JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat terjadi empat kali perubahan regulasi ketenagakerjaan selama 10 tahun terakhir, termasuk uji materi atas ketidaksinkronan antara Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, perubahan aturan ketenagakerjaan di Indonesia cukup mencemaskan para pengusaha, lantaran dinilai berdampak bagi kinerja dunia usaha investasi.

?Nah catatan kami perubahan ini kalau terjadi adalah perubahan yang keempat kalinya dalam waktu 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada empat kali perubahan peraturan yang tertulis, ini membuat wajah kita ini kurang baik lah, di dunia usaha dan investasi,? ujar Bob kepada wartawan.

Pelaku bisnis bakal berpikir ulang untuk menggelontorkan investasi di Tanah Air, bila aturan masih diubah-ubah. Bob menyebut, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) kerap melakukan kontrak jangka panjang, sehingga tetap mempetimbangkan regulasi yang berlaku.

?Di dunia usaha dan investasi, bagaimana mungkin kita melakukan investasi kalau peraturannya setiap 2 tahun berubah,? paparnya.

?Apalagi industri padat karya, industri-industri TPT-nya kita itu mereka harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun, tetapi kalau undang-undangnya berubah setiap 2 tahun itu susah,? beber dia.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, Kamis (31/10/2024).

Gugatan yang tercatat sebagai perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu mengubah sejumlah aturan dalam dunia ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Apindo menyatakan, berkomitmen untuk mematuhi putusan MK terkait judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Namun, Apindo meminta pemerintah tetap menetapkan Upah Minimum Provinsi 2025 sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja yang berlaku sebelum terbitnya putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.

JAKARTA, Investor.id -Dalam 10 tahun terakhir, aturan upah buruh terus berubah dan membuat ketidakpastian serta turut menyulitkan pengusaha hingga investor. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi pekerja formal terus menurun. Sebaliknya, jumlah pekerja informal bisa meningkat.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, Undang–Undang Ketenagakerjaan seharusnya melindungi pekerja dan dunia usaha serta memberikan jaminan bagi investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, dengan kerap bergantinya regulasi, justru menimbulkan ketidakpastian dan bahkan dapat berujung pada hilangnya lapangan pekerjaan. “Dalam 10 tahun sudah 4 kali berubah. Artinya aturan upah buruh berubah setiap 2 tahun sekali.Padahal, Indonesia membutuhkan setidaknya 3 juta lapangan pekerjaan baru di setiap tahunnya,” ujar dia saat menggelar jumpa pers soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini, MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait 21 tuntutan norma dalam UU Cipta Kerja.

Dari tuntutan tersebut, terdapat 71 poin yang terdiri dari tujuh klaster, yaitu mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),  pekerja alih daya (outsourcing), cuti, upah dan upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penggantian hak upah (UPH), dan uang penghargaan masa kerja (UPMK). Hal ini berdampak pada penghapusan klaster Ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat Pemerintah harus menetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu dua tahun.

Bob menegaskan, Apindo tidak anti kenaikan upah dan kesejahteran buruh. Namun, kesejahteraan itu harus dibarengi dengan kenaikan produktivitas. Apindo juga menolak perusahaan diadu dengan pekerjanya dalam masalah upah. Menurut dia, masalah upah harusnya diselesaikan di level perusahaan. “Upah minimum itu untuk masa kerja 0-1 tahun. Di negara lain tidak ada itu upah minimum,” kata dia.

Menurut Bob, keputusan itu turut mengguncang para pengusaha. Sebab, pengusaha sudah menyiapkan anggaran upah minimum bagi pekerja sesuai dengan PP 51/2023. "Apindo itu tidak hanya perusahaan besar, 90% anggota kami perusahaan kecil. Sejak COVID-19 kita hadapi ujian, terpaan dari situasi yang tidak menguntungkan dan terus terang banyak yang nggak tertolong. Jadi kalau banyak sektor informal ini susah kami registrasinya," jelas dia.

Bob memprediksi hal ini membuat kontribusi pekerja formal terus menurun. Sebaliknya, jumlah pekerja informal bisa meningkat.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja formal per Agustus 2024 hanya 42,05%, sementara proporsi pekerja informal 57,95%. "Kalau kita lihat struktur yang bekerja itu 60% adalah pekerja informal, yang perlindungan terhadap mereka minim, hanya 40% formal. Informal mungkin terus bertambah, jadi 65%," ujar dia.

