Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB II). Kebijakan baru ini, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Merujuk Pasal 115, aturan penghapusan BBNKB II di Jakarta baru akan resmi diterapkan pada 5 Januari 2025.

Dengan demikian, mulai 2025, balik nama kendaraan bekas di DKI Jakarta tidak lagi dikenakan pajak BBNKB. BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan baru, sebesar 12,5 persen.

“Tarif (gratis) ini khusus kendaraan penyerahan kedua dan seterusnya,” ujar Herlina Ayu, Humas Bapenda DKI Jakarta, kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kendati demikian, sebelum aturan penghapusan BBNKB-II tersebut berlaku, masyarakat bisa memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB-II). Hal ini tertuang di dalam Pergub No. 41/2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

“Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0 persen, dari dasar pengenaan BBNKB,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub Jakarta 41/2024, dikutip dari laman resmi Bapenda Jakarta Selasa, (5/11/2024).

Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0 persen untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai 23 Oktober 2024, hingga 4 Januari 2025.

Kebijakan tersebut membuat masyarakat Jakarta dapat menikmati pembebasan BBNKB-II lebih dini, meski aturan resmi penghapusannya belum berlaku. Sehingga, masyarakat tak perlu lagi membayar bea balik nama kendaraan bekas terhitung sejak Rabu, 23 Oktober 2024.

Pemilik kendaraan, juga tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan insentif ini. Keringanan pajak diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang memenuhi syarat.

Sementara itu, bagi mereka yang telah melakukan pembayaran BBNKB-II dan seterusnya sebelum aturan ini berlaku, tidak akan bisa meminta pengembalian dana atau kelebihan pajak.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pendapatan negara dari sektor pajak di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sampai dengan triwulan III/2024 baru terealisasi sekitar 59,65% dari target yang ditetapkan Rp20,27 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumsel Ferdinan Lengkong menjelaskan pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan PPh Non Migas yang tumbuh 5,6%, serta PPN & PPnBM tumbuh sebesar 0,6%.

Dia memerinci, PPh 21 tumbuh 16,7% disebabkan oleh terjaganya utilitas tenaga kerja dan peningkatan level penghasilan karyawan. Sedangkan pertumbuhan dari PPH Final sebesar 16,4% dikarenakan peningkatan pembayaran dari pelaksanaan jasa konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penghasilan berupa dividen.

“Untuk PPN Impor tumbuh 46,6% karena tingginya aktivitas impor barang modal danbahan baku pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Ferdinan menjelaskan, kondisi penerimaan pajak per sektor utama sampai September menunjukkan sektor perdagangan besar dan eceran netto tumbuh 1,9% year on year. Hal itu dikarenakan adanya peningkatan setoran PPN DN atas aktivitas penyerahan kepada pemungut industri karet.

Adapun pada sektor administrasi pemerintahan, mengalami pertumbuhan 27,2% karena peningkatan pembayaran PPN DN atas belanja modal APBN dan APBD, serta peningkatan pembayaran PPh 21 atas belanja pegawai.

Dia menambahkan, untuk realisasi pendapatan negara dari instrumen lainnya meliputi kepabeanan dan cukai sebesar Rp199,05 miliar atau 52,54%, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,37 triliun atau 100,65%.

“Secara umum, pendapatan negara kita [Sumsel] tumbuh 4,00% dengan realisasi sebesar Rp14,67 triliun atau 63,73% dari sasaran yang ditetapkan,” jelasnya.

Di lain sisi, kondisi belanja negara di Sumsel sampai dengan September 2024 mencapai Rp36,34 triliun atau sebesar 68,29%. Total itu mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp12,40 triliun atau 58,19%, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp23,94 triliun atau sebesar 75,04%.

“Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal yang ditunjukkan melalui realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang lebih tinggi dari tahun lalu,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru berhasil mencatatkan realisasi pajak daerah sebesar Rp692 miliar per 24 Oktober 2024, meningkat Rp42 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkontribusi signifikan dalam angka ini, dengan capaian Rp162 miliar, naik 14% atau sekitar Rp20 miliar dari tahun lalu.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menyampaikan apresiasi kepada camat, lurah, dan ketua RW yang berhasil mengajak masyarakat membayar PBB-P2 tepat waktu. Pihaknya berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan pajak yang akuntabel dan transparan, yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Keberhasilan daerah otonom tidak hanya diukur dari kemandirian, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada pusat. Kami ingin menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang mandiri dengan PAD sebagai penopang utama,” ujarnya, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru Alek Kurniawan menambahkan bahwa sektor pajak daerah kini mencapai Rp838,72 miliar atau 82,38% dari target PAD 2024 yang dipatok Rp1,018 triliun.

"Ini adalah capaian yang sangat baik dan menunjukkan kontribusi pajak daerah sebagai pilar utama dalam pendapatan daerah Pekanbaru,” kata Alek.

Pemkot Pekanbaru juga berfokus pada peningkatan indeks kemandirian fiskal, yang saat ini berada di angka 35,16%, sebagai tanda optimisme untuk mencapai target di atas 50%.

“Kami terus bekerja sama dengan seluruh OPD untuk memaksimalkan potensi PAD agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Alek.

Sebagai apresiasi kepada wajib pajak, Pemkot Pekanbaru mengadakan Gebyar Undian PBB-P2 Berhadiah untuk mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak. Berbagai hadiah, seperti paket umrah, sepeda motor, dan perangkat elektronik, diberikan kepada wajib pajak yang taat.

Kecamatan Marpoyan Damai meraih penghargaan tertinggi dalam realisasi PBB-P2, dengan insentif khusus juga diberikan bagi kecamatan dan kelurahan yang mencatatkan capaian terbaik.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Pekanbaru akan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan pajak yang akuntabel, sehingga pembangunan kota dapat terus berlangsung dengan dukungan dari pajak yang terhimpun.

Pemerintah membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pajak tahunan bagi sebagian kendaraan. Kendaraan tersebut juga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu kendaraan bermotor yang tidak dikenai pajak adalah kendaraan listrik yang mencakup motor listrik dan mobil listrik. Selain itu, ada beberapa jenis kendaraan lain yang juga tak dikenai pajak. Apa saja?

6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak Tahunan

Ada beberapa regulasi yang mengatur hal ini. Yang pertama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam ayat 7 disebutkan bahwa pajak dikecualikan untuk lima jenis kendaraan, yaitu kereta, kendaraan untuk keamanan, kendaraan perwakilan negara asing, kendaraan berbasis energi terbarukan, dan kendaraan lain yang diatur peraturan daerah (perda).

Regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Dalam ayat 10, dijelaskan bahwa PKB dan BBNKB dibebaskan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berikut penjelasannya:

1. Kereta Api

Jenis kendaraan bermotor pertama yang tidak dikenai PKB dan BBNKB adalah kereta api.

2. Kendaraan untuk Keamanan

Jenis kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan ini biasanya digunakan oleh TNI dan Polri.

3. Kendaraan Perwakilan Negara Asing

Jenis selanjutnya adalah kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4. Kendaraan Bermotor EBT

Yang dimaksud kendaraan bermotor berbasis energi baru terbarukan (EBT) adalah yang energinya berasal dari sumber energi dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola, dengan baik, di antaranya adalah panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

5. Kendaraan Listrik

Dilansir dari laman Bapenda DKI Jakarta, PKB 0% atau pembebasan pajak ini diberlakukan untuk kendaraan listrik, baik yang dimiliki perorangan maupun perusahaan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, baik angkutan orang maupun barang.

Alan tetapi kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Kendaraan jenis konversi ini tetap dikenakan PKB seperti kendaraan bermotor biasa.

