka telah mendiskusikan opsi-opsi untuk melawan tindakan tersebut. Para pejabat mengatakan keputusan Rusia untuk memasukkan pasukan Korea Utara menandai titik balik dalam perang yang semakin meluas menjadi perang global dengan lebih banyak aktor luar.

Sebagai tanggapan, Seoul telah meningkatkan prospek memasok senjata ke Ukraina, menggarisbawahi risiko menyeret semenanjung Korea yang terpecah ke dalam konflik. Korea Selatan juga mengirimkan pejabat tinggi ke Ukraina untuk berbagi informasi dan mendiskusikan kemungkinan kerja sama.

"Kolusi militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman keamanan serius bagi komunitas internasional dan masalah serius yang dapat membahayakan keamanan kita," kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam rapat Kabinet pada Selasa waktu setempat.

Masih belum jelas bagaimana pasukan Korea Utara akan membantu perjuangan Rusia melawan Ukraina, serta kapan atau apakah mereka akan terlibat dalam pertempuran. Namun, Yoon mengatakan bahwa mereka dapat bergabung di medan perang lebih awal dari yang diperkirakan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kunjungan publik terakhir Choe ke Moskow adalah pada Januari ketika dia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Putin dalam pertemuan yang dianggap AS dan mitra-mitranya sebagai fasilitasi pengiriman senjata dari Korea Utara untuk membantu serangan Kremlin terhadap Ukraina.

Meningkatnya frekuensi kunjungan delegasi tingkat tinggi ini merupakan tanda tumbuhnya persahabatan antara Putin dan Kim, setelah mereka semakin dikucilkan oleh negara-negara demokrasi terkemuka. AS dan Korea Selatan menuduh Kim mengirim jutaan peluru artileri dan sejumlah rudal balistik ke Putin, sebagai imbalan atas bantuan yang menopang perekonomian Korea Utara dan memajukan sistem persenjataannya.

"Kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk dekat perbatasan dengan Ukraina," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, seraya menambahkan bahwa sekitar 10.000 tentara telah tiba di wilayah timur Rusia.

Pilihan apa yang harus diambil sebagai respons dapat memecah belah AS dan sekutu-sekutunya. Mereka harus memutuskan apakah akan menyamakan eskalasi dengan eskalasi tindakan Korea Utara.

Pasukan Pyongyang tiba di Rusia pada saat Ukraina juga sangat membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan berusaha mempertahankan cengkeramannya di wilayah Kursk untuk memperkuat daya tawarnya mengenai kemungkinan perundingan dengan Moskow.

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Utara mengirim menteri luar negerinya ke Rusia untuk perjalanan ketiganya dalam waktu kurang dari setahun tepat ketika pasukannya tiba di wilayah Kursk, Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina.

Mengutip kantor berita Korea Utara, KCNA pada Selasa (29/10/2024), Menteri Luar Negeri Choe Son Hui meninggalkan Pyongyang pada Senin waktu setempat. Dia memimpin sebuah delegasi dalam kunjungan resmi ke Rusia.

Secara terpisah, Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa agenda Choe dapat mencakup pembicaraan untuk mengatur kemungkinan perjalanan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Moskow, tanpa mengutip sumbernya.

Dikutip dari Bloomberg, Choe akan berdiskusi dengan rekan-rekan Rusianya tentang hubungan bilateral serta isu-isu politik internasional untuk menindaklanjuti pertemuan para pemimpin mereka pada bulan Juni, kata kedutaan Rusia di Pyongyang.

Dalam pertemuan Juni lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim Jong Un sepakat untuk segera memberikan bantuan militer jika salah satu dari mereka diserang.

Meningkatnya hubungan antara Korea Utara dan Rusia telah membuat khawatir Korea Selatan dan sekutu-sekutunya, dan mereka telah mendiskusikan opsi-opsi untuk melawan tindakan tersebut. Para pejabat mengatakan keputusan Rusia untuk memasukkan pasukan Korea Utara menandai titik balik dalam perang yang semakin meluas menjadi perang global dengan lebih banyak aktor luar.