Putussan MK tersebut, kata Bob, juga dapat menghambat target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Keputusan MK akan sangat berdampak pada sektor padat karya, yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Padat karya tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemerataan hasil pembangunan. "Kita enggak bisa hanya mengandalkan padat modal. Padat karya juga berdampak kepada multiplier effect dalam ekonomi kita," ucap dia.

Bob menyebutkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan pernah mencapai angka pertumbuhan 8% berkat kontribusi sektor manufaktur yang mayoritas dari industri padat karya. Sebeb ditopang oleh kontribusi manufaktur yang lebih dari 30% dari industri itu adalah padat karya. “Jadi, situasi seperti ini menurut saya jadi justru bertolak belakang dengan spirit pemerintah baru yang berusaha memacu pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam rangka merealisasikan Indonesia Emas 2045," ucap Bob,

Dia mengatakan, Apindo selaku asosiasi pengusaha menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia dan berkomitmen mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan ketetapan hukum yang berlaku sejak dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan peraturan ketenagakerjaan kembali berubah pasca adanya putusan MK dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut dalam 10 tahun terakhir pemerintah sudah merevisi 4 kali aturan mengenai ketenagakerjaan.

“Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada 4 kali perubahan peraturan ini membuat wajah kita ini kurang baik lah," ujarnya dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bob, perubahan regulasi ini bukan hanya menciptakan persepsi buruk bagi investor namun juga akan berdampak langsung pada keputusan investasi, terutama di sektor-sektor padat karya yang membutuhkan kontrak jangka panjang.

“Industri padat karya itu mereka harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun, tetapi kalau undang-undangnya berubah setiap 2 tahun itu susah," jelas dia.

Dengan begitu dikhawatirkan juga investor yang masuk ke Indonesia adalah investasi yang tidak memiliki komitmen dengan jangka yang panjang.

“Anda bisa bayangkan investasi apa yang akan masuk, pasti investasi yang kalau ada perubahan dalam waktu seminggu dia bisa tutup pabriknya dan pindah ke tempat lain. Investasi-investasi teknologi tinggi, yang membutuhkan konsistensi kebijakan, pasti akan sulit masuk,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi undang-undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya dalam sidang pengucapan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Partai Buruh menyatakan, setidaknya 21 norma dari 7 isu dimohonkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. 7 isu tersebut adalah upah, outsourcing, PKWT atau karyawan kontrak, PHK, pesangon, cuti dan istirahat panjang, dan tenaga kerja asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan peraturan ketenagakerjaan kembali berubah pasca adanya putusan MK dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut dalam 10 tahun terakhir pemerintah sudah merevisi 4 kali aturan mengenai ketenagakerjaan.

“Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada 4 kali perubahan peraturan ini membuat wajah kita ini kurang baik lah," ujarnya dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bob, perubahan regulasi ini bukan hanya menciptakan persepsi buruk bagi investor namun juga akan berdampak langsung pada keputusan investasi, terutama di sektor-sektor padat karya yang membutuhkan kontrak jangka panjang.

“Industri padat karya itu mereka harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun, tetapi kalau undang-undangnya berubah setiap 2 tahun itu susah," jelas dia.

Dengan begitu dikhawatirkan juga investor yang masuk ke Indonesia adalah investasi yang tidak memiliki komitmen dengan jangka yang panjang.

“Anda bisa bayangkan investasi apa yang akan masuk, pasti investasi yang kalau ada perubahan dalam waktu seminggu dia bisa tutup pabriknya dan pindah ke tempat lain. Investasi-investasi teknologi tinggi, yang membutuhkan konsistensi kebijakan, pasti akan sulit masuk,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi undang-undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya dalam sidang pengucapan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Partai Buruh menyatakan, setidaknya 21 norma dari 7 isu dimohonkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. 7 isu tersebut adalah upah, outsourcing, PKWT atau karyawan kontrak, PHK, pesangon, cuti dan istirahat panjang, dan tenaga kerja asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan peraturan ketenagakerjaan kembali berubah pasca adanya putusan MK dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut dalam 10 tahun terakhir pemerintah sudah merevisi 4 kali aturan mengenai ketenagakerjaan.

“Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada 4 kali perubahan peraturan ini membuat wajah kita ini kurang baik lah," ujarnya dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bob, perubahan regulasi ini bukan hanya menciptakan persepsi buruk bagi investor namun juga akan berdampak langsung pada keputusan investasi, terutama di sektor-sektor padat karya yang membutuhkan kontrak jangka panjang.