6. Kendaraan Lainnya

Yang dimaksud kendaraan lainnya adalah kendaraan bermotor lain yang ditetapkan dengan Perda. Misalnya seperti yang diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 4, diatur bahwa pajak tahunan dibebaskan untuk kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang tujuannya semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Nah, itulah 6 kendaraan yang dibebaskan dari pajak tahunan atau PKB, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) ini dengan mengumpulkan sekitar Rp10,7 miliar dari wajib pajak (WP) yang mereka tagih dalam kurun waktu lima hari.

Adapun nominal tersebut dikumpulkan dari WP di 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Sunggal, dan Medan Polonia.

Kepala Bapenda Medan Sutan Tolang Lubis mengungkapkan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan penagihan tunggakan pajak se-Kota Medan untuk meningkatkan perolehan PAD.

Kegiatan tersebut digelar Bapenda Medan mulai 7 Oktober sampai 5 November mendatang di 21 kecamatan.

"Penagihan ini dalam rangka kegiatan Optimalisasi Penagihan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Penagihan Tunggakan Pajak se-Kota Medan," kata Sutan, Senin (14/10/2024).

Dikatakan Sutan, pada 5 hari pertama penyelenggaraan terhitung sejak 7-11 Oktober 2024, pihaknya berhasil menagih pajak sebesar Rp10,7 miliar di empat kecamatan yang menjadi target.

Perolehan tersebut terdiri atas Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan, PBJT Makanan/Minuman dan PBJT Jasa Perhotelan, serta Pajak Reklame.

Adapun PBB terkumpul sebanyak Rp2,34 miliar selama 5 hari penagihan. Rinciannya, dari Kecamatan Medan Helvetia Rp351,4 juta; Kecamatan Medan Polonia sebanyak Rp362,5 juta; serta dari Medan Petisah sebanyak Rp738,8 juta.

Dari data Bapenda, Medan Sunggal menjadi kecamatan dengan perolehan tunggakan PBB terbesar pada kegiatan ini, yakni lebih dari Rp894,6 juta.

"Total Pajak PBB yang berhasil ditagih dari keempat kecamatan tersebut sebesar Rp2,34 miliar," kata Sutan.

Sementara itu, untuk PBJT Kesenian dan Hiburan, nilai yang berhasil ditagih dalam lima hari kemarin sebesar Rp1,1 miliar.

Begitupula dengan PBJT Jasa Perhotelan dan Pajak Reklame, yang masing-masing berhasil ditagih sebesar Rp1,7 miliar dan Rp1,1 miliar.

Di kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/ Minuman, Bapenda Medan mengumpulkan lebih banyak yakni lebih dari Rp4,3 miliar.

Tak hanya itu, Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Medan juga berhasil menjaring 117 Wajib Pajak Reklame baru yang langsung mendaftar. Potensi pendapatan yang akan dibayarkan WP Reklame baru ini sebesar Rp523 juta.

Ditekankan Sutan, pihaknya menggunakan pendekatan persuasif selama melakukan kegiatan ini. Namun tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menunaikan kewajiban membayar pajak.

Hal itu karena pajak yang dipungut nantinya akan kembali kepada masyarakat lewat program-program pembangunan dan kesejahteraan yang dijalankan Pemko Medan.

Selama kegiatan 'Optimalisasi Penagihan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Penagihan Tunggakan Pajak se-Kota Medan' yang akan berlangsung hingga 5 November mendatang, Sutan menyebut pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, mulai dari satpol PP hingga Detasemen Polisi Militer (Denpom) Medan.

Personel dari kecamatan dan kelurahan se-terkait juga dilibatkan dalam penagihan.

"Kegiatan ini akan terus berlanjut dan kita akan terus bergerak ke seluruh kecamatan di Kota Medan,” tutupnya. (K68)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak daerah dalam tren peningkatan.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, hingga Agustus 2024, pihaknya telah mengumpulkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp 161,06 triliun.

Penerimaan pajak daerah sebesar Rp 161,06 triliun tersebut berasal dari pajak provinsi sebesar Rp 89,75 triliun dan pajak kabupaten/kota sebesar Rp 71,30 triliun.