Sebagai tanggapan, Seoul telah meningkatkan prospek memasok senjata ke Ukraina, menggarisbawahi risiko menyeret semenanjung Korea yang terpecah ke dalam konflik. Korea Selatan juga mengirimkan pejabat tinggi ke Ukraina untuk berbagi informasi dan mendiskusikan kemungkinan kerja sama.

"Kolusi militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman keamanan serius bagi komunitas internasional dan masalah serius yang dapat membahayakan keamanan kita," kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam rapat Kabinet pada Selasa waktu setempat.

Masih belum jelas bagaimana pasukan Korea Utara akan membantu perjuangan Rusia melawan Ukraina, serta kapan atau apakah mereka akan terlibat dalam pertempuran. Namun, Yoon mengatakan bahwa mereka dapat bergabung di medan perang lebih awal dari yang diperkirakan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kunjungan publik terakhir Choe ke Moskow adalah pada Januari ketika dia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Putin dalam pertemuan yang dianggap AS dan mitra-mitranya sebagai fasilitasi pengiriman senjata dari Korea Utara untuk membantu serangan Kremlin terhadap Ukraina.

Meningkatnya frekuensi kunjungan delegasi tingkat tinggi ini merupakan tanda tumbuhnya persahabatan antara Putin dan Kim, setelah mereka semakin dikucilkan oleh negara-negara demokrasi terkemuka. AS dan Korea Selatan menuduh Kim mengirim jutaan peluru artileri dan sejumlah rudal balistik ke Putin, sebagai imbalan atas bantuan yang menopang perekonomian Korea Utara dan memajukan sistem persenjataannya.

"Kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk dekat perbatasan dengan Ukraina," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, seraya menambahkan bahwa sekitar 10.000 tentara telah tiba di wilayah timur Rusia.

Pilihan apa yang harus diambil sebagai respons dapat memecah belah AS dan sekutu-sekutunya. Mereka harus memutuskan apakah akan menyamakan eskalasi dengan eskalasi tindakan Korea Utara.

Pasukan Pyongyang tiba di Rusia pada saat Ukraina juga sangat membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan berusaha mempertahankan cengkeramannya di wilayah Kursk untuk memperkuat daya tawarnya mengenai kemungkinan perundingan dengan Moskow.

MOSKOW - Tingkat pengangguran di Rusia tetap pada rekor terendah 2,4% untuk bulan ketiga secara berturut-turut di bulan Agustus 2024. Hal ini disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin pada awal pekan kemarin dalam pertemuan yang membahas tentang masalah ekonomi Rusia .

Kepala negara secara khusus memberikan catatan, bahwa pengangguran di kalangan pemuda (mereka yang berusia di bawah 25 tahun) terus menurun dengan cepat. "Sekarang kurang dari 9%, setelah menurun lebih dari 1 poin persentase selama setahun," kata Putin, yang juga menambahkan pada tahun lalu telah mencapai 11,6%.

Badan statistik negara Rosstat mengatakan, pada bulan ini bahwa tingkat pengangguran di Rusia pada bulan Agustus tetap pada level terendah sepanjang masa untuk bulan ketiga berturut-turut. Minimum historis 2,4% tercapai pada Juni 2024.

Menurut Rosstat, 1,8 juta orang berusia 15 tahun ke atas diklasifikasikan sebagai pengangguran pada Agustus.

Berbicara tentang ekonomi Rusia secara keseluruhan, presiden mengatakan bahwa terus tumbuh. Pertumbuhan industri Rusia selama delapan bulan pertama tahun ini adalah 4,5%, katanya; sektor manufaktur bertambah 8,1%, sementara teknik mesin tumbuh hampir 20%.

Pada saat yang sama, Putin mencatat beberapa ketidakseimbangan dalam ekonomi karena "sanksi eksternal dan keterbatasan struktural kami sendiri, termasuk kekurangan personel dan teknologi, logistik." Faktor-faktor ini tercermin, antara lain, dalam dinamika harga konsumen, katanya.

Pemerintah diinstruksikan untuk mengembangkan ekonomi dari sisi penawaran, untuk membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meluncurkan proyek investasi baru, dan menciptakan lapangan kerja modern di semua industri.