“Industri padat karya itu mereka harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun, tetapi kalau undang-undangnya berubah setiap 2 tahun itu susah," jelas dia.

Dengan begitu dikhawatirkan juga investor yang masuk ke Indonesia adalah investasi yang tidak memiliki komitmen dengan jangka yang panjang.

“Anda bisa bayangkan investasi apa yang akan masuk, pasti investasi yang kalau ada perubahan dalam waktu seminggu dia bisa tutup pabriknya dan pindah ke tempat lain. Investasi-investasi teknologi tinggi, yang membutuhkan konsistensi kebijakan, pasti akan sulit masuk,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi undang-undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya dalam sidang pengucapan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Partai Buruh menyatakan, setidaknya 21 norma dari 7 isu dimohonkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. 7 isu tersebut adalah upah, outsourcing, PKWT atau karyawan kontrak, PHK, pesangon, cuti dan istirahat panjang, dan tenaga kerja asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS 2024 terhadap dunia usaha di Indonesia. Apindo menilai, kemenangan Trump bisa memperkuat dollar AS terhadap rupiah, yang berpotensi menekan sektor bisnis di Tanah Air.

“Kalau melihat dari statement Bank Indonesia (BI), kalau Trump menang, akan terjadi penguatan dollar AS. Konsekuensinya, pemerintah harus memegang suku bunga agar tetap stabil,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Bob menambahkan, kenaikan suku bunga akan semakin membebani dunia usaha, yang ia gambarkan sebagai kondisi “tambah teler lagi.”

Pernyataan Bob mencerminkan keprihatinan mendalam Apindo terhadap potensi kesulitan yang harus dihadapi pengusaha akibat kebijakan ekonomi yang akan berdampak langsung pada biaya operasional dan daya saing mereka.

Namun, secara keseluruhan, Apindo menilai masih ada masa depan dunia usaha asal dikerjakan dengan kehati-hatian, menyusul berbagai tantangan yang mungkin terjadi akibat perubahan politik internasional.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengungkapkan pandangan berbeda. Eddy menilai, kemenangan Trump bisa membawa harapan baru untuk sektor ekspor kelapa sawit. Ia optimistis, janji Trump untuk menghentikan konflik di kawasan Timur Tengah dan Ukraina bisa memulihkan stabilitas rantai pasok global.

“Kita melihat kalau Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, dan itu pengaruhnya sangat besar terhadap ekspor kelapa sawit,” ujar Eddy saat ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Sebagai informasi, Donald Trump menang pilpres AS 2024, berdasarkan suara elektoral. Trump yang berpasangan dengan JD Vence meraih 277 suara elektoral atau 51 persen. Sementara, pesaingnya dari Partai Demokrat, yakni petahana Wakil Presiden AS Kamala Harris hanya mendapat 224 suara elektoral.

Kemenangan Trump tak luput dari sorotan Bank Indonesia (BI). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi apabila Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden AS maka mata uang dollar AS bakal menguat, suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) menguat ke depannya, dan perang dagang masih bakal berlanjut.

"Kita melihat monitoring hari ini perkembangan pemilu di Amerika Serikat yang perhitungan sementaranya adalah Trump itu unggul. Dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga akan melihat kemungkinan kemana akan menyebabkan mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal ini bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Untuk itu, BI akan berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke depannya dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS 2024 terhadap dunia usaha di Indonesia. Apindo menilai, kemenangan Trump bisa memperkuat dollar AS terhadap rupiah, yang berpotensi menekan sektor bisnis di Tanah Air.

“Kalau melihat dari statement Bank Indonesia (BI), kalau Trump menang, akan terjadi penguatan dollar AS. Konsekuensinya, pemerintah harus memegang suku bunga agar tetap stabil,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Bob menambahkan, kenaikan suku bunga akan semakin membebani dunia usaha, yang ia gambarkan sebagai kondisi “tambah teler lagi.”

Pernyataan Bob mencerminkan keprihatinan mendalam Apindo terhadap potensi kesulitan yang harus dihadapi pengusaha akibat kebijakan ekonomi yang akan berdampak langsung pada biaya operasional dan daya saing mereka.