"Dari tahun ke tahun itu (pajak daerah) mengalami peningkatan terus-menerus. Pada periode 2024 ini tarikan data Agustus ini di Rp 161 triliun. Kita masih punya sekian bulan lagi," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Lydia menyebut, proporsi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam penerimaan pajak provinsi berada dalam rentang 27,25%-42,80%. Tercatat, penerimaan PKB hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp 34,15 triliun.

Sedangkan proporsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pajak daerah Kabupaten/Kota berada dalam rentang 24%-30%. Tercatat, realisasi penerimaan PBB-P2 hingga Agustus 2024 mencapai Rp 19,29 triliun.

Peningkatan ini dikarenakan adanya penguatan dalam kebijakan PBB-P2 mulai dari kewajiban updating atas NJOP oleh pemda, assesmen rasio dan penyesuaian tarif PBB-P2 (maksimal 0,3% menjadi 0,5%).

"PBB-P2 menjadi jenis pajak yang kontribusinya besar di daerah. Sejauh mana? Peningkatan tarif yang diinterfensi dengan assesmen rasio mampu memberikan ungkitan terhadap PBB-P2," kata Lydia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan piutang pajak daerah dalam tren yang terus meningkat setidaknya dalam lima tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 2019-2023, piutang pajak daerah naik rata-rata 6,77% per tahun. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata per tahun pajak daerah dalam kurun waktu yang sama.

Tercatat, piutang pajak daerah pada 2019 mencapai Rp 43,6 triliun, naik pada 2020 menjadi Rp 46 triliun. Sementara pada 2021, piutang pajak juga meningkat kembali menjadi Rp 48,7 triliun dan pada 2022 mencapai Rp 51,4 triliun serta tahun 2023 sebesar Rp 55,4 triliun.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, rasio piutang pajak daerah juga selalu konsisten di atas 20% dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

"Rasio terhadap penerimaan pajak daerah itu konsisten di atas 20% terus dalam waktu lima tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan struktur organisasi perpajakan di daerah," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Menurutnya, peningkatan piutang pajak daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah (pemda) belum optimal dalam melakukan pemeriksaan hingga penagihan.

"Mereka itu enggak bisa nagih, enggak bisa meriksa, enggak punya pejabat pemeriksa, enggak punya pejabat penagih. Daerah jarang bisa melihat tax gap gitu ya membandingkan potensi dengan realisasi," kata Lydia.

Adapun sebagian besar piutang pajak daerah atau sebesar 67,2% dari piutang pajak hanya terbesar pada daerah dengan penerimaan pajak daerah tertinggi (desil 10).

Semakin tinggi persentase piutang pajak terhadap penerimaan pajak daerah mengindikasikan kinerja pemungutan, penagihan maupun penghapusan piutang yang tidak efektif.

Oleh karena itu, terhadap piutang pajak tersebut perlu dilakukan upaya penagihan piutang pajak lantaran bisa menjadi potensi penerimaan pajak.

Lydia menyarankan pemerintah daerah untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM)-nya terlebih dahulu hingga melibatkan seluruh pihak dalam menjaga sumber pendanaan yang hal dan berkesinambungan di daerah.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemda dalam mengoptimalkan, mulai dari penyederhanaan regulasi pemungutan, penyederhanaan proses bisnis, sinergitas pemungutan antarlevel pemerintahan hingga dukungan dan pengawasan DPRD.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini hilirisasi yang telah dilakukan di eranya dapat menambah penerimaan negara sangat signifikan. Jika penerimaan bertambah, diyakini dapat menggenjot pembiayaan untuk pembangunan jalan tol hingga bantuan sosial (bansos).

Jokowi menjelaskan dahulu Indonesia selama beberapa puluh tahun terus melakukan ekspor bahan mentah. Menurutnya, untuk ekspor nikel saja dalam bentuk bahan mentah, negara cuma menerima pemasukan US$ 2,9 miliar per tahun.