Mengutip perkiraan pada akhir tahun, PDB Rusia akan tumbuh sebesar 3,9% atau lebih tinggi dari rata-rata global. IMF memperkirakan pertumbuhan PDB global akan mencapai 3,2% tahun ini, ungkap presiden Rusia menunjukkan.

JAKARTA - Sebuah foto Presiden Rusia Vladimir Putin memegang uang kertas BRICS yang berwarna-warni selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) baru-baru ini di Kazan menarik perhatian dunia, sehingga menciptakan spekulasi yang meluas mengenai mata uang BRICS yang baru. Mata uang simbolis BRICS itu menampilkan bendera anggota resmi dan negara mitra BRICS.

Namun, kemudian diklarifikasi bahwa uang kertas tersebut bukanlah uang kertas resmi melainkan sebuah simbolis yang diberikan oleh para penggemarnya kepada pemimpin Rusia tersebut. Gambar Putin memegang uang kertas BRICS membuat banyak orang percaya bahwa BRICS telah secara resmi meluncurkan mata uang bersama. Namun, para pejabat dengan cepat menepis anggapan ini.

"Mata uang yang dipegang Presiden Putin adalah tiruan dari uang kertas BRICS di KTT Kazan yang diberikan oleh para penggemarnya dan bukan uang kertas BRICS yang diadopsi secara resmi," kata para pejabat yang dikonfirmasi Financial Express, dikutip Senin (28/10/2024).

Insiden ini menyoroti antisipasi global terhadap mata uang BRICS yang potensial, tetapi juga menggarisbawahi kenyataan bahwa perkembangan seperti itu belum terjadi. Gagasan untuk menciptakan mata uang BRICS yang terpadu telah didiskusikan di dalam blok ini selama beberapa waktu didorong oleh keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Namun, ada beberapa tantangan signifikan yang membuat langkah ini sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Pertama, negara-negara pendiri BRICS Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memiliki struktur ekonomi dan kebijakan moneter yang beragam. Menetapkan mata uang tunggal di berbagai negara dengan ekonomi yang beragam akan membutuhkan koordinasi dan kompromi yang ekstensif. Setiap negara memiliki kepentingan nasional, kebijakan fiskal, dan mekanisme kontrol inflasi sendiri, yang memperumit ide mata uang bersama.

Kedua, lanskap geopolitik telah menjadi semakin kompleks. Meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian global telah membuat negara-negara BRICS lebih berhati-hati dalam meluncurkan mata uang bersama yang dapat mengganggu sistem keuangan yang ada.


FOTO/Sputnik

Meskipun para pemimpin di dalam blok ini sepakat tentang perlunya beralih dari ketergantungan pada mata uang Barat, mereka menyadari bahwa mata uang bersama mungkin bukan solusi yang paling cepat atau praktis.

Presiden Putin telah menyarankan agar blok ini fokus pada penguatan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan lintas batas daripada terburu-buru untuk menciptakan mata uang baru. "Mengembangkan instrumen-instrumen keuangan baru yang bekerja dalam kerangka kerja saat ini akan lebih praktis untuk saat ini," katanya dalam KTT tersebut.

Meskipun mata uang resmi BRICS mungkin tertunda, diskusi tentang menciptakan sistem keuangan digital telah mendapatkan daya tarik. Mata uang digital BRICS yang potensial dapat memungkinkan blok ini untuk memotong jaringan keuangan Barat, menawarkan cara baru untuk melakukan perdagangan tanpa bergantung pada dolar AS.

Beberapa proposal menyarankan untuk mendukung mata uang tersebut dengan emas, yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat. Namun, tidak ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk pembuatan mata uang digital ini dan diskusi-diskusi yang ada masih bersifat spekulatif untuk saat ini.

Rancangan undang-undang yang memicu kegembiraan di KTT BRICS mencerminkan meningkatnya minat terhadap alternatif selain dolar AS, tetapi juga menyoroti rintangan signifikan yang masih ada sebelum mata uang BRICS yang terpadu dapat diluncurkan. Untuk saat ini, para pemimpin tampaknya mengambil pendekatan yang hati-hati dengan fokus pada penguatan sistem keuangan yang ada sambil mengeksplorasi alternatif digital untuk masa depan.