Namun, secara keseluruhan, Apindo menilai masih ada masa depan dunia usaha asal dikerjakan dengan kehati-hatian, menyusul berbagai tantangan yang mungkin terjadi akibat perubahan politik internasional.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengungkapkan pandangan berbeda. Eddy menilai, kemenangan Trump bisa membawa harapan baru untuk sektor ekspor kelapa sawit. Ia optimistis, janji Trump untuk menghentikan konflik di kawasan Timur Tengah dan Ukraina bisa memulihkan stabilitas rantai pasok global.

“Kita melihat kalau Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, dan itu pengaruhnya sangat besar terhadap ekspor kelapa sawit,” ujar Eddy saat ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Sebagai informasi, Donald Trump menang pilpres AS 2024, berdasarkan suara elektoral. Trump yang berpasangan dengan JD Vence meraih 277 suara elektoral atau 51 persen. Sementara, pesaingnya dari Partai Demokrat, yakni petahana Wakil Presiden AS Kamala Harris hanya mendapat 224 suara elektoral.

Kemenangan Trump tak luput dari sorotan Bank Indonesia (BI). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi apabila Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden AS maka mata uang dollar AS bakal menguat, suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) menguat ke depannya, dan perang dagang masih bakal berlanjut.

"Kita melihat monitoring hari ini perkembangan pemilu di Amerika Serikat yang perhitungan sementaranya adalah Trump itu unggul. Dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga akan melihat kemungkinan kemana akan menyebabkan mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal ini bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Untuk itu, BI akan berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke depannya dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS 2024 terhadap dunia usaha di Indonesia. Apindo menilai, kemenangan Trump bisa memperkuat dollar AS terhadap rupiah, yang berpotensi menekan sektor bisnis di Tanah Air.

“Kalau melihat dari statement Bank Indonesia (BI), kalau Trump menang, akan terjadi penguatan dollar AS. Konsekuensinya, pemerintah harus memegang suku bunga agar tetap stabil,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Bob menambahkan, kenaikan suku bunga akan semakin membebani dunia usaha, yang ia gambarkan sebagai kondisi “tambah teler lagi.”

Pernyataan Bob mencerminkan keprihatinan mendalam Apindo terhadap potensi kesulitan yang harus dihadapi pengusaha akibat kebijakan ekonomi yang akan berdampak langsung pada biaya operasional dan daya saing mereka.

Namun, secara keseluruhan, Apindo menilai masih ada masa depan dunia usaha asal dikerjakan dengan kehati-hatian, menyusul berbagai tantangan yang mungkin terjadi akibat perubahan politik internasional.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengungkapkan pandangan berbeda. Eddy menilai, kemenangan Trump bisa membawa harapan baru untuk sektor ekspor kelapa sawit. Ia optimistis, janji Trump untuk menghentikan konflik di kawasan Timur Tengah dan Ukraina bisa memulihkan stabilitas rantai pasok global.

“Kita melihat kalau Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, dan itu pengaruhnya sangat besar terhadap ekspor kelapa sawit,” ujar Eddy saat ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Sebagai informasi, Donald Trump menang pilpres AS 2024, berdasarkan suara elektoral. Trump yang berpasangan dengan JD Vence meraih 277 suara elektoral atau 51 persen. Sementara, pesaingnya dari Partai Demokrat, yakni petahana Wakil Presiden AS Kamala Harris hanya mendapat 224 suara elektoral.

Kemenangan Trump tak luput dari sorotan Bank Indonesia (BI). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi apabila Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden AS maka mata uang dollar AS bakal menguat, suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) menguat ke depannya, dan perang dagang masih bakal berlanjut.

"Kita melihat monitoring hari ini perkembangan pemilu di Amerika Serikat yang perhitungan sementaranya adalah Trump itu unggul. Dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga akan melihat kemungkinan kemana akan menyebabkan mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal ini bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Untuk itu, BI akan berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke depannya dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS 2024 terhadap dunia usaha di Indonesia. Apindo menilai, kemenangan Trump bisa memperkuat dollar AS terhadap rupiah, yang berpotensi menekan sektor bisnis di Tanah Air.

“Kalau melihat dari statement Bank Indonesia (BI), kalau Trump menang, akan terjadi penguatan dollar AS. Konsekuensinya, pemerintah harus memegang suku bunga agar tetap stabil,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Bob menambahkan, kenaikan suku bunga akan semakin membebani dunia usaha, yang ia gambarkan sebagai kondisi “tambah teler lagi.”