"Begitu setop 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023 itu US$ 34,4 miliar, lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali," kata dia dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi bercerita bahwa banyak yang bertanya keuntungan hilirisasi hanya untuk perusahaan. Dia menegaskan bahwa hal itu keliru, karena pendapatan negara akan bertambah banyak dari hilirisasi.

"Baik dalam bentuk pajak badan, PPh 21, royalti, kalau kita ikut saham seperti freeport kita dapat deviden. Ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali," lanjutnya.

Menurut dia jika semua turunan bahan mentah industri dapat dihilirisasi, maka dapat membantu anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur hingga bantuan soaial.

"Ini kalau semua masuk ke industri turunan akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, bangun jalan tol, pelabuhan baru, bandara baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan rasio pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) hingga 300% atau tiga kali lipat dari angka saat ini yang hanya sebesar 1,3%.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai 3% atau naik sekitar 230% (2,3 kali lipat) dari angka saat ini yaitu 1,3%. Kendati demikian, sambungnya, target tersebut masih cenderung konservatif.

"[Target] rasio dari local tax [pajak daerah] ini telah meningkat ke level 3%, namun kita berharap untuk mencapai 300% dari saat ini local taxing power yang baru pada level 1,3%," ujar Sri Mulyani dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bendahara Negara beralasan, pendapat daerah masih sangat terbatas. Menurutnya, selama ini Pemda masih sangat tergantung dengan alokasi bantuan pemerintah pusat melalui anggaran transfer daerah dari APBN.

Padahal, sambungnya, UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) telah mengamanatkan agar Pemda meningkat local taxing power alias penguatan pajak daerahnya.

"Local taxing power ini dilakukan dengan terus mengidentifikasi potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, namun pada saat yang sama pemerintah daerah juga tetap menjaga iklim investasi," kata Sri Mulyani.

Untuk mewujudkan itu, Sri Mulyani mengaku pemerintah pusat juga telah melakukan intervensi melakukan kebijakan pajak daerah seperti opsen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.

Tak hanya itu, pemerintah pusat turut melakukan intervensi melalui administrasi perpajakan. Menurut Sri Mulyani, pemerintah pusat terus mendorong agar Pemda melakukan modernisasi administrasi perpajakan yang dengan digitalisasi daerah.

"Digitalisasi yang dilakukan hari ini merupakan bagian untuk terus meningkatkan kemampuan dari sisi modernisasi, baik dari sisi bisnis prosesnya maupun infrastruktur administrasinya," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi serapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk membayar PBB tepat waktu.

Pasalnya, bagi masyarakat yang rajin membayar kewajiban tersebut akan meraih berbagai hadiah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Momentum ini bertepatan sebagai rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung (HJKB) dan Pemkot Bandung memberikan penghargaan kepada masyarakat yang rajin dan tepat waktu membayar pajak.

"Ulang tahun Kota Bandung kali ini bakal lebih seru. Ada 'kanyaah' spesial untuk masyarakat yang tidak pernah lupa bayar PBB," kata Bambang.

Nantinya, ada pelbagai macam hadiah yang bisa diraih oleh masyarakat Kota Bandung, mulai dari elektronik hingga kendaraan.

Hadiah tersebut di antaranya 1 kulkas, 2 TV LED, 3 mesin cuci, 10 sepeda, 5 tab, 3 laptop dan 5 sepeda motor.Adapun persyaratannya yaitu, lunas PBB 10 tahun kebelakang dan daftar melalui aplikasi Temen PBB.

"Mau dapat hadiah itu, adapun beberapa syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung, mulai melunasi PBB hingga daftar melalui aplikasi," ujarnya.

Bambang mengajak kepada masyarakat Kota Bandung untuk melunasi PBB dan mengikuti undiannya.

"Yuk lunasi PBB- nya ikuti undiannya, mumpung ada penghapusan denda PBB sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024," ungkapnya.

