Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi jelang Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIII yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 28-30 Agustus 2024.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai organisasi dalam naungan Apindo Herman N. Suparman menyampaikan, Undang-undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan kepada pelaku UMK dalam mengurus legalitas usaha dan pelayanan perizinan.

Namun, UU Cipta kerja tidak secara spesifik menyatakan bahwa pelayanan perizinan secara terpusat melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

“Kementerian atau Lembaga cenderung mempertahankan sistem mereka sendiri, yang dapat menghambat tujuan utama dari UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan,” kata Arman dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Apindo juga memiliki dan menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada Pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah karena pengaturan yang belum solid dan disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengembalian kewenangan pencabutan Perda bermasalah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga penanganannya berjalan efektif dan efisien.

Arman juga menyoroti soal Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini kata dia berdampak pada kebijakan pajak dan retribusi daerah setelah pasca-diterbitkannya UU HKPD, serta menimbulkan sejumlah dampak negatifsektoral khususnya sektor industri, pariwisata, dan properti serta berpotensi menghambat investasi.

Pihaknya pun mengusulkan sejumlah rekomendasi, diantaranya merevisi pasal yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap ekosistem investasi dan membebani pelaku usaha dalam implementasinya. Menurutnya, UU HKPD seharusnya digunakan oleh Pemda untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha, bukan sebaliknya atau membebani usaha.

“Insentif fiskal sebagai upaya konkrit dalam merealisasikan fungsi reguler pajak dan retribusi, berpotensi meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman membantah pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas karaoke dan mandi uap/spa menyebabkan harga tidak kompetitif dengan negara-negara lain.

"Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat," tegas Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, masing-masing negara bisa saja berbeda atau tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak karaoke dan mandi uap/spa. Hal ini dikarenakan penetapan tarif pajak tergantung kepada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor tersebut adalah budaya, keagamaan, ekonomi dan juga insentif pajak.

"Dapat kami sampaikan penetapan tarif pajak yang lebih tinggi tersebut tidak serta-merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain dikarenakan biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pengenaan yang sama jenisnya masih cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain," katanya.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menyebut, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, ia menilai dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar.

"Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang di uji materiil tidak bertentangan dengan UUD 1945," ujar Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, aktivitas-aktivitas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan gaya hidup lifestyle dan bukan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti sandang, pangan dan papan.

Oleh karena itu, tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi.

Kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," kata Luky.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.