Pernyataan Bob mencerminkan keprihatinan mendalam Apindo terhadap potensi kesulitan yang harus dihadapi pengusaha akibat kebijakan ekonomi yang akan berdampak langsung pada biaya operasional dan daya saing mereka.

Namun, secara keseluruhan, Apindo menilai masih ada masa depan dunia usaha asal dikerjakan dengan kehati-hatian, menyusul berbagai tantangan yang mungkin terjadi akibat perubahan politik internasional.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengungkapkan pandangan berbeda. Eddy menilai, kemenangan Trump bisa membawa harapan baru untuk sektor ekspor kelapa sawit. Ia optimistis, janji Trump untuk menghentikan konflik di kawasan Timur Tengah dan Ukraina bisa memulihkan stabilitas rantai pasok global.

“Kita melihat kalau Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, dan itu pengaruhnya sangat besar terhadap ekspor kelapa sawit,” ujar Eddy saat ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Sebagai informasi, Donald Trump menang pilpres AS 2024, berdasarkan suara elektoral. Trump yang berpasangan dengan JD Vence meraih 277 suara elektoral atau 51 persen. Sementara, pesaingnya dari Partai Demokrat, yakni petahana Wakil Presiden AS Kamala Harris hanya mendapat 224 suara elektoral.

Kemenangan Trump tak luput dari sorotan Bank Indonesia (BI). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi apabila Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden AS maka mata uang dollar AS bakal menguat, suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) menguat ke depannya, dan perang dagang masih bakal berlanjut.

"Kita melihat monitoring hari ini perkembangan pemilu di Amerika Serikat yang perhitungan sementaranya adalah Trump itu unggul. Dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga akan melihat kemungkinan kemana akan menyebabkan mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal ini bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Untuk itu, BI akan berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke depannya dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap, banyak investor mengeluh pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh kalangan buruh.

Putusan itu kemudian direspons oleh pemerintah dengan merumuskan aturan baru mengenai ketenagakerjaan, sesuai dengan amar putusan MK pada Kamis (31/10/2024).

“Tiba-tiba regulasinya berubah lagi. Ini terus terang banyak dikeluhkan oleh mereka [investor],” kata Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, langkah pemerintah sebelumnya yang mengeluarkan UU Cipta Kerja, telah berhasil menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan industri padat karya di Indonesia. Ini juga sesuai dengan semangat diterbitkannya UU Cipta Kerja, yakni penciptaan lapangan kerja.

Hal ini, kata dia, tercermin dari total realisasi penanaman modal asing (PMA) yang rata-rata meningkat sebesar 29,4% pada lima triwulan setelah diterbitkan UU Cipta Kerja. Data tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk terciptanya lapangan kerja baru di Indonesia, khususnya di sektor industri padat karya.

Sejalan dengan hal tersebut, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia menunjukan zona ekspansif selama 30 bulan berturut-turut, menjadi satu sinyal positif bagi kebangkitan industri Tanah Air.

Adanya perubahan kebijakan ini, lanjutnya, tentu akan berdampak terhadap investasi yang sudah dan akan masuk di Indonesia. Apalagi, investor yang masuk ke Indonesia karena UU Cipta Kerja sudah melakukan sejumlah perhitungan seperti biaya hingga kontrak berdasarkan regulasi yang sudah ada.

“Begitu undang-undangnya berubah kan menjadi pertanyaan besar bagi mereka,” ungkapnya.

Di satu sisi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan adanya perubahan kebijakan yang dapat mengganggu iklim investasi, Bob pesimistis target tersebut bisa tercapai.

“Apa ini dibilang baik bagi kita? Apalagi pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Tanpa investasi, impossible,” ujarnya.

Dewan Pakar Apindo, Anton J. Supit menambahkan, gonta ganti aturan yang dilakukan pemerintah akan membuat investor kehilangan kepercayaannya. Akibatnya, para investor yang berencana masuk ke Indonesia bisa jadi batal menanamkan modalnya.

“Musuh yang paling ditakuti [investor] adalah ketidakpastian,” ungkapnya.

Alih-alih mengutak-atik kebijakan, Anton menilai bahwa pemerintah dan DPR seharusnya menciptakan iklim investasi sebaik mungkin. Dengan demikian, investasi akan masuk dalam jumlah besar sehingga dapat menyerap angkatan kerja baru tiap tahunnya.