Bisnis.com, MALANG — Penerimaan pajak daerah Kota Malang berhasil menembus Rp443,9 miliar sampai Agustus 2024.

Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah itu telah mencapai 111,9% dari target penerimaan sampai Agustus 2024 yang sebesar Rp387,9 miliar.

"Terima kasih atas kinerjanya yang sangat baik selama ini, namun demikian, perlu tetap diperhatikan meskipun untuk beberapa jenis pajak telah mencapai target, tapi masih ada yang belum memenuhi target. Hal inilah yang harus menjadi perhatian sekaligus dievaluasi permasalahannya serta dicarikan solusi agar jenis pajak yang belum memenuhi target tersebut dapat mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan" ujar Iwan dalam acara Gebyar Sadar Pajak Tahap I Tahun 2024, Jumat (23/8/2024).

Dia juga minta kepada perangkat daerah terkait agar senantiasa memotivasi dan mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Selain itu, Iwan mengajak camat dan lurah se-Kota Malang untuk berkomitmen bersama agar nanti saat pelaksanaan Gebyar Sadar Pajak Tahap II pada Desember 2024 target pajak di seluruh wilayah Kota Malang dapat tercapai 100%, bahkan lebih.

"Kalau perlu saya akan telponin camat dan lurah setiap hari untuk terus mengingatkan dan mendorong mereka agar jemput bola pada masyarakat untuk segera membayar pajak," ujarnya.

Dia juga berterima kasih pada dunia usaha yang telah berinvestasi dan memulai usahanya di Kota Malang karena atas pajak-pajak dunia usaha yang telah dibayarkan dapat memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi pembangunan Kota Malang.

"Mari kita bergerak bersama-sama, bekerja dengan cerdas dan bekerja dengan hati untuk melayani masyarakat agar pembangunan di Kota Malang dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan" tambahnya.

Menurut Iwan, jika pajak terealisasi sesuai targetnya, otomatis pembangunan di Kota Malang baik infrastruktur maupun sosial akan berjalan dengan baik pula.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Handi Prijanto mengatakan bahwa terselenggaranya Gebyar Sadar Pajak Tahap I Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan apresiasi pada wajib pajak yang telah taat membayar pajak sebagai kewajibannya.

"Melalui acara ini pula, kami berharap dapat menumbuhkembangkan semangat masyarakat agar selalu taat membayar pajak sehingga penerimaan PAD Kota Malang juga dapat maksimal," ujarnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi jelang Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIII yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 28-30 Agustus 2024.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai organisasi dalam naungan Apindo Herman N. Suparman menyampaikan, Undang-undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan kepada pelaku UMK dalam mengurus legalitas usaha dan pelayanan perizinan.

Namun, UU Cipta kerja tidak secara spesifik menyatakan bahwa pelayanan perizinan secara terpusat melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

“Kementerian atau Lembaga cenderung mempertahankan sistem mereka sendiri, yang dapat menghambat tujuan utama dari UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan,” kata Arman dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Apindo juga memiliki dan menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada Pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah karena pengaturan yang belum solid dan disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengembalian kewenangan pencabutan Perda bermasalah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga penanganannya berjalan efektif dan efisien.

Arman juga menyoroti soal Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini kata dia berdampak pada kebijakan pajak dan retribusi daerah setelah pasca-diterbitkannya UU HKPD, serta menimbulkan sejumlah dampak negatifsektoral khususnya sektor industri, pariwisata, dan properti serta berpotensi menghambat investasi.

Pihaknya pun mengusulkan sejumlah rekomendasi, diantaranya merevisi pasal yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap ekosistem investasi dan membebani pelaku usaha dalam implementasinya. Menurutnya, UU HKPD seharusnya digunakan oleh Pemda untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha, bukan sebaliknya atau membebani usaha.

“Insentif fiskal sebagai upaya konkrit dalam merealisasikan fungsi reguler pajak dan retribusi, berpotensi meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.