Oleh karena itu, Apindo sebagai perwakilan dunia usaha di Indonesia berharap dapat dilibatkan secara intensif dalam seluruh proses pembahasan aturan ketenagakerjaan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat merespons kepentingan dunia usaha dan mendukung terciptanya iklim kondusif bagi perkembangan industri dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh kalangan buruh, termasuk soal pengupahan. Itu artinya, akan ada perubahan aturan mengenai pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menyampaikan, pemerintah dalam satu dekade ini setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan.

“Bisa dibayangkan kita ada empat kali perubahan peraturan [tentang pengupahan],” kata Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bob, gonta ganti aturan yang dilakukan dalam waktu dekat telah membuat wajah Indonesia kurang baik di dunia usaha dan investasi.

Perubahan aturan yang begitu cepat dinilai berdampak negatif terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Alih-alih investasi menguntungkan dan jangka panjang, investasi yang masuk kemungkinan adalah investasi jangka pendek yang bisa saja hengkang sewaktu-waktu dari Indonesia.

“Bagaimana mungkin kita melakukan investasi kalau setiap dua tahun peraturan berubah,” ujarnya.

Setidaknya, Indonesia dalam satu dekade telah empat kali mengubah aturan tentang Pengupahan dan satu kali mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Ketua Komite Pengupahan Apindo, Subchan Gatot, mengungkapkan, pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan berlaku, Indonesia belum memiliki suatu rumusan yang pas untuk menetapkan upah minimum.

“Jadi dari sebelumnya nggak ada hitungan inflasi, pokoknya [upah] naik aja,” ungkap Subchan.

Enam tahun kemudian, pemerintah kemudian menerbitkan PP No.36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam beleid ini, kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Tak berselang lama, pemerintah menerbitkan aturan baru dalam bentuk Permenaker sebagai dasar penetapan upah minimum 2022. Kebijakan itu tertuang dalam Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, di mana variabel kenaikan upah yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui beleid ini, pemerintah memasukan variabel alfa dalam penyesuaian nilai upah minimum. Alfa menurut aturan itu merupakan indeks yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai alfa berada dalam rentang 0,10–0,30 dan ditentukan berdasarkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Keputusannya pada saat itu ada alfanya,” katanya.

Pemerintah kemudian kembali mengubah aturan pengupahan dengan menerbitkan PP No.51/2023 sebagai landasan penetapan upah minimum 2024. Penerapan formula upah minimum dalam beleid ini mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa.

Nilai alfa ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Dalam beleid itu, diatur bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Terbaru, pemerintah tengah menggodok ulang regulasi pengupahan, sebagai respons terhadap putusan MK. “Di 2024 ini nggak tahu seperti apa rumusan yang ditetapkan. Bisa dibayangkan itu berapa kali berubah,” imbuhnya.

Mengingat pengumuman upah minimum provinsi (UMP) dilakukan paling lambat pada 21 November, sedangkan pengumuman upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November, Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

“Demi kepastian hukum, penetapan upah minimum untuk tahun 2025 hendaknya masih tetap mengacu kepada PP No. 51/2023,” pungkas Bob.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materi Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan dengan putusan MK itu maka formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berubah empat kali dalam 10 tahun terakhir.

"Terus terang kita dari APINDO menghadapi keputusan ini banyak yang kecewa. Sebagai mana kita ketahui bahwa APINDO itu tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, 90 persen perusahaan kecil," kata Bob dalam media briefing di JS Luwansa, Kamis (7/11).

Bob mengatakan dengan berubahnya aturan maka akan mengganggu investasi yang akan masuk ke Indonesia. Pasalnya, investor akan melihat sinyal ketidakpastian hukum.

Padahal, investasi sangat dibutuhkan untuk mencapai target ekonomi 8 persen yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tanpa investasi itu impossible," katanya.

Ia mengatakan yang menjadi permasalahan utama bukan besaran kenaikan UMP, tetapi soal kepastian aturan.

"Coba bayangkan selama 10 tahun empat kali aturan berubah untuk menunjukkan betapa tidak konsistennya kita," ujarnya.

"Bukan soal besaran upah minimumnya tapi konsistensi regulasinya yang dipertanyakan," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan UMP setiap tahun. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November.

Meski begitu, ada perubahan aturan setelah putusan MK mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ada 21 pasal yang berubah, termasuk soal perumusan upah minimum bagi pekerja.